Kupang, penatimor.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang melaunching Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Nasional dan Daerah di Kelurahan Penkase Oeleta, Senin (26/11).

Kegiatan ini dihadiri secara langsung oleh Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi Dulung, Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT Wilem Foni dan Kepala Dinas Sosial Kota Kupang Felisberto Amaral.

Terut hadir Kepala OJK Perwakilan NTT Winter Marbun, Plt. Direktur Utama Bank NTT Absalom Sine, perwakilan Bank BI, BRI, para lurah dan camat serta masyarakat setempat.

Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi Dulung, mengatakan, launching BPNT ini merupakan pertama di NTT.

Berbicara tentang BPNT kata dia, memang ada banyak kendala, yaitu kualitas beras, kekurangan beras dan lainnya.

Untuk itu, dengan adanya BPNT ini diharapkan dapat memudahkan semuanya.

“Dirubah menjadi lebih baik, yaitu kualitas beras juga bisa dipilih sendiri dan tidak lagi harus menunggu beras turun dari distributor, tetapi hanya perlu menunggu uang masuk di kartu dan langsung bisa digunakan,” kata Andi Dulung.

Dia mengatakan, dengan teknologi modern sekarang, hanya dengan menggesek kartu e-Waroeng, sudah bisa digunakan untuk berbelanja telur dan beras.

Pemerintah pusat juga terus mendorong agar semua pemerintah daerah dapat menekan angka inflasi terutama untuk pangan.

“Penerima PKH dan BPNT semua rekeningnya menggunakan nama istri. Kenapa demikian, karena takutnya para suami akan menggunakan dana ini untuk membeli rokok. Pasalnya, pengeluaran terbesar masyarakat adalah pasar, rokok dan telur,” ujarnya.
Jadi kata dia, dana Rp 110.000 ini digunakan untuk membeli beras atau telur ataupun keduanya, jika tidak digunakan, maka uangnya akan tetap tersimpan dan bisa digunakan jika diperlukan.

“Penggunaan kartu ATM atau e-Waroeng ini juga sebagai salah satu bentuk pemberdayaan sosial masyarakat. Ada di antara kita yang tidak tahu cara menggunakan ATM, tetapi dengan adanya kartu ini, maka mereka juga tahu cara menggunakannya. Jadi ini merupakan suatu pembelajaran sosial juga,” terangnya.

Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man, mengatakan, berbicara tentang kemiskinan, di Kota Kupang, dari 100 orang, ada sekitar 5 sampai 10 orang miskin.

Hari ini peluncuran Bantuan Pangan Non Tunai, 14.630 orang yang akan menerima bantuan ini.

“Kita bersyukur karena hari ini bisa launching, kartu e-Waroeng yang didapat ini akan terisi setiap tanggal 25. Jadi para penerima bisa datangi e-Waroeng terdekat dan menggunakan kartu itu untuk berbelanja,” katanya.

Hermanus melanjutkan, setiap tanggal 25, semua penerima mendapatkan Rp 110.000 untuk dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.

Diakuinya, memang untuk mengurus orang miskin tidak bisa hanya dilakukan dalam waktu satu atau dua tahun saja. Untuk itu di Kota Kupang sendiri program untuk membantu orang miskin akan terus ada dan selalu menjadi prioritas pemerintah.

“Memang menurunkan angka orang miskin di Kota Kupang membutuhkan waktu yang panjang. Di tahun 2018, APBD menganggarkan Rp 3 miliar untuk membantu masyarakat miskin yang belum mendapat bantuan sebanyak 3.000 warga,” ujarnya.

Prinsipnya, lanjut dia, uang rakyat harus dikembalikan ke rakyat dalam bentuk bantuan dan program sosial, seperti PKH, Rastra dan program lainnya.

Dari data yang ada, menurut Wawali, 237 kepala keluarga yang harus diganti, karena ada kesalahan data. Ada keluarga mampu yang mendapatkan bantuan, sehingga masyarakat yang harusnya mendapat bantuan malah tidak mendapat bantuan.

Wawali sampaikan, inilah yang harus diurus oleh Dinas Sosial agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Tujuannya adalah membuat masyarakat miskin berkembang dan tidak miskin lagi.

“Untuk BNPT ini, ada sekitar 25 warung yang bisa digunakan masyarakat untuk berbelanja menggunakan kartu e-Waroeng tersebut. Diminta agar memberikan barang yang kualitas baik dengan pelayanan yang baik pula,” harap Wawali.

Dia mengatakan, di Kota Kupang ada 7 persen anak yang mengalami gizi buruk. Artinya tiap 100 anak, ada 7 anak yang kurang gizi, dan pastinya gizi buruk ini berasal dari keluarga kurang mampu yang juga menerima bantuan BPNT.

Karena itu dengan bantuan ini, Wawali berharap semua orangtua wajib memenuhi kebutuhan gizi anak-anaknya. Apalagi, masalah stunting terus menjadi perhatian pemerintah baik pusat, provinsi dan pemerintah kota.

Wawali sampaikan Pemkot Kupang sangat berterima kasih kepada semua bank, karena telah membantu dan mensukseskan semua program pemerintah.

Pihak bank juga diharapkan terus mengedukasi masyarakat Kota Kupang untuk menggunakan transaksi non tunai yang lebih aman.

“Bantuan ini diharapkan dapat membantu semua masyarakat, dan dapat merubah masyarakat menajdi lebih baik,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Kupang Felisberto Amaral, mengatakan, jumlah keluarga penerima manfaat untuk bantuan BPNT Nasional sebanyak 14.630 yang terdiri dari PKH sebanyak 9.562 dan non PKH sebanyak 5.068.

Dari jumlah Keluarga Penerima manfaat (PKM) telah melakukan realisasi pencairan BPNT sebanyak 11.643 atau 85,80 persen per 23 November 2018.

“Dinas Sosial bersama BRI sebagai bank penyalur terus mendorong KPM untuk melakukan transaksi BPNT di 86 e-Waroeng yang tersedia di Kota Kupang sebelum Desember,” kata Felisberto.

Dia meengaku, total dana yang tersalurkan dengan BPNT Nasional sebesar Rp 9.655.800.000.

Sementara, untuk BPNT daerah sebanyak 3.000 penerima, dengan jumlah uang sama dengan BPNT nasional yaitu Rp 110.000. Dengan total anggaran yang tersalurkan melalui BPNT Daerah terhitung Juli sampai Desember sebesar Rp 1.980.000.000 dengan 25 e-Waroeng yang tersedia di Kota Kupang.

“Dalam pelaksanaannya, penyaluran BPNT ini berjalan secara baik dan para keluarga penerima manfaat merasa puas dengan penerapan pola bantuan sosial pangan non tunai karena pelaksanaannya dengan tepat,” tutup Felisberto. (R1)