Kupang, penatimor.com – Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man, mengatakan akan  memprioritaskan pejabat tamatan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dalam mutasi pejabat eselon III dan IV pada organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkot Kupang.

“Kami segera melakukan perombakan atau mutasi pejabat di Pemkot Kupang dengan memprioritaskan tamatan IPDN sebagai pejabat eselon III dan IV,” kata Hermanus Man kepada wartawan di Kantor DPRD Kota Kupang, Rabu (6/6).

Ia mengatakan, mutasi dilakukan sebagai proses pengkaderan serta promosi terhadap aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemkot Kupang.

“Kami butuh pengkaderan dalam penataan birokrasi pemerintahan di Kota Kupang, sehingga kami mempromosikan para pejabat itu sebagai bentuk kaderisasi pemerintahan,” kata Hermanus.

Wawali dua periode itu menegaskan, mutasi yang dilakukan merupakan bagian dari promosi sehingga bagi pejabat yang sebelumnya tidak menduduki jabatan bisa mendapat jabatan dalam proses mutasi yang dilakukan setelah Lebaran 2018.

“Mutasi yang dilakukan itu untuk kepentingan kaderisasi sehingga ASN yang tidak mendapat jabatan bisa mendapat jabatan,” kata Herman.

Hermanus melanjutkan, mutasi yang dilakukan itu diawali dengan mutasi terhadap pejabat eselon III dan IV seperti camat, lurah dan kepala bagian lingkup Pemkot Kupang.

“Khusus untuk jabatan lurah dan camat akan lebih diprioritaskan bagi tamatan IPDN yang memiliki latar belakang pendidikan pemerintahan,” sebut dia.

Sementara itu Ketua Komisi Komisi I DPRD Kota Kupang, Padron A.S.Paulus, meminta Pemkot Kupang agar lebih bersikap tegas dalam melakukan mutasi agar tidak menimbulkan keresahan bagi ASN lingkup pemerintah Kota Kupang.

“Mutasi merupakan peristiwa yang wajar dalam pemerintahan. Kita berharap segera melakukan mutasi sehingga ASN menjadi nyaman dalam menjalankan tugas pelayanan pemerintahan bagi kepentingan masyarakat Kota Kupang,” kata Padron.

Dikatakan, mutasi jangan ditunda agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat.

Pasalnya mutasi yang ditunda menimbulkan keresahan dan gejolak bagi ASN. Akibatnya berpengaruh pada kinerja dan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat.

“Jika mutasi ditunda kasihan mereka mau kerja takut dimutasi akhirnya malah menurunkan kinerja. Kami berharap segera lakukan mutasi. Harus ada kejelasan tentang mutasi ini,” pungkasnya. (R1)