Connect with us

HUKRIM

Bagi-bagi Tanah Pemkab Mabar, Penerimanya Oknum Petinggi Pusat, Estimasi Kerugian Rp 3 Triliun

Published

on

Kasi Penkum Kejati NTT, Abdul Hakim.

Kupang, penatimor.com – Tim penyelidik Bidang Pidsus Kejati NTT saat ini tengah melidik perkara dugaan korupsi pengalihan lahan milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) kepada sejumlah pihak.

Lahan milik Pemkab Mabar ini merupakan sebuah pulau seluas 30 hektare yang kemudian dibagi-bagi kepada sejumlah pejabat Pemkab dan swasta.

Bahkan penerimanya juga merupakan sejumlah pejabat tinggi di negeri ini dan berkedudukan di Jakarta.

Estimasi kerugian negara yang ditemukan tim penyelidik sebesar Rp 3 triliun.

“Ada pulau besar yang kemudian dibagi-bagi,” kata Kasi Penkum Kejati NTT, Abdul Hakim, yang dikonfirmasi wartawan, Rabu (30/9/2020) siang.

Penyelidikan perkara ini dilakukan pasca kunjungan kerja Kajati NTT Dr Yulianto ke Labuan Bajo beberapa waktu lalu.

Tim penyelidik yang beranggotakan empat orang, termasuk Roy Riady, SH., yang merupakan jaksa yang pernah diperbantukan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan kini Koordinator di Kejati NTT.

Ada juga Yoni Malaka yang merupakan mantan Kasi Penyidikan Bidang Pidsus Kejati NTT.

“Pemeriksaan saksi sudah dilakukan dari minggu lalu, dan saksi yang diperiksa termasuk Bupati Manggarai Barat,” kata Abdul Hakim.

Pemeriksaan saksi dilakukan tim penyelidik Pidsus Kejati NTT menggunakan ruang pemeriksaan di kantor Kejari Manggarai Barat di Labuan Bajo.

Sementara itu, dijadwalkan pula, tim penyelidik akan kembali ke Kupang pada Kamis (1/10/2020), untuk selanjutnya melakukan ekspose hasil penyelidikan.

“Kalau sudah diekspose, bagaimana hasil penyelidikannya, kalau masih kurang ya lanjutkan penyelidikan. Kalau sudah cukup maka langsung dinaikan ke penyidikan,” jelas Abdul Hakim, sembari menambahkan sudah banyak pihak penerima yang telah mengembalikan sertifikat hak milik atas tanah yang diterima.

Masih menurut Kasi Penkum, Bupati Mabar diperiksa sebagai pemilik tanah.

“Jadi Bupati diambil keterangannya selaku pemilik tanah. Dia menjelaskan tanah itu kan pemberian hak ulayat di tahun 1997 dari salah satu suku ke Pemda. Bupati juga menjelaskan bahwa dia tidak pernah menyerahkan tanah itu. Tiba-tiba sudah ada sertifikat atas tanah tersebut untuk perorangan. Penerimanya dari berbagai kalangan. Pejabat paling banyak,” ungkap Kasi Penkum. (wil)

Advertisement


Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKRIM

Buronan Kasus TPPO Sejak 2016 Ditangkap Tim Tabur Kejati NTT

Published

on

Terpidana kasus TPPO, Stefen Agustinus Bin Oei Kim Kong alias Ko Aven alias Roro.
Continue Reading

HUKRIM

Tim Buser Polresta Kupang Bekuk DPO Penganiayaan Karyawan Bengkel Raja Motor

Published

on

Tim Buser Polres Kupang Kota berhasil membekuk DPO tindak pidana penganiayaan karyawan bengkel Raja Motor Kupang.
Continue Reading

HUKRIM

10 Tersangka Kasus Tanah Labuan Bajo Tiba di Kejati NTT, Ada 1 WN Italia

Published

on

Para tersangka saat tiba di Bandara El Tari Kupang, Kamis (14/1/2021).
Continue Reading