Connect with us

POLKAM

Pemprov NTT Kembali Raih Opini WTP

Published

on

Kupang, penatimor.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan tahun 2017.

Laporan hasil pemeriksaan BPK RI diserahkan Anggota VII BPK RI, Eddy Mulyadi Soepardi kepada Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno dan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya dalam Rapat Paripurna DPRD NTT, di Kupang, Selasa (22/5/2018).

Pencapaian opini WTP ini adalah yang ketiga kalinya bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, berturut-turut mulai dari Laporan Keuangan Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017.

Anggota BPK RI, Eddy Mulyadi Soepardi dalam sambutannya menegaskan, BPK menghargai berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT dalam rangka perbaikan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

“BPK menghargai berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT dalam rangka perbaikan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah,” ungkapnya.

Namun demikian, Eddy menyebutkan, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi NTT. Pertama, pengendalian dan penatausahaan aset tetap belum memadai, termasuk belum selesainya proses validasi serah terima aset dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai dampak penerapan UndangUndang 23 Tahun 2014 dan perubahannya.

Kedua, pengelolaan dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus pada Pemerintah Provinsi NTT belum memadai.

Ketiga, penyaluran belanja bagi hasil pajak provinsi Tahun Anggaran 2017 belum memadai. Keempat, terdapat kelebihan pembayaran atas kekurangan pekerjaan dan kekurangan penetapan denda keterlambatan.

Eddy meminta Pemerintah Provinsi NTT mempertahankan opini WTP di masa mendatang dan menjadi motivasi serta dapat mendorong pemerintah kabupaten/kota di Provinsi NTT untuk juga memperoleh Opini WTP.

“Kami minta agar senantiasa menggunakan sebesar-besarnya keuangan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. (R2)

Advertisement


Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KOTA KUPANG

Reses Bukan Wadah Kampanye: Bawaslu Kota Kupang Awasi Setiap Kegiatan Anggota DPRD yang Nyaleg 2024

Published

on

Ketua Bawaslu Kota Kupang, Yunior Adi Chandra Nange.
Continue Reading

POLKAM

Bawaslu Rote Ndao Ingatkan Peserta Pemilu Patuhi Jadwal Kampanye, Ancaman 1 Tahun Penjara, Denda Rp12 Juta

Published

on

Ketua Bawaslu Rote Ndao, Demsi Toulasik, SE.
Continue Reading

KOTA KUPANG

Lawan Terorisme, BNPT Dorong Simpul Pendidikan jadi Agen Perdamaian

Published

on

Kegiatan FKPT NTT dalam pencegahan radikal terorisme melibatkan para guru TK hingga SMA/SMK se-Kota Kupang di Asrama Haji Kupang, Selasa (10/10/2023).
Continue Reading