Connect with us

HUKRIM

Kejati NTT Jangan Terjebak Framing Lebu Raya Terbukti Terima Gratifikasi NTT Fair

Published

on

Petrus Salestinus

Jakarta, penatimor.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT selaku penyidik dan penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi pembangunan proyek NTT Fair, telah menuntut terdakwa Yulia Afra cs karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pembangunan NTT Fair dan oleh majelis hakim telah divonis bersalah dengan pidana penjara 5 tahun pada persidangan tanggal (21/1/2020).

Berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa Yulia Afra di dalam BAP penyidikan terungkap fakta aliran dana sebagai gratifikasi yang diberikan oleh Yulia Afra kepada Frans Lebu Raya ketika masih menjabat Gubernur NTT dalam jumlah sebesar Rp 586 juta.

Fakta-fakta itu kemudian diungkap kembali dalam persidangan terdakwa Yulia Afra cs.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salestinus, kepada wartawan di Jakarta, belum lama ini, mengatakan, fakta berupa keterangan tersangka atau terdakwa dan saksi bahwa ada sejumlah uang sebagai gratifikasi yang diberikan oleh Yulia Afra kepada mantan Gubernur NTT Frans Lebu Raya terkait proyek pembangunan NTT Fair, bukanlah informasi yang baru terungkap dalam persidangan, melainkan fakta lama yang diperoleh jaksa sejak penyidikan di Kejati NTT berlangsung.

TIDAK ADA BUKTI FRANS LEBU RAYA TERIMA UANG

Pertanyaannya mengapa ketika penyidikan atas tindak pidana korupsi terhadap Yulia Afra cs Kejati NTT tidak menjadikan Frans Lebu Raya cs sebagai tersangka dalam satu rangkaian perkara yang displit, mengingat sejak awal penyidikan fakta gratifikasi ini disebut-sebut berupa uang yang diberikan kepada Frans Lebu Raya, tanpa bukti pendukung apapun, selain keterangan saksi dan tersangka.

Kejaksaan mesti melihat bahwa dalam pelbagai putusan perkara pidana korupsi termasuk di NTT, hakim menyebutkan bahwa dari pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta tentang gratifikasi atau tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama dengan si A, B, C dan seterusnya, tetapi tidak ada satupun nama-nama yang disebut menerima gratifikasi atau bersama-sama melakukan korupsi itu kemudian dituntut lebih lanjut oleh jaksa.

Mengapa, karena selain tidak didukung alat bukti lain, kecuali hanya petunjuk sumir, juga petunjuk sumir itulah digunakan majelis hakim untuk memperkuat keyakinan hakim bahwa terdakwa Yulia Afra cs terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan oleh karena itu terdakwa Yulia Afra dihukum. Jadi bukan untuk menjadikan saksi Frans Lebu Raya kemudian jadi terdakwa.

TIDAK ADA PENILAIAN TENTANG SUMPAH PALSU

Majelis hakim lebih yakin pada keterangan terdakwa Yulia Afra dan saksi lainnya, tetapi majelis hakim juga menerima dan percaya kepada penyangkalan Frans Lebu Raya bahwa tidak pernah terima uang dari terdakwa Yulia Afra, sebagaimana terbukti dari tidak adanya persangkaan dari majelis hakim bahwa saksi Frans Lebu Raya telah memberi keterangan palsu di dalam persidangan sesuai ketentuan Pasal 242 KUHP.

Begitu pula majelis hakim tidak pernah memberi peringatan kepada saksi Frans Lebu Raya untuk bersaksi jujur seraya memberitahu Frans Lebu Raya bahwa ada ancaman pidana jika saksi memberikan keterangan palsu (pasal 174 KUHAP,  jo. pasal 22 jo. pasal 35 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tipikor), guna mendapatkan kebenaran materiil.

KESIMPULAN KONTRADIKTIF, INKONSISTEN DAN AMBIGU

Kenyataannya, majelis hakim terhadap rerdakwa Yulia Afra, tidak memberi penilaian apakah Frans Lebu Raya telah memberi keterangan palsu, juga tidak memberi peringatan akan adanya ancaman pidana jika saksi memberi keterangan palsu.

Dengan demikian, maka kesimpulan Majelis Hakim bahwa Frans Lebu Raya menerima gratifikasi menjadi bukti “petunjuk”, merupakan kesimpulan yang kontradiktif, inkonsisten dan ambigu.

Kejati NTT tidak perlu merespons kesimpulan kontrapoduktif dan ambigu dari majelis hakim dan mengekspose ke publik seakan-akan petunjuk sumir itu menjadi senjata pamungkas untuk menjadikan Frans Lebu Raya sebagai tersangka. Ini adalah bagian dari teror melalui framing media bahwa Frans Lebu Raya akan dijadikan tersangka berdasarkan petunjuk dalam putusan hakim atas terdakwa Yulia Afra.

Padahal pasal 5 dan pasal 7 KUHAP, dengan tegas menyatakan bahwa penyelidik atau penyidik karena kewajibannya, berwenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Artinya, “tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan jabatan, tindakan itu harus patut dan masuk akal atas pertimbangan yang layak dan menghormati hak asasi manusia”. (jim)

Loading...


Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKRIM

Korban Pencurian Sadis di Rumdis Imigrasi Kupang Beberkan Keterlibatan Oknum Polisi dan Istrinya

Published

on

Susanti
Continue Reading

HUKRIM

Karyawan Bank NTT Johan Nggebu Cabut Gugatan, Prapid Gugur

Published

on

S. Hendrik Tiip, SH., dan Samuel David Adoe, S.H.
Continue Reading

HUKRIM

Dugaan Korupsi Kredit Macet, Empat Karyawan Bank NTT Jalani Sidang Perdana

Published

on

Empat terdakwa yang merupakan karyawan Bank NTT Cabang Utama Kupang sedang mendengarkan dakwaan JPU di Pengadilan Tipikor Kupang, Selasa (25/2).
Continue Reading
loading...




Loading…