Jakarta, penatimor.com – Bawaslu RI tampak tak berdaya menghadapi manuver kubu partai koalisi pengusung Capres-Cawapres Prabowo-Sandiaga atas dugaan berbagai pelanggaran pemilu yang terjadi, terkait munculnya kampanye negatif dan kampanye hitam yang bersumber pada berita hoax.

Pimpinan Pusat Pengurus Nasional HARIMAU JOKOWI, Petrus Salestinus, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (17/10), meminta Bawaslu tidak boleh bersikap acuh tak acuh terhadap kebijakan Presiden PKS, Sohibul Iman yang juga Tim Kampanye Nasional Prabowo-Sandiaga membolehkan kader partainya melakukan kampanye negatif terkait Pilpres 2019.

Menurut dia, sebagai presiden partai politik dan pimpinan Tim Kampanye Nasional/TKN Capres-Cawapres Prabowo-Sandiaga, kebijakan membolehkan kadernya melakukan kampanye negatif, sama dengan memberikan karpet merah kepada kadernya memproduksi sebanyak-banyaknya berita hoax menuju kampanye hitam.

Padahal menurut Petrus, Sohibul Iman seharusnya memberikan pendidikan politik yang sehat kepada kader-kadernya dalam rangka penguatan berdemokrasi.

Sikap Sohibul Iman, dinilai jelas bertentangan dengan salah satu misi partai politik yaitu memberikan pendidikan politik bagi kader-kader partai.

“Ini akan menjadi tidak sehat dan kontraproduktif karena kampanye negatif akan menjadi jembatan emas menuju kampanye hitam dengan memproduksi berita hoax secara masif untuk kepentingan Pilpres 2019,” kata Petrus.

Sosok yang juga advokat senior Peradi di Jakarta itu, berharap Bawaslu harus menjadikan kebijakan Sohibul Iman, Presisen PKS dan TKN Capres-Cawapres Prabowo-Sandiaga, sebagai temuan pelanggaran Pemilu sekaligus melakukan penindakan melalui Gakumdu, karena kampanye negatif yang dimaksud oleh Sohibul Iman bisa saja dimaknai oleh kader-kader dan TKN Prabowo-Sandiaga sebagai kampanye hitam dengan memproduksi sebanyak-banyaknya berita hoax atau memdramatisir sebuah berita hoax menjadi menu kampanye hitam.

Dia melanjutkan, munculnya kampanye negatif dan/atau kampanye hitam yang susul menyusul di media sosial tanpa ada kekuatan yang bisa membendung, terlebih dengan kebijakan Sohibul Iman mengizinkan kadernya melakukan kampanye yang berkonten negatif, dapat dipastikan kampanye hitam yang bersumber dari berita hoax akan semakin menjamur dan sulit dibendung.

Ini lantas dinilai Petrus membuat Bawaslu tidak berdaya bahkan membiarkan kampanye negatif dan hitam muncul tanpa dapat dikendalikan.

“Bawaslu tidak pernah menjadikan berita hoax yang beredar atau diedarkan oleh kader PKS dan TKN Prabowo-Sandiaga sebagai temuan Bawaslu dalam rangka mencegah pelanggaran Pemilu. Bawaslu justru bersikap pasif dan hanya menunggu laporan pelanggaran dari masyarakat,” kritik Petrus.

Sosok yang juga koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) itu berharap Bawaslu, PKS dan TKN Capres-Cawapres Prabowo-Sandiaga akan menghadapi sanksi sosial dari masyarakat di samping tuntutan pidana Pemilu, termasuk melalui proses di Bawaslu dan di DKPP. (R3)