Kupang, penatimor.com – Mengembangkan penyidikan perkara dugaan korupsi proyek NTT Fair, tim penyidik Kejati NTT terus melakukan pemeriksaan saksi.

Penyidik juga mengagendakan pemeriksaan terhadap dua saksi tambahan, yaitu mantan Gubernur NTT Frans Lebu Raya dan Sekda Provinsi NTT Ben Polomaing pada hari ini, Kamis (2/5).

Kasi Penkum dan Humas Kejati NTT Abdul Hakim yang dihubungi melalui sambungan telepon selular, Rabu (1/5), membenarkan.

“Sesuai dengan surat panggilan yang dikirim, pemeriksaan akan dilakukan jam 9 pagi,” kata Abdul Hakim.

Sementara, pemeriksaan terhadap Sekda NTT Ben Polomaing diagendakan pada pukul 14.00.

Sebelumnya, tim penyidik Kejati juga memeriksa saksi Aryanto Rondak yang adalah ajudan mantan Gubernur NTT Frans Lebu Raya.

Hingga saat ini sudah ada 30an saksi yang diperiksa penyidik terkait perkara ini, meliputi kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, PPK, peneliti kontrak, saksi ahli dan sejumlah pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT.

Tim penyidik juga melakukan pemeriksaan fisik proyek tersebut melibatkan tim ahli, PPK, konsultan manajemen konstruksi dan project manager.

Pemeriksaan lapangan ini untuk mencocokan keterangan saksi dengan kondisi riil fisik proyek, baik kualitas maupun volume.

Hasil pemeriksaan lapangan tersebut kemudian dihitung oleh tim ahli.

Sebelumnya, tim penyidik Kejati NTT juga melakukan penyitaan uang senilai Rp 686.140.900 sebagai barang bukti dalam perkara dugaan korupsi proyek pembangunan gedung pusat pameran NTT Fair.

Uang tunai ratusan juta tersebut disita dari pihak konsultan pengawas proyek dimaksud.

Proyek yang berlokasi di wilayah Bimoku, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang tersebut, dianggarkan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT Tahun Anggaran (TA) 2018 senilai Rp 29.919.130.500 dan dikerjakan oleh PT. Cipta Eka Puri.

Pada tanggal 31 Desember 2018 telah dilakukan pembayaran 100 persen kepada rekanan walau faktanya progres pekerjaan belum rampung.

Terindikasi adanya mark up dalam pelaporan progres pekerjaan sehingga dilakukan pembayaran 100 persen. Pembayaran secara penuh kepada rekanan pelaksana dilakukan PPK pada 14 Desember 2018. (R1)