Connect with us

HUKRIM

Korupsi Tanah Pemkab Kupang di Jalan Veteran, Ko Liong Serahkan 2 SHM ke Penyidik

Published

on

Leonard Antonius alias Ko Liong saat diperiksa penyidik Tipidsus Kejati NTT.

KUPANG, PENATIMOR – Tim penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur terus mengembangkan penyidikan perkara dugaan korupsi pengalihan aset tanah Pemkab Kupang di Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.

Pasca penggeledahan pada kantor Bagian Tata Pemerintahan (Tatapem) Setda Kota Kupang dan kantor BKAD Kota Kupang, penyidik juga terus memeriksa sejumlah saksi.

Saksi-saksi yang diperiksa adalah pejabat dan mantan pejabat pada Pemkot Kupang, Pemkab Kupang, termasuk BPN Kota Kupang.

Turut diperiksa adalah Leonard Antonius alias Ko Liong yang juga merupakan pimpinan CV NAM Group.

Ko Liong disebutkan juga ikut menguasai tanah kaveling di dalam tanah Pemkab Kupang yang menjadi obyek perkara ini.

Ko Liong telah memenuhi panggilan pemeriksaan, dan juga menyerahkan 2 sertifikat hak milik (SHM) tanah kaveling yang dikuasainya ke penyidik.

Untuk diketahui 2 SHM dengan luas masing-masing 400m2 yang diserahkan Ko Liong ke penyidik atas nama Kristina Antonius yang adalah putri kandung dari Ko Liong.

Tanah kaveling dengan total luas 800 m2 ini dibeli Ko Liong dari Petrus Risin dan Yonis Oeina (Alm).

Awalnya, Ko Liong disebutkan memberikan uang kepada Petrus Risin dan Yonis Oeina masing-masing senilai Rp10 juta untuk pengurusan sertifikat pada tahun 2014.

Dan, setelah pengurusan SHM selesai, barulah tanah kaveling tersebut dibeli oleh Ko Liong dengan harga per kaveling Rp150 juta, sehingga totalnya Rp300 juta.

Kepala Seksi Penyidikan Bidang Pidsus Kejati NTT, Salesius Guntur, SH., saat dikonfirmasi, mengatakan, SHM yang diserahkan oleh Ko Liong telah disita sebagai barang bukti perkara ini.

“Jadi awalnya Leonard Antonius ingin membeli dua bidang tanah kaveling yang dikuasai oleh Petrus Risin dan Yonis Oeina, namun karena belum bersertifikat, sehingga Leonard memberikan uang kepada Petrus dan Yonis masing-masing Rp10 juta sebagai panjar untuk mengurus sertifikat. Setelah sertifikat terbit, barulah Leonard menyerahkan sisa uangnya. Sehingga dua tanah kaveling itu dibeli Leonard dengan harga Rp300 juta,” jelas Salesius.

“Setelah dua kaveling tanah ini dibeli Leonard, barulah diproses balik nama menggunakan nama putrinya, Kristina Antonius,” imbuhnya.

Salesius melanjutkan, pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi tambahan untuk merampungkan berkas perkara tersangka.
Saksi yang diperiksa termasuk Gab Kahan selaku mantan Asisten I Sekda Kota Kupang. Sebelumnya, Gab Kahan sudah pernah diperiksa sebagai saksi.

Tim penyidik menurut Salesius, juga terus mengembangkan penyidikan untuk mencari pihak lain yang patut dimintai pertanggungjawaban hukum dalam perkara ini.

“Sesuai hasil penyidikan saat ini, ada potensi tersangka baru. Kami terus mendalami lagi peran para pihak ini,” tegas Salesius.

“Penyidik juga melakukan penyitaan terhadap tanah yang menjadi obyek dalam perkara ini,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, nama mantan Wali Kota Kupang yang kini aktif sebagai Anggota DPRD Provinsi NTT dari Partai Golkar, Jonas Salean, kembali disebut dalam perkara dugaan korupsi pengalihan aset tanah Pemkab Kupang di Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.

Pasalnya, dari tiga kaveling tanah Pemkab Kupang yang menjadi obyek perkara ini, salah satunya dikuasai oleh Jonas Salean, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 839 seluas 420m2.

Dua kaveling lainnya dikuasai oleh Petrus Kristin dengan SHM seluas Rp400 m2. Kemudian, tanah dengan SHM Nomor 880 atas nama Yonis Oeina seluas 400m2.

Di atas tanah yang dikuasai Jonas Salean ini, berdiri bangunan ruko yang saat ini disewakan untuk rumah makan Waroenk, dari sebelumnya ditempati untuk rumah makan Palam.

Informasi yang dihimpun media ini, menyebutkan, tim penyidik belum lama ini telah memeriksa pemilik Waroenk, Steven Henrick Marloanto.

Saat diperiksa, Steven juga menyerahkan ke penyidik beberapa dokumen terkait kerjasama sewa bangunan yang saat ini dipakai Waroenk.

Dari dokumen perjanjian kerja sama tentang sewa menyewa bangunan tersebut, diketahui adanya sewa bangunan ruko yang saat ini dipakai Restoran Waroenk, dengan nilai kontrak sebesar Rp110 juta per tahun, dan pembayarannya dilakukan dua tahun sekali sebesar Rp220 juta, dan ditransfer manajemen Waroenk ke rekening milik Albertina Resdyana Ndapamerang yang tak lain adalah istri dari Jonas Salean.

Proses kontrak dengan Restoran Waroenk dilakukan pasca peralihan dari Resto Palam sejak tahun 2019 hingga saat ini.

Terkait kasus ini, penyidik Pidsus Kejati NTT memberi isyarat kuat adanya potensi tersangka baru.

Saat ini penyidik telah menetapkan dan menahan dua tersangka, yaitu Petrus Krisin selaku penerima tanah kaveling berdasarkan rekomendasi penunjukan tanah kaveling Nomor: Pem.593/253/2004 tanggal 9 Oktober 2024 seluas 400 m2.

Dan, Hartono Fransiscus Xaverius, SH., selaku Kepala Badan Pertanahan Negara Kota Kupang Tahun 2003.

Penetapan tersangka dan penahanan ini dilakukan tim penyidik setelah menerima hasil perhitungan kerugian negara/daerah dari Inspektorat Daerah Provinsi NTT sebesar Rp5.956.786.664,40.

Geledah Kantor Wali Kota Kupang, Sita 35 Dokumen Penting

Tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Tinggi NTT berhasil menyita 35 dokumen penting dari kantor Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Kupang pada Kamis (25/1/2023) siang.

Penyitaan dokumen tersebut terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengalihan aset Pemerintah Kabupaten Kupang berupa tanah kepada pihak lain yang tidak berhak di Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.

Selain melakukan pengeledahan di kantor Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Kupang, penyidik Kejati NTT juga melakukan pengeledahan di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang.

Di kantor BKAD Kota Kupang, tim penyidik melakukan klarifikasi terhadap kebenaran beberapa dokumen yang telah diperoleh sebelumnya dari beberapa pihak.

BKAD Kota Kupang juga akan menyerahkan beberapa dokumen yang diminta oleh tim penyidik, kemudian terhadap dokumen tersebut akan dilakukan penelitian dan pengembangan oleh penyidik

Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum dan Humas Kejati NTT,  Anak Agung Raka Dharmana Putra, S.H., M.H., kepada awak media, Kamis (25/1/2023) petang.

Dijelaskan Agung Raka, bahwa penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan di kantor Bagian Tatapem Setda Kota Kupang dan kantor BKAD Kota Kupang untuk kepentingan penyidikan perkara pidana yang bertujuan untuk dapat menemukan alat bukti berupa surat atau barang bukti lain terkait perkara yang sementara ditangani.

Penggeledahan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Nomor: Print- 36/N.3.5/Fd 1/01/2024 tanggal 16 Januari 2024 dan penetapan penggeledahan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 1/Pen.Pid Sus- TPK-GLD /2024/PN.Kpg

Penggeledahan dan penyitaan tersebut dilakukan oleh Koordinator, Freddy F. Simanjuntak SH., MH., Salesius Guntur, S.H. selaku Kepala Seksi Penyidikan, Mourest Aryanto Kolobani, S.H.,MH., selaku Kepala Seksi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi, Advani Ismail Fahmi, SH.,MH., selaku Kepala Seksi Penuntutan, Vera Triyanti Ritonga, S.H., S.E.,Ak, M.Kn., dan Bangkit Simamora, S.H. selaku Jaksa Fungsional, serta dan Staf pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati.

Sebelumnya penyidik Tipidsus Kejati NTT telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam perkara ini.

Tersangka PK selaku Penerima tanah kaveling berdasarkan rekomendasi penunjukan tanah kaveling Nomor: Pem.593/253/2004 tanggal 9 Oktober 2004 seluas 400 M2, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B 126/N.3/Fd.1/01/2024 Tanggal 16 Januari 2024. Kemudian, tersangka HFX selaku Kepala Badan Pertanahan Negara Kota Kupang tahun 2013.

Kedua tersangka diancam dengan sangkaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Dan, Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. (bet)

Advertisement


Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKRIM

Lelang Amal Perpisahan Kajari TTU Hasilkan Rp 48 Juta untuk SMP Negeri Lanaus

Published

on

Suasana perpisahan Kajari TTU, Dr. Roberth Jimmy Lambila, di halaman Kantor Kejari TTU, Kamis (13/6/2024). (Gusty Amsikan/VN)
Continue Reading

HUKRIM

Mengupas Perjalanan Kajati NTT Zet Tadung Allo, Penugasan Pertama di Kejari Kupang, 9 Tahun di KPK, 3 Kali Wakajati

Published

on

Kajati NTT Zet Tadung Allo, S.H., M.H.
Continue Reading

HUKRIM

Kejati NTT Lidik Dugaan Korupsi Tanah Kemenkumham, Diduga Dijual Yonas Konay Seharga Rp 2 Miliar

Published

on

Kepala Seksi Penyidikan Kejati NTT, Salesius Guntur, SH.
Continue Reading