Kupang, penatimor.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kupang telah selesai melakukan pelelangan paket proyek infrastruktur jalan dengan konstruksi hotmix tahun 2018.

Kepala Dinas PUPR Kota Kupang Beny Sain yang diwawancarai, Sabtu (5/5), mengatakan, proses pelelangan untuk infrastruktur jalan dengan konstruksi hotmix untuk anggaran murni tahun 2018 sudah selesai.

“Kemarin kami sudah melakukan rekayasa lapangan, dan pada hari Senin 5 Mei kami lakukan pra konstruksi mitingnya. Sehingga minggu depan sudah bisa dilakukan proses pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan,” kata Beny.

Beny mengaku, pelaksanaan kegiatan pekerjaan jalan hotmix ini tersebar di enam kecamatan dengan panjang jalan yang akan dikerjakan bervariasi ukuranya.

“Dengan sudah selesai tahapan pelaksanaan, tentunya dalam pekerjaan kami akan genjot kepada pihak-pihak pemenang, guna pekerjaan bisa dapat terselesaikan secara cepat, dengan tidak mengabaikan kualitas pekerjaan sesuai harapan bersama dan juga sesuai yang diminta Pansus dan juga pendapat fraksi-fraksi di DPRD Kota Kupang,” jelasnya.

Pelaksanaan pekerjaan infrastruktur jalan hotmix menggunakan anggaran yang telah ditetapkan pada sidang murni sebesar Rp 80 miliar.

Sementara disinggung soal pelaksanaan kegiatan lain yakni pembangunan gedung dan kantor, Beny mengatakan proses pelelanganya baru dilakukan minggu depan atau minggu kedua bulan Mei.

“Untuk pembangunan gedung dan kantor tahun 2018 melalui anggaran murni akan dibangun lima kantor lurah dan satu kantor camat,” katanya.

Sekadar tahu, sesuai rekomendasi Pansus DPRD Kota Kupang terhadap LKPj Wali Kota tahun 2017, untuk Dinas PUPR, yang disampaikan oleh Sekretaris Pansus Yuvensius Tukung bahwa berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan konstruksi HRS Base.

Pansus menilai banyak ruas jalan yang dikerjakan dengan mengabaikan kualitas, karena terpaut pada persoalan banyaknya pekerjaan, tapi sumber daya manusianya tidak memenuhi standar kualifikasi. Faktanya bahwa satu direksi bisa menangani 18 paket pekerjaan.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man mengingatkan akan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan proyek yang sudah selesai dilelang oleh Dinas PUPR, agar dapat ditingkatkan.

Pasalnya, hasil dan kualitas pekerjaan menjadi tanggung jawab pengawas.

“Saya ingatkan agar Dinas PUPR untuk berhati-hati agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sebab pekerjaan jalan tahun yang lalu memperoleh kritikan karena kualitasnya rendah,” kata Hermanus di ruang kerjanya, Senin (6/5).

Dia mengaku, dalam proses tender pemerintah tidak bisa mengintervensi.

“Hanya pengawasan pasti selalu dilakukan. Karena suatu proyek ada biaya pengawasannya. Misalnya Rp 1 miliar biaya pengawasannya Rp 30 juta. Nominal itu sudah menjadi patokan,” kata Hermanus.

“Dulu biaya pengawasannya 3 persen. Tapi sekarang Rp 1 miliar, biaya pengawasan Rp 30 juta. Kalau Rp 10 miliar dikali Rp 30 juta menjadi Rp 300 juta harus ditenderkan. Termasuk bangunan yang ditenderkan, maka pengawasan juga harus ditender. Karena pembayaran apapun harus melalui proses pengawasan. Jika bermasalah pembayaran, nomor satu pengawasan juga harus diperiksa,” lanjut dia.

Pengawasan yang dimaksud termasuk di dalamnya mutu dan time schedule.

Sebelumnya, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Kupang Yohanes Hanli Hidayat, mengatakan, ada 80 proyek di Pemkot Kupang tahun anggaran (TA) 2018 telah masuk Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang diinput menggunakan sistem online.

Dari jumlah tersebut, kata dia, sebanyak 34 proyek sudah dilelang dan dilakukan penandatanganan kontrak dengan total pagu anggaran 149.829.199.100.

Sementara itu, sebanyak 25 paket proyek sementara dikerjakan dan 9 paket yang tersisa sementara dalam proses lelang. Semua proyek kata Yohanes, ada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). (R1)