Kupang, Penatimor.com – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Anwar Hajral menyoroti kondisi toilet di Gedung DPRD yang dinilai kerap tak terurus dengan baik sehingga kotor dan menimbulkan aroma tidak sedap.

Hal ini disampaikan Anwar Hajral saat Sidang Badan Anggaran (Banggar) Pembahasan Penyusunan KUPA-PPASP Tahun Anggaran 2019, yang digelar di Ruang Kelimutu Gedung DPRD NTT, Jumat (19/7/2019).

Menurut Anwar Hajral, kondisi toilet di rumah rakyat itu agak sedikit bersih bilamana ada jadwal sidang atau pun ada agenda kunjungan tamu dari luar. Namun, kondisi itu akan bertolakbelakang manakala tidak ada jadwal sidang atau agenda tertentu.

“Kalau seperti hari ini ada Pak Sekretaris Dewan (Sekwan) datang rapat di sini, itu toilet semua bersih. Tapi kalau hari-hari biasa, toilet itu tidak bisa digunakan, dan kami harus jauh pergi ke luar dari gedung ini untuk mencari toilet yang bersih dan nyaman,” ungkap Anwar Hajral.

Hal tersebut, kata Anwar Hajral, harus ia sampaikan agar menjadi perhatian pihak Sekretariat Dewan (Setwan) Provinsi NTT agar menjadi bahan evaluasi dan perbaikan agar ke depannya bisa jauh lebih baik lagi.

“Saya mohon maaf untuk teman-teman di Setwan, bahwa apa yang kami sampaikan ini untuk perbaikan ke depan agar bisa jauh lebih baik lagi. Kami juga tahu, sadar, bahwa ini sebentar lagi saya dan beberapa teman akan pergi dari sini, tapi ini untuk perbaikan, dan tidak bermaksud apa-apa,” katanya.

Dia menyatakan, ada biaya operasional atau anggaran yang diperuntukkan untuk fasilitas kebersihan, selain itu ada honor juga bagi petugas kebersihan.

“Ada biaya operasional untuk Dewan yang angkanya menurut kami sangat fantastis, dan ini perlu kita bedah kembali. Coba kita membongkar, berapa banyak anggaran yang diperuntukkan bagi fasilitas kebersihan dan lain sebagainya, untuk honor dan lain sebagainya,” tegasnya.

“Saya tadi bisik sama teman-teman, kayaknya sesekali perlu kita SMS ke Pak Gubernur untuk lakukan sidak langsung ke toilet-toilet yang ada di gedung ini,” imbuhnya.

Karena itu, Anwar Hajral menambahkan, poinnya adalah perlu dilakukan rasionalisasi angka-angka untuk operasional Dewan tersebut. “Sehingga tidak sekadar mencantumkan nama Dewan di situ, tetapi dalam permintaan yang perlu adanya transparansi agar diketahui bersama,” tandasnya. (ale)