Connect with us

UTAMA

Lahan Perumahan Pondok Indah Matani Kupang Digugat Ahli Waris

Published

on

Pengadilan Negeri Kupang melakukan pemeriksaan setempat di lokasi perumahan Pondok Indah Matani.

Kupang, penatimor.com – Lahan perumahan Pondok Indah Matani yang berada di Desa Penfui Timur, Kabupaten Kupang menuai masalah yang mana saat ini, lahan tanah seluas 160.000 m2 ini digugat oleh ahli waris, Hermanuel Y. Sabaat.

Ahli waris Sabaat ini juga menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kupang atas penerbitan sejumlah sertifikat tanah atas nama pihak lain.

Kasus ini pun sedang bergulir di PTUN Kupang dan telah sampai pada agenda pemeriksaan setempat (PS).

Didampingi tim kuasa hukum penggugat, Yance Thobias Mesah, Harri W.C.Pandie, Arnold J.F. Sjah, Alfet Susang, penggugat, ahli waris, Hermanuel J. Sabaat mengaku, bahwa lahan yang terletak di dua wilayah RT yakni RT 4 dan RT 5, RW 01, Desa Oelnasi Tengah, Kabupaten Kupang itu merupakan peninggalan almahrum neneknya bernama, Hermanus Sabaat alias Hati Loel.

Lahan itu kemudian diwarisi kepada ayah penggugat bernama, Isak Sabaat.

“Dulu bernama Desa Oelnasi, sekarang RT 22 dan RT 23 RW 07, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah. Lahan ini berbatas dengan, bagian timur berbatas dengan kali kering dan tanah milik keluarga Lak Tosi-Nome, barat dengan jalan raya, selatan dengan tanah milik keluarga Lak Tosi-Nome dan utara berbatas kali,” ungkap ketua tim kuasa hukum, Yance Thobias Mesah, kepada wartawan, Jumat (15/5/2020).

Lahan itu, menurut dia, pada tahun 1994, pernah dipersoalkan ayah penggugat, Isak Sabaat dan Christofel Naimau.

Kepala Desa Oelnasi saat itu, Yermias Nuban bersama tua adat Matani dan dihadiri BPN Kupang, Polsek dan Camat Kupang Tengah pun melakukan mediasi pada 24 Juli 1995.

Hasil mediasi itu disepakati, tanah itu dibagi menjadi dua bagian dan dilakukan pengukuran keseluruhan oleh BPN dan tertuang dalam berita acara perdamaian, Nomor: 01/BAP/DON.II/1995.

“Setelah pembagian itu, Isak Sabaat tetap mengolah lahan sesuai pembagian itu, hingga almahrum meninggal dunia pada 1997. Saat itu, penggugat masih berumur 4 tahun, sementara kakaknya, Iranus Sabaat berumur 11 tahun,” katanya.

Hingga tahun 2004, kakak penggugat, Iranus Sabaat mulai mengurus tanah pembagian tersebut. Namun, sekitar tahun 2009/2010, datanglah developer Hengki Lianto bersama Anderias Sinyo Langoday melakukan penebangan pohon untuk pembangunan perumahan Pondok Indah Matani.

Penebangan secara sepihak itu sempat diprotes Sabaat, namun tak diindahkan Hengky Lianto. Ia malah meminta Sabaat mengajukan gugatan ke pengadilan.

“Setelah ditelusuri, diketahui jika dokumen surat atas hak jual beli adalah Benyamin Nalle. Ketika ditanyakan terungkap tanah yang dibangun perumahan itu berdasarkan surat jual beli antara Oktovianus Naimanu dan Andreas Sinyo Langoday, tertanggal 31 Desember 1999,” ungkapnya.

Setelah memperoleh surat jual beli tanah, pada 4 Juni 2018 melalui kuasa hukum, menyurati Yermias Nuban selaku kepala desa yang membuat surat jual beli, Andreas Sinyo Langoday selaku pembeli tanah dan Esau Oktovianus Naimanu, selaku penjual tanah tentang kebenaran surat jual beli tersebut.

Pada 10 Juni 2018, Yermias Nuban selaku kepala desa tahun 1999, akhirnya menjawab isi surat kuasa hukum penggugat.

Dalam surat itu, Yermias Nuban menyatakan kembali mencabut tanda tangannya karena merasa ditipu oleh Andreas Sinyo Langoday dan Esau Oktovianus. Bahkan, keduanya hingga kini tidak menjawab surat kuasa hukum.

Dari rentetan fakta itu, menurut dia, objek sengketa yang dikeluarkan tergugat dibuat secara tidak proporsional, tidak mengindahkan tertib penyelenggaraan negara dan tidak miliki akuntabilitas, sehingga bertentangan dengan asas-asas pemerintah yang baik.

“Sesuai asas kepastian hukum, tergugat telah menghilangkan kepastian hukum penggugat selaku ahli waris sebagai pemilik tanah yang tidak pernah perjualbelikan ke siapapun. Objek sengketa yang pengukurannya hanya dilakukan di atas meja kerja tergugat mengakibatkan, ahli waris kehilangan hak atas tanah itu,” imbuhnya.

“Tergugat pada saat menerbitkan objek sengketa, tidak cermat dalam memeriksa berkas terutama atas hak dan riwayat kepemilikan tanah, apakah diajukan oleh orang yang berhak atau tidak serta verifikasi data fisik, sehingga menimbulkan kerugian bagi ahli waris yang kehilangan haknya atas tanah,” sambungnya.

Ia meminta majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut mengabulkan gugatan seluruhnya dan menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara yang telah diterbitkan tergugat.

Hingga berita diterbitkan, pihak tergugat belum berhasil dikonfirmasi terkait perkara gugatan ini. (wil)

Advertisement


Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

UTAMA

Menkes Lakukan Peletakan Batu Pertama RSUP Kupang

Published

on

Menteri Kesehatan RI, Letjen TNI (Pur) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, sp.Rad., melakukan peletakan batu pertama dalam pembangunan Rumah Sakit Umum Pratama (RSUP) Kupang, Kamis (3/12/2020).
Continue Reading

UTAMA

Insan Bumi Mandiri dan PT SMI Launching Program Pemberdayaan Tenun di Sumba

Published

on

Insan Bumi Mandiri (IBM) bekerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI (Persero) menggelar launching program Tenun.in. di Kelurahan Preiliu, Kecamatan Kamberi, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.
Continue Reading

UTAMA

Panglima TNI dan Kapolri Bantu Korban Erupsi Ile Lewotolok di Pengungsian

Published

on

Kapolda NTT Irjen Pol Lotharia Latif menyerahkan bantuan Kapolri dan Panglima TNI kepada perwakilan pengungsi eruspi Ile Lewotolok di camp pengungsi, Selasa (1/12/2020).
Continue Reading