Kupang, penatimor.com – Kementerian Sosial (Kemensos) RI menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang merencanakan penutupan tempat lokalisasi prostitusi tidak sesuai mekanisme yang benar.

Hal ini sesuai hasil konsultasi Komisi IV DPRD Kota Kupang ke Kemensos terkait rencana penutupan lokalisasi pada 1 Januari 2019.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Kupang Viktor Halengki Haning, mengatakan, sesuai penjelasan dari Kementerian, sebelum melakukan penutupan sebuah lokalisasi, pemerintah harus melakukan sosialisasi langsung lokasi tersebut.

Namun sayangnya, Pemkot Kupang belum pernah melakukan sosialisasi langsung di lokalisasi Karang Dempel dan beberapa tempat lainnya.

“Sampai sekarang pemerintah belum sampaikan secara langsung ke DPRD, belum juga lakukan sosialisasi di Karang Dempel. Ini merupakan mekanisme yang seharusnya ada dalam rencana penutupan lokalisasi,” ujarnya.

Hal kedua kata Viktor Haning, pemerintah belum menyiapkan lokasi untuk relokasi para penghuni lokalisasi jika tempat mereka ditutup.

Sedangkan yang ketiga, dana stimulan untuk para penghuni lokalisasi belum disiapkan oleh Kememsos.

Apalagi sesuai penjelasan, pihak kementerian tidak menyiapkan dana pemulangan dari Kupang ke Pulau Jawa.

Dana pemulangan antar pulau ditanggung oleh pemerintah setempat dan pihak kementerian hanya menyiapkan dana transport lokal.

“Misalnya dari Bandara Juanda Surabaya mau kampung mana, biaya tranportasi itu yang ditanggung Kemensos,” kata Viktor.

“Anggaran juga belum dipersiapkan. Dinas Sosial pada anggaran murni hanya meminta dana sharing dan tidak terdapat anggaran untuk menanggung biaya pemulangan para pekerja,” lanjut dia.

Untuk itu, berdasarkan hasil konsultasi Komisi IV DPRD Kota Kupang yang kala itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Kupang Kristian Baitanu,  Viktor Haning mengaku meminta Pemkot Kupang menunda sementara rencana penutupan lokalisasi di Kupang pada tanggal 1 Januari 2019.

Hal ini untuk melakukan persiapan yang lebih matang sebelum penutupan dilakukan.

Apalagi anggaran untuk transportasi antar pulau belum disiapkan oleh Pemkot Kupang, karena dalam sidang APBD murni tahun 2019, anggarannya tidak diusulkan.

“Untuk itu perlu ada persiapan yang matang, anggaran harus ada, semua prosedur harus jalan dan lainnya. Selain itu, penutupan lokalisasi harus dilakukan secara langsung oleh Kementerian. Saya harapkan agar Pemkot mempersiapkannya dengan baik,  barulah menutup,” ujarnya.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Kupang Thomas Jansen Ga, mengatakan, pada anggaran murni,  pemerintah telah menganggarkan Rp 400 juta untuk membiayai semua kegiatan penutupan lokalisasi,  dan seandainya nanti kurang, maka akan disiati agar dapat mencukupi.

“Sampai saat ini memang belum ada sosialisasi secara langsung di lokasi KD,  karena masih mempersiapkan segala sesuatunya agar berjalan lancar,” ujarnya.

Ketika ditanya terkait rencana penutupan per 1 Januari 2018, Thomas mengaku masih banyak persiapan-persiapan yang harus dilakukan,  jadi perlu waktu untuk pelaksanaannya.

“Kami masih melakukan persiapan,  sehingga nanti kedepan semua proses bisa berjalan baik. Kemungkinan bukan pada 1 Januari,  tetapi pasti dalam tahun 2019,” ungkapnya.

Hal ini kata Thomas, akan dirapatkan dan dibahas bersama semua jajaran terkait,  untuk mencari solusi yang tepat, sehingga diharapkan dapat dilakukan dalam bulan ini. (R1)