Vicky Dimoe Heo Ingatkan Pemkot, Aspirasi Rakyat Butuh Respons Cepat, Jangan Hanya Komunikasi Saat Sidang

KUPANG, PENATIMOR – Suasana Sidang Paripurna ke-12 DPRD Kota Kupang, Selasa (23/6/2026), menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif.

Dalam forum resmi tersebut, Anggota DPRD Kota Kupang dari Fraksi PDI Perjuangan, Victor Dimoe Heo, secara tegas mengingatkan pentingnya membangun komunikasi yang lebih intensif dan terbuka antara DPRD dan Pemerintah Kota Kupang, khususnya dengan Sekretaris Daerah (Sekda), demi mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Menurut legislator yang akrab disapa Vicky Dimoe Heo itu, hubungan kemitraan antara DPRD dan pemerintah daerah tidak boleh hanya berlangsung saat sidang paripurna, rapat kerja, maupun agenda formal lainnya.

Komunikasi yang baik, kata dia, harus terus dibangun dan dipelihara di luar forum resmi sebagai bagian dari komitmen bersama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Kami berharap hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah dapat dibangun dengan baik. Jangan hanya berkomunikasi saat sidang atau rapat resmi. Di luar sidang pun komunikasi harus tetap berjalan karena tujuan kita sama, yaitu melayani masyarakat dan memperjuangkan kepentingan warga Kota Kupang,” tegas Vicky dalam penyampaiannya di hadapan pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran Pemerintah Kota Kupang.

Vicky menilai, sebagai lembaga yang setiap hari menerima berbagai aspirasi, keluhan, dan harapan masyarakat, DPRD kerap menemukan persoalan yang membutuhkan respons cepat dari pemerintah daerah.

Karena itu, komunikasi yang efektif dan responsif menjadi kunci agar berbagai kebutuhan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti.

Ia menegaskan bahwa keterbukaan komunikasi sangat diperlukan, terutama dengan Sekretaris Daerah yang memiliki peran strategis sebagai koordinator seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kupang.

Menurutnya, posisi Sekda sangat penting dalam memastikan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah berjalan optimal. Dengan komunikasi yang baik antara DPRD dan Sekda, berbagai persoalan masyarakat dapat ditangani lebih cepat, tepat, dan terukur.

“Hubungan ini bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ini murni demi kepentingan masyarakat Kota Kupang. Karena itu, kami berharap komunikasi antara DPRD dan pemerintah daerah dapat berjalan lebih baik, lebih terbuka, dan lebih responsif,” ujarnya.

Lebih lanjut, Vicky menekankan bahwa DPRD dan Pemerintah Kota Kupang sejatinya merupakan dua unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, menurutnya, sinergi yang kuat antara lembaga legislatif dan eksekutif akan berdampak langsung terhadap efektivitas pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta percepatan penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi warga.

Ia juga mengingatkan bahwa hubungan kemitraan yang sehat harus dibangun atas dasar saling menghormati kewenangan masing-masing, mengedepankan komunikasi konstruktif, serta menempatkan kepentingan masyarakat di atas segala kepentingan lainnya.

Dalam pandangannya, komunikasi yang intensif bukan sekadar kebutuhan birokrasi, tetapi merupakan instrumen penting untuk memastikan setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan program pembangunan yang nyata.

Vicky berharap ke depan koordinasi antara DPRD Kota Kupang dan Pemerintah Kota Kupang semakin diperkuat sehingga setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat ditangani secara cepat, efektif, dan berkelanjutan.

“DPRD dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang sama untuk melayani rakyat. Oleh karena itu, komunikasi yang baik harus menjadi bagian dari komitmen bersama dalam membangun Kota Kupang yang lebih maju, responsif, dan sejahtera,” pungkasnya. (bet)