Connect with us

HUKRIM

Kadis PUPR Kota Kupang Dipolisikan, Diduga Tipu Kontraktor, Pengacara Sebut Ada Indikasi Korupsi

Published

on

Fransisco Bernando Bessi menunjukkan bukti laporan polisi.

Kupang, penatimor.com – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kupang Hengki Ndapamerang, dilaporkan ke Polda NTT dengan sangkaan melakukan tindak pidana penipuan.

Hengki dipolisikan oleh Imanuel Thio, salah satu kontraktor di Kota Kupang, Selasa (3/11/2020) siang.

Dalam laporannya di SPKT Polda NTT, Imanuel Thio merasa ditipu oleh terlapor dalam pekerjaan ruas Jalan Bumi I, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.

Pasalnya, setelah mengerjakan jalan tersebut, anggaran tak kunjung dikucurkan kepada kontraktor pelaksana sesuai janji yang disampaikan terlapor.

Kecewa karena merasa ditipu, Imanuel Thio menempuh jalur hukum dengan membuat laporan polisi untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kasus ini tertuang dalam lporan polisi Nomor: LP/B/442/ XI/ Res.1.11/2020 tentang kasus penipuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 378 KUHP.

Imanuel Thio didampingi kuasa hukum Fransisco Bernando Bessi kepada media ini usai membuat laporan polisi di Polda NTT, mengatakan, kliennya harus menempuh jalur hukum karena terlapor tidak kooperatif dan tidak memenuhi janjinya kepada pelapor untuk melunasi uang proyek sesuai kontrak yang disepakati.

Dijelaskan, awalnya pada akhir tahun 2019, terlapor menelpon pelapor untuk meminta mengerjakan ruas Jalan Bumi I karena rusak berat.

“Saat itu, Pak Gubernur hendak mengunjungi warga yang terdampak bencana angin puting beliung di wilayah Liliba lalu melihat kondisi jalan itu sangat memprihatinkan, sehingga gubernur menelpon Wali Kota Kupang untuk mempekerjakan jalan itu,” ungkap Fransisco.

“Menindak lanjuti perintah Wali Kota, terlapor yang menjabat sebagai Kadis PUPR Kota Kupang meminta bantuan kepada klien saya untuk perbaiki jalan itu dengan perencanaan sesuai anggaran yang disepakati,” lanjut dia.

Pelapor pun mengerjakan proyek dengan nilai kontrak Rp 880.120.000, namun tanpa diberikan uang muka, mengingat adanya hubungan pertemanan antara terlapor dan pelapor.

“Hingga persolan ini dilaporkan ke pihak kepolisian, terlapor baru membayar Rp 327.500.000. Sehingga kekurangannya sebesar Rp 552.620.000,” ungkapnya.

Sebelum membuat laporan polisi, perlapor dan kuasa hukumnya memberikan deadline waktu kepada terlapor untuk segera melunasi paling lambat, Kamis 20 Juli 2020 lalu, namun niat baik itu tidak dipenuhi terlapor.

“Kami sudah melakukan koordinasi dan komunikasi namun terlapor tidak ada niat baik maka kami minta Polda untuk usut tuntas,” tegasnya.

Ditambahkannya, untuk pekerjaan proyek jalan yang dikerjakan oleh kliennya ini juga diketahui oleh Wali Kota Kota Kupang.

Untuk itu Fransisco juga meminta agar pihak penyidik bisa lebih dalam melakukan penyelidikan karena ada dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus yang dialami kliennya.

Sementara pelapor Imanuel Thio menambahkan, pekerjaan jalan tersebut tanpa melalui pelelangan namun ditunjuk langsung karena bersifat emergency atau bencana.

Semua pembiayaan dialokasikan dari dana tangkap darurat sehingga pagu anggaran semua sudah disiapkan, namun ketika selesai dikerjakan terlapor mengelak bahwa anggaran yang digunakannya itu terlalu besar.

“Saya melakukan penagihan lalu dia dengqn enteng menjawab bahwa berapa sih. Setelah saya menyebut sesuai hasil pekerjaan jalan itu ia mengatakan terlalu banyak dan anggaran tidak cukup. Sedangkan perencanaan pekerjaan dari saya malah lebih sedikit ketimbang pekerjaan mereka,” katanya.

Imanuel menyebut ketika sebuah proyek diberikan kepada rekanan maka anggarannya sudah ada bukan selesai kerja baru uang tidak ada.

“Uang yang telah dianggarkan dikemanakan, kemudian kita yang dikorbankan. Niat kita untuk menolong lalu kita diperlakukan seperti ini,”sebut Imanuel.

Sementara terlapor Hengki Ndapamerang ketika dikonfirmasi wartawan, mengatakan pihaknya tidak ada anggaran baik yang dialokasikan dari APBN maupun APBD, tetapi anggaran tersebut berasal dari sumbangan pihak ketiga.

Menurut dia, dari kondisi jalan tersebut disepakati untuk dikerjakan dan volumenya berapa, itulah yang dibayarkan.

“Yang dia kerjakan itu Rp 103 juta dan kita sudah bayar Rp 77 juta. Sedangkan sisanya saya sudah berusaha untuk minta ketemu untuk selesaikan tapi dia tidak mau,” ungkapnya.

“Semua bukti ada dan saya siap memberikan keterangan di kepolisian sebagai warga negara yang baik dan taat akan hukum,” tambahnya. (wil)

Advertisement


Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKRIM

Tawuran Antar Massa Paslon Pilkada Malaka, Polisi Amankan 13 Terduga Pelaku

Published

on

Belasan senjata tajam diamankan aparat Polres Malaka.
Continue Reading

HUKRIM

Mantan Kacab Bank NTT Oelamasi Segera Diadili

Published

on

Tersangka Jhon Nedy Charles Sine, SE., alias Jhon Sine alias Jhon (Mantan Pimpinan Cabang Bank NTT Oelamasi-Kabupaten Kupang) hendak dilimpahkan ke Kejari Kabupaten Kupang, Rabu (2/11/2020).
Continue Reading

HUKRIM

Stefanus Sulayman Divonis 18 Tahun Penjara, Yohanes Sulayman 12 Tahun

Published

on

Sidang virtual dengan agenda pembacaan putusan majelis hakim untuk terdakwa Stafanus Sulayman di Pengadilan Tipikor Kupang, Selasa (1/12/2020).
Continue Reading