Connect with us

HUKRIM

Sidik Perkara Korupsi, Kejati NTT Sita 39 Kaveling Tanah Pemkot Kupang

Published

on

Penyidik Kejati NTT saat melakukan pamasangan plang penyitaan di atas tanah Pemkot di Kelurahan Kelapa Lima, depan Hotel Sasando Kupang.

Kupang, penatimor.com – Tim penyidik Kejati NTT melakukan penyitaan aset tanah milik pemerintah Kota Kupang terkait perkara dugaan korupsi pembagian tanah kepada pihak yang tidak berhak.

Dalam penyitaan itu, tim penyidik Kejati NTT dibantu penyidik Kejari Kota Kupang bersama BPN Kota Kupang.

Penyitaan juga disaksikan oleh Bagian Tatapem Setda Kota Kupang dan Lurah Kelapa Lima.

Penyitaan dilakukan terhadap tanah sebanyak 4 blok terdiri dari 39 kaveling yang berlokasi di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, atau depan Hotel Sasando.

Kasi Penkum Kejati NTT Abdul Hakim yang dikonfirmasi wartawan, Senin (25/8/2020), membenarkan penyitaan lahan tersebut.

Menurutnya, penyitaan dilakukan setelah Kejati NTT secara resmi mengambil alih penanganan perkara dugaan korupsi pengalihan hak atas tanah milik pemerintah Kota Kupang tahun 2016-2017.

Dia menjelaskan, pengalihan tanah pemerintah ini diberikan kepada pihak yang tidak berhak. Prosesnya pun diduga tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

Lahan Pemkot Kupang diduga dibagi-bagikan kepada sejumlah pihak, termasuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Kupang masa itu.

Wali Kota Kupang saat itu, Jonas Salean ikut mendapatkan bagian dalam bagi-bagi tanah ini. Bahkan keluarga dan kerabat dekat ikut menerimanya.

Oknum pejabat di Polda NTT dan Pengadilan Negeri Kupang serta BPN Kota Kupang juga disebutkan sebagai penerima.

Ekspose penyelidikan Kejari Kota Kupang, dalam kasus pengalihan hak atas tanah milik Pemkot Kupang di Kelurahan Kelapa Lima seluas 19.468 m² berlangsung di kantor Kejati NTT, Rabu (5/8) lalu.

Ekspose perkara dipimpin langsung oleh Kajati NTT Dr. Yulianto, didampingi Wakajati, Aspidsus, Asintel, Aswas, Koordinator dan Kasi Penuntutan Pidsus.

Tim penyidik Kejari Kota Kupang yang dipimpin Kajari Oder Maks Sombu telah menyimpulkan adanya perbuatan melawan hukum (penyalahgunaan kewenangan), sehingga penyelidikan ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan, agar menjadi terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Kejati NTT mengambil alih penyidikan dan akan dilakukan bersama-sama penyidik Kejari Kota Kupang.

Kasi Penkum Kejati NTT Abdul Hakim, jelaskan, dengan mengambil alih penyidikan perkara ini dari Kejari Kota Kupang, maka saat ini Kejati NTT sedang menyidik dua perkara terkait pengalihan lahan pemerintah.

“Walau sudah diambil alih Kejati, tetapi penanganan perkara tetap melibatkan penyidik Kejari Kota Kupang,” kata Abdul Hakim.

Terkait hal ini, pihak Kejati NTT dan Kejari Kota Kupang memang sejak sebulan yang lalu sudah berencana menggabungkan penanganan dua perkara dugaan korupsi pengalihan asset tanah milik Pemkot Kupang tersebut.

Kejari Kota Kupang mendalami perkara dugaan korupsi terkait pengalihan tanah milik pemerintah Kota Kupang kepada pejabat Pemkot dan pimpinan serta anggota DPRD Kota Kupang.

Sementara, Kejati NTT menyidik perkara dugaan korupsi pengalihan aset yang dulunya direncanakan untuk dibangun kantor Dukcapil, dan kini telah dikuasai oleh perorangan, yaitu mantan Wali Kota Kupang Jonas Salaen.

Kajati NTT Dr Yulianto kepada wartawan di kantornya belum lama ini, mengatakan, terkait kedua perkara tersebut, perkara dugaan korupsi pengalihan aset tanah Pemerintah Kota Kupang, baik yang ditangani Kejati NTT dan Kejari Kota Kupang, terkait subjeknya hampir sama. Sehingga dimungkinkan akan digabungkan, karena merupakan perbuatan yang berdiri sendiri.

“Sesuai Pasal 65. Bisa digabungkannya pada saat di penuntutan. Artinya penyidikan yang ada di Kejati NTT diserahkan kepada Kejari Kota Kupang yang juga sedang lidik hal yang sama tapi objek nya berbeda. Itu bisa digabungkan di tahap penuntutannya, atau nanti kita gabungkan di penyidikan atau digabungkan ke Kejati,” jelas Kajati.

Terkait rencana ini, menurut Kajati akan ditetapkan dalam gelar perkara.

Dalam penyelidikan dan penyidikan kedua perkara ini, pihak Kejati NTT dan Kejari Kota Kupang juga gencar melakukan pemeriksaan saksi.

Di Kejati NTT, pemeriksaan saksi dari Pemkab Kupang dan Pemkot Kupang dilakukan dalam sepekan terakhir, termasuk pemeriksaan saksi ahli hukum dari Undana Kupang.

Begitupun di Kejari Kota Kupang, pemeriksaan saksi gencar dilakukan.

Sebelumnya, terkait kasus bagi-bagi tanah ini, sesuai hasil gelar perkara menetapkan penanganan perkara ditingkatkan dari penyelidikan Intelijen ke penyelidikan Pidsus.

Sebelumnya, Kajari Kota Kupang Oder Maks Sombu mengatakan, dalam penyelidikan Intelijen, pihaknya telah memeriksa 100 lebih orang saksi.

Para pihak yang diperiksa termasuk Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Kupang periode 2014-2019.

Telah diperiksa juga Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man, mantan Sekda Bernadus Benu, Penjabat Sekda Elvianus Wairata, dan para pimpinan OPD lingkup Pemkot Kupang.

“Kami menemukan pengalihan atau pembagian tanah pada tahun 2016-2017 ini diduga menabrak aturan yang berlaku. Jadi prosesnya tidak prosedural dan mengabaikan syarat-syarat yang seharusnya dipenuhi,” sebut Kajari.

Tim penyelidikan menurut Kajari, juga sudah mengamankan 19 sertifikat hak milik (SHM) dari para penerima, dari total 21 SHM yang diterbitkan.

Untuk 2 SHM yang belum diserahkan, menurut Kajari, pihaknya telah berkoordinasi, yang kedua penerima sudah menyatakan akan menyerahkan SHM tersebut ke penyelidik.

Dijelaskan, pada tahun 2016, sesuai dengan surat keputusan penunjukan kepada 40 orang penerima yang dibuat Wali Kota Kupang Jonas Salean saat itu, diketahui turut sebagai penerima adalah Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Kepala BPN Kota Kupang Thomas More dan mantan Kepala BPN Kota Kupang Sumral Buru Manoe.

“Wali Kota Kupang saat itu juga ikut menerima, termasuk Asisten I, mantan Sekda, pejabat-pejabat setingkat kepala dinas, dan sejumlah PNS,” ungkap Kajari.

Dengan penyelidikan Pidsus, Oder Maks Sombu berharap pihaknya mendapatkan semua yang menyangkut aset dan tanah yang diberikan secara nonprosedural dengan syarat-syarat yang tidak terpenuhi sesuai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Permendagri.

“Terkait naiknya status ini ke penyelidikan Pidsus, kami diperintahkan Kajati untuk kembali memanggil semua para pihak, kemudian mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung dalam hal ini,” kata mantan Kajari Sumba Timur itu.

“Yang diutamakan di sini adalah bagaimana mengembalikan aset-aset milik Pemda, sehingga tidak disalahgunakan,” lanjut dia.

Kajari juga sampaikan, pihaknya segera menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Wali Kota Kupang, Jonas Salean.

Sekadar tahu, pembagian tanah kapling ini terdapat di tiga lokasi yaitu di Kelurahan Kelapa Lima, Sikumana dan Fatukoa dengan total luas sekira 80 ribu meter persegi.

Luas tanah yang dibagikan untuk masing-masing penerima bervariasi. Ada yang mendapat 700m2, 500m2, 400m2 dan 300m2. (wil)

Advertisement


Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKRIM

Tim Penyidik Kejati NTT Geledah Kantor BPN Provinsi NTT

Published

on

Tim penyidik Kejati NTT saat menggeledah Kanwil BPN Provinsi NTT, Senin (19/10/2020).
Continue Reading

HUKRIM

Diduga Aniaya Suami, IRT di Kupang Resmi Tersangka

Published

on

Kasat Reskrim Iptu Hasri Manasye Jaha, SH.
Continue Reading

HUKRIM

Truk Tangki Air dalam Lakalantas Maut di Airnona Diduga Bodong

Published

on

Truk tangki air tampak remuk akibat tabrakan maut dan nyungsep ke jurang di Kelurahan Airnona, Kota Kupang.
Continue Reading
loading...