Connect with us

HUKRIM

Telusuri Transaksi Keuangan Nusa Nipa, TPDI Setor Dokumen ke KPK

Published

on

Petrus Salestinus (NET)

Jakarta, penatimor.com – Dua orang pembina Yayasan NUSA NIPA, masing-masing Alexander Longginus dan Joseph Ansar Rera, saat ini menjadi Calon Bupati Sikka dalam Pilkada 2018, yang hingga Pilkada usai tidak membuat surat pernyataan berhenti dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Yayasan NUSA NIPA.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salestinus, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (26/6), mengatakan, dengan jabatan itu dikhawatirkan terjadi konflik kepentingan dimana keduanya bisa saja menyalahgunakan wewenang menggunakan dana Yayasan NUSA NIPA sebagai BUMD secara melawan hukum untuk kepentingan Pilkada 2018.

Mengapa, lanjut Petrus, karena Yayasan NUSA NIPA merupakan BUMD yang bergerak di bidang sosial, untuk menyiapkan manusia Sikka yang siap pakai guna menunjang pembangunan di Sikka sesuai dengan tujuan awal pendirian Yayasan NUSA NIPA.

“Kebutuhan ongkos politik dalam Pilkada sangat tinggi, sementara kesiapan dana Paslon sangat minim, kecuali dari incumbent. Dengan demikian kekhawatiran masyarakat akan terjadinya penyalahgunaan uang Yayasan NUSA NIPA untuk ongkos politik, bisa saja terjadi,” kata Petrus.

Karena itu, lanjut dia, KPK dan PPATK perlu bekerja sama dalam rangka penyelidikan dan penyidikan atas dugaan terjadi penyalahgunaan uang Yayasan NUSA NIPA, mengingat sejak berdirinya Yayasan NUSA NIPA hingga sekarang (13 tahun) tidak ada pertanggung jawaban keuangan NUSA NIPA ke publik atau melalui DPRD bahkan ke Pemda selaku pemilik.

“Yayasan NUSA NIPA adalah sebuah BUMD Pemda Sikka, yang sebelumnya didirikan dengan Akta Notaris No. 5 Tahun 2003 dengan nama Lembaga Pendidikan Tinggi Nusa Nipa milik Pemda Sikka, namun kemudian entah apa alasannya pada tahun 2004, Akta Pendirian UNIPA diubah menjadi Yayasan NUSA NIPA dengan Akta Notaris No. 21 Tahun 2004 yang sekaligus memutus matarantai pemilikan Yayasan NUSA NIPA dari Pemda Sikka secara melawan hukum dan menjadikan sebagai milik pribadi,” beber Petrus.

Advokat senior Peradi asal NTT di Jakarta itu melanjutkan, karena itu klaim KPK bahwa 95% dari 34 Calon Kepala Daerah dalam Pilkada 2018 tersangkut korupsi, apakah Alexander Longginus dan Joseph Ansar Rera ada di dalam 95% dari 34 Kepala Daerah yang ikut Pilkada 2018 yang tersangkut korupsi.

“Mari kita lihat prosesnya setelah Pilkada 27 Juni 2018 dimana TPDI akan membawa dokumen Yayasan NUSA NIPA ke KPK agar ditelusuri guna mencari tahu adakah kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang untuk menutup jejak korupsi selama puluhan tahun mengelola Yayasan NUSA NIPA,” pungkas Petrus Salestinus. (R3)

Advertisement


Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKRIM

Polisi Autopsi Mayat Bayi Baru Lahir yang Ditemukan dalam Koper Pakaian

Published

on

Proses autopsi terhadap jenazah bayi dilakukan oleh dokter forensik bersama penyidik Polresta Kupang Kota di Rumah Sakit Bhayangkara Titus Uly Kupang.
Continue Reading

HUKRIM

1.000 Ton Beras untuk Tekan Inflasi Diduga Dikorupsi Oknum Pejabat Bulog di NTT

Published

on

Ilustrasi Beras Bulog. (net)
Continue Reading

HUKRIM

Kejari Lembata Sidik Korupsi Proyek Jalan Rp 5,6 Miliar, Periksa Pengawas Teknik dan Konsultan Pengawas

Published

on

Kajari Lembata, Yupiter Selan, SH.,MH.
Continue Reading