Kupang, Penatimor.com – Hingga saat ini Pemerintah Nusa Tenggara Timur (NTT) belum mengakomodasi 418 guru kontrak yang tersebar di 22 kabupaten/kota.

Asisten III Setda NTT, Alexander Sena sampaikan ini dalam rapat gabungan komisi DPRD NTT, Senin (6/8/2018).

Alex menjelaskan, pada saat awal pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK, jumlah guru kontrak sebanyak 2.310 orang. Pada tahun anggaran 2017, jumlah guru kontrak yang diakomodasi sebanyak 1.892 orang. Dengan demikian yang belum diakomodasi sebanyak 418 orang.

“Guru kontrak yang telah diakomodasi itu dibiayai oleh APBD NTT,” kata Alex.

Anggota DPRD NTT dari Fraksi Partai Golkar, Gabriel Manek meminta pemerintah untuk menjelaskan mekanisme perekrutan guru kontrak. Hal ini penting mengingat ada 418 guru kontrak yang belum diakomodasi.

Anggota DPRD NTT dari Fraksi Partai NasDem, Alex Ena meminta pemerintah untuk menjelaskan alasan dipecatnya enam guru kontrak di Kabupaten Alor. Kebijakan pemecatan itu mengakibatkan kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan di Alor hendak dibakar.

Kepala Dinas Pendidikan NTT, Yohana Lisapaly menjelaskan, pengangkatan guru kontrak yang belum diakomodasi itu diangkat secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Jika ada guru kontrak yang mengundurkan diri, akan diganti oleh mereka yang belum diakomodasi tersebut. Tentunya pergantian itu sesuai dengan mata pelajaran yang ditangani guru tersebut.

Terkait enam guru kontrak di Alor yang dipecat, Yohana menyatakan, karena melakukan tindakan indisipliner. Pemecatan itu dilakukan secara berjenjang sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku. Dimana pihak sekolah menyurati Dinas Pendidikan yang menjelaskan tentang tindakan indisipliner enam guru dan diberikan kepada UPT yang selanjutnya diteruskan ke provinsi.

“Kami pun melakukan penelusuran dan menemukan bahwa guru yang dipecat itu benar melakukan tindakan indisipliner,” terang Yohana. (R2)