Connect with us

EKONOMI

Pasca Sidak, Hotel Inaya Bay Komodo Lunasi Tunggakan Pajak Rp 1,4 Miliar

Published

on

Pemasangan peringatan menunggak pajak di pelataran Hotel Inaya Labuan Bajo oleh Pemda yang disaksikan KPK pada Sabtu, 10 April 2021 yang lalu.

Labuan Bajo, penatimor.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menerima laporan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat telah menerima pelunasan pajak hotel sebesar Rp 920 juta dan pajak restoran sebesar Rp 568 Juta dari Hotel Inaya Bay Komodo.

Pelunasan pajak diterima melalui PT BPD NTT oleh akun PAD Kabupaten Manggarai Barat Labuan Bajo pada Minggu, 11 April 2021.

Hal ini merupakan tindak lanjut dari pemasangan peringatan menunggak pajak di pelataran Hotel Inaya Labuan Bajo oleh Pemda yang disaksikan KPK pada Sabtu, 10 April 2021 yang lalu.

“Peringatan sudah kami lepas. Perwakilan manajemen hotel langsung melunasi pajak dan menandatangani Berita Acara pelepasan peringatan menunggak pajak,” terang Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, Senin (12/4/2021).

Pemasangan peringatan menunggak pajak di pelataran Hotel Inaya Labuan Bajo oleh Pemda yang disaksikan KPK pada Sabtu, 10 April 2021 yang lalu.

KPK berharap kelalaian para pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pajaknya tidak terulang lagi di kemudian hari.

Selanjutnya para pelaku usaha diharapkan untuk selalu patuh dalam menjalankan kewajibannya.

Dalam rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi di NTT, Satuan Tugas Koordinasi Supervisi (Korsup) Pencegahan wilayah V KPK juga mendampingi pemda melakukan pemasangan peringatan menunggak pajak di sejumlah titik.

Salah satunya bandar udara Komodo, Labuan Bajo pada Minggu 11 April 2021.

Menurut data Pemkab Manggarai Barat per 11 April 2021, setidaknya ada 12 wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak daerah dengan total nilai Rp 34 Miliar.

“Kegiatan pemasangan peringatan akan dilanjutkan pemda walau tanpa kehadiran KPK di sini. Pajak yang dititipkan konsumen pengguna layanan hotel, restoran maupun parkir merupakan hak pemerintah daerah yang tidak boleh ditunda-tunda pembayarannya,” ujar Ketua Satgas Korsup Pencegahan Wilayah V KPK Dian Patria. (mel)

Advertisement


Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EKONOMI

Bantu Warga Korban Bencana, BRI Kalabahi Beri Keringanan Kredit Usaha

Published

on

Kepala Cabang BRI Kalabahi, Ferdi Yosua.
Continue Reading

EKONOMI

Polda NTT Tindak Tegas Penjual BBM Eceran yang Naikan Harga Tidak Wajar

Published

on

Dirkrimsus Polda NTT, Kombes Pol. Johanes Bangun ketika diwawancara media ini, Rabu (7/4/2021) petang.
Continue Reading

EKONOMI

REI NTT Bangun Perumahan Subsidi Bagi Anggota Polisi, Ada Promo Khusus

Published

on

Badan Pertimbangan Organisasi REI NTT, Boby Lianto. (istimewa)
Continue Reading