Connect with us

NASIONAL

GMKI Persoalkan Integritas Capim KPK

Published

on

Ilustrasi seleksi Capim KPK (NET)

Jakarta, penatimor.com – Pengurus Pusat GMKI mendesak DPR RI bekerja secara independen dan bebas dari intervensi.

Hal ini disampaikan dalam diskusi pasca Presiden menyerahkan sepuluh calon pimpinan KPK kepada DPR.

Diskusi berlangsung di Sekretariat PP GMKI, Jalan Salemba Raya 10, Jakarta Pusat, Rabu (4/9).

Diskusi ini mengangkat tema, “Menjawab Integritas Sepuluh Calon Pimpinan KPK”, untuk membeda proses seleksi capim KPK, dengan integritas tinggi dan lembaga KPK tetap menjadi kepercayaan masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Ketua Umum GMKI Korneles Galanjinjinay, mengatakan, sepuluh nama Capim KPK yang sudah diserahkan Presiden ke DPR, integritas dan independensinya masih dipersoalkan publik, karena beberapa Capim belum menyerahkan LHKPN.

“Bolanya sekarang di DPR, maka kami berharap Komisi III dapat bekerja secara independen dan bebas dari intervensi partai politik dalam menentukan pimpinan KPK yang berintegritas, professional, independen dan pro terhadap anti korupsi,” kata Korneles.

Diskusi ini juga membahas tentang adanya beberapa penegak hukum yang ikut seleksi, termasuk Polri.

Kurnia Ramadhana dari ICW, mengatakan, dari beberapa literatur bahkan survey menunjukan, penegak hukum masih urutan bawa dalam hal pemberantasan korupsi.

Dia berpendapat, baiknya penegak hukum diberdayakan di instansi atau pos khusus percepatan pemberantasan korupsi.

Kurnia melanjutkan, selain integritas, rekam jejak, orang-orang ikut seleksi yang hasilnya sudah diserahkan pansel, tidak menggambarkan masa depan cerah pemberantasan korupsi.

Harapannya, sebaiknya fit and proper test yang dilakukan DPR baru karena mereka mitra kerja mendatang dan tetap mempertimbangkan masukan berbagai pihak.

Harapannya, pemilihan Capim ini harus punya integritas yang mumpuni dengan beberapa indikator lainnya.

Nanang selaku Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK, mengatakan, sebaiknya pimpinan KPK punya integritas, track record, asal usul yang jelas.

Baca Juga :   Perayaan Malam Tahun Baru di NTT Berlangsung Aman

Dia menilai, di usia ke 17 tahun, wajar jika Wadah Pegawai KPK berbicara lantang karena mulai dianggap genit, nakal dan mengganggu kepentingan orang yang bersinggungan atau tidak bersinggungan langsung kerja-kerja KPK.

Harapannya dengan gesitnya KPK, negara kita bebas dari korupsi.

Selain itu, KPK selama ini masih tetap dipercaya publik.

Hal ini diungkapkan David Surya selaku pengacara muda yang hadir sebagai salah satu narsumber dalam diskusi tersebut.

David menyatakan, KPK merupakan lembaga yang diakui dengan tingkat kepercayaan publik yang tinggi.

“Hampir setiap adanya kasus OTT yang dirilis KPK praduga tak bersalah lagi hampir tidak berlaku karena kepercayaan itu,” kata David Surya. (wiI)

Loading...
Loading...
loading...

NASIONAL

Relawan JO’MARI Flobamora Usulkan Lima Kandidat Menteri

Published

on

Relawan JO’MARI Flobamora (Flores, Sumba, Timor, Alor) Provinsi NTT.

Jakarta, penatimor.com – Relawan JO’MARI Flobamora (Flores, Sumba, Timor, Alor) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengusulkan lima nama sebagai kandidat menteri pada Kabinet Indonesia Kerja Jilid II pemerintahan Jokowi.

Ketua Umum Relawan Jo’mari Flobamora, Mikael Umbu Zasa yang juga Ketua DPP Ikatan Keluarga Besar Sumba (IKBS) mengatakan pertemuan para relawan Jo’mari Flobamora di Lembah Cibubur, Sabtu, 24 Agustus 2019 mengerucut lima orang figur NTT yang layak untuk dipertimbangkan Jokowi untuk masuk dalam gerbong Kabinet Indonesia Kerja Jilid II.

Kelima figur tersebut adalah Komjen Pol. (Purn) Gorries Mere, Andi Gani Nena Wea, Francisia Saveria S. Ery Seda, Johnny G Plate, dan Yosef D. M. Djakababa.

“Kelima nama itu cukup menonjol dalam pembahasan internal relawan dan pengurus Jo’mari Flobamora,” kata Mikael dalam keterangan persnya, Selasa (27/8).

Menurut Mikael, Gorries Mere merupakan Staf Khusus Presiden saat ini yang intens mendukung Jokowi di balik panggung politik khususnya di bidang Intelkam.

Sedangkan Andi Gani Nena Wea merupakan Presiden KSPI, salah satu organisasi buruh yang mempunya pengaruh di dunia tenaga kerja dan menjadi garda terdepan di panggung perdebatan Pilpres 2019.

Menurutnya, Andi Gani yang juga Komisaris Utama PT PP (Pembangunan Perumahan) ini bisa mewakili profesional dan kelompok milenial dalam jajaran kementerian Jokowi-Ma’ruf Amin.

Sementara itu, Ibu Ery Seda merupakan putri alm. Frans Seda, tokoh Nasional asal NTT. Ibu Ery yang aktif di bidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan merupakan intelektual yang bisa mewakili profesional dan kaum perempuan serta Pemerhati Sosial.

Mikael juga menyebutkan Johnny G Plate yang kini menjabat sebagai Sekjen Partai Nasdem sekaligus anggota DPR RI ini dianggap sebagai tokoh yang punya peran selama masa kampanye khususnya di ruang publik sebagai wakil ketua TKN.

Baca Juga :   KM Nusa Kenari 02 Berlayar Tanpa Izin

Mikael menilai Yosef D M Djakababa, salah satu pemuda, putra dari Pulau Sumba mempunyai integritas dan kompetensi dari kalangan pengusaha muda sebagai kandidat menteri.

“Yosef DM Djakababa, Ahli Sejarah Internasional dan pencinta dunia pendidikan dan kebudayaan bisa menjadi bahan pertimbangan Pak Jokowi,” ujar Mikael Umbu Zasa.

Menurut Mikael, kelima kandidat menteri itu memiliki kesamaan yakni figur yang memiliki loyalitas dan kerja keras serta berjuang sepenuh hati untuk memenangkan Jokowi pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019.

“Kehadiran kelima tokoh asal NTT ini diharapkan menjawab dan membantu Presiden Jokowi dalam menghadapi tantangan nasional seperti paham radikalisme dan khilafah yang terus dihembuskan sehingga dapat mengganggu kinerja pemerintah ke depan,” katanya. (jim)

Loading...
Continue Reading

NASIONAL

Menristekdikti Sodorkan Solusi Atasi Penyebaran Dokter Tidak Merata

Published

on

Menristekdikti Mohamad Nasir

Denpasar, penatimor.com – Menristekdikti Mohamad Nasir menawarkan solusi untuk mengatasi masalah distribusi dokter yang tidak merata.

Salah satu solusinya adalah pemerataan akreditasi A dan B bagi Program Studi Pendidikan Dokter di seluruh Indonesia.

“Lulusan dokter yang ada di satu sisi ada yang mengatakan sudah banyak. Di sisi lain distribusinya kurang baik,” ungkap Menteri Nasir di Denpasar, Selasa (27/8).

Dia menambahkan salah satu masalah kesehatan di Indonesia adalah tidak meratanya dokter di daerah.

“Kalau saya datang ke wilayah tertentu, katakan Maluku, Papua, Papua Barat, atau NTT, ada satu puskesmas yang dokternya tidak bertempat di situ. Sementara ada satu kota yang jumlah dokternya sangat banyak, bahkan dokter itu tidak mau pindah sehingga tidak terdistribusi dengan baik,” tutur Menteri Nasir.

Dia menjelaskan, solusi yang diupayakan Kemenristekdikti untuk memberikan pemerataan dokter adalah dengan memeratakan kualitas dan akreditasi Program Studi Ilmu Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter.

“Setelah diperbaiki semua itu, pembinaan kami lakukan. Dari LAMPT-Kes dievaluasi. Alhamdulillah dari dulu yang akreditasinya C, itu meningkat menjadi baik. Kini tinggal empat perguruan tinggi yang akreditasinya C plus perguruan tinggi baru,” terang Menteri Nasir.

Dia menyebutkan ada laporan yang disampaikan kepadanya tentang pungutan kepada mahasiswa Profesi Dokter saat melakukan koasisten di luar rumah sakit pendidikan.

“Mereka yang sedang koas di rumah sakit pendidikannya mungkin tidak ada biaya tapi begitu masuk ke rumah sakit daerah, dikenakan biaya. Saya tidak tahu persis. Ini akan membebani anak-anak kita, di satu sisi rumah sakit tersebut mendapatkan resources dari (mahasiswa) fakultas kedokteran tersebut,” ucapnya.

Dia berharap kepala daerah yang mengatur rumah sakit daerah dapat menghilangkan biaya tidak resmi tersebut. (jim)

Baca Juga :   Selain Marungga, Gubernur Harapkan Masyarakat NTT Tanam Pinang
Loading...
Continue Reading

NASIONAL

Komisi III Yakin Pansel Hasilkan Capim KPK Berkualitas

Published

on

Herman Hery (NET)

Jakarta, penatimor.com – Komisi III DPR meyakini Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghasilkan 10 nama terbaik dan berkualitas bagi pemberantasan korupsi di tanah air.

Wakil Ketua Komisi III DPR Herman Hery mengatakan, sepuluh nama Capim KPK yang nanti diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada awal September mendatang berdasarkan hasil tahapan seleksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kami dari Komisi III meyakini 10 nama yang diserahkan kepada presiden berdasarkan hasil dari sejumlah tahapan seleksi yang dilakukan oleh Pansel KPK yang berlangsung secara objektif dan profesional sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Herman, belum lama ini.

Dia menambahkan, pihaknya meyakini 10 nama yang diserahkan kepada DPR adalah Capim KPK yang terbaik dan berkualitas bagi penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi ke depan

“Setelah nanti presiden menandatangani dan mengirim 10 nama Capim KPK ke DPR, Komisi III DPR nanti tinggal mendalami visi dan misi mereka dalam pemberantasan korupsi di tanah air,” terangnya.

Politikus PDI Perjuangan asal Nusa Tenggara Timur itu menambahkan, Komisi III DPR akan memilih lima dari 10 nama Capim KPK secara terbuka dengan mempertimbangkan berbagai aspek, terutama yang benar-benar memiliki integritas.

“Kompetensi dan kapabilitas, termasuk di dalamnya pengetahuan dan pemahaman tentang hukum tindak pidana korupsi, kepemimpinan dan kemampuan manajerial,” katanya.

Dengan demikian, lanjut Herman, Komisi III DPR berharap pimpinan KPK ke depan bisa melaksanakan fungsi trigger mechanism dengan kepolisian dan kejaksaan.

“Sehingga apa yang kita harapkan antarpenegak hukum bisa berkolaborasi dalam memberantas tindak kejahatan korupsi,” tuturnya.

Herman meyakini pemilihan pimpinan KPK jilid V dapat dilakukan pada periode Anggota DPR 2014-2019.

Baca Juga :   KM Nusa Kenari 02 Berlayar Tanpa Izin

Untuk itu, setelah presiden menyerahkan 10 nama Capim KPK ke DPR, uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test segera dilakukan.

“Kami berkomitmen untuk memilih pimpinan KPK jilid V sebelum periode sekarang berakhir. Komisi III akan tancap gas dalam melakukan fit and proper test sebelum berakhir masa periode anggota DPR pada 30 September,” terangnya. (jim)

Loading...
Continue Reading
Loading...




Loading…

error: Content is protected !!