Prihatin Nasib TKI NTT, Bamsoet Dorong Komisi IX dan Mitra Tingkatkan Perlindungan

Jakarta, penatimor.com – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyikapi persoalan terkait 273 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tewas selama lima tahun terakhir.

Termasuk 71 orang yang tewas pada bulan Januari-Juli 2018 berdasarkan data Jaringan Perempuan Indonesia Timur (JPIT), dengan penyebab kematian bervariasi yakni kecelakaan kerja, perahu tenggelam, penganiayaan oleh majikan, kecelakaan lalu lintas darat, sakit, dan bunuh diri.

Selaku Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo kepada wartawan di kompleks parlemen Senayan Jakarta, Jumat (3/8), mendorong Komisi IX DPR meminta Kementerian ketenagakerjaan (Kemnaker), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Satgas Anti-perdagangan Orang NTT, Tim Gabungan Pencegahan Perdagangan Orang NTT, dan Migrant Care untuk meningkatkan pengawasan dan perlindungan TKI, terutama TKI yang bermasalah di luar negeri, sesuai dengan Undang-Undang (UU) No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

“Saya juga mendorong Komisi IX DPR meminta Kemnaker untuk meningkatkan dan menjaga fasilitas dan memperbanyak program studi keterampilan yang ada di seluruh Balai Latihan Kerja (BLK) di Indonesia, serta mengimbau masyarakat NTT yang berusia produktif untuk mengikuti pelatihan kerja yang tersedia di BLK, guna mempersiapkan masyarakat NTT yang berusia kerja dapat memiliki keterampilan dalam terjun ke masyarakat,” kata Bamsoet.

Orang nomor satu di DPR RI itu juga mendorong Komisi IX DPR meminta Kemnaker untuk terus meningkatkan program Desa Migran Produktif (Desmigratif) dan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM), agar masyarakat pedesaan tidak perlu mencari pekerjaan di luar desanya dan dapat menciptakan pekerjan untuk dirinya sendiri dan orang lain.

Selain itu, Ketua DPR RI asal Partai Golkar ini juga mendorong Komisi IX DPR meminta Kemnaker dan BNP2TKI mewajibkan setiap Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) untuk bekerja sama dengan BLK dalam memberikan pelatihan kepada TKI yang akan diberangkatkan, baik pelatihan bahasa maupun keterampilan, agar TKI yang diberangkatkan memiliki kemampuan dan kualitas serta sudah siap bekerja.

Bamsoet juga mendorong Komisi II DPR meminta Kemendagri melalui Pemda, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk bekerja sama dalam melaksanakan program pemerintah dengan memanfaatkan dana desa.

“Agar dana desa tepat sasaran terutama dalam mengembangkan ekonomi desa seperti peternakan atau pertanian desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan,” harap Bamsoet. (R1)