HUKRIM
36 Kredit Bermasalah BRI Kalabahi Senilai Rp912 Juta Diserahkan ke Kejari Alor, JPN Siap Turun Tangan
KALABAHI, PENATIMOR – Sebanyak 36 kasus tunggakan kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Branch Office (BO) Kalabahi dengan total nilai mencapai Rp912.095.666 kini mendapat penanganan hukum melalui Kejaksaan Negeri (Kejari) Alor.
Melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Kejari Alor menerima 36 Surat Kuasa Khusus (SKK) dari BRI BO Kalabahi untuk melakukan bantuan hukum nonlitigasi dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah tersebut.
Penyerahan puluhan SKK itu berlangsung pada Rabu (18/11/2026), sebagai bentuk penguatan sinergi antara Kejaksaan dan BRI dalam mengoptimalkan penyelesaian persoalan hukum perdata, khususnya penagihan tunggakan kredit melalui mekanisme di luar pengadilan.
Sebanyak 36 SKK tersebut diserahkan langsung oleh Pimpinan BRI BO Kalabahi, Wahyuniarto Purnomo, kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Alor, Subhan Gunawan, S.H.
Penyerahan itu turut disaksikan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Alor, Jacky Franklin Lomi, S.H., bersama jajaran Bidang Datun serta perwakilan BRI BO Kalabahi.

Kajari Alor, Subhan Gunawan, mengatakan, melalui pemberian kuasa tersebut, Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Bidang Datun Kejari Alor akan mengambil langkah-langkah bantuan hukum nonlitigasi sesuai ruang lingkup kewenangan dan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh pihak BRI.
Pelaksanaan bantuan hukum tersebut mengacu pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Menurut Subhan, dalam menjalankan tugas tersebut, JPN akan mengedepankan pendekatan hukum yang profesional, terukur, dan akuntabel.
Langkah awal yang dilakukan meliputi inventarisasi dan verifikasi dokumen, pemanggilan atau penyampaian undangan klarifikasi kepada para debitur, hingga upaya negosiasi untuk mendorong penyelesaian kewajiban pembayaran secara sukarela sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Upaya tersebut bertujuan mengoptimalkan penagihan dan pemulihan piutang BRI, sekaligus memberikan kesempatan kepada para debitur untuk menyelesaikan kewajibannya melalui mekanisme penyelesaian nonlitigasi tanpa harus langsung menempuh jalur persidangan.

Subhan menegaskan, keterlibatan JPN dalam penanganan kredit bermasalah ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara.
Sebab, peran Kejaksaan tidak hanya terbatas pada penegakan hukum pidana, tetapi juga mencakup pemberian bantuan hukum kepada negara atau pemerintah, termasuk badan usaha milik negara (BUMN), dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan hukum perdata maupun tata usaha negara.
“Melalui kerja sama tersebut, Kejaksaan Negeri Alor berkomitmen untuk menjalankan tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara secara optimal dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pelaksanaan bantuan hukum,” tegas Subhan.
Ia berharap, penanganan 36 Surat Kuasa Khusus dengan total tunggakan kredit sebesar Rp912.095.666 tersebut dapat memberikan kontribusi nyata terhadap optimalisasi penyelesaian kredit bermasalah pada BRI BO Kalabahi.
Lebih dari itu, kerja sama ini diharapkan semakin memperkuat posisi Kejari Alor sebagai mitra strategis dalam membantu penyelesaian berbagai persoalan hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dan pemulihan hak-hak keuangan BUMN.
“Ini juga sekaligus memperkuat peran Kejaksaan Negeri Alor sebagai mitra strategis dalam penyelesaian permasalahan hukum perdata,” pungkas Kajari Alor. (bet)