Connect with us

HUKRIM

Wali Kota Kupang Perintah Inspektorat Periksa Kasus Penganiayaan ASN Balitbang

Published

on

Malise Christin Sjioen tampak bersimbah darah akibat dianiaya rekan kerjanya. Foto: Istimewa

Kupang, penatimor.com – Terkait kasus dugaan penganiayaan antara dua Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota Kupang, yang merupakan staf di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbang) Kota Kupang, telah ditangani oleh Inspektorat Daerah Kota Kupang.

Hal ini dijelaskan Penjabat Sekretaris Daerah Kota Kupang, Elvianus Wairata, saat diwawancarai di ruang kerjanya, Jumat (12/7).

Elvianus menjelaskan, kasus perkelahian dua ASN Kota Kupang ini telah dilaporkan kepada Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore, dan diinstruksikan kepada Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan aturan yang ada.

“Kami ingin agar ada pembinaan secara pemerintahan. Kasus ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian yang dilaporkan oleh korban, namun kami sebagai aparat pemerintah juga wajib memeriksanya,” katanya.

Menurut Elvinaus, kasus ini sudah sementara dalam proses pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Kupang.

Nantinya ketika sudah ada hasil pemeriksaan, maka akan dilaporkan kepada Wali Kota Kupang, untuk mengambil kebijakan dan mengambil keputusan sesuai aturan yang berlaku.

“Ini menjadi suatu pembelajaran berharga, agar jangan sampai ada ASN yang merupakan aparatur negara, mengulang masalah seperti ini, tentunya pemerintah adalah pelayan masyarakat, yang harusnya memberikan teladan yang baik,” terangnya.

Elvianus mengaku, untuk hukuman disiplin yang akan diberikan, memang harus menunggu sampai adanya hasil pemeriksaan Inspektorat, agar sanksi yang diberikan juga sesuai dengan petunjuk.

“Karena ada kategori ringan, sedang dan berat. Kalau berat maka dinonjobkan, tetapi kita harus melihat dari hasil pemeriksaan, sampai saat ini kami terus berupaya agar prosesnya berjalan lancar,” ungkapnya.

Elvianus mengaku, pembinaan ASN dirasakan sangat penting, karena sudah terjadi hal seperti ini. Tentunya penguatan kapasitas dan pembinaan terhadap ASN harus ditingkatkan lagi.

“Kami tidak mau nanti ke depannya akan ada masalah-masalah seperti ini lagi. Jangan sampai akan merusak nama baik dan mengganggu kinerja staf lainnya,” ungkapnya.

Sementara, Polda NTT menindaklanjuti laporan kasus dugaan penganiayaan yang diadukan Malise Christin Sjioen (35).

Laporan dari salah satu Kasubag di Litbang Kota Kupang itu akan ditindaklanjuti dengan memintai keterangan para pihak terkait.

Korban Malise Christin Sjioen mempolisikan bendahara kantornya Angelina Masneno.

Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Jules Abraham Abast saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, belum lama ini, mengatakan, pelapor dalam laporannya juga menyebutkan saksi Sulkarnaen Maldewa (40) yang juga ASN Balitbang Kota Kupang.

Kombes Jules menguraikan kronologi kasus tersebut, dimana bermula saat kegiatan workshop yang diadakan kantor Balitbang Kota Kupang.

Pelapor sebagai panitia, sedangkan terlapor merupakan bendahara Balitbang.

Setelah selesai workshop tersebut, urai Kabid Humas, korban menanyakan kepada terlapor terkait pembayaran hak mereka.

Namun yang dibayarkan hanyalah honor kepada peserta workshop, sedangkan uang tranportasi tidak dibayarkan.

Saat ditanya pelapor, terlapor menjawab: “Suka-suka saya, kalau tidak dibayar kenapa”.

Setelah menjawab demikian, terlapor mendorong korban dan menutup pintu ruangannya.

Sehingga di dalam ruangan hanya ada terlapor, pelapor dan saksi Sulkarnaen.

Saat di dalam ruangan tersebut, terjadi perselisihan dan cekcok antara pelapor dan terlapor.

Terlapor lalu melempari korban dengan hekter namun tidak mengenai korban.

Tidak hanya itu, terlapor juga mengambil pelubang kertas lalu memukul ke bagian pelipis kiri korban sehingga mengalami luka robek.

“Kasus ini sudah ditangani Direktorat Reskrimum Polda NTT dan kasusnya dalam penyelidikan,” kata Kombes Jules.

“Kita juga masih mengalami kendala, karena kejadian di dalam ruangan kantor, saksi-saksi juga merupakan rekan kerja dari pelapor dan terlapor. Pelapor maupun terlapor sampai saat ini belum bisa memberikan keterangan terkait masalah ini,” lanjut dia.

Mantan Kapolres Manggarai Barat itu menambahkan, dalam waktu dekat, penyidik akan memanggil pelapor, terlapor dan para saksi.

“Sehingga kita akan cepat mengetahui. Kami juga sudah melakukan visum terhadap korban,” sebut dia.

Korban juga sampai saat ini masih dirawat intensif di Rumah Sakit Bhayangkara (RSB) Titus Uly Kupang.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Balitbang Kota Kupang Hendrik Saba belum berhasil dikonfirmasi. (wil)

Advertisement
Loading...
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKRIM

PT TLL Diduga Okupasi Lahan Warga Desa Nunkurus

Published

on

Forum Relawan Jokowi NTT bersama masyarakat Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang saat menggelar konferensi pers, Selasa (16/6/2019).

Kupang, Penatimor.com – PT Timor Livestock Lestari (TLL), sebuah perusahaan tambak garam yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kupang diduga mengokupasi kurang lebih 400 hektare (ha) dari 712 ha lebih lahan warga Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang.

Hal ini disampaikan tokoh masyarakat Desa Nunkurus, Jan Christofel Bennyamin didampingi Forum Relawan Jokowi NTT bersama puluhan warga desa setempat saat menggelar konferensi pers, Selasa (16/7/2019).

Menurut Jan Christofel Bennyamin yang biasa disapa Oni Benyamin, kurang lebih selama 26 tahun, lahan warga tersebut dikuasai oleh PT Panggung Gunda Ganda Semesta (PT PGGS) yang diberikan Hak Guna Usaha (HGU) untuk mengelola tambak garam. Namun lahan tersebut ditelantarkan begitu saja tanpa ada aktifitas.

“Sehingga oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kupang, HGU PT PGGS dicabut pada 27 Mei 2019. Awalnya kami bergembira, karena setelah dicabut HGU-nya maka lahan itu akan dikembalikan kepada pemerintah dan kemudian pemerintah akan mengembalikan ke pemilik asli. Karena itu tujuan dari dicabutnya HGU tersebut,” ungkap Oni Benyamin.

Namun, lanjut dia, pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat yakni lahan tersebut akan dikembalikan oleh pemerintah kepada masyarakat, karena yang terjadi justru muncul persoalan baru. Dimana, oleh Pemerintah Desa Nunkurus, lahan tersebut justru diserahkan kepada pemilik baru yang secara historis tidak pernah memiliki lahan dimaksud.

“Padahal sudah dibagi atas kesepakatan bersama bahwa lahan 312 ha tetap dikelola oleh PT TLL, sedangkan sisanya dikembalikan ke masyarakat,” tegasnya.

Oni Benyamin menegaskan, lahan seluas 400 ha lebih yang dicaplok PT TLL itu, merupakan lahan milik Koperasi Fetomone yang didalamnya terdapat tujuh keluarga besar yakni kelurga Benyamin, Seik, Polin, Patola, Gago, Tanone dan Takubak.

“Dari tujuh keluarga besar ini, ada keluarga-keluarga semua yang tergabung didalamnya dari Desa Nunkurus dan desa-desa tetangga lainnya,” tegasnya.

Setelah Pemprov NTT mencabut HGU itu, sambungnya, maka dirinya membuka lahan garam seluas 25 ha, namun saat hendak membuat pagar diatas lahan milik koperasi itu, dia mengaku didatangi sejumlah pemuda menggunakan barang tajam dengan tujuan meminta agar menghentikan pengerjaan di lahan itu.

“Saat saya hendak menarik batas tanah, saya didatangani anak muda dengan membawa parang. Mereka katakan ini lahan Perusahaan. Kami juga dilarang garap lahan kami. Kami punya bukti penguasaan hak ulayat,” tegasnya.

Karena itu, masyarakat Desa Nunkurus meminta relawan Joko Widodo (Jokowi) untuk memediasi penyelesaian sengketa lahan tersebut agar dikembalikan ke masyarakat atau pemilik lahan yang sebenarnya. “karenanya kami minta bantuan relawan Jokowi untuk memediasi penyelesaian sengketa lahan ini,” tandasnya.

Ketua Forum Relawan Jokowi NTT, Jhon Ricardo meminta pihak Pemprov dan DPRD NTT segera mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang tersebut.

“Bagi kami langkah-langkah ini harus segera dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir dan mencegah berbagai dampak seperti konflik horizontal dan vertikal serta menjamin tegaknya hak-hak masyarakat,” katanya.

Jhon Ricardo menegaskan, pihaknya akan melaporkan masalah ini kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), karena sesuai informasi, Presiden Jokowi direncanakan akan turun ke lokasi ini untuk panen garam dan bagi sertifikat gratis.

“Hari Selasa kami sebagian besar relawan akan berangkat ke Jakarta, membawa surat kepada Pak Presiden Jokowi untuk jangan dulu turun ke NTT selama persoalan ini belum selesai. Karena sebagai relawan kami ingin agar ketika Presiden Jokowi datang ke mana saja, harus memberikan kegembiraan kepada masyarakat yang dia datangi,” tegasnya.

Karena itu, lanjutnya, pihaknya berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secepatnya. Dengan harapan, lahan tersebut harus dikembalikan kepada pemilik yang sebenarnya, sehingga tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat, khususnya di Desa Nunkurus.

“Intinya bagi kami, lahan ini harus dikembalikan dulu kepada masyarakat pemilik yang sebenarnya. Hari Kamis kami akan turun ke DPRD NTT dan meminta supaya menjembatani persoalan ini,” tandasnya. (ale)

Continue Reading

HUKRIM

Dalam Enam Bulan, 23 Warga Kota Kupang Tewas di Jalan Raya

Published

on

Kasat Lantas Polres Kupang Kota Iptu Rocky Junasmi.

Kupang, penatimor.com – Angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kota Kupang selama semester I tahun 2019 cukup tinggi.

Selama enam bulan pertama atau dalam periode Januari-Juni 2019, terdapat 23 orang warga Kota Kupang meninggal dunia di jalan raya karena terlibat kecelakaan lalu lintas.

Kapolres Kupang Kota, AKBP Satrya Perdana P. Tarung Binti, SIK., melalui Kasat Lantas Polres Kupang Kota, Iptu Rocky Juniasmi, SIK.,MH., membenarkan hal tersebut di kantornya, Senin (15/7) siang.

Ia menyebutkan kalau selama semester I tahun 2019 ini terdapat 197 kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Kupang.

Dari jumlah ini, 23 orang meninggal dunia, 66 orang mengalami luka berat serta 242 orang mengalami luka ringan.

“Kerugian material akibat kecelakaan lalu lintas selama enam bulan ini mencapai setengah miliar lebih atau Rp 513 juta,” ujar Kasat Lantas Polres Kupang Kota.

Korban kecelakaan terbanyak dari kalangan swasta diikuti pelajar dan mahasiswa.

Di sisi lain, kecelakaan lalu lintas terbanyak melibatkan sepeda motor dan mobil penumpang. “Tertinggi adalah kecelakaan tunggal atau out of control,” ujarnya.

Dari segi pekerjaan pelaku kecelakaan lalu lintas didominasi karyawan dan kalangan swasta disusul pelajar dan mahasiswa serta anggota Polri.

Ditanya soal penyebab kecelakaan lalu lintas, dia menyebutkan kalau rata-rata karena mabuk akibat konsumsi minuman keras, melanggar batas kecepatan, tidak menjaga jarak serta melanggar ketentuan yang ada.

Jika dibandingkan dengan tahun 2018, justru ada penurunan Jumlah kecelakaan lalu lintas semester I 2018 sebanyak 239 kasus mengakibatkan 28 orang meninggal dunia, 11 orang mengalami luka berat dan 425 orang mengalami luka ringan serta kerugian material sebesar Rp 380.650.000.

Selain kasus kecelakaan lalu lintas, mantan Kasat Lantas Polres Manggarai Polda NTT ini pun menyebutkan kalau selama enam bulan ini, pihaknya banyak menindak pelanggar dan pengguna jalan raya.

Selama bulan Januari-Juni 2019 ini, terdapat pelanggaran 7.068 dan polisi melakukan tilang 4.782 serta non tilang 2.286 kejadian.

Dari sisi pelanggaran, sebanyak 308 kejadian karena tidak menggunakan helm.
Sementara tilang di semester 1 tahun 2018 terdapat 6.916 pelanggaran, 4.498 tilang dan 2.418 non tilang.

Kasat Lantas Polres Kupang Kota, Iptu Rocky Junasmi, juga mengimbau agar warga Kota Kupang menjadi warga yang taat berlalu lintas serta patuh terhadap aturan lalu lintas.

“Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan hargai pengguna jalan raya yang lain,” tandasnya. (wil)

Continue Reading

HUKRIM

Gadaikan BPKB Mobil Tanpa Izin Pemilik, Muhammad Najmi Terancam 4 Tahun Penjara

Published

on

Muhammad Najmi (kanan) saat diamankan di Mapolres Kupang Kota.

Kupang, penatimor.com – Tim Buru Sergap Satreskrim Polres Kupang Kota menangkap Muhammad Najmi.

Pria 33 tahun itu diduga melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap BPKB mobil Toyota Avansa yang digadaikan di kantor BFI Multifinance.

Kasus ini dilaporkan ke polisi oleh Serli Mesa (43) selaku korban dan juga warga Kelurahan Lasiana, Kota Kupang.

Pelaku Muhammad Najmi ditangkap pada Sabtu (13/7) oleh Tim Buser yang dipimpin langsung Kanit Pidum Satreskrim Polres Kupang Kota, Ipda Yance Kadiaman didampingi Kanit Buser Aipda Yance Sinlaeloe.

Pelaku ditangkap di Desa Wehali, Dusun Wemalae, Kecamatan Malaka Tengah,
Kabupaten Malaka.

Kasat Reskrim Polres Kupang Kota, Iptu Bobby Jacob Mooynafi, SH.,MH., melalui Kanit Pidum Ipda Yance Kadiaman, saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Senin (15/7) sore, membenarkan.

Yance jelaskan, awalnya pelaku ingin membeli mobil korban.

Karena sudah saling kenal, korban pun menyerahkan mobilnya ke pelaku, dengan ketentuan pembayaran dilakukan sekali saja.

Tetapi saat mobil dan BPKB sudah diserahkan, pelaku kembali menawarkan agar dapat membayar sebagian terlebih dahulu dan sisa nya dicicil.

Tawaran itu ditolak korban, dan langsung meminta mobilnya dikembalikan beserta BPKB.

Namun pelaku hanya mengembalikan mobil, sedangkan BPKB tidak dikembalikan dengan alasan mobil tersebut akan dibeli pelaku.

Ternyata BPKB tersebut dijadikan agunan kredit di BFI Multifinance, tanpa sepengetahuan korban.

Kasus ini terungkap saat pembayaran angsuran kredit tersebut macet, dan pihak BFI melakukan penarikan mobil korban yang dijadikan sebagai agunan.

“Setelah dilakukan penarikan mobil tersebut, barulah korban mengetahui bahwa selama ini BPKB mobil nya digadaikan di Kantor BFI multifinance,” kata Yance.

Merasa ditipu oleh pelaku, korban pun mendatangi Mapolres Kupang Kota dan melaporkan kasus tersebut di SPKT.

“Menindak lanjuti laporan tersebut, pelaku sudah diamankan di Polres Kupang Kota. Pelaku dikenakan Pasal 372 tentang Penggelapan dengan ancaman 4 tahun penjara,” imbuh Yance Kadiaman.

“Kami juga sudah mengajukan permohonan izin penyitaan barang bukti ke Pengadilan terhadap mobil tersebut,” pungkas perwira berpangkat satu balok di pundak itu. (wil)

Continue Reading

Loading…




Loading…

Trending

error: Content is protected !!