Connect with us

HUKRIM

Bagi-bagi Tanah Pemkab Mabar, Penerimanya Oknum Petinggi Pusat, Estimasi Kerugian Rp 3 Triliun

Published

on

Kasi Penkum Kejati NTT, Abdul Hakim.

Kupang, penatimor.com – Tim penyelidik Bidang Pidsus Kejati NTT saat ini tengah melidik perkara dugaan korupsi pengalihan lahan milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) kepada sejumlah pihak.

Lahan milik Pemkab Mabar ini merupakan sebuah pulau seluas 30 hektare yang kemudian dibagi-bagi kepada sejumlah pejabat Pemkab dan swasta.

Bahkan penerimanya juga merupakan sejumlah pejabat tinggi di negeri ini dan berkedudukan di Jakarta.

Estimasi kerugian negara yang ditemukan tim penyelidik sebesar Rp 3 triliun.

“Ada pulau besar yang kemudian dibagi-bagi,” kata Kasi Penkum Kejati NTT, Abdul Hakim, yang dikonfirmasi wartawan, Rabu (30/9/2020) siang.

Penyelidikan perkara ini dilakukan pasca kunjungan kerja Kajati NTT Dr Yulianto ke Labuan Bajo beberapa waktu lalu.

Tim penyelidik yang beranggotakan empat orang, termasuk Roy Riady, SH., yang merupakan jaksa yang pernah diperbantukan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan kini Koordinator di Kejati NTT.

Ada juga Yoni Malaka yang merupakan mantan Kasi Penyidikan Bidang Pidsus Kejati NTT.

“Pemeriksaan saksi sudah dilakukan dari minggu lalu, dan saksi yang diperiksa termasuk Bupati Manggarai Barat,” kata Abdul Hakim.

Pemeriksaan saksi dilakukan tim penyelidik Pidsus Kejati NTT menggunakan ruang pemeriksaan di kantor Kejari Manggarai Barat di Labuan Bajo.

Sementara itu, dijadwalkan pula, tim penyelidik akan kembali ke Kupang pada Kamis (1/10/2020), untuk selanjutnya melakukan ekspose hasil penyelidikan.

“Kalau sudah diekspose, bagaimana hasil penyelidikannya, kalau masih kurang ya lanjutkan penyelidikan. Kalau sudah cukup maka langsung dinaikan ke penyidikan,” jelas Abdul Hakim, sembari menambahkan sudah banyak pihak penerima yang telah mengembalikan sertifikat hak milik atas tanah yang diterima.

Masih menurut Kasi Penkum, Bupati Mabar diperiksa sebagai pemilik tanah.

“Jadi Bupati diambil keterangannya selaku pemilik tanah. Dia menjelaskan tanah itu kan pemberian hak ulayat di tahun 1997 dari salah satu suku ke Pemda. Bupati juga menjelaskan bahwa dia tidak pernah menyerahkan tanah itu. Tiba-tiba sudah ada sertifikat atas tanah tersebut untuk perorangan. Penerimanya dari berbagai kalangan. Pejabat paling banyak,” ungkap Kasi Penkum. (wil)

Advertisement


Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKRIM

Kejati NTT Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Proyek Rehabilitasi 14 SD di Alor, Termasuk Abe Senda

Published

on

Tersangka Agustinus Yacob Pisdon dan Eko Wahyudi hendak dibawa ke Rutan Kelas II B Kupang pada Jumat (19/7/2024) sore.
Continue Reading

HUKRIM

Zulkarnaen dan Rizky Kase Kembali jadi Tersangka Korupsi Beras Premium Bulog Waingapu, Kasus CBP Tambah 2 Tersangka

Published

on

Lerry Peresly Messakh dan Muhammad Farhan Efendi langsung hendak ditahan di Rutan Kelas II-B Kupang, Kamis (18/7/2024) malam.
Continue Reading

HUKRIM

Upah Tak Dibayar, Puluhan Buruh Mogok Kerja dan Segel Kantor PT Adhi Karya di Kupang

Published

on

Puluhan buruh bangunan menggelar aksi mogok kerja di depan kantor proyek PT Adhi Karya Kupang.
Continue Reading