Kupang, penatimor.com – Menangani kejadian luar biasa (KLB) Demam Berdarah Dengue (DBD) di wilayah Kota Kupang, Pemkot Kupang mengalokasikan anggaran senilai Rp 1,5 miliar.

Total anggaran tanggap darurat tersebut bersumber dari Badan Keuangan Daerah senilai Rp 1 miliar dan Dinas Kesehatan senilai Rp 500 juta.

Anggaran tanggap darurat ini diputuskan dalam rapat bersama Dinas Kesehatan Kota Kupang dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Kupang.

Anggaran ini akan digunakan untuk melakukan fogging massal, pembelian abate dan membiayai pasien DBD yang dirawat di rumah sakit, setelah ditetapkannya status KLB. Jaminan ini hanya berlaku bagi warga Kota Kupang.

Hal ini dijelaskan Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang dr. Ari Wijana, saat diwawancarai di ruang kerjanya, Senin (4/2).

Ari mengaku, dengan telah disetujuinya anggaran tersebut, maka segera digunakan untuk fogging massal, menambah abate dan membiayai pasien DBD.

“Untuk pengadaan alat fogging, rencananya akan ditunda sampai perubahan anggaran, karena memang waktu untuk memesan alat fogging bisa sampai tiga bulan,” ungkap Ari.

Sementara itu, Dinas Kesehatan masih terus melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan DBD, sampai ke rumah-rumah warga.

Sementara, sesuai data pada Selasa (5/2), jumlah kasus DBD di Kota Kupang sudah mencapai 305 kasus.

Walaupun kasus DBD di Kota Kupang telah ditetapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang sebagai KLB, namun secara kurva harian kasus DBD mengalami penurunan.

Menurut Ari Wijana, kasus DBD setiap hari mengalami penurunan, dimana berdasarkan data kurva harian, 24 kasus perhari dan kemudian mengalami penurunan menjadi 18 kasus, dan hari berikutnya turun menjadi 15 kasus, dan turun lagi menjadi 8 sampai 6 kasus.

“Untuk kemarin saja, kasus DBD sudah turun hingga 8 kasus, sehingga kami targetkan akhir Februari status KLB DBD sudah bisa dicabut,” ujarnya.

Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang itu mengaku, sesuai perhitungan mereka, penetapan status KLB DBD sebenarnya terjadi tahun depan sesuai siklus sepuluh tahunan, yakni tahun 2015 Kota Kupang tidak KLB DBD, dan baru akan KLB di tahun 2020, karena Kota Kupang pernah KLB DBD di tahun 2010 lalu. Tetapi KLB DBD terjadi kemajuan di tahun 2019.

“Memang tetapkan status KLB DBD ini secara global dan nasional terjadi kemajuan. Sehingga penetapan Kota Kupang status KLB DBD sesuai kajian dinas yang mana ada faktor teknis dan non teknis. Maka sesuai laporan tersebut, Wali Kota menyatakan jika secara kurva DBD meningkat harus segera ditetapkan status KLB sebelum orang meninggal, sebab tidak ada guna orang meninggal dengan dana Rp 1 miliar, atau nyawa tidak bisa dibayar atau digantikan dengan uang,” jelasnya.

Menurutnya, kasus DBD ini biasanya terjadi pada anak-anak, namun sekarang lebih banyak menyerang orang dewasa, dan juga untuk nyamuk demam berdarah yang dulunya senang di air bersih, tapi sekarang nyamuk ini lebih suka pada tempat yang bersemak.

Dan untuk kondisi daerah ini masih banyak semak, sehingga dengan ada gerakan Jumat Bersih, diharapkan dapat membantu memutuskan jaringan jentik nyamuk DBD.

“Selain Jumat Bersih, upaya lain dalam pencegahan DBD terus dilakukan dinas, yakni melalui gerakan abatesasi, foging fokus dan selektif, serta pembukaan Posko DBD selama 24 jam di tiap Puskesmas yang ada di Kota Kupang dan di Dinas Kesehatan,” jelas Ari Wijana. (R1)