Connect with us

POLKAM

Wagub Nae Soi: Penyerapan Anggaran Harus Mencapai 99,9 Persen

Published

on

Foto: Humas Pemprov NTT

Kupang, Penatimor.com – Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Josef Nae Soi menegaskan, penyerapan anggaran baik APBD maupun APBN harus bisa mencapai 99,9 persen. Demi kepentingan rakyat, penyerapan anggaran harus dilakukan secara optimal bahkan maksimal.

Wagub Nae Soi sampaikan ini dalam sambutannya pada kegiatan TyFlo Award dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (APBN) Semester Pertama Tahun 2019 di Kupang, Selasa (30/7/2019).

Nae Soi menegaskan, tidak boleh ada lagi toleransi terkait penyerapan anggaran.

“Kita di NTT ini butuh dana banyak. Masa sudah diberi dana yang begitu besar, kita tak mampu mengeksekusinya. Saya harapkan ke depan tidak boleh ada toleransi. Jangan ada toleransi lagi dalam penyerapan anggaran. Penyerapan kita harus bisa capai 99,9 persen. Kalau hanya 90 sampai 95 persen, itu tidak luar biasa menurut saya,” tegas Nae Soi.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Negara NTT itu mengusung tema “Optimalisasi APBN Menuju NTT Sejahtera”.

Nae Soi mengisahkan, seminggu yang lalu, seusai rapat terbatas yang dipimpin Wakil Presiden terkait Rencana Anggaran Belanja Tahun 2020 dan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Menteri Keuangan meminta perhatian khusus Pemerintah Provinsi NTT agar penyerapan anggaran ditingkatkan lagi. Karena penyerapannya menurut Ibu Sri Mulyani masih sangat rendah.

Menurut Nae Soi, proses untuk mendapatkan kucuran dana tersebut, tidaklah mudah karena ruang fiskal APBN sangat terbatas.

“Semestinya hal-hal yang menjadi kelemahan tahun sebelumnya, bisa menjadi bahan evaluasi kita. Dengan menggunakan analisa SWOT, kita bisa melihat apa kekuatan, apa kelemahan, peluang dan tantangan kita sehingga pada tahun berikutnya kita dapat melakukan program atau kegiatan dengan anggaran yang ada tanpa kesulitan. Jangan sampai Pemerintah Pusat menganggap kita tidak mampu sehingga mengurangi jumlah anggaran pada tahun berikutnya,” kata Nae Soi.

Baca Juga :   Sekber Jokowi NTT Deklarasi Dukung Jokowi-Ma'ruf

Karena itu, Nae Soi mengajak semua pihak yang mengelola dana-dana APBN baik itu Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa (DD) maupun dana lainnya agar dapat melakukan evaluasi untuk peningkatan penyerapan.

“Sebagai mantan pansus Undang-Undang Desa, terus terang saya merasa sakit hati kalau seandainya ada laporan, Dana Desa tidak diserap. Bahkan bulan begini, belum sampai ke rekening desa. Ada beberapa kabupaten yang belum cair juga. Saya mohon dengan hormat dan dengan rendah hati kepada kita semua supaya ke depan (semester dua) realisasi anggaran kita lebih baik bahkan lebih sempurna dari tahun-tahun sebelumnya,” tandas Nae Soi.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan NTT, Lydia Kurniawati Christyana mengatakan, tujuan kegiatan evaluasi untuk mengetahui capain penyerapan anggaran DIPA dan Dana Alokasi Transfer Daerah Tahun 2019 yang telah diterima akhir tahun 2018. Sehingga lebih tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.

“Kita ingin dana-dana ini berdampak lebih besar pada roda perekonomian. Sehingga masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan lebih cepat. Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Manfaat dari APBN dan APBD segera dirasakan masyarakat,” ungkap Christyana.

Lebih lanjut Christyana mengungkapkan, jumlah  alokasi dana Kementerian/ Lembaga serta Dana Transfer Daerah termasuk Dana Desa ke Provinsi NTT sebesar Rp. 16,679 triliun dengan penyerapan sampai semester satu atau sampai bulan Juni mencapai Rp. 5,889 triliun atau 35 persen. Realisasi ini masih di bawah target nasional yang sebesar 40 persen. Namun capaian ini masih lebih baik dibandingkan tahun 2018 yang hanya mencapai 29 persen.

“Berita baiknya lagi, setelah saya mengecek sistem kami pada hari ini, 30 Juli, realisasinya sudah mencapai 44 persen. Ada lonjakan sekitar 10 persen selama satu bulan ini. Kami harapkan triwulan ketiga bisa mencapai 75 persen. Semoga ini menjadi semangat kita semua,” ujar Christyana.

Baca Juga :   Mama Emi: Sekolah Gratis Tidak Ada Guna Kalau Guru-guru Tidak Ada

Christyana menyebutkan, khusus DAK Fisik, untuk tahap I pada 22 Juli lalu telah terpenuhi semua syaratnya sehingga penyaluran tahap satu mencapai 96 persen dari pagu tahap satu atau 24 persen dari total DAK 2019.

Terkait Dana Desa, lanjutnya, perpindahan dana  pada tahap satu dari rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Desa bisa membutuhkan waktu 30 hari, sementara untuk tahap kedua memerlukan waktu lebih lama lagi karena terkendala penyelesaian administrasi tahap satu.

“Permasalahan terkait Dana Desa menjadi pekerjaan rumah kita semua. Sepanjang dana ini belum masuk ke rekening kas desa, belum bisa dimanfaatkan dalam rangka pelayanan publik di desa. Kami bertekad untuk melakukan tugas kami secara optimal dalam mempercepat proses penyerapan dana-dana ini,” pungkas Christyana.

Pada kesempatan itu, diluncurkan maskot Kantor Ditjen Perbendaharaan Negara NTT yang diberi nama Tyflo (Treasury Flobamora). Juga diberikan penghargaan kepada penerima Dana Transfer yang memiliki penyerapan terbaik di semester satu.

Di antaranya untuk instansi vertikal, peringkat terbaik diraih oleh KPU Kota Kupang. Untuk Satuan Kerja (Satker) diraih oleh BPS NTT. Penyerap Satker Dekonsentrasi terbaik diraih oleh Bappelitbanda Provinsi NTT. Satker Tugas Pembantuan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumba Timur. Pemerintah Daerah (Pemda) terbaik pengelolaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) diraih  Kabupaten Sumba Barat.

Sedangkan untuk Pemda dengan pencairan Dana Desa terbaik Tahap I dan II Tahun 2019 diraih oleh Kabupaten Manggarai Barat. Pemda dengan Penyerapan DAK Fisik 2019 terbaik diraih oleh Kabupaten TTS. Sementara Pemda dengan Kontribusi Pelayanan Terbaik untuk Usaha Mikro terbaik diraih oleh Kabupaten Manggarai. (ale)

Advertisement
Loading...
Loading...

POLKAM

Tiga Putra NTT Dinilai Layak Masuk Kabinet Jokowi – Ma’ruf

Published

on

Jhony G.Plate, Melchias Marcus Mekeng dan Andi Gani.

Jakarta, penatimor.com – Tiga putra asli Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai pantas menjadi menteri dalam Kabinet Kerja jilid ll Jokowi – Ma’ruf.

Nama-nama tersebut yakni Andi Gani Nena Wea, Jhony G. Plate dan Melchias Marcus Mekeng.

Ketua Aspirasi Indonesia Marcel Ade Wawo menuturkan ketiga nama di atas layak menjadi menteri pilihan Jokowi-Maruf Amin karena peran dan kontribusinya.

Marcel melihat Andi Gani sangat layak mendapatkan kesempatan karena merupakan sahabat dekat Jokowi sejak zaman menjadi Walikota di Solo, Gubernur di DKI Jakarta hingga sekarang. Loyalitas Andi Gani tak perlu diragukan.

“Apalagi Andi juga tercatat sebagai presiden buruh terbesar di Indonesia yaitu KSPSI dan presiden buruh ASEAN. Manajerialnya juga sangat baik. Jadi, pantas dan sangat layak mengemban tugas di kabinet,” kata Marcel dalam konferensi persnya di Jakarta, Senin (19/8).

Menurutnya, Andi Gani sangat mengerti masalah ketenagakerjaan dan perburuhan. Sehingga posisi Menteri Ketenagakerjaan atau yang berhubungan dengan ekonomi kerakyatan seperti koperasi tak perlu lagi ragu diberikan kepadanya.

Sementara, Jhony G Plate dan Melchias Marcus Mekeng juga sama baiknya dan layak mengisi pos di Kabinet Kerja jilid ll.

Jhony G Plate merupakan Sekjen Partai Nasdem yang juga banyak bergelut di sektor ekonomi. Melchias Marcus Mekeng merupakan juga punya segudang pengalaman di dunia keuangan. Kiprahnya di DPR dan Badan Anggaran penuh dengan pengalaman.

Marcel menjelaskan, kehadiran tokoh dari Indonesia Timur terutama NTT di susunan kabinet baru sangat penting. Karena, pembangunan bangsa dan keadilan yang merata sangat dibutuhkan untuk Indonesia.

“Sudah selayaknya figur-figur dari Indonesia Timur terutama NTT mendapatkan kesempatan. Ini dilakukan untuk mempercepat proses pemerataan pembangunan. Salah satu caranya ya libatkan dan aktif dalam proses pengambilan kebijakan serta keputusan,” jelasnya.

Baca Juga :   Blanko e-KTP di Dukcapil Kota Kupang Habis

Apalagi, kata Marcel, Jokowi-Maruf Amin menang mutlak dalam pemilihan presiden 2014 dan 2019 di NTT. Jokowi selayaknya memberikan kursi menteri kepada putra asli NTT dalam Kabinet Kerja jilid ll.

“Jadi, di NTT selama dua periode, Jokowi menang mutlak di atas 90 persen suara. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan politik masyarakat NTT secara tulus kepada Jokowi. Karena itu, tidak berlebihan jika Jokowi mempertimbangkan untuk mengakomodir salah satu putra NTT dalam kabinet mendatang,” tuturnya. (jim)

Continue Reading

POLKAM

Gubernur NTT Ingin Pembacaan Pendapat Fraksi Tanpa Didahului Penjelasan Pimpinan

Published

on

Suasana sidang paripurna DPRD NTT, Senin (5/8/2019).

Kupang, Penatimor.com – Pembacaan pendapat atau pemandangan umum fraksi sebaiknya langsung ditujukan kepada juru bicara fraksi, bukan harus terlebih dahulu disampaikan pengantar oleh pimpinan fraksi.

Usulan ini disampaikan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat dalam sidang paripurna DPRD NTT, Senin (5/8). Sidang dipimpin ketua dewan, Anwar Pua Geno didampingi dua wakil ketua, Yunus Takandewa dan Alex Take Ofong. Hadir juga Wakil Gubernur, Josef Nae Soi.

Menurut Laiskodat, untuk efisiensi dan efektivitas waktu, pembacaan pemandangan fraksi langsung diarahkan kepada juru bicara. Sehingga praktek yang berlaku selama ini yakni harus didahului oleh penjelasan pimpinan fraksi tidak perlu lagi. Mekanisme yang berlaku selama ini dinilai bertele-tele dan tidak efisien dari aspek waktu.

“Mekanisme seperti itu sesuai pengalaman yang berlaku di lembaga DPR RI,” kata Laiskodat.

Pada kesempatan itu dia menjelaskan, lembaga dewan bersama pemerintah telah membahas tiga rancangan peraturan daerah (Perda). Pembahasan tersebut sebagai bukti adanya kerja sama dan kerja keras yang dilakukan lembaga dewan ini sesuai mekanisme tahapan pembahasan. Juga sebagai bentuk kepedulian terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah ini.

“Kita harapkan perda yang disetujui bersama ini dapat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah ini,” ungkap Laiskodat.

Lebih lanjut dia menyatakan, pembangunan daerah ini sudah memperlihatkan adanya kemajuan ke arah yang lebih baik. Namun sangat diharapkan agar perda yang telah disetujui dan ditetapkan itu, menjadi pedoman dan komitmen bersama antara lembaga dewan dan pemerintah untuk membangun daerah ini ke arah yang lebih baik.

Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno menyampaikan, mekanisme pembacaan pemandangan umum atau pendapat akhir fraksi yang dijalankan selama ini, diatur juga oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Dimana harus terlebih dahulu melalui penjelasan pimpinan fraksi, sebelum juru bicara tampil membacakan pemandangan umum atau pendapat akhir fraksi.

Baca Juga :   Blanko e-KTP di Dukcapil Kota Kupang Habis

“Usulan yang disampaikan gubernur itu sangat baik, namun kami telah berada di penghujung periodesasi anggota dewan,” ungkap Anwar.

Anwar menambahkan, mengingat usulan yang disampaikan gubernur soal mekanisme pembacaan pemandangan umum atau pendapat akhir fraksi sangat baik, diharapkan dapat dipakai oleh lembaga dewan periode ke depan. Tentunya semua mekanisme yang dipakai di lembaga ini, sesuai dengan aturan yang berlaku. (ale)

Continue Reading

POLKAM

Kongres PDI Perjuangan di Bali Didesain Penuh Atraksi Budaya dan Tanpa Sampah Plastik

Published

on

Foto: IST/net

Denpasar, Penatimor.com – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto melakukan peninjauan lapangan terkait kesiapan Kongres V yang akan dilaksanakan di Inna Grand Bali Beach Hotel, Sanur, Bali pada 8 – 10 Agustus 2019.

Panitia Pelaksana (Organizing Committee/OC) kemudian melaporkan kesiapan untuk melaksanakan hajatan besar itu kepada unsur pimpinan pusat partai yang dipimpin Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.

Hasto berada di Denpasar bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat yang juga Ketua Steering Commitee (SC), Wakil Bendahara Rudianto Tjen, Wasekjen PDIP sekaligus Sekretaris SC Utut Adianto, serta Kepala BSPN PDIP Arif Wibowo. Sementara tim OC dipimpin Ketua DPD PDIP Bali I Wayan Koster yang membawa puluhan koordinator pelaksana.

Hasto menjelaskan, dirinya sudah mendapat laporan serta melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Dan OC Kongres V sudah menunjukkan kesiapannya yang baik.

“Dari pengecekan, segala sesuatunya sudah dipersiapkan baik,” kata Hasto, Jumat (2/8/2019).

Hasto memberi penekanan bahwa selain sebagai peristiwa politik, kongres V PDIP adalah juga peristiwa kebudayaan demi membangun sebuah nation and character building. Sebab tak ada bangsa yang besar tanpa menghormati martabat bangsa sendiri.

Untuk itu, akan banyak pentas seni yang akan ditampilkan di dalam kongres nanti. Sudah ada beberapa yang mengajukan pendaftaran. Seperti seniman dari Banyuwangi, Yogyakarta, NTT, dan Jawa Barat. “Warna kebudayaan akan menonjol dalam perhelatan kongres,” imbuh Hasto.

Untuk acara pembukaan kongres, kata Hasto, telah disiapkan tempat bagi sekira 2200 peserta. Selain para pengurus partai, juga hadir para pejabat negara dari tingkat presiden hingga pejabat negara lainnya, serta para petinggi partai politik.

Di luar itu, PDI Perjuangan juga menjaga suasana kerakyatan di kongres dengan hadirnya unsur penggembira dari seluruh Indonesia. Hingga saat ini yang mendaftar sudah mencapai 15 ribu orang.

Baca Juga :   Mama Emi: Sekolah Gratis Tidak Ada Guna Kalau Guru-guru Tidak Ada

Menurut Hasto, para penggembira ini tak boleh diremehkan. Saat masih berada di era Orde Baru, dimana peserta kegiatan politik harus mendapat izin dari pejabat keamanan, penggembira menjadi mekanisme bagi arus bawah PDI Perjuangan untuk terus terlibat dalam kegiatan partai.

Para penggembira itu akan ditempatkan di Pantai Matahari Terbit yang akan dibanjiri dengan jajanan rakyat yang dikerahkan oleh panitia.

“DPP PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Bali. Kami mohon maaf sebelumnya, ketika dalam pelaksanaan, karena puluhan ribu orang yang datang, akan banyak mewarnai keseharian masyarakat Bali,” ujar Hasto.

Djarot Saiful Hidayat mengatakan, kemeriahan bendera dan baliho partai sudah tampak di wilayah Sanur hingga Badung. Panitia sudah melaporkan bahwa sudah disiapkan transportasi serta akomodasi di 10 hotel.

Ada satu kekhasan dari kongres kali ini. Yakni, sebagai komitmennya untuk lingkungan hidup, maka penggunaan plastik sekali pakai dicegah sejak awal.

“Tak boleh mengunakan plastik. Karena itulah sebenarnya budaya kita. Budaya merawat dan melestarikan lingkungan. Meskipun ini ajang besar, kita takkan tinggalkan sampah plastik,” kata Djarot.

Ketua OC Kongres, I Wayan Koster mengatakan, pihaknya tak menggunakan dekorasi berbahan stereoform dan gelas berbahan plastik sekali pakai. Maka setiap peserta kongres akan disediakan sebuah tumbler yang bisa diisi ulang. Akan disiapkan lebih dari 50 titik galon air untuk para peserta.

“Semua bahan dekorasi menggunakan bahan alami, tak ada stereoform. Tapi dari janur. Justru jauh lebih hidup. Jadi betul-betul ramah lingkungan,” kata Koster yang juga Gubernur Bali itu.

“Semua hotel di Bali juga sudah begitu. No plastic,” tandasnya. (ale)

Continue Reading

Loading…




error: Content is protected !!