Connect with us

UTAMA

Srikandi DPRD NTT Tanggapi Pergeseran APBD 2019

Published

on

Aulora Agrava Modok (Dok.Ist)

Kupang, Penatimor.com – Aulora Agrava Modok namanya, satu-satunya srikandi di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang angkat bicara ketika semua faksi di tubuh DPRD bersama Pemerintah memperdebatkan pergeseran APBD tahun 2019.

Tutur katanya santun dan ramah, nada bicaranya lembut, jauh dari kesan kasar, meski kadang meninggi namun terukur, bahkan sesekali menyentak yang mendengar vokalnya kala bersuara lantang dalam forum.

Dia memang pendatang baru di kancah politikan dan mungkin belum terlalu familiar bagi masyarakat NTT. Namun, perempuan yang satu ini terbilang salah satu primadona di Komisi V DPRD NTT.

Pasalnya, perempuan kelahiran Kupang 13 Maret 1984 ini cukup konsisten dan vokal menyuarakan aspirasi serta kegelisahan masyarakat di provinsi termiskin ketiga di Indonesia sesuai data BPS NTT tahun 2018.

Aulora Agrava Modok merupakan anggota DPRD NTT pergantian antar waktu (PAW) dari Fraksi PDI Perjuangan yang dilantik pada Senin (25/6/2018),  menggantikan Nelson Obed Matara yang saat itu mencalonkan diri sebagai bupati di Kabupaten Kupang.

Perempuan anggun dan sederhana yang biasa disapa Ola ini menghabiskan waktunya di luar NTT guna menuntut ilmu di Jakarta dengan melanjutkan pendidikan setelah menamatkan SMA di Kota Kupang.

Sejak mahasiswa, Ola aktif dalam pendampingan dan advokasi persoalan rakyat, mulai dari penggusuran hingga pelanggaran HAM yang menimpa masyarakat.

Pengalaman sebagai aktivis demokrasi dan HAM tersebut, memberikan inspirasi dan aspirasi kehidupan sebagai bekal untuk terus menerus membela yang lemah, membantu masyarakat yang tertindas dan bentuk pembelaan lainnya untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.

Hal ini terbukti, ketika rapat gabungan Komisi DPRD NTT dengan agenda Penjelasan Pemerintah Provinsi NTT terkait pergeseran APBD 2019 yang dihelat di ruang Kelimutu DPRD NTT, Rabu (3/7/2019). Dia tak bergeming menyimak penjelasan Pemerintah NTT.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT, Benediktus Polo Maing saat itu menjelaskan, pergeseran volume dari ruas jalan Nggongi- Wahang- Malahar di Kabupaten Sumba Timur ke Bokong- Lelogama di Kabupaten Kupang terjadi karena sejumlah pertimbangan. “Pergeseran anggaran ini terjadi pada rincian DPA Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat TA. 2019,” ungkap Benediktus.

Benediktus menyebutkan, pertimbangan pergeseran anggaran tersebut yakni untuk peningkatan akses ke perbatasan negara serta peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat dan antarnegara ke depan.

Selain itu, lanjut Benediktus, ada pembangunan Observatorium Nasional dan Taman Nasional Langit Gelap oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) di Kabupaten Kupang. “Secara teknis lebar jalan 4,5 meter kurang memadai sehingga perlu ditingkatkan lebar jalan menjadi 5,5 meter agar berfungsi dan berperan lebih optimal” sebutnya.

Dia menambahkan, penambahan lebar ruas jalan Bokong- Lelogama ini membutuhkan tambahan dana sebesar Rp 26.480.779.000, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali atas ruas jalan yang ada.

Usai mendengarkan penjelasan Pemerintah terkait pergeseran anggaran sepihak yang dilakukan tanpa persetujuan DPRD tersebut, membuncah kesal Ola menanggapi penjelasan itu.

Dari sudut duduknya, Ola pun angkat bicara. Menurutnya, terkait pergeseran anggaran, sesungguhnya pemahaman umum yakni selain adanya kebutuhan mendesak, adanya urusan force majeure atau keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia sehingga kerugian tidak dapat dihindari, seperti banjir dan gempa bumi, maka hal itu bisa dilakukan.

“Saya tidak menutup diri terhadap pergeseran anggaran ini tetapi bagi saya ketika pergeseran ini terjadi saat ini atau nanti, maka kita akan menganggap ini sebagai hal biasa yang seolah-olah apa yang sudah kita putuskan di Banggar, apa yang kita anggap paling prioritas dari urusan 22 kabupaten kota ini, maka kita akan kembali dengan kesepihakan pemerintah untuk menganggap okelah kita pindahkan ke tempat sini, nanti baru kita bikin forum untuk memberikan pemahaman atau pemakluman kepada anggota DPRD,” ungkapnya.

Sebagai anggota DPRD NTT, Ola menegaskan, fungsi kontrol atau pengawasan harus dijalankan baik secara pribadi maupun kelembagaan. Sebab, hal itu harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang telah memilih anggota DPRD sebagai representasi masyarakat di lembaga yang terhormat itu.

“Mungkin teman-teman lain menganggap ya sudah, tapi saya merasa itu harus saya jalankan. Baik secara pribadi maupun kelembagaan, karena ini penting. Sebab nanti masyarakat bertanya kita mau menjelaskan seperti apa. Saya tidak tahu bapak dan ibu merasa malu atau tidak,” gugatnya.

Dia mencontohkan, ketika dirinya melakukan sosialisasi Perda di Kabupaten Sabu Raijua, masyarakat mempertanyakan pembangunan ruas jalan provinsi di daerah itu, yang mana masyarakat menyatakan sudah didatangi Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi NTT dan menyampaikan akan membangun ruas jalan provinsi.

“Saya bilang, oh iya saya ingat waktu kami rapat Banggar itu 2,5 km, untuk khusus Kabupaten Sabu Raijua dan Rote Ndao yang saya ikuti. Mereka merasa bahwa pemerintah provinsi tebang pilih atau diskriminatif untuk membangun seluruh ruas jalan provinsi di daerah ini,” ujarnya.

Menurutnya, hal seperti ini perlu dijelaskan sehingga masyarakat bisa memahami dan menerimanya, meskipun dianggarkan hanya untuk 2,5 km, walaupun sesungguhnya itu tidak berarti untuk menyambung keterisolasian akses masyarakat dari ujung ke ujung pulau- pulau terluar di NTT.

“Saya sangat kecewa, ketika masyarakat berbunga-bunga didatangi dinas PU lalu tahun berikutnya hilang semua harapan itu, dan yang ada hanya maintenance jalan provinsi yang anggarannya kurang dari Rp 1 miliar,” sesalnya.

Ola menganggap, pemerintah seolah-olah bermain-main dengan urusan memprioritaskan pembangunan di daerah terluar. Akibat pergeseran anggaran yang dilakukan sepihak oleh pemerintah tanpa persetujuan DPRD. “Bagaimana pertanggungjawaban rapat-rapat terhormat kita di Banggar, ketika habis itu dimentahkan untuk digeser sesuka hati,” kata Ola.

Dia menegaskan, pemerintah provinsi adalah representasi dari pemerintah pusat, untuk menghadirkan peran, kepedulian dan porsi perhatian terhadap pembangunan infrastruktur di daerah. “Ini kita baru bicara infrastruktur, belum bicara soal pembangunan sumber daya manusia, sangat kacau, kita tidak pusing dengan orang-orang di kampung sana, mereka selalu menderita, selalu tertinggal, terbelakang dalam segala dimensi kehidupan,” tegasnya.

Ola berharap, proses pembangunan di 22 kabupaten/ kota yang ada di NTT harus berjalan serentak sesuai visi dan misi Pemerintah NTT yaitu NTT Bangkit, NTT Sejahtera. Bukan pembangunan di daerah yang satu didahulukan sementara yang lain tertinggal.

“Bukan dengan cara seperti ini. Bagi saya, kalau orang minta maaf urusan pribadi mungkin saya terima, tapi urusan lembaga ini tidak bisa dianggap remeh, kita harus saling menghormati. Menyelenggarakan anggaran, kami yang mengawasi dan mengontrol juga harus diberi porsi, untuk mengetahui mekanisme apa yang dilakukan. Sehingga kita sama-sama percaya, sama-sama menjaga dan melindungi martabat dari lembaga kita masing-masing,” tegasnya lagi.

“Saya yakin kalau ini dibiarkan maka 1 atau 2 tahun akan ada lagi kondisi yang sama seperti saat ini, kemudian minta maaf lagi, dan lainnya segala. Bagi saya ini mengurangi martabat DPRD. Minta maaf saja tidak cukup, tapi bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat di daerah bahwa pemerintah bisa mengakselerasi kemajuan mereka secara serentak. Tidak satu atau kabupaten/ kota saja,” imbuhnya.

Dia berargumen, seluruh masyarakat di provinsi berbasis kepulauan itu sedang menaruh harapan dan ekspektasi tinggi terhadap visi besar pemerintah dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur NTT yaitu NTT bangkit, NTT sejahtera.

“Kalau yang bangkit dan sejahtera itu hanya sejumlah kabupaten/ kota saja, maka bagi saya, kita sudah gagal melaksanakan visi dan misi ini. Wajar saya kecewa, dan ini forum untuk menumpahkan kekesalan dan kekecewaan kita, kalau kita tidak bisa bersinergis dengan Pemerintah dan Pemerintah tidak bisa bersinergis dengan DPRD,” tandas srikandi DPRD NTT, Aulora Agrava Modok.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD NTT, Alexander Take Ofong dari Fraksi NasDem itu cukup alot karena diwarnai ‘hujan’ interupsi dari sejumlah anggota DPRD yang merasa tidak puas dengan penjelasan Pemerintah NTT mengenai alasan pergeseran anggaran tersebut. (R2)

Advertisement
Loading...
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

UTAMA

BNN Ultimatum Sindikat Jaringan Narkoba: Tinggal Tunggu Waktu!

Published

on

Dok. Ist

Jakarta, Penatimor.com – Badan Narkotika Nasional (BNN) RI memberikan peringatan keras kepada sindikat jaringan pengedar narkotika dan obat/bahan berbahaya (Narkoba). Karena pihak BNN akan terus mengungkap sindikat dan jaringan yang terlibat dalam peredaran barang terlarang itu.

“Ancaman bagi sindikat adalah hukuman mati,” tegas Kepala Biro Humas dan Protokol BNN RI, Sulistyo Pudjo Hartono, Rabu (17/7/2019).

Menurut Pudjo, beberapa waktu lalu, tepatnya pada tanggal 14 Mei 2019, BNN berhasil mengamankan seorang pria yang merupakan anggota sindikat internasional berinisial KML di daerah Dusun Pintu Air, Tamiang, Provinsi Aceh. Dari tangan tersangka, BNN mengamankan 15,6 kilogram (kg) sabu dan 9.900 butir pil PMMA.

“Beberapa minggu kemudian, BNN kembali mengungkap adanya tindak pencucian uang dan berhasil mengamankan aset senilai Rp6,1 miliar,” ungkapnya.

Tak sampai disitu, lanjut Pudjo, BNN terus melakukan pengembangan hingga akhirnya kembali mengungkap kepemilikan aset milik tersangka KML yang diduga didapat dari hasil tindak kejahatan narkotika senilai Rp5 miliar.

“Seluruh aset tersebut terdiri dari satu unit rumah mewah, dua unit mobil mewah, 14 bidang tanah beserta sertifikatnya, 4 unit sepedah motor serta uang dalam rekening sebesar Rp 150 juta. Untuk mengelabui petugas, KML sengaja menyimpan sebagian asetnya tersebut dengan mengatas namakan orang lain, baik kerabat maupun orang dekat,” paparnya.

Pudjo menegaskan dan juga memberikan peringatan keras kepada para sindikat jaringan narkoba bahwa tinggal tunggu waktu untuk mereka dapat ditangkap oleh BNN RI maupun Kepolisian RI. Sulistyo juga mengingatkan bahwa ancaman bagi sindikat adalah hukuman mati. (mar)

Continue Reading

UTAMA

Presiden Jokowi Terancam Batal Panen Garam di Kupang

Published

on

Dok. Ist

Kupang, Penatimor.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya dijadwalkan akan melakukan panen garam di wilayah Kabupaten Kupang pada bulan Juli atau Agustus 2019, namun rencana ini terancam batal menyusul munculnya persoalan sengketa lahan pada area tambak garam di wilayah Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Forum Relawan Jokowi NTT menyatakan akan pergi ke Jakarta pada Selasa (23/7/2019) untuk meminta Presiden Jokowi agar jangan dulu berkunjung ke NTT terkait agenda dimaksud, karena adanya persoalan sengketa lahan tambak garam antara masyarakat setempat dengan pihak pengelola tambak garam yaitu PT Timor Livestock Lestari (TLL).

“Hari Selasa kami sebagian besar relawan akan berangkat ke Jakarta, membawa surat kepada Pak Presiden Jokowi untuk jangan dulu turun ke NTT selama persoalan ini belum selesai. Karena sebagai relawan kami ingin agar ketika Presiden Jokowi datang ke mana saja, harus memberikan kegembiraan kepada masyarakat yang dia datangi,” kata Ketua Forum Relawan Jokowi NTT, Jhon Ricardo kepada wartawan di Kupang, Selasa (16/7/2019).

Menurut Jhon, pada dasarnya, segala pembangunan yang dilakukan untuk kemajuan dan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat akan diterima masyarakat sebagai objek sasaran sekaligus subjek dari pembangunan itu sendiri. Dalam hal ini, kebijakan mewujudkan ketahanan pangan dalam hal swasembada garam di Indonesia maka berbagai gebrakan program semisal meninjau dan membuka daerah potensial untuk memproduksi garam. Salah satu daerah potensial garam adalah Kabupaten Kupang, NTT.

Untuk wilayah Kabupaten Kupang ini, rencana proyek garam industri sudah terjadi puluhan tahun silam. Hal ini terbukti dengan diberikan izin Hak Guna Usaha (HGU) pada PT. Panggung Guna Ganda Semesta (PGGS) di Kabupaten Kupang di wilayah Desa Bipolo, Desa Nunkurus, Kelurahan Baubau, Kelurahan Merdeka, Kelurahan Tuapukan, dan Desa Oebelo yang sebagiannya merupakan lahan-lahan produksi dan mata pencarian masyarakat. Dan secara keulayatan, lokasi yang mendapatkan izin HGU tersebut masuk dalam Kefetoran Babau dibawah kuasa Sonaf Oninama.

Sayangnya, lanjut dia, izin HGU PT. PGGS yang sudah diberikan pemerintah banyak cacat dalam pelaksanaannya, bahkan yang lebih parahnya lagi tanah HGU tersebut ditelantarkan oleh pihak perusahaan. “Pada titik itu, kami bangkit melakukan perlawanan atas penyelewengan HGU yang terjadi di Kabupaten Kupang ini,” ungkap Jhon.

Menurut Jhon, pada Kamis, 1 September 2018 pihaknya melakukan Aksi Bersama Aliansi Rakyat Kabupaten Kupang, menggugat persoalan ini. Dan hasilnya, perjuangan yang telah dilakukan tersebut berhasil, dimana HGU PT PGGS dicabut oleh pemerintah.

“Oleh karena itu, pada tempat pertama kami mengapresiasi tindakan pemerintah, yang kami nilai berpihak pada rakyat, berpihak pada hak-hak ulayat rakyat. Pemerintah membuktikan bahwa mereka (pemerintah) berada di garis depan mendahulukan hak-hak rakyat, kepentingan rakyat, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat,” cetusnya.

Jhon menjelaskan, terlepas dari masalah penelantaran HGU oleh pihak PT PGGS sehingga kemudian terjadi pencabutan HGU tersebut, ternyata muncul masalah baru. Adalah di wilayah Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang terjadi persoalan baru.

Tanah yang sebagaimana sudah dicabut HGU tersebut tidak dikembalikan pada masyarakat pemilik tanah yang diakui dalam Kefetoran Babau dibawah kuasa Sonaf Oninama. Malahan, oleh oknum-oknum tertentu menciptakan pemilik tanah baru yang kemudian melahirkan konflik ditengah masyarakat.

“Oleh karena itu, kami yang tergabung dalam Forum Relawan Jokowi berdiri bersama masyarakat Nunkurus. Kami berdiri bersama masyarakat yang dicaplok hak-haknya dan dijarah tanahnya oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi ataupun kelompoknya. Dan pada akhirnya, kami meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah terkait persoalan ini,” jelasnya.

Forum Relawan Jokowi NTT menuntut pihak pemerintah dan pertanahan untuk segera turun ke lapangan dan meng-cross cek tanah di wilayah Sawah Tungga Dea, Kepala Kerbau, Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang.

“Bagi kami langkah-langkah ini harus segera dilakukan oleh pemerintah, untuk meminimalisir dan mencegah berbagai dampak seperti konflik horizontal dan vertikal serta menjamin tegaknya hak-hak masyarakat. Kami menjamin keberpihakan kami pada masyarakat sebagaimana hasil investigasi kami atas persoalan ini, dan siap melakukan berbagai langkah terkait permasalahan ini,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, PT Timor Livestock Lestari (TLL), sebuah perusahaan tambak garam yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kupang diduga mengokupasi kurang lebih 400 hektare (ha) dari 712 ha lebih lahan warga Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang.

Hal ini disampaikan tokoh masyarakat Desa Nunkurus, Jan Christofel Bennyamin didampingi Forum Relawan Jokowi NTT bersama puluhan warga desa setempat saat menggelar konferensi pers, Selasa (16/7/2019).

Menurut Jan Christofel Bennyamin yang biasa disapa Oni Benyamin, kurang lebih selama 26 tahun, lahan warga tersebut dikuasai oleh PT Panggung Gunda Ganda Semesta (PT PGGS) yang diberikan Hak Guna Usaha (HGU) untuk mengelola tambak garam. Namun lahan tersebut ditelantarkan begitu saja tanpa ada aktifitas.

“Sehingga oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kupang, HGU PT PGGS dicabut pada 27 Mei 2019. Awalnya kami bergembira, karena setelah dicabut HGU-nya maka lahan itu akan dikembalikan kepada pemerintah dan kemudian pemerintah akan mengembalikan ke pemilik asli. Karena itu tujuan dari dicabutnya HGU tersebut,” ungkap Oni Benyamin.

Namun, lanjut dia, pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat yakni lahan tersebut akan dikembalikan oleh pemerintah kepada masyarakat, karena yang terjadi justru muncul persoalan baru. Dimana, oleh Pemerintah Desa Nunkurus, lahan tersebut justru diserahkan kepada pemilik baru yang secara historis tidak pernah memiliki lahan dimaksud.

“Padahal sudah dibagi atas kesepakatan bersama bahwa lahan 312 ha tetap dikelola oleh PT TLL, sedangkan sisanya dikembalikan ke masyarakat,” tegasnya.

Oni Benyamin menegaskan, lahan seluas 400 ha lebih yang dicaplok PT TLL itu, merupakan lahan milik Koperasi Fetomone yang didalamnya terdapat tujuh keluarga besar yakni kelurga Benyamin, Seik, Polin, Patola, Gago, Tanone dan Takubak.

“Dari tujuh keluarga besar ini, ada keluarga-keluarga semua yang tergabung didalamnya dari Desa Nunkurus dan desa-desa tetangga lainnya. Karena itu, kami hanya minta lahan milik tujuh keluarga besar ini dikembalikan,” tandasnya. (ale)

Continue Reading

UTAMA

Balita di Kupang Alami Penganiayaan Sadis dari Ayah Kandung

Published

on

Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTT, Jimmy Sianto, melihat langsung kondisi korban di IGD RSUD Yohanis Kupang, Selasa (16/7).

Kupang, penatimor.com – Entah setan apa yang merasuki pikirannya, sehingga Abraham Sabneno tega menganiaya puterinya yang masih balita.

Bahkan perlakuan sadis ini dilakukan sejak korban berusia 1 tahun.

Pria 45 tahun yang biasa dipanggil Ambran itu menganiaya puterinya Diana Damayanti Sabneno yang baru berusia 2 tahun.

Kini korban dirawat intensif di Ruang IGD RSUD Prof. dr. W.Z. Yohanes Kupang, karena mengalami patah tulang pada kedua kaki dan tangan kiri.

Ibu korban, Erni Lakusaba kepada wartawan, membeberkan tindak keji suaminya.

Erni mengaku telah melaporkan perbuatan suaminya ke aparat kepolisian di Polsek Kupang Barat.

“Selama ini saya coba bersabar tapi ini sudah kelewatan. Saya marah, dia malah ancam mau bunuh saya, sehingga terpaksa lapor polisi,” kata perempuan 42 tahun itu.

Menurut warga Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang Barat itu, perbuatan suaminya terbilang sangat sadis.

Karena Ambran juga menyayat tubuh dari darah dagingnya sendiri dengan parang hingga terluka.

Tidak hanya itu, pelaku juga belum lama ini membakar mulut korban menggunakan puntung rokok sehingga menimbulkan luka bakar.

Kondisi korban tersebut mendapat perhatian langsung dari Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimmy Sianto.

Jimmy kepada wartawan, mengaku mengetahui kasus ini saat dokter menginformasikan kepadanya bahwa korban hendak berobat namun tidak memiliki BPJS, sehingga dia pun menyarankan untuk dibawa ke RSUD W.Z. Yohanis.

Menurut Jimmy, sesuai hasil rontgen diketahui banyak tulang korban patah, sehingga dokter segera melakukan tindakan medis.

“Kasus ini sudah dilaporkan ke polisi, sehingga diharapkan dapat diproses hukum hingga tuntas dan pelaku dihukum setimpal dengan perbuatannya,” harap Jimmy Sianto. (wil)

Continue Reading

Loading…




Loading…

Trending

error: Content is protected !!