Connect with us

NASIONAL

GMKI Persoalkan Integritas Capim KPK

Published

on

Ilustrasi seleksi Capim KPK (NET)

Jakarta, penatimor.com – Pengurus Pusat GMKI mendesak DPR RI bekerja secara independen dan bebas dari intervensi.

Hal ini disampaikan dalam diskusi pasca Presiden menyerahkan sepuluh calon pimpinan KPK kepada DPR.

Diskusi berlangsung di Sekretariat PP GMKI, Jalan Salemba Raya 10, Jakarta Pusat, Rabu (4/9).

Diskusi ini mengangkat tema, “Menjawab Integritas Sepuluh Calon Pimpinan KPK”, untuk membeda proses seleksi capim KPK, dengan integritas tinggi dan lembaga KPK tetap menjadi kepercayaan masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Ketua Umum GMKI Korneles Galanjinjinay, mengatakan, sepuluh nama Capim KPK yang sudah diserahkan Presiden ke DPR, integritas dan independensinya masih dipersoalkan publik, karena beberapa Capim belum menyerahkan LHKPN.

“Bolanya sekarang di DPR, maka kami berharap Komisi III dapat bekerja secara independen dan bebas dari intervensi partai politik dalam menentukan pimpinan KPK yang berintegritas, professional, independen dan pro terhadap anti korupsi,” kata Korneles.

Diskusi ini juga membahas tentang adanya beberapa penegak hukum yang ikut seleksi, termasuk Polri.

Kurnia Ramadhana dari ICW, mengatakan, dari beberapa literatur bahkan survey menunjukan, penegak hukum masih urutan bawa dalam hal pemberantasan korupsi.

Dia berpendapat, baiknya penegak hukum diberdayakan di instansi atau pos khusus percepatan pemberantasan korupsi.

Kurnia melanjutkan, selain integritas, rekam jejak, orang-orang ikut seleksi yang hasilnya sudah diserahkan pansel, tidak menggambarkan masa depan cerah pemberantasan korupsi.

Harapannya, sebaiknya fit and proper test yang dilakukan DPR baru karena mereka mitra kerja mendatang dan tetap mempertimbangkan masukan berbagai pihak.

Harapannya, pemilihan Capim ini harus punya integritas yang mumpuni dengan beberapa indikator lainnya.

Nanang selaku Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK, mengatakan, sebaiknya pimpinan KPK punya integritas, track record, asal usul yang jelas.

Dia menilai, di usia ke 17 tahun, wajar jika Wadah Pegawai KPK berbicara lantang karena mulai dianggap genit, nakal dan mengganggu kepentingan orang yang bersinggungan atau tidak bersinggungan langsung kerja-kerja KPK.

Harapannya dengan gesitnya KPK, negara kita bebas dari korupsi.

Selain itu, KPK selama ini masih tetap dipercaya publik.

Hal ini diungkapkan David Surya selaku pengacara muda yang hadir sebagai salah satu narsumber dalam diskusi tersebut.

David menyatakan, KPK merupakan lembaga yang diakui dengan tingkat kepercayaan publik yang tinggi.

“Hampir setiap adanya kasus OTT yang dirilis KPK praduga tak bersalah lagi hampir tidak berlaku karena kepercayaan itu,” kata David Surya. (wiI)

Loading...


Loading...
Loading...

NASIONAL

Wagub NTT Terima DIPA 2020, Presiden Jokowi Ingatkan Harus Efektif dan Akuntabel

Published

on

Wakil Gubernur NTT Josep Nai Soi menerima DIPA tahun 2020 dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Kamis (14/11).
Continue Reading

NASIONAL

78 Akses Internet Baru Dipasang di Flores, Lembata dan Alor

Published

on

Dr. Andreas Hugo Pareira
Continue Reading

NASIONAL

Pindah ke Komisi X, AHP Berharap Bisa Bermanfaat Bagi Peningkatan Pendidikan-Pariwisata NTT

Published

on

Dr. Andreas Hugo Pareira
Continue Reading




Loading…

error: Content is protected !!