Connect with us

HUKRIM

Korupsi Proyek Irigasi di TTU, Polda NTT Tahan Tiga Tersangka

Published

on

Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Johanis Bangun bersama Direktur Reskrimsus Kombes Pol Yudi Sinlaeloe saat memberikan keterangan pers soal penanganan kasus korupsi proyek jaringan irigasi di Kabupaten TTU, Senin (29/6/2020).

Kupang, penatimor.com – Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTT menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi di Manesatbatan, Dinas PUPR Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2017.

Sesuai surat perjanjian kontrak, paket pekerjaan ini bernilai Rp 1.256.149.000, dengan waktu pekerjaan selama 150 hari kalender kerja.

Tetapi dalam pelaksanaannya, pembangunan pekerjaan peningkatan jaringan irigasi ini tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak kerja.

Sehingga diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.107.180.042.

Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Johanis Bangun yang didampingi Dirkrimsus Polda NTT, Kombes Pol Yudi Sinlaeloe dalam Jumpa pers di Mapolda, Senin (29/6/2020) siang.

Menurut Kombes Johanis, dalam dugaan tindak pidana korupsi ini, penyidik Dit Krimsus Polda NTT telah mengamankan barang bukti tiga box yang berisikan dokumen.

Dimana berupa dokumen perencanaan proses pengadaan, dokumen pelaksanaan kontrak serta dokuman pembayaran terkait terhadap paket pekerjaan ini.

Menurut Kabid Humas, penyidik Krimsus Polda NTT telah melakukan pemeriksaan beberapa saksi dan kemudian mengambil keterangan dari para ahli, dan melakukan gelar perkara.

Sehingga pada (24 /6/2020), penyidik mengamankan dua orang berinisial PWL yang mana sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dan DMD selaku konsultan pengawas.

Tidak sampai di situ, pada (25/6/2020) penyidik juga mengamankan MMS selaku kontraktor pelaksana.

Untuk ketiga orang ini juga langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan Pasal 2 ayat 1 Pasal 3 dan atau Pasal 11 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (wil)

Advertisement


Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKRIM

Balai Karantina Kupang Musnahkan 500Kg Daging Celeng Asal Sultra

Published

on

Balai Karantina Kupang memusnahkan 500kg daging celeng asal Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan wilayah zona merah PMK.
Continue Reading

HUKRIM

Balita dengan Tangan Terikat dalam Kamar Terkunci di TTS Merupakan Korban Kekerasan

Published

on

Balita malang di Kabupaten TTS yang ditemukan dalam kondisi kedua tangan terikat dalam sebuah kamar terkunci.
Continue Reading

HUKRIM

BRI Sebut Raibnya Uang Tabungan Mantan Wagub NTT Merupakan Transaksi Normal dan Sah

Published

on

Mantan Wakil Gubernur NTT Drs. Benny Letelnoni (tengah) didampingi Kuasa Hukum Emanuel Passar, SH., saat memberikan keterangan pers.
Continue Reading