Jakarta, penatimor.com – Akademisi asal Nusa Tenggara Timur (NTT), Boni Hargens mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginvestigasi penggunaan anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT.

Boni Hargens menyampaikan hal itu, Selasa (4/6) menyusul adanya kasus kelangkaan obat untuk racun ular di RSUD Ben Mboi Ruteng, milik Pemkab Manggarai.

Direktur RSUD itu mengakui hingga kini belum ada stok obat di daerahnya, termasuk di Dinas Kesehatan dan di seluruh Puskesmas, yang membuat pasien harus mencari sendiri obat di Rumah Sakit Swasta di Labuan Bajo, yang jaraknya sekitar 5 jam perjalanan darat dari Ruteng.

Boni menyatakan hal ini merupakan bukti ketidakbecusan pihak Dinas Kesehatan di kabupaten yang dipimpin Bupati Kamelus Deno itu dalam menjalankan mandat melayani rakyat.

“Saya minta Pemda Manggarai segera mengevaluasi total layanan kesehatannya,” kata Boni.

Ia pun menyatakan penggunaaan anggaran di Dinas Kesehatan perlu diinvestigasi, mengingat keluhan terhadap pelayanan kesehatan di Manggarai sudah sering disampaikan masyarakat.

“KPK perlu segera menginvestigasi pemakaian anggaran kesehatan di Manggarai,” jelasnya.

“Saya sudah tidak sabar dengan ketidakbecusan banyak Pemda di NTT, terutama di Manggarai, setelah mendapat banyak laporan dari masyarakat selama ini,” tambah Boni.

Dia menegaskan layanan kesehatan adalah salah satu sektor paling fundamental untuk mengukur kehadiran/ketidakhadiran negara dalam melayani masyarakat.

“Pemerintahan Jokowi mempunyai komitmen moral dan politik yang kuat untuk meningkatkan kualitas kesehatan dalam rangka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tetapi tanpa dukungan pemerintah lokal, hal itu mustahil terwujud,” tegasnya.

Pada Selasa, 4 Juni Boni sempat mengungkap di media sosial Facebook kekecewaannya terkait pelayanan di RSUD Ben Mboi Ruteng, di mana salah satu keluarganya yang digigit ular berbisa dan berobat ke rumah sakit itu diminta oleh pihak rumah sakit untuk mencari sendiri obat ke rumah sakit swasta di Labuan Bajo.

Boni dalam unggahannya mengatakan, “kalau tersengat ular, segera ke Labuan Bajo sebelum celaka karena trombosit yang makin menurun akibat racun ular.”

Boni menyatakan, seharusnya pemerintah tidak main-main dengan urusan layanan kesehatan.

“Selain kemiskinan, rendahnya mutu pelayanan kesehatan merupakan isu besar yang menghambat pembangunan manusia di Manggarai, khususnya, dan NTT umumnya,” tegasnya.

“Semoga kasus ini mendapat perhatian dari institusi KPK sebagai pranata demokrasi yang menjadi harapan masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih,” tambahnya. (R4)