Kupang, penatimor.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan tahun 2017.

Laporan hasil pemeriksaan BPK RI diserahkan Anggota VII BPK RI, Eddy Mulyadi Soepardi kepada Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno dan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya dalam Rapat Paripurna DPRD NTT, di Kupang, Selasa (22/5/2018).

Pencapaian opini WTP ini adalah yang ketiga kalinya bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, berturut-turut mulai dari Laporan Keuangan Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017.

Anggota BPK RI, Eddy Mulyadi Soepardi dalam sambutannya menegaskan, BPK menghargai berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT dalam rangka perbaikan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

“BPK menghargai berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT dalam rangka perbaikan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah,” ungkapnya.

Namun demikian, Eddy menyebutkan, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi NTT. Pertama, pengendalian dan penatausahaan aset tetap belum memadai, termasuk belum selesainya proses validasi serah terima aset dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai dampak penerapan UndangUndang 23 Tahun 2014 dan perubahannya.

Kedua, pengelolaan dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus pada Pemerintah Provinsi NTT belum memadai.

Ketiga, penyaluran belanja bagi hasil pajak provinsi Tahun Anggaran 2017 belum memadai. Keempat, terdapat kelebihan pembayaran atas kekurangan pekerjaan dan kekurangan penetapan denda keterlambatan.

Eddy meminta Pemerintah Provinsi NTT mempertahankan opini WTP di masa mendatang dan menjadi motivasi serta dapat mendorong pemerintah kabupaten/kota di Provinsi NTT untuk juga memperoleh Opini WTP.

“Kami minta agar senantiasa menggunakan sebesar-besarnya keuangan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. (R2)