Connect with us

UTAMA

Bulog NTT Klarifikasi Kasus 80 Ton Beras

Published

on

Kepala Bidang Pengadaan Bulog NTT Alex Malelak saat jumpa pers di kantor nya, Senin (12/8) siang.

Kupang, penatimor.com – Bulog Divisi Regional NTT mengklarifikasi kasus 80 ton beras tidak bermerk yang diamankan oleh pihak Polres Kupang Kota.

Terdapat 70 ton beras tidak bermerk atau tidak berlabel diisi dalam karung putih polos dangan berat 50 kg, yang didatangkan dari Sulawesi Selatan.

Sesuai informasi, beras yang diamankan polisi ini merupakan permintaan dari Bulog Divisi Regional NTT.

Kepala Bulog Divisi Regional NTT melalui Kepala Bidang Pengadaan Alex Malelak, di kantor nya, Senin (12/8) siang, mengatakan, penahanan 70 ton beras tak berlabel di dalam karung polos, karena ada penawaran mitra penjual beras dengan kualitas beras medium yang harga nya Rp 8.300 per kg atau sesuai harga pasar.

“Karena sesuai target sangat jauh, sehingga kita juga masih membutuhkan beras untuk memenuhi kebutuhan penyaluran kita, sehingga penawaran tersebut kami sampaikan,” kata Alex.

“Mau datangkan beras, tapi aturan di Bulog seperti ini, untuk harga sesuai dengan di pasar, dan kami beli beras di sini, bukan di Makassar, pemeriksaan juga di sini,” sambung dia.

Terkait label ini jelas Alex, kecuali beras sudah sesuai standar dan tahap pemeriksaan dari Satker Bulog NTT.

Pada 25 Juli 2019, beras tersebut tiba, dan Bulog turun bersama Satker dan BPK ke pelabuhan untuk mengambil sampel guna memastikan beras tersebut layak atau tidak.

Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata beras tidak sesuai standar yang dipakai Bulog.

Sehingga Bulog tidak berani melakukan kesepakatan dengan penjual.

“Sebab kalau tidak sesuai dengan pemeriksaan, siapa yang mau bertangung jawab. Tapi kalau berasnya sesuai dengan standar, kami berani ambil berapa pun,” sebut dia.

Sedangkan mengenai tonase nya, khususnya berapa ton beras yang harus dibawa, Bulog tidak menentukan harus berapa yang dibawa.

Bulog hanya sampaikan karung putih polos, karena itu ada dalam aturan nya.

“Kami mengambil beras dari penjual kalau kita sudah melakukan pemeriksaan dan sudah sesuai dengan standar, kita pasti ambil,” sebutnya.

Terkait kasus yang ada ini, Bulog juga belum mengetahui kesalahan nya atau mitra kerja nya.

“Untuk kami di Bulog, aturannya seperti itu,” jelasnya.

Terpisah, Andi Abdul Latief selaku penghubung yang dikonfirmasi pada 10 Agustus 2019, mengatakan beras tersebut didatangkan atas permintaan dan kesepakatan secara lisan dengan Bulog NTT pada bulan Mei lalu namun baru terealisasi bulan Juli.

Untuk mendatangkan beras tersebut dikatakan sesuai dengan perjanjian bahwa akan diuji lagi di Bulog setelah beras tersebut tiba, agar memastikan beras tersebut sesuai dengan sampel yang dimasukan ke Bulog atau tidak.

“Jadi permintaan Bulog, datangkan beras polos, karungnya putih dan isinya 50 kilo gram jadi saya datangkan itu. Kemudian beras sesuai maka akan diterima baru dibayar kalau tidak cocok akan dikembalikan,” ujarnya.

Dijelaskan, dirinya hanya penyambung atau memfasilitasi Bulog dengan pemilik beras di Sulawesi untuk memenuhi ketersediaan pangan di NTT.

Ditegaskan, dirinya berani mendatangkan beras tersebut karena atas permintaan pemerintah melalui Bulog dan bukan secara individu.

Kapolres Kupang Kota, AKBP Satrya Perdana P. Tarung Binti, SIK., melalui Kasat Reskrim Polres Kupang Kota, Iptu Bobby Jacob Mooynafi, membenarkan hal tersebut saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (6/8).

Dijelaskan bahwa pihaknya setelah mendapatkan informasi lalu bergerak melakukan pengamanan beras tersebut saat ada pembongkaran di Pelabuhan Tenau, Kecamatan Alak, Kota Kupang, sekitar pukul 17.00 pada Kamis (25/7).

Disebutkan, sesuai amanat UU Perdagangan menyatakan bahwa barang siapa yang memperdagangkan barang dalam negeri tanpa label maka bisa dipidana.

“Kita dalami apakah barang (beras) merupakan barang yang dipersyaratkan dalam UU Perdagangan atau tidak,” tambahnya.

Polisi pun masih berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Provinsi NTT mengenai kelayakan beras masuk ke wilayah NTT serta melakukan koordinasi dengan instansi lain untuk permasalahan merk beras.

“Kami telah melayangkan panggilan kepada Dinas Perdagangan Provinsi NTT untuk diperiksa terkait kasus tersebut,” tandas dia.

Pemilik beras diduga melanggar Pasal 104 Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dengan ancaman hukuman 5 tahun atau denda Rp 5 miliar, jika pelaku usaha tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan dalam negeri. (wil)

Loading...


Loading...
Loading...

HUKRIM

Polisi Bekuk Dua Pelaku Jambret di Kupang

Published

on

Kedua pelaku jambret diamankan di Mapolres Kupang Kota.
Continue Reading

HUKRIM

Berkas Perkara P-21, Tersangka Buang Bayi Dilimpahkan ke Kejari Kota Kupang

Published

on

KBO Reskrim Ipda I Wayan P. Sujana
Continue Reading

HUKRIM

Curi Sepeda Motor di Kupang, Pria Asal Medan Ditangkap Polisi di TTU

Published

on

Iskandar, pelaku curanmor yang ditangkap polisi.
Continue Reading
loading...




Loading…