Connect with us

HUKRIM

Linda Kredit Rp 5 Miliar di Bank NTT, Diduga Bermasalah, Dilidik Kejari Kupang

Published

on

Linda Liudianto pose bersama kuasa hukumnya Nikolas Ke Lomi dan Amos Cadu Hina di kantor Kejati NTT, belum lama ini.

Kupang, penatimor.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kupang saat ini sedang melidik perkara dugaan korupsi kredit fiktif di Bank NTT.

Perkara ini masih berkaitan dengan proyek NTT Fair yang perkaranya sedang disidik Kejati NTT.

Terkait perkara ini, jaksa telah memintai keterangan sejumlah pihak.

Termasuk Direktur PT Cipta Eka Puri Hadmen Puri yang mengerjakan proyek NTT Fair.

Hadmen yang kini ditahan sebagai tersangka dugaan korupsi proyek NTT Fair, diperiksa Kasi Pidsus Kejari Kota Kupang Fredrix Bere menggunakan ruang pemeriksaan di gedung kantor Kajati NTT, Selasa (9/7).

Kuasa Hukum Hadmen Puri Marthen Dilak, SH.,MH., mengatakan, kliennya dimintai keterangan terkait kredit senilai Rp 5 miliar di Bank NTT yang dilakukan Linda Liudianto selaku Kuasa Direktur PT Cipta Eka Puri.

Marthen menjelaskan, pengajuan kredit yang dilakukan Linda Liudianto tanpa sepengatahuan Hadmen.

Dijelaskan, kliennya dipanggil memberikan keterangan karena sekitar bulan September 2018, Linda Liudianto mengajukan kredit ke Bank NTT dengan mengurus segala persyaratan hingga selesai tanpa sepengatahuan Hadmen.

Setelah semua pengurusan persyaratan pengajuan kredit sudah siap, barulah Linda memberitahu Hamden untuk datang menandatangani kontrak kredit di Bank NTT.

“Waktu itu karena dalam keadaan sakit, sehingga pak Hadmen sampaikan ke Linda kalau tidak bisa datang. Tapi Linda bilang kalau pak (Hadmen) tidak datang maka proyek ini (NTT Fair) tidak bisa jalan lagi. Karena uang yang termin pertama sudah habis digunakan. Akhirnya dalam keadaan sakit pun terpaksa pak Hadmen datang,” kata Marthen.

Dia melanjutkan, waktu mengajukan kredit ke Bank NTT, Linda menjaminkan sebagai agunan 50 unit rumah yang menurut Linda berada di Kota Kupang, dengan asumsi nilai jual rumah per unit itu Rp 200 juta, sehingga kalau diakumulasikan menjadi senilai Rp 10 miliar.

“Karena nilai angunan nya Rp 10 miliar, lebih dari pinjaman Rp 5 miliar, jadi Bank NTT akhirnya percaya dan semua proses pengajuan kredit disetujui oleh pihak perbankan,” beber Marthen.

Ditambahkan, walaupun dalam keadaan sakit, namun Hadmen Puri terpaksa datang ke Kupang, selanjutnya oleh Linda Liudianto, Hadmen dibawa ke Bank NTT.

“Saat itu pak Hadmen dibawa ke Bank NTT, lantai 2 bagian belakang. Di sana Hadmen diminta untuk tanda tangan, terus ke notaris, dan hari itu juga setelah tanda tangan kontrak pengajuan kredit ke bank, uang sudah keluar dari Bank NTT,” ungkap Marthen.

Informasi yang dihimpun, menyebutkan, terkait angunan 50 rumah tersebut, tidak dilakukan pemeriksaan lokasi dan permintaan IMB dan persyaratan standar lainnya, namun saat penandatangan oleh Hadmen Puri, saat itu juga Bank NTT mencairkan pinjaman sesuai pengajuan Linda Liudianto senilai Rp 5 miliar.

Dan semua uang dari Bank NTT tersebut diambil oleh Linda, dimana berdasarkan cek, pertama kali diambil Rp 1 miliar, kemudian secara berturut-turut Rp 1 miliar, Rp 1,5 miliar, Rp 1 miliar, sehingga total yang sudah dicairkan Rp 4,5 miliar.

Sementara itu, Kejati NTT diminta segera menetapkan oknum pejabat Bank NTT sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi proyek NTT Fair.

Oknum pejabat Bank NTT ini diduga memiliki hubungan keluarga dengan tersangka Linda Liudianto sehingga membantu proses peminjaman uang di Bank NTT tanpa melalui proses pinjaman yang jelas.

Hal tersebut disampaikan huasa hukum Direktur PT Cipta Eka Puri Hadmen Puri, Samuel Haning, SH., MH saat menggelar konferensi pers, Rabu (10/7).

Samuel Haning mengatakan, penyidik Kejati NTT jangan tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi NTT Fair karena ada keterlibatan pihak Bank NTT yang memberikan pinjaman tanpa melalui proses survei namun mencairkan uang kepada kliennya.

“Kejati harus tangani kasus ini secara arif dan bijak sesuai aturan hukum yang ada. Klien saya tidak terima dana proyek tetapi ditetapkan sebagai tersangka. Sebenarnya itu selain pemegang hak kuasa direktur yang sudah di tetapkan sebagai tersangka, pejabat Bank NTT yang diketahui atasnama Tedjo itu juga harus di tetapkan sebagai tersangka karena melakukan konspirasi dengan melakukan jaminan pinjaman fiktif untuk meminjam uang Rp5 miliar,” tegas Samuel Haning.

Menurut Samuel, dalam surat kuasa Direktur PT Cipta Eka Puri sebagaimana tertuang dalam salinan akta notaris Imron SH di Tangerang yang terbit pada tanggal 7 mei 2018 diberikan kepada Linda Liudianto (Peminjam bendera) sudah tertulis poin-poin bahwa ketika nanti kemudian hari ada temuan BPK maupun KPK bahwa ada kasus di lapangan maka menjadi tanggung jawab dari penerima kuasa direktur.

“Klien saya tidak menerima uang proyek apapun karena klien saya hanya mendapatkan uang 2 persen untuk pembayaran dari Linda Liudianto sebagai peminjam bendera dan itu sah-sah saja karena klien saya terima fee bendera bukan fee proyek.” ungkapnya.

Haning juga mempertanyakan keterlibatan Tedjo di Bank NTT yang mengakomodir permohonan peminjaman uang Rp 5 milyar yang diajukan Linda Liudianto. Karena kelelaian mereka maka ada kerugian negara.

Haning menambahkan, kliennya sudah mengembalikan fee 2 persen dari hasil peminjaman bendera itu yang dinilai  sebagai kerugian negara.

“Diduga pinjaman Linda Liudianto di Bank NTT menggunakan jaminan fiktif. Tedjo dan Linda Liudianto ada hubungan keluarga yang melakukan konspirasi untuk memperlancar proses peminjaman uang di Bank NTT sehingga saya atas nama klien meminta jaksa segera proses dan tetapkan pejabat Bank NTT sebagai tersangka,” tegasnya.

Sementara, Amos Cadu Hina kuasa hukum Linda Liudianto membenarkan adanya peminjaman uang Rp 5 miliar yang diajukan kliennya melalui Hadmen Puri sebagai Direktur PT Cipta Eka Puri kepada Bank NTT dengan menggadaikan 50 sertifikat diantaranya 20 sertifikat rumah yang sudah jadi dan ada 30 sertifikat tanpa bangunan.

“Satu kompleks perumahan dengan jumlah 20 rumah itu semua di Kupang, sedangkan 30 sertifikat kosong tanpa bangunan itu hanya tambahan saja sesuai permintaan bank untuk memenuhi persyaratan peminjaman uang dengan jumlah yang besar. Peminjaman uang itu diajukan oleh Hadmen Puri sebagai pemilik bendera sedangkan klien saya yang kasih sertifikat itu,” paparnya.

Amos juga meminta pihak kejaksaan terus melakukan penyelidikan jika menemukan siapa pun yang terlibat dalam kasus NTT Fair harus ditetapkan sebagai tersangka tanpa tebang pilih.

Menurut Amos, jika ada kasus jaminan fiktif maka tentunya itu sudah tidak ada kaitan dengan kasus NTT Fair sehingga itu harus dipisahkan.

“Itu sudah beda kasusnya, kalau memang ada jaminan fiktif maka itu sudah beda kasus, yang perlu jaksa teliti juga soal pemblokiran Rp 12 miliar pencairan akhir yang ada perpindahan uang dari rekening Hadmen Puri ke klien saya,” tandasnya. (wil)

Advertisement
Loading...
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKRIM

PT TLL Diduga Okupasi Lahan Warga Desa Nunkurus

Published

on

Forum Relawan Jokowi NTT bersama masyarakat Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang saat menggelar konferensi pers, Selasa (16/6/2019).

Kupang, Penatimor.com – PT Timor Livestock Lestari (TLL), sebuah perusahaan tambak garam yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kupang diduga mengokupasi kurang lebih 400 hektare (ha) dari 712 ha lebih lahan warga Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang.

Hal ini disampaikan tokoh masyarakat Desa Nunkurus, Jan Christofel Bennyamin didampingi Forum Relawan Jokowi NTT bersama puluhan warga desa setempat saat menggelar konferensi pers, Selasa (16/7/2019).

Menurut Jan Christofel Bennyamin yang biasa disapa Oni Benyamin, kurang lebih selama 26 tahun, lahan warga tersebut dikuasai oleh PT Panggung Gunda Ganda Semesta (PT PGGS) yang diberikan Hak Guna Usaha (HGU) untuk mengelola tambak garam. Namun lahan tersebut ditelantarkan begitu saja tanpa ada aktifitas.

“Sehingga oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kupang, HGU PT PGGS dicabut pada 27 Mei 2019. Awalnya kami bergembira, karena setelah dicabut HGU-nya maka lahan itu akan dikembalikan kepada pemerintah dan kemudian pemerintah akan mengembalikan ke pemilik asli. Karena itu tujuan dari dicabutnya HGU tersebut,” ungkap Oni Benyamin.

Namun, lanjut dia, pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat yakni lahan tersebut akan dikembalikan oleh pemerintah kepada masyarakat, karena yang terjadi justru muncul persoalan baru. Dimana, oleh Pemerintah Desa Nunkurus, lahan tersebut justru diserahkan kepada pemilik baru yang secara historis tidak pernah memiliki lahan dimaksud.

“Padahal sudah dibagi atas kesepakatan bersama bahwa lahan 312 ha tetap dikelola oleh PT TLL, sedangkan sisanya dikembalikan ke masyarakat,” tegasnya.

Oni Benyamin menegaskan, lahan seluas 400 ha lebih yang dicaplok PT TLL itu, merupakan lahan milik Koperasi Fetomone yang didalamnya terdapat tujuh keluarga besar yakni kelurga Benyamin, Seik, Polin, Patola, Gago, Tanone dan Takubak.

“Dari tujuh keluarga besar ini, ada keluarga-keluarga semua yang tergabung didalamnya dari Desa Nunkurus dan desa-desa tetangga lainnya,” tegasnya.

Setelah Pemprov NTT mencabut HGU itu, sambungnya, maka dirinya membuka lahan garam seluas 25 ha, namun saat hendak membuat pagar diatas lahan milik koperasi itu, dia mengaku didatangi sejumlah pemuda menggunakan barang tajam dengan tujuan meminta agar menghentikan pengerjaan di lahan itu.

“Saat saya hendak menarik batas tanah, saya didatangani anak muda dengan membawa parang. Mereka katakan ini lahan Perusahaan. Kami juga dilarang garap lahan kami. Kami punya bukti penguasaan hak ulayat,” tegasnya.

Karena itu, masyarakat Desa Nunkurus meminta relawan Joko Widodo (Jokowi) untuk memediasi penyelesaian sengketa lahan tersebut agar dikembalikan ke masyarakat atau pemilik lahan yang sebenarnya. “karenanya kami minta bantuan relawan Jokowi untuk memediasi penyelesaian sengketa lahan ini,” tandasnya.

Ketua Forum Relawan Jokowi NTT, Jhon Ricardo meminta pihak Pemprov dan DPRD NTT segera mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang tersebut.

“Bagi kami langkah-langkah ini harus segera dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir dan mencegah berbagai dampak seperti konflik horizontal dan vertikal serta menjamin tegaknya hak-hak masyarakat,” katanya.

Jhon Ricardo menegaskan, pihaknya akan melaporkan masalah ini kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), karena sesuai informasi, Presiden Jokowi direncanakan akan turun ke lokasi ini untuk panen garam dan bagi sertifikat gratis.

“Hari Selasa kami sebagian besar relawan akan berangkat ke Jakarta, membawa surat kepada Pak Presiden Jokowi untuk jangan dulu turun ke NTT selama persoalan ini belum selesai. Karena sebagai relawan kami ingin agar ketika Presiden Jokowi datang ke mana saja, harus memberikan kegembiraan kepada masyarakat yang dia datangi,” tegasnya.

Karena itu, lanjutnya, pihaknya berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secepatnya. Dengan harapan, lahan tersebut harus dikembalikan kepada pemilik yang sebenarnya, sehingga tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat, khususnya di Desa Nunkurus.

“Intinya bagi kami, lahan ini harus dikembalikan dulu kepada masyarakat pemilik yang sebenarnya. Hari Kamis kami akan turun ke DPRD NTT dan meminta supaya menjembatani persoalan ini,” tandasnya. (ale)

Continue Reading

HUKRIM

Dalam Enam Bulan, 23 Warga Kota Kupang Tewas di Jalan Raya

Published

on

Kasat Lantas Polres Kupang Kota Iptu Rocky Junasmi.

Kupang, penatimor.com – Angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kota Kupang selama semester I tahun 2019 cukup tinggi.

Selama enam bulan pertama atau dalam periode Januari-Juni 2019, terdapat 23 orang warga Kota Kupang meninggal dunia di jalan raya karena terlibat kecelakaan lalu lintas.

Kapolres Kupang Kota, AKBP Satrya Perdana P. Tarung Binti, SIK., melalui Kasat Lantas Polres Kupang Kota, Iptu Rocky Juniasmi, SIK.,MH., membenarkan hal tersebut di kantornya, Senin (15/7) siang.

Ia menyebutkan kalau selama semester I tahun 2019 ini terdapat 197 kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Kupang.

Dari jumlah ini, 23 orang meninggal dunia, 66 orang mengalami luka berat serta 242 orang mengalami luka ringan.

“Kerugian material akibat kecelakaan lalu lintas selama enam bulan ini mencapai setengah miliar lebih atau Rp 513 juta,” ujar Kasat Lantas Polres Kupang Kota.

Korban kecelakaan terbanyak dari kalangan swasta diikuti pelajar dan mahasiswa.

Di sisi lain, kecelakaan lalu lintas terbanyak melibatkan sepeda motor dan mobil penumpang. “Tertinggi adalah kecelakaan tunggal atau out of control,” ujarnya.

Dari segi pekerjaan pelaku kecelakaan lalu lintas didominasi karyawan dan kalangan swasta disusul pelajar dan mahasiswa serta anggota Polri.

Ditanya soal penyebab kecelakaan lalu lintas, dia menyebutkan kalau rata-rata karena mabuk akibat konsumsi minuman keras, melanggar batas kecepatan, tidak menjaga jarak serta melanggar ketentuan yang ada.

Jika dibandingkan dengan tahun 2018, justru ada penurunan Jumlah kecelakaan lalu lintas semester I 2018 sebanyak 239 kasus mengakibatkan 28 orang meninggal dunia, 11 orang mengalami luka berat dan 425 orang mengalami luka ringan serta kerugian material sebesar Rp 380.650.000.

Selain kasus kecelakaan lalu lintas, mantan Kasat Lantas Polres Manggarai Polda NTT ini pun menyebutkan kalau selama enam bulan ini, pihaknya banyak menindak pelanggar dan pengguna jalan raya.

Selama bulan Januari-Juni 2019 ini, terdapat pelanggaran 7.068 dan polisi melakukan tilang 4.782 serta non tilang 2.286 kejadian.

Dari sisi pelanggaran, sebanyak 308 kejadian karena tidak menggunakan helm.
Sementara tilang di semester 1 tahun 2018 terdapat 6.916 pelanggaran, 4.498 tilang dan 2.418 non tilang.

Kasat Lantas Polres Kupang Kota, Iptu Rocky Junasmi, juga mengimbau agar warga Kota Kupang menjadi warga yang taat berlalu lintas serta patuh terhadap aturan lalu lintas.

“Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan hargai pengguna jalan raya yang lain,” tandasnya. (wil)

Continue Reading

HUKRIM

Gadaikan BPKB Mobil Tanpa Izin Pemilik, Muhammad Najmi Terancam 4 Tahun Penjara

Published

on

Muhammad Najmi (kanan) saat diamankan di Mapolres Kupang Kota.

Kupang, penatimor.com – Tim Buru Sergap Satreskrim Polres Kupang Kota menangkap Muhammad Najmi.

Pria 33 tahun itu diduga melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap BPKB mobil Toyota Avansa yang digadaikan di kantor BFI Multifinance.

Kasus ini dilaporkan ke polisi oleh Serli Mesa (43) selaku korban dan juga warga Kelurahan Lasiana, Kota Kupang.

Pelaku Muhammad Najmi ditangkap pada Sabtu (13/7) oleh Tim Buser yang dipimpin langsung Kanit Pidum Satreskrim Polres Kupang Kota, Ipda Yance Kadiaman didampingi Kanit Buser Aipda Yance Sinlaeloe.

Pelaku ditangkap di Desa Wehali, Dusun Wemalae, Kecamatan Malaka Tengah,
Kabupaten Malaka.

Kasat Reskrim Polres Kupang Kota, Iptu Bobby Jacob Mooynafi, SH.,MH., melalui Kanit Pidum Ipda Yance Kadiaman, saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Senin (15/7) sore, membenarkan.

Yance jelaskan, awalnya pelaku ingin membeli mobil korban.

Karena sudah saling kenal, korban pun menyerahkan mobilnya ke pelaku, dengan ketentuan pembayaran dilakukan sekali saja.

Tetapi saat mobil dan BPKB sudah diserahkan, pelaku kembali menawarkan agar dapat membayar sebagian terlebih dahulu dan sisa nya dicicil.

Tawaran itu ditolak korban, dan langsung meminta mobilnya dikembalikan beserta BPKB.

Namun pelaku hanya mengembalikan mobil, sedangkan BPKB tidak dikembalikan dengan alasan mobil tersebut akan dibeli pelaku.

Ternyata BPKB tersebut dijadikan agunan kredit di BFI Multifinance, tanpa sepengetahuan korban.

Kasus ini terungkap saat pembayaran angsuran kredit tersebut macet, dan pihak BFI melakukan penarikan mobil korban yang dijadikan sebagai agunan.

“Setelah dilakukan penarikan mobil tersebut, barulah korban mengetahui bahwa selama ini BPKB mobil nya digadaikan di Kantor BFI multifinance,” kata Yance.

Merasa ditipu oleh pelaku, korban pun mendatangi Mapolres Kupang Kota dan melaporkan kasus tersebut di SPKT.

“Menindak lanjuti laporan tersebut, pelaku sudah diamankan di Polres Kupang Kota. Pelaku dikenakan Pasal 372 tentang Penggelapan dengan ancaman 4 tahun penjara,” imbuh Yance Kadiaman.

“Kami juga sudah mengajukan permohonan izin penyitaan barang bukti ke Pengadilan terhadap mobil tersebut,” pungkas perwira berpangkat satu balok di pundak itu. (wil)

Continue Reading

Loading…




Loading…

Trending

error: Content is protected !!