Kupang, penatimor.com – DPRD Kota Kupang menggelar sidang paripurna dengan agenda membahas APBD tahun 2019, Senin (26/11).

Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore pada kesempatan itu, mengatakan, pendapatan daerah tahun 2019 direncanakam sebesar Rp 1.197.796.000.000, atau bertambah Rp 3.988.000.000 dari target pendapatan perubahan ABPD Kota Kupang Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 1.193.807.000.000.

Menurut Wali Kota, pendapatan daerah tersebut direncanakan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 180.473.000.000, Dana Perimbangan sebesar Rp 918.377.000.000, dan Pendapatan Daerah Lain-lain yang Sah sebesar Rp 98.945.000.000.

Sementara, untuk Belanja Daerah tahun 2019, Wali Kota mengatakan, Rancangan Anggaran Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2019, direncanakan sejumlah Rp 1.213.497.000.000, yang dibagi untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Untuk Belanja Tidak Langsung kata Wali Kota, dianggarkan sebesar Rp 483.847.000.000, dan Belanja Langsung sebesar Rp 729.650.000.000.

Orang nomor satu di Pemkot Kupang itu, melanjutkan, penjabaran alokasi belanja pada RAPBD Tahun Anggaran 2019, dalam mewujudkan pelaksanaan prioritas pembangunan Kota Kupang Tahun Anggaran 2017-2022, seperti yang termuat dalam kebijakan umum anggaran terdiri dari tujuh urusan yakni, Urusan Wajib Pelayanan Dasar dengan rincian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dianggarakn sejumlah Rp 359 miliar lebih, Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 227 miliar dan Belanja Langsung Rp 132 miliar lebih.

“Dinas Kesehatan dianggarkan sejumlah Rp 121 miliar lebih terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 33 miliar lebih dan Belanja Langsung sejumlah Rp 88 miliar lebih,” kata Wali Kota.

Dia melanjutkan, RSUD S.K. Lerik dianggarkan sejumlah Rp 62 miliar lebih, yaitu Belanja Tidak Langsung Rp 12 miliar lebih dan Belanja Langsung Rp 49 miliar lebih.

Sementara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dianggarkan sejumlah Rp 99 miliar lebih, yaitu Belanja Tidak Langsung Rp 4 miliar lebih dan Belanja Langsung Rp 95 miliar lebih.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dianggarkan sejumlah Rp 8 miliar lebih, yaitu Belanja Tidak Langsung Rp 1 miliar lebih dan Belanja Langsung Rp 6 miliar lebih.

Dinas Pemadam Kebakaran dianggarkan sejumlah Rp 6 miliar lebih yaitu Belanja Tidak Langsung Rp 3 miliar lebih dan Belanja Langsung Rp 2 miliar lebih.

Satuan Polisi Pamong Praja, dianggarkan sejumlah Rp 10 miliar lebih yaitu Belanja Tidak Langsung Rp 6 miliar lebih dan Belanja Langsung Rp 4 miliar lebih.

Dinas Sosial dianggarkan sejumlah Rp 8 miliar lebih yaitu Belanja Tidak Langsung Rp 2 miliar lebih dan Belanja Langsung Rp 5 miliar lebih.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dianggarkan sejumlah Rp 5 miliar lebih, yaitu Belanja Tidak Langsung Rp 1 miliar lebih dan Belanja Langsung Rp 3 miliar lebih.

Selain itu, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang terdiri dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dianggarkan sejumlah Rp 4 miliar lebih, yaitu Belanja Tidak Langsung Rp 1 miliar dan Belanja Langsung Rp 2 miliar lebih.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dianggarkan sejumlah Rp 7 miliar lebih, Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 1 miliar lebih dan Belanja Langsung Rp 5 miliar lebih.

Wali Kota melanjutkan, Dinas Ketahanan Pangan dianggarkan sejumlah Rp 5 miliar lebih, yaitu Belanja Tidak Langsung Rp 3 miliar lebih dan Belanja Langsung Rp 2 miliar lebih.

Sementara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dianggarkan sejumlah Rp 36 miliar, yaitu Belanja Tidak Langsung Rp 10 miliar lebih dan Belanja Langsung Rp 26 miliar lebih.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dianggarkan sejumlah Rp 11 miliar yaitu Belanja Tidak Langsung Rp 2 miliar lebih dan Belanja Langsung Rp 8 miliar lebih.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dianggarkan sejumlah Rp 9 miliar yaitu Belanja Tidak Langsung Rp 2 miliar lebih dan Belanja Langsung Rp 7 miliar lebih.
Dinas Perhubungan, dianggarkan sejumlah Rp 13 miliar lebih, yaitu Belanja Tidak Langsung Rp 5 miliar lebih dan Belanja Langsung Rp 8 miliar lebih.

Dinas Komunikasi dan Informatika, dianggarkan sejumlah Rp 7 miliar lebih, yaitu Belanja Tidak Langsung Rp 1 miliar lebih dan Belanja Langsung Rp 5 miliar lebih.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dianggarkan sejumlah Rp 6 miliar lebih yaitu Belanja Tidak Langsung Rp 1 miliar lebih dan Belanja Langsung Rp 4 miliar lebih.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dianggarkan sejumlah Rp 6 miliar lebih yaitu Belanja Tidak Langsung Rp 3 miliar lebih dan Belanja Langsung Rp 3 miliar lebih.

Selain itu, Dinas Kepemudaan dan Olahraga dianggarkan sejumlah Rp 7 miliar lebih yaitu Belanja Tidak Langsung Rp 2 miliar lebih dan Belanja Langsung Rp 5 miliar lebih.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, dianggarkan sejumlah Rp 4 miliar lebih yaitu Belanja Tidak Langsung Rp 2 miliar lebih dan Belanja Langsung Rp 2 miliar.

“Dinas Perikanan dianggarkan sejumlah Rp 6 miliar lebih, yaitu belanja tidak langsung Rp 1 miliar lebih dan belanja langsung Rp 4 miliar lebih,” kata Wali Kota.

“Dinas Pariwisata, dianggarkan Rp 9 miliar, yaitu belanja tidak langsung Rp 1 miliar lebih dan belanja langsung Rp 7 miliar lebih,” lanjut dia.

Selanjutnya, Dinas Pertanian dianggarkan sejumlah Rp 11 miliar lebih, yaitu Belanja Tidak Langsung Rp 4 miliar lebih dan Belanja Langsung Rp 7 miliar lebih.

Wali Kota melanjutkan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dianggarkan sejumlah Rp 10 miliar lebih yaitu Belanja Tidak Langsung Rp 3 miliar lebih dan Belanja Langsung Rp 6 miliar lebih.

Sedangkan, Inspektorat dianggarkan sejumlah Rp 5 miliar lebih yaitu Belanja Tidak Langsung Rp 2 miliar dan Belanja Langsung Rp 2 miliar.

Masih menurut Wali Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dianggarkan sejumlah Rp 11 miliar lebih yaitu Belanja Tidak Langsung Rp 3 miliar lebih dan Belanja Langsung Rp 7 miliar lebih.

Badan Keuangan Daerah, dianggarkan sejumlah Rp 75 miliar lebih, yaitu Belanja Tidak Langsung Rp 47 miliar lebih dan Belanja Langsung Rp 28 miliar lebih.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, dianggarkan sejumlah Rp 14 miliar lebih yaitu Belanja Tidak Langsung Rp 2 miliar lebih dan Belanja Langsung Rp 11 miliar lebih.

Termasuk, Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah, dianggarkan sejumlah Rp 3 miliar lebih, yaitu Belanja Tidak Langsung Rp 1 miliar lebih dan Belanja Langsung Rp 1 miliar lebih.

Sedangkan, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkam sejumlah Rp 862 juta untuk belanja tidak langsung Rp 862 juta.

Dan Sekretariat DPRD, dianggarkan sejumlah Rp 26 miliar lebih, yaitu Belanja Tidak Langsung Rp 2 miliar dan Belanja Langsung Rp 23 miliar lebih.

Untuk DPRD dianggarkan sejumlah Rp 17 miliar lebih untuk belanja tidak langsung Rp 17 miliar lebih.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dianggarkan sejumlah Rp 3 miliar lebih, yaitu Belanja Tidak Langsung Rp 1 miliar dan Belanja Langsung Rp 2 miliar lebih.

Kecamatan Oebobo dianggarkan Rp 6 miliar, Kecamatan Kelapa Lima dianggarkan Rp 5 miliar, Kecamatan Alak Rp 9 miliar, Kecamatan Maulafa Rp 7 miliar, Kecamatan Kota Raja Rp 7 miliar dan Kecamatan Kelapa Lima Rp 8 miliar. (R1)