Connect with us

EKONOMI

Berantas Penyeludupan, Bea Cukai Buka “Toko Serbaada” di Perbatasan

Published

on

Bea Cukai saat mensosialisasikan Toko Serbaada di Perbatasan.

Jakarta, penatimor.com – Bea Cukai membuka “toko serbaada” guna mengurangi penyelundupan dan penyalahgunaan fasilitas di perbatasan.

Bea Cukai memfasilitasi “toko serbaada” kebutuhan pokok di perbatasan dengan membangun Pusat Logistik Berikat (PLB) bahan pokok.

PLB tersebut memberikan kemudahan bagi para pelintas batas untuk memenuhi kebutuhan pokok dengan menggunakan Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) atau di PLB Bahan Pokok dengan mendapatkan fasilitas pembebasan Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI).

Selain PLB Bahan Pokok yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 80/PMK.04/2019, Bea Cukai juga melakukan modernisasi pelayanan dan pengawasan kepabeanan untuk pelintas batas di antaranya implementasi sistem CEISA Pelintas Batas untuk mendukung otomasi verifikasi data, identifikasi pelintas batas dan masa berlaku KILB, serta pemotongan kuota otomatis dan database elektronik.

Di samping itu, akan diimplementasikan virtual account KILB dengan pemindai biometrik untuk menghindari penyalahgunaan fasilitas KILB. Sinergi juga akan dijalin dengan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil serta Imigrasi guna memangkas birokrasi dan memudahkan layanan dalam menerbitkan KILB.

Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi mengungkapkan bahwa aturan ini sejalan dengan program pemerintah Republik Indonesia yang dituangkan dalam program Nawa Cita. “Aturan ini dibuat sejalan dengan Nawa Cita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,” ungkap Heru.

Beberapa hal lain yang juga diatur dalam PMK 80 adalah penegasan tentang ketentuan tata niaga impor berupa pembatasan untuk barang pelintas batas tidak diberlakukan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Prosedur ekspor bagi pelintas batas juga diatur dalam aturan ini, sehingga data statistik perdagangan perbatasan baik impor maupun ekspor dapat dipotret secara utuh.

Baca Juga :   Bea Cukai Atambua Gagalkan Penyelundupan 4.874 Butir Ekstasi

Selain memfasilitasi pembangunan “toko serbaada”, Bea Cukai juga menyederhanakan prosedur impor dan ekspor sementara kendaraan bermotor dengan penggunaan single document berupa Vehicle Declaration (VhD), yang diatur dalam PMK nomor 52/PMK.04/2019, di mana sebelumnya diperlukan beberapa dokumen. VhD berfungsi sebagai permohonan sekaligus izin impor atau ekspor sementara, pemberitahuan pabean, jaminan tertulis, dan dokumen pelindung.

Tidak hanya menyederhanakan prosedur, melalui aturan ini juga dilakukan modernisasi berupa otomasi pelayanan impor dan ekspor sementara kendaraan bermotor dengan implementasi melalui SKP atau CEISA Vehicle Declaration System (VhDS) yang terintegrasi antar kantor Bea Cukai. Sinergi juga terjalin dengan Kepolisian RI terkait jangka waktu impor sementara yaitu selama 30 hari dan dapat diperpanjang.

Pengimplementasian aturan ini juga merupakan upaya dalam menerapkan international best practice dalam persyaratan impor sementara di mana kendaraan bermotor harus terdaftar di negara asing, dimiliki atas nama warga negara asing, dimasukan oleh pemilik atau kuasanya, pada saat importasi bahan bakar minimal terisi ¾ tangki, tidak memiliki VhD yang belum diselesaikan, serta mendapat endorse/cap oleh otoritas berwenang negara asal.

Aturan ini juga akan memberikan kepastian hukum dan memberikan penerapan sanksi dalam hal terjadi pelanggaran berupa denda 100 persen dari Bea Masuk dalam hal terlambat melakukan ekspor kembali, pembayaran Bea Masuk, Pajak Impor, dan Denda dalam hal kendaraan tidak diekspor kembali, wajib melakukan reekspor dan pembekuan VhD selama 6 bulan dalam hal lokasi tidak sesuai, pembekuan VhD selama 6 bulan dalam hal ekspor kembali tidak melapor kepada Bea Cukai, serta penegahan terhadap kendaraan bermotor dalam hal digunakan tidak sesuai dengan tujuan dan wilayah penggunaan.

“Diharapkan dengan penyederhanaan prosedur impor dan ekspor serta pemberian fasilitas pembebasan Bea Masuk untuk para pelintas batas di daerah perbatasan, maka masyarakat dapat menjalankan ketentuan secara mudah karena adanya kepastian hukum sehingga aktivitas ekonomi, sosial, maupun budaya berjalan lancar dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan,” pungkas Heru. (JPG/mel)

Baca Juga :   Ribuan Pil Ekstasi Seharga Rp 4,8 Miliar Hendak Diselundupkan ke Kupang
Loading...
Loading...
loading...

EKONOMI

PLTU Berkapasitas 2×50 MW Segera Dibangun di Kupang Barat

Published

on

PT PP melakukan penandatanganan kontrak pembangunan dua Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di dua lokasi, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Foto Dok PT PP

Jakarta, penatimor.com – PT PP melakukan penandatanganan kontrak pembangunan dua Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di dua lokasi, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara.

Adapun masing-masing pembangkit berkapasitas 2×50 MW berlokasi di Desa Panaf, Kupang Barat, Nusa Tenggara Timur akan mengisi luasan sebesar 30 hektar dan pembangkit lainnya berada di Desa Bolaang Mangitang Timur, Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara mengisi luasan sebesar 32 hektar milik PT PLN (Persero).

Acara penandatanganan kontrak dilakukan oleh Direktur Utama Perseroan Lukman Hidayat beserta seluruh partner yang bertanggung jawab dalam penyelesaian proyek di Kantor Pusat PLN Jakarta, Senin (9/9).

Direktur Utama PT PP Lukman menuturkan dalam kontrak ini perseroan berperan sebagai kontraktor yang akan bertanggung jawab dalam penyelesaian proyek, dengan bekerja sama bersama beberapa partner.

PT PP optimistis bisa menyelesaikan proyek tersebut untuk unit pertama selama 36 bulan dan unit kedua selama 39 bulan. Perseroan juga optimistis kedua PLTU tersebut dapat beroperasi pada 2022.

Proyek pembangunan PLTU Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara ini akan menelan investasi dengan potensi nilai total investasi mencapai lebih dari Rp 8 triliun, di mana nilai kontrak perseroan mencapai Rp 2,1 triliun.

Dengan pembangunan PLTU Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara ini, diperkirakan akan melistriki beberapa desa dan kecamatan untuk di Nusa Tenggara Timur dan juga Sulawesi Utara dan sekitarnya. (jim)

Loading...
Continue Reading

EKONOMI

20 Ton Semangka Rote Diekspor ke Timor Leste

Published

on

Petugas dari Kementan mengecek semangka yang akan diekspor. Foto: Kementan

Kupang, penatimor.com – Upaya pemerintah dalam membangun pertanian di perbatasan mulai membuahkan hasil dengan kegiatan ekspor sejumlah wilayah perbatasan ke negara tetangga.

“Terus bertumbuh, volume ekspor semangka asal Rote. Kita terus gali potensi komoditas unggulan di perbatasan yang bisa diekspor,” kata Ali Jamil, Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan) melalui keterangan tertulisnya saat menerima laporan pelepasan ekspor buah Semangka segar sebanyak 2 ton ke Timor Leste, Sabtu (17/8).

Menurut Jamil, kegiatan ekspor buah hortikultura ini bukan yang pertama kalinya, berdasarkan data sistem otomasi perkarantinaan IQFAST, tercatat hingga pertengahan tahun 2019 ini, terdapat 20,1 ton buah semangka segar asal Kabupaten Rote, Nusa Tenggara Timur ini yang telah dilalulintaskan menuju negeri tetangga, Timor Leste.

Jamil juga menambahkan bahwa neraca dagang berjalan tahun 2019 komoditas pertanian ke negara RDTL masih negatif, dimana jumlah ekspor aneka komoditas pertanian sebanyak 1,8 ribu ton dan sebaliknya jumlah komoditas yang masuk sebanyak 3,8 ribu ton.

“Perlu kita gali dan dorong bersama Pemda agar komoditas pertanian di wilayah batas negara bisa bertumbuh dan surplus. Dan kami melalui unit kerja karantina pertanian Kupang siap mengawal,” ungkapnya.

Program Pembangunan Pertanian di Perbatasan NTT

Pembangunan pertanian di wilayah perbatasan termasuk di NTT juga turut didukung sinergi Kementan dengan kementerian dan lembaga lain. Hal ini sejalan dengan agenda prioritas kebijakan Pemerintah Jokowi–JK yang telah menetapkan pembangunan wilayah perbatasan.

Dalam Nawa Cita pemerintah Jokowi-JK disebutkan pemerintah akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Salah satu sektor yang menjadi fokus pembangunan di wilayah perbatasan adalah sektor pertanian.

Sektor ini dinilai dapat menghasilkan nilai tambah tinggi bagi masyarakat.

Baca Juga :   Lion Air Tawarkan Tarif Promo 50 Persen

“Upaya ini telah dilakukan pak Mentan Amran. Dan akan terus berlanjut. Dan hasilnya berupa sistem pertanian modern terpadu dan berkelanjutan melalui pendekatan kawasan mulai terlihat. Buktinya kita mulai ekspor dan terus bertumbuh,” jelas Jamil.

Peta Aplikasi Komoditas Pertanian Ekspor

Kementan melalui Barantan yang telah mengagas aplikasi IMACE yang telah diserahkan secara khusus kepada pemerintah daerah NTT pada medio Juni 2019. Harapannya ini dapat digunakan sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan pembangunan berorientasi komoditas ekspor.

Seperti contoh, Kabupaten Rote dengan potensi produk hortikultura, semangka yang laris dipasar ekspor dapat lebih dikembangkan. Dapat disusun program yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk capai tujuan tersebut antara lain pemanfaatan benih varietas unggul, peningkatan penggunaan pupuk organik, serta pengendalian hama terpadu.

Dan sebagai fungsi fasilitator perdagangan, petugas karantina pertanian di PLBN Motain akan lakukan tindakan dan perlakuan yang cepat, tepat dan akurat. Sehingga produk ini dapat mengantongi sertifikat kesehatan, PC sebagai persyaratan ekspor.

“Kami memberi perhatian khusus bagi proses bisnis eksportasi di wilayah perbatasan. Harus lebih cepat agar semakin banyak komoditas yang bisa kita kirim,” pungkas Jamil. (mel)

Loading...
Continue Reading

EKONOMI

Ekonomi NTT Triwulan II 2019 Tumbuh 6,36 Persen

Published

on

Foto: PenaTimor

Kupang, Penatimor.com – Perekonomian Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2019 mencapai 26,50 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 17,26 triliun.

“Ekonomi NTT triwulan Il-2019 tumbuh sebesar 6,36 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018 (y-on-y),” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT, Maritje Pattiwaellapia kepada wartawan di Kupang, Senin (5/8/2019).

Maritje menjelaskan, dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 9,53 persen.

“Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang bertumbuh sebesar 6,40 persen,” ungkapnya.

Menurut Maritje, bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-to-q), ekonomi NTT pada triwulan ll-2019 mengalami pertumbuhan sebesar 5,95 persen.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 16,72 persen.

“Sedangkan dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Pemerintah (PK-P) sebesar 50,25 persen,” ujarnya.

Dia menyebutkan, ekonomi NTT pada semester I 2019 tumbuh sebesar 5,92 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi pada semester pertama tahun 2019 dicapai oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 9,38 persen.

Struktur Ekonomi NTT pada Triwulan ll-2019 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 29,67 persen.

“Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, yaitu sebesar 72,74 persen,” tandas Maritje. (ale)

Loading...
Continue Reading
Loading...




Loading…

error: Content is protected !!