Pansel Eselon II Serahkan Hasil Uji Kompetensi ke Wali Kota Kupang

Kupang, penatimor.com – Hasil uji kompetensi yang diikuti 28 pejabat eselon II di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang beberapa waktu lalu akan diserahkan oleh Panitia Seleksi (Pansel) ke Wali Kota Kupang pada Senin (29/10).

Hal ini disampaikan Sekreraris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Kupang, Poulce Amalo, saat diwawancarai di ruang kerjanya, Jumat (26/10).

Poulce mengatakan, sampai saat ini, pihaknya belum menerima laporan hasil uji kompetensi eselon II yang telah dilakukan beberapa waktu lalu.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Tim Pansel, rencananya hasil uji kompetensi akan diserahkan pada Senin (29/10).

“Untuk itu, Senin nanti akan ada rapat bersama Wali Kota Kupang dan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah. Jika nanti sudah diserahkan hasilnya, maka keputusan selanjutnya di tangan kepala daerah untuk mengambil keputusan terkait mutasi pejabat eselon II,” katanya.

Dia menjelaskan, hasil yang diberikan pansel hanya berupa rekomendasi demi kepentingan mutasi, agar mutasi yang dilakukan bisa berjalan sesuai aturan, dan pejabat yang ditempatkan harus sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.

“Menaruh orang yang tepat di tempat yang tepat, akan membantu pemerintah dalam menjalankan visi misi kepala daerah dan meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Tim pansel hanya memberikan hasil uji kompetensi, yang di dalamnya sudah ada, pejabat ini cocoknya dimana, tetapi keputusannya tetap di kepala daerah yang menentukan,” kata Poulce.

Menurutnya, mutasi yang nantinya akan dilakukan, bukan untuk mengisi jabatan eselon II yang kosong di Pemkot Kupang, melainkan hanya untuk rolling jabatan atau menata kembali birokrasi.

“Ini hanya rolling, bukan untuk mengisi yang kosong. Ini hanya pemetaan saja. Kalau mau mengisi yang kosong maka beda lagi, harus seleksi dan promosi jabatan, dan prosesnya juga lebih panjang, bukan hanya sekadar uji kompetensi,” ujarnya.

Dia mengatakan, untuk mengisi jabatan yang kosong, tesnya dan materinya berbeda, dan ada promosi jabatan, yang diikuti oleh eselon IIIA untuk dipromosi menjadi eselon II.

“Tidak semua eselon IIIA juga bisa ikut promosi jabatan ini, harus dilihat dari persyaratan lainnya. Misalnya umur, rekam jejak, seperti sudah menempati tempat yang sama beberapa kali, dan syarat lainnya,” ungkapnya.

Jika semua pejabat eselon IIIA semuanya ikut, maka akan membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga tim pansel harus memberikan syarat dan kriteria yang mengikuti uji kompetensi dan promosi jabatan ini.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Kota Kupang, Adrianus Talli, mengatakan, kalau hanya untuk roling saja, maka anggaran yang dipakai untuk seleksi tidak ada artinya.

Pasalnya kata dia, anggaran yang diberikan tidak mendapatkan hasil yang diinginkan.

Harusnya, lanjut Adrianus, seleksi yang dilakukan dapat menghasilkan sebuah proses mutasi secara menyeluruh guna menyelesaikan sebuah birokrasi yang tertata secara baik.

“Mutasi seharusnya dimulai dari eselon IV sampai eselon II. Ini sangat penting dalam rangka menyiapkan birokrasi yang kuat guna mendukung pelaksanaan visi dan misi kepala daerah,” kata dia.

Pemkot Kupang juga diminta harus berpikir urgensinya, karena kalau hanya roling, lalu bagaimana dengan 7 jabatan eselon II yang lowong.

“Kalau seperti itu, maka mutasi yang akan dilakukan hanya untuk roling, maka tidak ada artinya. Karena orang hanya berpindah jabatan saja. Padahal kenyataannya ada 7 jabatan eselon II yang lowong dan dijabat oleh Plt. Kalau kondisinya seperti ini maka birokrasi tidak akan berjalan dengan baik. Faktanya ada 7 orang pejabat eselon II yang merangkap jabatan. Apakah itu efektif untuk menjalankan roda pemerintahan,” tandas dia.

Tujuh jabatan eselon II yang lowong yaitu, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Kesbangpol, Kepala Dinas Pariwisata dan Asisten II. (R1)