Connect with us

HUKRIM

Hakim Tolak Eksepsi Muhamad Ruslan

Published

on

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejati NTT, Hery C. Franklin, Emerensiana Jehamat, dan S. Hendrik Tiip.

Kupang, penatimor.com – Majelis hakim di Pengadilan Tipikor Kupang menolak eksespi penasehat hukum terdakwa Muhamad Ruslan.

Muhamad Ruslan merupakan terdakwa perkara dugaan korupsi kredit macet pada Bank NTT Cabang Surabaya tahun 2018 senilai Rp 139 miliar dengan estimasi kerugian negara Rp 127 miliar.

Total kredit yang diajukan Muhamad Ruslan sebesar Rp 40 miliar.

Demikian putusan sela majelis hakim dalam persidangan yang berlangsung sekira pukul 13.00 Wita, Rabu (19/8/2020).

Sidang secara virtual dipimpin Majelis Hakim Dju Jhonson Mira Manggi selaku ketua, dengan hakim anggota Ari Prabowo dan Ali Muhtarom.

Hadir Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejati NTT, Hery C. Franklin, Emerensiana Jehamat, dan S. Hendrik Tiip.

Amar putusan sela memutuskan menolak eksepsi yang diajukan terdakwa Muhamad Ruslan.

Majelis hakim juga memerintahkan kepada penuntut umum untuk melanjutkan perkara terdakwa Muhamad Ruslan, serta membebankan biaya kepada terdakwa pada putusan akhir.

Sidang dilanjutkan pada Senin (24/8/2020) mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi dari JPU.

JPU Kejati NTT, S. Hendrik Tiip yang dikonfirmasi di Pengadilan Tipikor Kupang, menyatakan, pihaknya siap mengikuti sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi.

“Kita akan hadirkan para saksi di persidangan berikut,” singkat Hendrik.

Muhamad Ruslan pada dakwaan primer, didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pada dakwaan subsider, Muhamad Ruslan juga didakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahaan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Sebelumnya, terhadap nota keberatan (eksepsi) yang disampaikan oleh tim penasihat hukum terdakwa Muhamad Ruslan, tim penuntut umum tidak menanggapi karena di luar dari materi keberatan yang telah disampaikan JPU.

Materi keberatan dari tim penasihat hukum tersebut menurut JPU telah membahas atau memasuki materi pokok perkara yang akan dibuktikan pada persidangan perkara pokok, sehingga bukan merupakan alasan eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

Dengan demikian, JPU menilai keberatan terdakwa tersebut seyogyanya ditolak dan dikesampingkan.

Terdakwa Muhamad Ruslan juga dengan jelas menyatakan telah menerima surat dakwaan dan telah mengerti atas apa yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan.

Untuk itu, JPU meminta majelis hakim agar dalam putusannya menolak keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa. (wil)

Advertisement


Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKRIM

Mantan Kacab Bank NTT Surabaya Dihukum 10 Tahun Penjara, JPU-Terdakwa Banding

Published

on

Sidang virtual dengan agenda pembacaan putusan majelis hakim untuk terdakwa Dedakus Leba di Pengadilan Tipikor Kupang, Jumat (20/11/2020).
Continue Reading

HUKRIM

Kejati NTT Pulihkan Kerugian Negara Rp 128 M, Dikembalikan Seluruhnya dalam Bentuk Uang dan Aset

Published

on

Kasi Penkum Kejati NTT, Abdul Hakim.
Continue Reading

HUKRIM

JPU Kejati NTT Tuntut Siswanto Kodrata Dipenjara 8 Tahun, Bayar Denda Rp 750 Juta

Published

on

Sidang virtual dengan agenda pembacaan tuntutan JPU untuk terdakwa Siswanto Kodrata di Pengadilan Tipikor Kupang, Kamis (26/11/2020).
Continue Reading