Connect with us

UTAMA

Pemprov NTT Raih Opini WTP, BPK Temukan Kesalahan Penganggaran Rp247,76 Miliar

Published

on

Foto: IST

Kupang, Penatimor.com – Kendati Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) untuk keempat kalinya, tapi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan kesalahan penganggaran belanja modal dan belanja barang sebesar Rp247,76 miliar pada TA 2018.

Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko BPK RI, Bernadus Dwita Pradana sampaikan ini dalam sidang paripurna DPRD NTT, Senin (27/5/2019). Sidang dengan agenda penyampaian laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan NTT atas LKPD Pemerintah Provinsi NTT TA 2018 dipimpin Ketua DPRD, Anwar Pua Geno.

Bernadus menjelaskan, sesuai Undang- Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Laporan Keuangan, pasal 17 ayat (2) menyatakan, LHP atas LKPD disampaikan BPK kepada DPRD. Penyampaian ini paling lambat dua bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.

“BPK telah menyerankan LHP LKPD TA 2018 kepada Pemerintah Provinsi NTT sesuai ketentuan tersebut,” kata Bernadus.

Dia mengungkapkan, opini yang diberikan pada tahun ini adalah WTP. Dengan demikian Pemerintah Provinsi NTT telah empat tahun berturut- turut mendapatkan opini WTP untuk LKPD, yakni TA 2015, 2016, 2017,  dan 2018.

Bernadus berpendapat, walaupun opini yang diperoleh WTP, tapi masih ada beberapa pertanyaan yang harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi NTT. Temuan BPK antara lain, belum tertibnya penatausahaan aset personil, sarana dan prasarana, dan dokumen (P2D).

Denda keterlambatan penyelesaian atas dua pekerjaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) belum dikenakan minimal sebesar Rp2,56 miliar dan pembayaran tidak sesuai prestasi pekerjaan sebesar Rp13, 95 miliar. Kesalahan penganggaran belanja modal dan belanja barang sebesar Rp247,76 miliar.

“Permasalahan- permasalahan tersebut bersifat tidak material atau tidak mempengaruhi kewajaran LKPD TA 2018, sehingga BPK tetap memberikan pendapat WTP,” tandas Bernadus.

Dia menambahkan, BPK berharap Pemerintah Provinsi NTT dapat mempertahankan opini WTP di masa mendatang dan menjadi motivasi. Selain itu dapat mendorong pemerintah kabupaten / kota di Provinsi NTT untuk juga memperoleh opini WTP.

“BPK berharap senantiasa menggunakan sebesar- besarnya keuangan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” pinta Bernadus.

Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno menyatakan, opini BPK atas LKPD ini harus sejalan dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. “Catatan yang disampaikan BPK dalam LHP ini hendaknya segera ditindaklanjuti,” tandasnya.

Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat menyampaikan, tidak ada sesuatu yang luar biasa dan hebat atas pencapaian opini WTP dari BPK atas LKPD Pemerintah NTT TA 2018. Yang paling penting adalah masyarakat NTT bisa sejahtera. (R2)

Advertisement


Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKRIM

Proses Kepemilikan Tanah Cacat Prosedur, Senin Jonas Salean Diperiksa, Segera Ada Tersangka Baru

Published

on

Mantan Wali Kota Kupang, Jonas Salean saat didatangi tim penyidik Pidsus Kejati NTT di kediamannya, Selasa (20/2/2024).
Continue Reading

KOTA KUPANG

Jadi Caleg Fenomenal di Dapil Maulafa yang Ungguli Petahana, Neda Lalay: Terima Kasih Maulafa!

Published

on

Neda Ridla Lalay, SH.
Continue Reading

HUKRIM

Pengadilan Tinggi Kupang Kabulkan Banding Bank NTT dalam Sengketa Melawan Mantan Dirut

Published

on

Kuasa Hukum Bank NTT, Apolos Djara Bonga, SH., didampingi Kasubdiv Humas Bank NTT Inggrid Manongga menyampaikan keterangan pers pada Senin (26/2/2024). (Foto: Wily Makani)
Continue Reading