Connect with us

POLKAM

DPRD NTT Segera Panggil BPN Sikapi Lahan Tambak Garam Nunkurus

Published

on

Massa aksi saat mendatangi gedung DPRD NTT, Kamis (18/7/2019).

Kupang, Penatimor.com – Komisi I DPRD NTT segera memanggil Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyikapi persoalan lahan di Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang pasca dicabutnya izin hak guna usaha (HGU) PT Panggung Gunda Ganda Semesta (PGGS).

Hal ini mengemuka ketika Komisi I menerima massa aksi warga Nunkurus yang difasilitasi Forum Relawan Jokowi NTT bertempat di ruang rapat komisi itu, Kamis (18/7/2019). Aksi massa itu diterima tiga anggota Komisi I, yakni Yunus Naisunis (F-PKB), Jhon Elpy Parera (F-Partai NasDem) dan Umbu Hiya Hamataki (F-Partai Demokrat).

Yunus Naisunis mengatakan, pihaknya segera menggelar rapat internal menyikapi aspirasi yang disampaikan Forum Relawan Jokowi NTT bersama masyarakat Nunkurus. “Kami akan panggil BPN untuk membahas persoalan lahan Nunkurus agar proses sertifikasi dilakukan secara cermat dan akurat,” katanya.

Anggota Komisi I dari Fraksi Partai NasDem, Jhon Elpy Parera mengatakan, dari pemaparan yang disampaikan terkait lahan di Nunkurus, maka harus disikapi dalam waktu dekat. Patut dicurigai ada pihak yang memanfaatkan kesempatan dalam pembagian lahan pasca dicabutnya izin HGU PGGS.

“Kita harus segera menggelar rapat dengar pendapat dengan BPN dan meminta proses sertifikasi lahan dihentikan sementara agar diberikan kepada pemilik yang sah,” tandas Jhon.

Koordinator Relawan Jokowi NTT, John Ricardo menjelaskan, masyarakat Desa Nunkurus tidak pernah menolak kehadiran investor. Namun yang dipersoalkan adalah, lahan yang ada diberikan kepada orang- orang yang bukan pemilik lahan. Padahal sudah 26 tahun lamanya, tanah milik mereka tidak dikelola karena terikat dengan izin HGU.

“Kita harapkan BPN tidak menerbitkan sertifikat walau sudah disiapkan untuk diberikan kepada mereka yang bukan pemilik lahan pada saat kunjungan Presiden Jokowi ke Kupang yang dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang,” papar John Ricardo.

Baca Juga :   Pemerintah NTT Alokasikan Rp250 Miliar untuk Perbaikan Jalan Amfoang

Dia berargumen, sebagai bagian dari Forum Relawan Jokowi, pihaknya berdiri bersama masyarakat Nunkurus. Siap berdiri bersama masyarakat yang dicaplok hak-haknya dan dijarah tanahnya oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi ataupun kelompoknya.

“Kami meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah terkait persoalan ini. Kami menuntut pemerintah dan pihak
pertanahan untuk segera turun ke lapangan dan meng-cross cek tanah di wilayah Sawah Tunggadea, Dalam Kom, Kepala Kerbau, Desa Nunkurus,’ pinta John Ricardo.

Dia menyatakan, langkah- langkah dimaksud harus segera dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisasi dan mencegah berbagai dampak seperti konflik horizontal dan vertikal serta menjamin tegaknya hak-hak masyarakat.
Sebagai barisan relawan Jokowi, pihaknya memastikan posisi sebagai mata, telinga dan hati Presiden Jokowi di tengah masyarakat. Sehingga ketika terjadi persoalan-persoalan masyarakat semisal persoalan tanah yang terjadi pada masyarakat Nunkurus, pihaknya menjamin keberpihakan pada masyarakat.

Jhon Ricardo menambahkan, menyikapi informasi yang berkembang terkait rencana kunjungan Presiden Jokowi ke Kabupaten Kupang dengan agenda panen garam dan pembagian sertifikat, relawan Jokowi NTT akan mengambil langkah-langkah konkrit. Relawan Jokowi akan tampil sebagai garda terdepan untuk memastikan Presiden Jokowi aman dan tepat dalam langkah-langkah kebijakannya.

“Bagi kami, kehadiran Presiden Jokowi harus menjadi kegembiraan untuk rakyat, bukan sebaliknya membawa penderitaan. Langkah pembangunan yang dilakukan Presiden Jokowi harus menjadi kabar gembira bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas John Ricardo. (ale)

Advertisement
Loading...
Loading...

POLKAM

Tiga Putra NTT Dinilai Layak Masuk Kabinet Jokowi – Ma’ruf

Published

on

Jhony G.Plate, Melchias Marcus Mekeng dan Andi Gani.

Jakarta, penatimor.com – Tiga putra asli Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai pantas menjadi menteri dalam Kabinet Kerja jilid ll Jokowi – Ma’ruf.

Nama-nama tersebut yakni Andi Gani Nena Wea, Jhony G. Plate dan Melchias Marcus Mekeng.

Ketua Aspirasi Indonesia Marcel Ade Wawo menuturkan ketiga nama di atas layak menjadi menteri pilihan Jokowi-Maruf Amin karena peran dan kontribusinya.

Marcel melihat Andi Gani sangat layak mendapatkan kesempatan karena merupakan sahabat dekat Jokowi sejak zaman menjadi Walikota di Solo, Gubernur di DKI Jakarta hingga sekarang. Loyalitas Andi Gani tak perlu diragukan.

“Apalagi Andi juga tercatat sebagai presiden buruh terbesar di Indonesia yaitu KSPSI dan presiden buruh ASEAN. Manajerialnya juga sangat baik. Jadi, pantas dan sangat layak mengemban tugas di kabinet,” kata Marcel dalam konferensi persnya di Jakarta, Senin (19/8).

Menurutnya, Andi Gani sangat mengerti masalah ketenagakerjaan dan perburuhan. Sehingga posisi Menteri Ketenagakerjaan atau yang berhubungan dengan ekonomi kerakyatan seperti koperasi tak perlu lagi ragu diberikan kepadanya.

Sementara, Jhony G Plate dan Melchias Marcus Mekeng juga sama baiknya dan layak mengisi pos di Kabinet Kerja jilid ll.

Jhony G Plate merupakan Sekjen Partai Nasdem yang juga banyak bergelut di sektor ekonomi. Melchias Marcus Mekeng merupakan juga punya segudang pengalaman di dunia keuangan. Kiprahnya di DPR dan Badan Anggaran penuh dengan pengalaman.

Marcel menjelaskan, kehadiran tokoh dari Indonesia Timur terutama NTT di susunan kabinet baru sangat penting. Karena, pembangunan bangsa dan keadilan yang merata sangat dibutuhkan untuk Indonesia.

“Sudah selayaknya figur-figur dari Indonesia Timur terutama NTT mendapatkan kesempatan. Ini dilakukan untuk mempercepat proses pemerataan pembangunan. Salah satu caranya ya libatkan dan aktif dalam proses pengambilan kebijakan serta keputusan,” jelasnya.

Baca Juga :   Gubernur Sebut Cuaca Panas Itu Berkat bagi NTT

Apalagi, kata Marcel, Jokowi-Maruf Amin menang mutlak dalam pemilihan presiden 2014 dan 2019 di NTT. Jokowi selayaknya memberikan kursi menteri kepada putra asli NTT dalam Kabinet Kerja jilid ll.

“Jadi, di NTT selama dua periode, Jokowi menang mutlak di atas 90 persen suara. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan politik masyarakat NTT secara tulus kepada Jokowi. Karena itu, tidak berlebihan jika Jokowi mempertimbangkan untuk mengakomodir salah satu putra NTT dalam kabinet mendatang,” tuturnya. (jim)

Continue Reading

POLKAM

Gubernur NTT Ingin Pembacaan Pendapat Fraksi Tanpa Didahului Penjelasan Pimpinan

Published

on

Suasana sidang paripurna DPRD NTT, Senin (5/8/2019).

Kupang, Penatimor.com – Pembacaan pendapat atau pemandangan umum fraksi sebaiknya langsung ditujukan kepada juru bicara fraksi, bukan harus terlebih dahulu disampaikan pengantar oleh pimpinan fraksi.

Usulan ini disampaikan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat dalam sidang paripurna DPRD NTT, Senin (5/8). Sidang dipimpin ketua dewan, Anwar Pua Geno didampingi dua wakil ketua, Yunus Takandewa dan Alex Take Ofong. Hadir juga Wakil Gubernur, Josef Nae Soi.

Menurut Laiskodat, untuk efisiensi dan efektivitas waktu, pembacaan pemandangan fraksi langsung diarahkan kepada juru bicara. Sehingga praktek yang berlaku selama ini yakni harus didahului oleh penjelasan pimpinan fraksi tidak perlu lagi. Mekanisme yang berlaku selama ini dinilai bertele-tele dan tidak efisien dari aspek waktu.

“Mekanisme seperti itu sesuai pengalaman yang berlaku di lembaga DPR RI,” kata Laiskodat.

Pada kesempatan itu dia menjelaskan, lembaga dewan bersama pemerintah telah membahas tiga rancangan peraturan daerah (Perda). Pembahasan tersebut sebagai bukti adanya kerja sama dan kerja keras yang dilakukan lembaga dewan ini sesuai mekanisme tahapan pembahasan. Juga sebagai bentuk kepedulian terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah ini.

“Kita harapkan perda yang disetujui bersama ini dapat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah ini,” ungkap Laiskodat.

Lebih lanjut dia menyatakan, pembangunan daerah ini sudah memperlihatkan adanya kemajuan ke arah yang lebih baik. Namun sangat diharapkan agar perda yang telah disetujui dan ditetapkan itu, menjadi pedoman dan komitmen bersama antara lembaga dewan dan pemerintah untuk membangun daerah ini ke arah yang lebih baik.

Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno menyampaikan, mekanisme pembacaan pemandangan umum atau pendapat akhir fraksi yang dijalankan selama ini, diatur juga oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Dimana harus terlebih dahulu melalui penjelasan pimpinan fraksi, sebelum juru bicara tampil membacakan pemandangan umum atau pendapat akhir fraksi.

Baca Juga :   Gubernur Sebut Cuaca Panas Itu Berkat bagi NTT

“Usulan yang disampaikan gubernur itu sangat baik, namun kami telah berada di penghujung periodesasi anggota dewan,” ungkap Anwar.

Anwar menambahkan, mengingat usulan yang disampaikan gubernur soal mekanisme pembacaan pemandangan umum atau pendapat akhir fraksi sangat baik, diharapkan dapat dipakai oleh lembaga dewan periode ke depan. Tentunya semua mekanisme yang dipakai di lembaga ini, sesuai dengan aturan yang berlaku. (ale)

Continue Reading

POLKAM

Kongres PDI Perjuangan di Bali Didesain Penuh Atraksi Budaya dan Tanpa Sampah Plastik

Published

on

Foto: IST/net

Denpasar, Penatimor.com – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto melakukan peninjauan lapangan terkait kesiapan Kongres V yang akan dilaksanakan di Inna Grand Bali Beach Hotel, Sanur, Bali pada 8 – 10 Agustus 2019.

Panitia Pelaksana (Organizing Committee/OC) kemudian melaporkan kesiapan untuk melaksanakan hajatan besar itu kepada unsur pimpinan pusat partai yang dipimpin Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.

Hasto berada di Denpasar bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat yang juga Ketua Steering Commitee (SC), Wakil Bendahara Rudianto Tjen, Wasekjen PDIP sekaligus Sekretaris SC Utut Adianto, serta Kepala BSPN PDIP Arif Wibowo. Sementara tim OC dipimpin Ketua DPD PDIP Bali I Wayan Koster yang membawa puluhan koordinator pelaksana.

Hasto menjelaskan, dirinya sudah mendapat laporan serta melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Dan OC Kongres V sudah menunjukkan kesiapannya yang baik.

“Dari pengecekan, segala sesuatunya sudah dipersiapkan baik,” kata Hasto, Jumat (2/8/2019).

Hasto memberi penekanan bahwa selain sebagai peristiwa politik, kongres V PDIP adalah juga peristiwa kebudayaan demi membangun sebuah nation and character building. Sebab tak ada bangsa yang besar tanpa menghormati martabat bangsa sendiri.

Untuk itu, akan banyak pentas seni yang akan ditampilkan di dalam kongres nanti. Sudah ada beberapa yang mengajukan pendaftaran. Seperti seniman dari Banyuwangi, Yogyakarta, NTT, dan Jawa Barat. “Warna kebudayaan akan menonjol dalam perhelatan kongres,” imbuh Hasto.

Untuk acara pembukaan kongres, kata Hasto, telah disiapkan tempat bagi sekira 2200 peserta. Selain para pengurus partai, juga hadir para pejabat negara dari tingkat presiden hingga pejabat negara lainnya, serta para petinggi partai politik.

Di luar itu, PDI Perjuangan juga menjaga suasana kerakyatan di kongres dengan hadirnya unsur penggembira dari seluruh Indonesia. Hingga saat ini yang mendaftar sudah mencapai 15 ribu orang.

Baca Juga :   Ramses: Gerakan People Power, Pembangkangan Terhadap Negara

Menurut Hasto, para penggembira ini tak boleh diremehkan. Saat masih berada di era Orde Baru, dimana peserta kegiatan politik harus mendapat izin dari pejabat keamanan, penggembira menjadi mekanisme bagi arus bawah PDI Perjuangan untuk terus terlibat dalam kegiatan partai.

Para penggembira itu akan ditempatkan di Pantai Matahari Terbit yang akan dibanjiri dengan jajanan rakyat yang dikerahkan oleh panitia.

“DPP PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Bali. Kami mohon maaf sebelumnya, ketika dalam pelaksanaan, karena puluhan ribu orang yang datang, akan banyak mewarnai keseharian masyarakat Bali,” ujar Hasto.

Djarot Saiful Hidayat mengatakan, kemeriahan bendera dan baliho partai sudah tampak di wilayah Sanur hingga Badung. Panitia sudah melaporkan bahwa sudah disiapkan transportasi serta akomodasi di 10 hotel.

Ada satu kekhasan dari kongres kali ini. Yakni, sebagai komitmennya untuk lingkungan hidup, maka penggunaan plastik sekali pakai dicegah sejak awal.

“Tak boleh mengunakan plastik. Karena itulah sebenarnya budaya kita. Budaya merawat dan melestarikan lingkungan. Meskipun ini ajang besar, kita takkan tinggalkan sampah plastik,” kata Djarot.

Ketua OC Kongres, I Wayan Koster mengatakan, pihaknya tak menggunakan dekorasi berbahan stereoform dan gelas berbahan plastik sekali pakai. Maka setiap peserta kongres akan disediakan sebuah tumbler yang bisa diisi ulang. Akan disiapkan lebih dari 50 titik galon air untuk para peserta.

“Semua bahan dekorasi menggunakan bahan alami, tak ada stereoform. Tapi dari janur. Justru jauh lebih hidup. Jadi betul-betul ramah lingkungan,” kata Koster yang juga Gubernur Bali itu.

“Semua hotel di Bali juga sudah begitu. No plastic,” tandasnya. (ale)

Continue Reading

Loading…




error: Content is protected !!