Connect with us

HUKRIM

Rektor Universitas Nusa Lontar Dilaporkan ke Polda NTT

Published

on

Tim kuasa hukum Mathildis Terisno, Joseph Hutapara Passar, SH.,MH., dan Ady Bullu., SH.

Kupang, penatimor.com – Rektor Universitas Nusa Lontar di Kabupaten Rote Ndao, Jamin Habib, dilaporkan ke Polda NTT terkait dugaan tindak pidana penipuan.

Mantan Sekda NTT ini dilaporkan oleh Matildis Terisno, warga Ruteng, Kabupaten Manggarai, dengan bukti laporan, STTL/B/174/IV/RES. 1.11/2020/SPKT.

Selain Jamin Habib, Mathildis juga melaporkan, Defino Putera Jamin, anak kandung Jamin.

Tim kuasa hukum Mathildis, Joseph Hutapara Passar, SH.,MH., dan Ady Bullu, SH., mengatakan, kasus dugaan penipuan ini berawal pada tahun 1996, Johni Iwo, suami Mathildis mengikuti proses tender proyek pembangunan gedung salah satu SMP di Ruteng.

Johni Iwo lalu bertemu Jamin terkait proses tender itu. Kepada Johni, Jamin pun berjanji akan mengawal proses tender yang sedang berjalan.

Atas permintaan Jamin, Johanes Iwo kemudian menyerahkan sertifikat tanah bernomor M 568 seluas 14.988 ha ke BPN guna dilakukan pemecahan.

Dalam proses pemecahan, tahun 1997 terbitlah dua sertifikat bernomor M 764 seluas 7.484 atas nama Matihildis Trisno, sedangkan SHM 765 seluas 7.484 sudah beralih menjadi, Defino Putera Jamin yang tertera dalam peralihan hak akta jual beli Nomor 5/AJB/KK/II/1997 tanggal 27 Februari 1997.

Dengan peralihan nama itu, pihaknya lalu mencek ke BPN dan kantor camat Komodo selaku PPAT.

Setelah dicek ditemukan fakta, bahwa akta Nomor 5 itu tidak terdaftar di buku register PPAT Kecamatan Komodo. Hal ini disesuaikan dengan surat dari PPAT Kecamatan Komodo tanggal 6 April 2020.

“Faktanya, dalam akta jual beli hanya tertera akta Nomor 4, tidak ada akta Nomor 5. Artinya, akta jual beli dalam SHM 765 itu diduga fiktif. Sehingga kita tempuh jalur hukum,” ujar kuasa hukum, Joseph Hutapara Passar, kepada wartawan di Kupang, belum lama ini.

Ia juga sangat mengapresiasi kinerja penyidik Polda NTT yang saat ini sedang melakukan penyelidian kasus itu. Ia berharap agar kasus itu segera diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Terpisah, kuasa hukum terlapor, Rudi Tonbessi, mengaku, kliennya dipanggil penyidik guna melakukan klarifikasi.

“Masih klarifikasi, baru dugaan, belum penyelidikan. Tidak ada seperti yang dituduhkan,” kata Rudi.

Menurut dia, dalam kasus ini, pihak pelapor juga telah melayangkan gugatan perdata di PN Labuan Bajo. Karena itu, pada prinsipnya, kasus perdata yang harus diprioritaskan.

Ia juga mengaku kliennya telah membuat laporan balik terhadap Johni Iwo terkait kasus dugaan penggelapan di Polda NTT.

Pantauan wartawan, tim kuasa hukum terlapor mendatangi kantor Ditreskrimum Polda NTT di Ruangan Pelayanan Khusus (RPK) memenuhi panggilan penyidik.

Hadir pula Johni Iwo dan dua terlapor, Jamin Habib dan Defino Putera Jamin yang didamping kuasa hukum, Rudi Tonubesi. (wil)

Advertisement


Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKRIM

Mantan Kacab Bank NTT Surabaya Dihukum 10 Tahun Penjara, JPU-Terdakwa Banding

Published

on

Sidang virtual dengan agenda pembacaan putusan majelis hakim untuk terdakwa Dedakus Leba di Pengadilan Tipikor Kupang, Jumat (20/11/2020).
Continue Reading

HUKRIM

Kejati NTT Pulihkan Kerugian Negara Rp 128 M, Dikembalikan Seluruhnya dalam Bentuk Uang dan Aset

Published

on

Kasi Penkum Kejati NTT, Abdul Hakim.
Continue Reading

HUKRIM

JPU Kejati NTT Tuntut Siswanto Kodrata Dipenjara 8 Tahun, Bayar Denda Rp 750 Juta

Published

on

Sidang virtual dengan agenda pembacaan tuntutan JPU untuk terdakwa Siswanto Kodrata di Pengadilan Tipikor Kupang, Kamis (26/11/2020).
Continue Reading