Connect with us

EKONOMI

BPR Christa Jaya Perdana Beberkan Kronologi Penggelapan SHM oleh Notaris di Kupang

Published

on

Christofel Liyanto didampingi Wilson Liyanto dan kuasa hukum Samuel David Adoe, SH., dan Bildat Tonak, SH., memberikan keterangan kepada wartawan, Sabtu (9/10/2021).

KUPANG, PENATIMOR – Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Christa Jaya Perdana melalui kuasa hukumnya meminta agar Polda NTT mengusut tuntas kasus dugaan tindak pidana penggelapan sembilan Sertifikat Hak Milik (SHM) jaminan yang telah berulang tahun.

Pasalnya PT BPR Christa Jaya Perdana menerima jaminan dari Rachmat selaku debitur tertanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp 735.000.000.

Hingga Oktober 2018 hutang menjadi sebesar Rp 4.750.000.000 dan tercatat sebagai kredit macet dari total plafon sebesar Rp 5 miliar.

Demikian penjelasan Christofel Liyanto dan Wilson Liyanto didampingi penasehat hukum Samuel David Adoe, SH., dan Bildat Tonak, SH., kepada wartawan, Sabtu (9/10/2021).

Atas persoalan tersebut, BPR Christa Jaya Perdana menjaminkan sertifikat hak milik Nomor 368/Kelurahan Oebufu, GS/SU tanggal 10 Juni 2009 nomor 32/Oebufu/2009, seluas 1.986 meter persegi atas nama Rachmat.

“Sertifikat itu menjadi jaminan pinjaman atas nama Rachmat dan diserahkan kepada notaris Albert Wilson Riwu Kore untuk segera dilakukan pengikatan APHT I, setelah itu dilanjutkan proses pemecahan berdasarkan surat order pada tanggal 16 Desember 2015, dengan Nomor638/Not-BPR/XII/2015,” ungkap Wilson Liyanto.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, Notaris Albert Riwu Kore tidak melaksanakan permintaan bank untuk dilakukan pengikatan APHT 1 atas SHM nomor 368/Kelurahan Oebufu tersebut.

“Ketentuannya apabila notaris melakukan mengikatan APHT I sesuai dengan permintaan, maka tidak mungkin Rachmat dapat mengambil sertifikat tanah tersebut, namun prakteknya sang Notaris secara sepihak memecahkan SHM nomor 368 menjadi 18 SHM,” ujarnya.

Selanjutnya BPR mengambil 3 SHM, sedangkan sisanya 15 SHM diproses pemasangan APHT I kemudian notaris mengeluarkan Surat Keterangan/covernote tanggal 22 Juni 2016, nomor 18/CN/PPAT/VI/2016, menerangkan bahwa ke 15 SHM tersebut akan dilakukan pemasangan APHT I pada Badan Pertanahan Kota Kupang selama 90 hari kerja.

Akan tetap notaris kembali tidak melakukan permintaan bank untuk kedua kalinya agar dilakukan pemasangan APHT tersebut, kemudian menyerahkan 4 SHM kepada Rachmat pada tanggal 16 Desember 2016 dan 5 SHM pada tanggal 21 November 2016.

Bahkan Notaris Albert dan staf kantor notaris telah mengakui perbuatannya dengan adanya surat laporan yang dibuat notaris ke BPN Kota Kupang tertanggal 29 September 2017, perihal pemblokiran 9 SHM atas nama Rachmat.

“Isi surat Notaris Albert Riwu Kore kepada BPN Kota Kupang menyebutkan SHM tersebut berstatus jaminan hutang pada BPR Christa Jaya Perdana Kupang, tapi Rahmat sebagai pemilik SHM bertindak licik telah memperdayai staf notaris Albert dengan alasan kepentingan fotocopy untuk arsip pribadinya akan tetapi setelah ditunggu tidak dikembalikan. Kami telah mencari dan menagihnya tetapi pemilik SHM tersebut tidak pernah dikembalikan lagi. Oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon bapak (BPN Kota Kupang) memblokir SHM-SHM tersebut baik untuk peralihan hak atau APHT sampai adanya klarifikasi lebih lanjut dari pihak kami (notaris),” beber Wilson.

Christofel Liyanto menegaskan bahwa sampai dengan saat ini Rachmat masih tercatat sebagai debitur macet dan masih memiliki kewajiban hutang pada PT BPR Christa Jaya Perdana Kupang.

Pihaknya menilai Albert Riwu Kore lalai sehingga SHM yang semula diserahkan pihak BPR masih atas nama Rachmat.

Ia mengakui kalau BPR memberi kewenangan kepada Albert untuk order namun justru Albert melakukan pemecahan dan sertifikat diserahkan Albert kepada Rachmat yang merupakan debitur pada BPR Christa Jaya Perdana Kupang.

“Kami sudah laporkan¬† Albert secara pidana ke Polda NTT dan kita berharap Polda NTT segera menindaklanjutinya sesuai prosedur yang ada,” imbuhnya.

Ia berharap Albert harus mengembalikan sertifikat karena hingga saat ini Rachmat belum melakukan pelunasan hutang ke BPR Christa Jaya Perdana Kupang.

Kuasa hukum Samuel David Adoe, SH., menegaskan pesanan dari BPR Christa Jaya Perdana ke Albert selaku notaris untuk menerbitkan APHT atas SHM namun justru sejumlah SHM hilang.

“Polisi perlu menelusuri hilangnya SHM ini dan kami percayakan proses hukum di Polda NTT serta kita yakin penyidik Polda NTT segera menuntaskan kasus ini,” tegasnya. (wil)

Advertisement


Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EKONOMI

Grab Bersama Emtek Targetkan Percepatan Digitalisasi UMKM di Kupang Melalui Program Kota Masa Depan

Published

on

Director of East Indonesia, Grab Indonesia, Halim Wijaya (kanan) secara simbolis menyerahkan donasib erupa oxygen generator kepada Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man (kiri) di Kupang (14/10/2021).
Continue Reading

EKONOMI

Dekranasda NTT Bantu Pelaku Usaha Kripik Ublin di Kupang

Published

on

Koordinator pelaku usaha kripik Ublin, Fransiska Teda bersama teman-temannya, Rambu Teda, Raylomi Yulima dan Sepresan Laibahas.
Continue Reading

EKONOMI

Dekranasda NTT Launching Minuman Anak Gaul Berbahan Kelor, Libatkan Kaum Milenial

Published

on

Booth 13 minuman anak gaul Hydrink yang berada di Apotek Gepala, Kelurahan Oebobo, Kota Kupang.
Continue Reading
error: Content is protected !!