Connect with us

UTAMA

Presiden Jokowi Terancam Batal Panen Garam di Kupang

Published

on

Dok. Ist

Kupang, Penatimor.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya dijadwalkan akan melakukan panen garam di wilayah Kabupaten Kupang pada bulan Juli atau Agustus 2019, namun rencana ini terancam batal menyusul munculnya persoalan sengketa lahan pada area tambak garam di wilayah Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Forum Relawan Jokowi NTT menyatakan akan pergi ke Jakarta pada Selasa (23/7/2019) untuk meminta Presiden Jokowi agar jangan dulu berkunjung ke NTT terkait agenda dimaksud, karena adanya persoalan sengketa lahan tambak garam antara masyarakat setempat dengan pihak pengelola tambak garam yaitu PT Timor Livestock Lestari (TLL).

“Hari Selasa kami sebagian besar relawan akan berangkat ke Jakarta, membawa surat kepada Pak Presiden Jokowi untuk jangan dulu turun ke NTT selama persoalan ini belum selesai. Karena sebagai relawan kami ingin agar ketika Presiden Jokowi datang ke mana saja, harus memberikan kegembiraan kepada masyarakat yang dia datangi,” kata Ketua Forum Relawan Jokowi NTT, Jhon Ricardo kepada wartawan di Kupang, Selasa (16/7/2019).

Menurut Jhon, pada dasarnya, segala pembangunan yang dilakukan untuk kemajuan dan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat akan diterima masyarakat sebagai objek sasaran sekaligus subjek dari pembangunan itu sendiri. Dalam hal ini, kebijakan mewujudkan ketahanan pangan dalam hal swasembada garam di Indonesia maka berbagai gebrakan program semisal meninjau dan membuka daerah potensial untuk memproduksi garam. Salah satu daerah potensial garam adalah Kabupaten Kupang, NTT.

Untuk wilayah Kabupaten Kupang ini, rencana proyek garam industri sudah terjadi puluhan tahun silam. Hal ini terbukti dengan diberikan izin Hak Guna Usaha (HGU) pada PT. Panggung Guna Ganda Semesta (PGGS) di Kabupaten Kupang di wilayah Desa Bipolo, Desa Nunkurus, Kelurahan Baubau, Kelurahan Merdeka, Kelurahan Tuapukan, dan Desa Oebelo yang sebagiannya merupakan lahan-lahan produksi dan mata pencarian masyarakat. Dan secara keulayatan, lokasi yang mendapatkan izin HGU tersebut masuk dalam Kefetoran Babau dibawah kuasa Sonaf Oninama.

Baca Juga :   Wakapolda Temui Warga yang Bertikai di Pantar Barat

Sayangnya, lanjut dia, izin HGU PT. PGGS yang sudah diberikan pemerintah banyak cacat dalam pelaksanaannya, bahkan yang lebih parahnya lagi tanah HGU tersebut ditelantarkan oleh pihak perusahaan. “Pada titik itu, kami bangkit melakukan perlawanan atas penyelewengan HGU yang terjadi di Kabupaten Kupang ini,” ungkap Jhon.

Menurut Jhon, pada Kamis, 1 September 2018 pihaknya melakukan Aksi Bersama Aliansi Rakyat Kabupaten Kupang, menggugat persoalan ini. Dan hasilnya, perjuangan yang telah dilakukan tersebut berhasil, dimana HGU PT PGGS dicabut oleh pemerintah.

“Oleh karena itu, pada tempat pertama kami mengapresiasi tindakan pemerintah, yang kami nilai berpihak pada rakyat, berpihak pada hak-hak ulayat rakyat. Pemerintah membuktikan bahwa mereka (pemerintah) berada di garis depan mendahulukan hak-hak rakyat, kepentingan rakyat, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat,” cetusnya.

Jhon menjelaskan, terlepas dari masalah penelantaran HGU oleh pihak PT PGGS sehingga kemudian terjadi pencabutan HGU tersebut, ternyata muncul masalah baru. Adalah di wilayah Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang terjadi persoalan baru.

Tanah yang sebagaimana sudah dicabut HGU tersebut tidak dikembalikan pada masyarakat pemilik tanah yang diakui dalam Kefetoran Babau dibawah kuasa Sonaf Oninama. Malahan, oleh oknum-oknum tertentu menciptakan pemilik tanah baru yang kemudian melahirkan konflik ditengah masyarakat.

“Oleh karena itu, kami yang tergabung dalam Forum Relawan Jokowi berdiri bersama masyarakat Nunkurus. Kami berdiri bersama masyarakat yang dicaplok hak-haknya dan dijarah tanahnya oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi ataupun kelompoknya. Dan pada akhirnya, kami meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah terkait persoalan ini,” jelasnya.

Forum Relawan Jokowi NTT menuntut pihak pemerintah dan pertanahan untuk segera turun ke lapangan dan meng-cross cek tanah di wilayah Sawah Tungga Dea, Kepala Kerbau, Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang.

Baca Juga :   Miras Sophia Khas NTT Diproduksi Melalui Delapan Tahapan

“Bagi kami langkah-langkah ini harus segera dilakukan oleh pemerintah, untuk meminimalisir dan mencegah berbagai dampak seperti konflik horizontal dan vertikal serta menjamin tegaknya hak-hak masyarakat. Kami menjamin keberpihakan kami pada masyarakat sebagaimana hasil investigasi kami atas persoalan ini, dan siap melakukan berbagai langkah terkait permasalahan ini,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, PT Timor Livestock Lestari (TLL), sebuah perusahaan tambak garam yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kupang diduga mengokupasi kurang lebih 400 hektare (ha) dari 712 ha lebih lahan warga Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang.

Hal ini disampaikan tokoh masyarakat Desa Nunkurus, Jan Christofel Bennyamin didampingi Forum Relawan Jokowi NTT bersama puluhan warga desa setempat saat menggelar konferensi pers, Selasa (16/7/2019).

Menurut Jan Christofel Bennyamin yang biasa disapa Oni Benyamin, kurang lebih selama 26 tahun, lahan warga tersebut dikuasai oleh PT Panggung Gunda Ganda Semesta (PT PGGS) yang diberikan Hak Guna Usaha (HGU) untuk mengelola tambak garam. Namun lahan tersebut ditelantarkan begitu saja tanpa ada aktifitas.

“Sehingga oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kupang, HGU PT PGGS dicabut pada 27 Mei 2019. Awalnya kami bergembira, karena setelah dicabut HGU-nya maka lahan itu akan dikembalikan kepada pemerintah dan kemudian pemerintah akan mengembalikan ke pemilik asli. Karena itu tujuan dari dicabutnya HGU tersebut,” ungkap Oni Benyamin.

Namun, lanjut dia, pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat yakni lahan tersebut akan dikembalikan oleh pemerintah kepada masyarakat, karena yang terjadi justru muncul persoalan baru. Dimana, oleh Pemerintah Desa Nunkurus, lahan tersebut justru diserahkan kepada pemilik baru yang secara historis tidak pernah memiliki lahan dimaksud.

Baca Juga :   Buronan Kasus Trafficking Diana Aman Ditangkap di Sumut

“Padahal sudah dibagi atas kesepakatan bersama bahwa lahan 312 ha tetap dikelola oleh PT TLL, sedangkan sisanya dikembalikan ke masyarakat,” tegasnya.

Oni Benyamin menegaskan, lahan seluas 400 ha lebih yang dicaplok PT TLL itu, merupakan lahan milik Koperasi Fetomone yang didalamnya terdapat tujuh keluarga besar yakni kelurga Benyamin, Seik, Polin, Patola, Gago, Tanone dan Takubak.

“Dari tujuh keluarga besar ini, ada keluarga-keluarga semua yang tergabung didalamnya dari Desa Nunkurus dan desa-desa tetangga lainnya. Karena itu, kami hanya minta lahan milik tujuh keluarga besar ini dikembalikan,” tandasnya. (ale)

Advertisement
Loading...
Loading...

HUKRIM

Pasca Penangkapan Rafi, Korban Datangi Polresta Kupang

Published

on

Jibran Pello (32), warga Kelurahan Sikumana saat mendatangi Mapolres Kupang Kota, Sabtu (24/8).

Kupang, penatimor.com – Pasca penangkapan Rahmat, SE., alias Rafi (35) selaku tersangka kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan, para korban mulai berdatangan ke Mapolres Kupang Kota.

Salah satu korban yang mendatangi Mapolresta adalah Jibran Pello (32), warga Kelurahan Sikumana.

Jibran mengaku sebagai korban penipuan dan penggelapan terkait jual beli mobil yang dilakukan oleh tersangka Rafi.

Dia mengaku membeli satu unit mobil Rush Tipe G tahun 2011 dangan nomor polisi DH 6933 SOH seharga Rp 170 juta, dengan perjanjian pembayaran awal Rp 100 juta, dan sisa bisa dicicil.

Jibran kemudian mentranfer uang Rp 100 juta lewat Bank NTT ke nomor rekening milik tersangka, dan sudah mencicil uang
pembayaran dengan total Rp 150 juta. Untuk sisa cicilan Rp 20 juta dibayar setelah BPKB diambil.

“Saya mau membayar sisa uang cicilan untuk mengambil BPKB mobil, tapi tersangka selalu beralasan BPKB sementara pengurusan balik nama,” kata Jibran.

Dia merasa ditipu oleh tersangka setelah mobil yang dibelinya hendak ditarik oleh BPR Cristha Jaya, karena BPKB diagunankan oleh tersangka.

Atas perbuatan tersangka, Jibran Pello mengalami kerugian sebesar Rp 150 juta.

“Saya mengucap terima kasih dan apresiasi kepada pihak kepolisian Polres Kupang Kota yang telah berhasil menangkap tersangka. Saya sudah dirugikan oleh pelaku, tapi yang penting tersangka sudah berhasil ditangkap dan siap mempertanggung jawabkan perbuatan nya,” Jibran.

Sekadar tahu, tersangka Rafi sebelum nya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) selama dua tahun oleh pihak Polres Kupang Kota.

Dengan laporan polisi kasus tindak pidana penipuan dan pengelapan dalam jual beli mobil dan tanah, tersangka ditangkap di Jalan Poros Taman Subian Indah, Kecamatan Bireng Kanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
Akhir pelarian tersangka pada Kamis (22/8), dimana dia ditangkap oleh tim Buser Sat Reskrim Polres Kupang Kota bersama dengan tim khusus Dit Reskrim Polda Sulawesi Selatan.

Baca Juga :   Menkes Telusuri Alasan RS di NTT Tak Layani Fransiska Enga

Tim Polres Kupang Kota dipimpin oleh Kanit Pidum Sat Reskrim Polres Kupang Kota, Ipda Yance Kadiaman, SH.

Polisi juga membawa tersangka Rafi dan istri nya Sri ke Kupang menggunakan pesawat Garuda Airlines dengan nomor penerbangan GA-678 yang tiba pukul 18.10 di Bandara El Tari Kupang. (wil)

Continue Reading

UTAMA

Gunakan Qlue, Warga Kupang Lebih Mudah Laporkan Masalah Lingkungan dan Sosial

Published

on

Peresmian aplikasi Qlue di halaman parkiran M Hotel, Jalan Timor Raya, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Kamis (22/8).

Kupang, penatimor.com – Wujudkan Smart City, Pemerintah Kota Kupang bekerja sama dengan Qlue.

Peresmian aplikasi Qlue atau pelaporan warga Kota Kupang, dilakukan di halaman parkiran M Hotel, Jalan Timor Raya, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.

Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore bersama Chief Commercial Office Qlue (CCO) Maya Arvini, anggota DPRD Kota Kupang, dan tokoh agama, bersama-sama meresmikan Qlue dalam festival “Ayo Berubah”.

Aplikasi Qlue adalah aplikasi yang bisa digunakan warga Kota Kupang dalam melaporkan berbagai masalah lingkungan dan sosial, sehingga diharapkan akan meningkatkan layanan publik pemerintah Kota Kupang.

Chief Commercial Office Qlue (CCO), Maya Arvini, kepada wartawan, Kamis (22/8), mengatakan, dengan aplikasi Qlue ini, masyarakat Kota Kupang bisa melaporkan berbagai masalah lingkungan dan sosial.

Chief Commercial Office Qlue (CCO), Maya Arvini.

Mulai dari masalah sampah, lampu jalan dan rambu lalu lintas yang rusak, kemacetan, pelanggaran lalu lintas, parkiran liar, tunawisma/pengemis, fasilitas anak, pedagang kaki lima liar, pelanggaran bangunan, iklan liar, dan fogging demam berdarah deangue (DBD).

Laporan masyarakat akan ditintindak lanjuti oleh tim quick response dari tujuh perangkat daerah.

Untuk tahap awal, Pemerintah Kota Kupang telah menyiapkan 200 orang tim quick response untuk menindaklanjuti laporan masyarakat.

Pemkot juga menargetkan jumlah pengguna aplikasi Qlue sebanyak 22 ribu orang dengan jumlah laporan masyarakat sebanyak 30 ribu per tahun.

“Untuk MoU Pemkot Kupang dengan aplikasi Qlue dilakukan selama satu tahun,” sebut Arvini.

Ditambahkannya, Qlue dalam waktu dekat ini akan mencoba mamperkenalkan aplikasi ini ke kampus Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang.

“Untuk mendapat aplikasi Qlue, masyarakat Kota Kupang tinggal mendwonlood di playstore, dan semua fitur sudah ada dan siap digunakan,” pungkas dia. (wil)

Continue Reading

PENDIDIKAN

Guru dan Kepala Sekolah di Sumba Barat Belajar ke Sekolah Dampingan INOVASI

Published

on

Sebanyak 60 tenaga pendidik jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Sumba Barat mengikuti kunjungan belajar ke sekolah-sekolah dampingan INOVASI di Kecamatan Tana Righu, Jumat (23/8).

Waikabubak, penatimor.com – Sebanyak 60 tenaga pendidik jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Sumba Barat mengikuti kunjungan belajar ke sekolah-sekolah dampingan INOVASI di Kecamatan Tana Righu, Jumat (23/8).

Peserta terdiri dari guru dan kepala sekolah yang telah terpilih menjadi Fasilitator Daerah (Fasda) Program Literasi Kelas Awal dan Kepemimpinan Pembelajaran yang didanai oleh APBD Kabupaten Sumba Barat.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat.

Turut hadir pada kesempatan ini adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat, Yehuda Malorung, Kabid Sekolah Dasar, pengawas sekolah, serta Tim INOVASI.

Dalam arahannya di depan Kantor Dinas Pendidikan, Yehuda menyampaikan bahwa tujuan kunjungan ini adalah sebagai bentuk pengakuan terhadap capaian INOVASI di Sumba Barat sekaligus menjadi ajang pembelajaran bagi Fasda yang akan bertugas di dua kecamatan lainnya.

“Secara prinsip, kunjungan ini berarti mengakui bahwa apa yang dilakukan INOVASI di Kecamatan Tana Righu memiliki dampak yang sangat positif. Kita bisa melihat dampak tersebut di sekolah-sekolah yang dikunjungi hari ini. Selain itu, kunjungan ini juga dilakukan agar Fasda yang akan memulai pendampingan program mendapatkan gambaran seperti apa sekolah-sekolah yang telah diintervensi oleh INOVASI. Harapannya mereka bisa lebih siap dan mendapatkan ide-ide yang dapat diterapkan pada saat pendampingan nanti,” paparnya menjelang keberangkatan ke sekolah.

Untuk diketahui, program Literasi Kelas Awal dan Kepemimpinan Pembelajaran dengan pendanaan APBD akan diimplementasikan di Kecamatan Lamboya dan Wanukaka.

Pelaksanaan kedua program ini merupakan manifestasi komitmen Pemda Sumba Barat untuk mereplikasi hasil rintisan kedua program INOVASI yang telah berakhir tersebut.

Komitmen tersebut dituangkan dalam bentuk anggaran senilai lebih dari Rp 800.000.000. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai pelatihan Kelompok Kerja Guru (KKG), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), dan pengadaan buku.

Baca Juga :   Menteri ESDM Resmikan Infrastruktur Kelistrikan di NTB dan NTT

Selain itu, Dinas Pendidikan telah mengangkat dua operator sekolah untuk menjadi Fasilitator Kabupaten.

Kedua fasilitator ini akan menjalankan fungsi District Facilitator (DF) INOVASI untuk program Literasi Kelas Awal dan Kepemimpinan Pembelajaran yang didanai oleh APBD.

Peserta kunjungan belajar ini dibagi kedalam empat kelompok, sesuai dengan jumlah sekolah yang akan dikunjungi, yaitu SD Masehi Kareka Nduku, SD Katolik Kalelapa, SD Negeri Mainda Ole, dan SD Negeri Lokory.

Masing-masing kelompok hanya mengunjungi satu sekolah saja. Setelah kunjungan selesai, semua peserta berkumpul di SD Negeri Mainda Ole untuk menyampaikan hasil pengamatannya selama kunjungan kepada kelompok lain.

Kepala Sekolah SD Pogu Katoda yang berada di Kecamatan Wanukaka, Marten T. Poga, mengungkapkan ketakjubannya melihat lingkungan sekolah khususnya ruang kelas SD Negeri Lokory yang dikunjungi kelompoknya.

“Pokoknya wow. Saya tidak bisa berkata-kata,” ungkapnya penuh ekspresi sambil menggambarkan situasi ruang kelas dan perpustakaan yang penuh dengan pajangan dan gambar-gambar menarik untuk mendukung pembelajaran siswa.

Menurutnya, apa yang dilakukan SDN Lokory tidaklah murah. Namun berkat kerja sama antar guru dan dukungan dari masyarakat, hal ini ternyata bukan masalah bagi SDN Lokory.

Ia pun memuji kepemimpinan kepala sekolah SD Negeri Lokory atas upaya sekolahnya untuk menciptakan lingkungan belajar yang literat.

“Kami semua salut dengan usaha kepala sekolah untuk menumbuhkan kerja sama antar guru untuk menciptakan kelas yang literat. Kepala sekolah SDN Lokory juga melibatkan masyarakat sekitar. Ada yang menyumbangkan keahlian menggambarnya, bahkan ada yang menyumbangkan uangnya untuk membeli cat dan bahan-bahan lainnya,” katanya penuh semangat.

Di akhir sesi, Sekretaris Yehuda menekankan pentingnya kejujuran dalam dunia pendidikan dan mengapresiasi sekolah-sekolah dampingan INOVASI di Kecamatan Tana Righu yang telah menjunjung tinggi kejujuran selama pelaksanaan program.

Baca Juga :   Indonesia jadi Anggota Dewan Keamanan PBB

Ia mengakui bahwa masih ada guru dan kepala sekolah di Sumba Barat yang menutup-nutupi kondisi kemampuan dan capaian hasil belajar siswa. Ini mengakibatkan intervensi program yang dilakukan bisa tidak maksimal atau bahkan tidak tepat.

Hasil temuannya selama kunjungan menunjukkan bahwa guru-guru dan kepala sekolah sudah mulai terbuka.

“Saya tadi melihat di SD Masehi Kareka Nduku, ada pemetaan kondisi kemampuan membaca siswa. Di bulan Juli, ada empat siswa yang masih belajar mengenal huruf, padahal sudah kelas empat. Ini bagus, karena sekolah tidak lagi malu mengakui bahwa masih ada siswa kelas empat yang baru belajar mengenal huruf. Saya harap sekolah-sekolah di Kecamatan Lamboya dan Wanukaka nantinya juga terbuka dengan kondisi kemampuan siswanya agar kita bisa memberikan pendampingan yang sesuai,” tutupnya.

Setelah menyelasikan dua program rintisan di Sumba Barat hingga Juni lalu, INOVASI akan melanjutkan program Literasi Kelas Awal untuk level dua di Kecamatan Tana Righu hingga akhir tahun 2019. (*/wil)

Continue Reading

Loading…




error: Content is protected !!