Connect with us

UTAMA

Penahanan Kadis PMD SBD Dinilai Tak Cukup Beralasan

Published

on

Sinun Petrus Manuk

Kupang, Penatimor.com – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sumba Barat Daya, Aleksander Saba Kodi dan Kabid PMD, Rinto Dangga Loma ditahan Penyidik Tipikor Kepolisian Resor Sumba Barat, Kamis (4/7/2019).

Penahanan itu dilakukan dengan alasan Kadis dan Kabid PMD telah memfasilitasi para kepala desa untuk mengikuti Bimbingan Teknis Pemerintah Desa di Jakarta, pada tanggal 11-14 Juli mendatang. Penahanan ini dinilai tidak cukup beralasan.

Lantaran awalnya, salah seorang staf Dinas PMD yang bertugas sebagai panitia Bimtek Aparatur Desa Tahun Anggaran 2019 didatangi tim penyidik tipikor Polres Sumba Barat dan selanjutnya dibawa untuk diambil keterangannya terkait pelaksanaan kegiatan bimtek aparatur desa se-Sumba Barat Daya di Jakarta tanggal 11-14 Juli 2019.

“Sebagai dinas yang membawahi pemerintah desa, kami harus fasilitasi para kepala desa untuk Bimtek. Kami malah ditahan. Ini kan tidak punya alasan yang kuat. Katanya karena punya dua alat bukti,” ungkap Kabid PMD, Rinto Dangga Loma, Jumat (5/7/2019).

Menurut Rinto, apabila dikatakan operasi tangkap tangan, maka yang harus tertangkap adalah pemberi uang, penerima uang dan bukti nominal uang, sebagai uang suap atau apapun namanya yang bukan berasal dari anggaran resmi pemerintah.

“Tapi yang terjadi polisi datangi kantor PMD, bertemu salah satu staf dan bawa ke Polres ambil keterangan tentang Bimtek Desa di Jakarta. Polisi juga amankan sejumlah uang setoran desa untuk biaya kegiatan bimtek. Saya dan Pak Kadis tidak tahu. Kami lagi acara Bimtek di Gedung Ratu Wulla Center di Tambolaka,” ungkapnya.

Rinto menjelaskan, setelah mendapat laporan stafnya dibawa ke Polres Sumba Barat, dia lalu bersama Kepala Dinas mendatangi Polres Sumba Barat. Setelah memberi keterangan sebagai saksi, dirinya dan Kadis PMD langsung dijadikan tersangka dan ditahan.

Kadis PMD SBD, Aleksander Saba Kodi mengatakan, saat stafnya dibawa ke Polres, dirinya bersama Kabid, tengah mengikuti Bimtek di Tambolaka. Setelah itu, bersama Kabid menyusul pergi ke Polres untuk memberi klarifikasi. Namun keduanya justru ditahan sebagai tersangka.

“Saya dan Kabid tidak ada di tempat. Kami ikut ke Polres kasih keterangan tapi kami ditahan dan ditetapkan jadi tersangka. Katanya sudah ada dua alat bukti,” ungkap Aleks.

Aleks menjelaskan, Bimtek yang dilakukan tersebut berdasarkan surat dari Kemendagri. Untuk anggaran Bimtek dimaksud dibahas dalam musyawarah desa, ditetapkan dengan Perdes dan dimuat dalam APBDes. Agar terkoordinir, PMD memfasilitasi para aparat desa.

“Ini sudah ada surat dari Kemendagri dan ada dalam Perdes dan APBDes. PMD fasilitasi agar terkoordinir,” jelas Aleks.

Bimtek Aparat Desa Sudah Sesuai Aturan

Kepala Dinas PMD Provinsi NTT, Sinun Petrus Manuk yang dikonfirmasi mengatakan, Bimtek Aparat Desa itu sesuai dengan aturan, prosedur dan mekanisme dan sudah ada Perdes dan termuat dalam APBDes. Dinas PMD mempunyai fungsi memfasilitasi desa.

“Itu sesuai prosedur dan aturan dibahas dalam APBDes dan Perdes. Bimtek itu dilakukan dengan persetujuan Kemendagri. Jadi kalau dibilang OTT apa dasarnya, dan semua desa di NTT ada yang sudah mengikuti Bimtek. Untuk SBD sekitar 60 desa yang tidak ikut,” kata Petrus Manuk.

Petrus Manuk menegaskan, terkait Bimtek tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas kepala desa dalam mengelola berbagai program dan keuangan desa. Apabila disepakati bersama dan sesuai aturan, maka tidak ada yang salah. “Tidak ada yang salah karena disepakati bersama dan sesuai aturan,” tegas Petrus Manuk. (R2)

Advertisement
Loading...
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

UTAMA

Presiden Jokowi Terancam Batal Panen Garam di Kupang

Published

on

Dok. Ist

Kupang, Penatimor.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya dijadwalkan akan melakukan panen garam di wilayah Kabupaten Kupang pada bulan Juli atau Agustus 2019, namun rencana ini terancam batal menyusul munculnya persoalan sengketa lahan pada area tambak garam di wilayah Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Forum Relawan Jokowi NTT menyatakan akan pergi ke Jakarta pada Selasa (23/7/2019) untuk meminta Presiden Jokowi agar jangan dulu berkunjung ke NTT terkait agenda dimaksud, karena adanya persoalan sengketa lahan tambak garam antara masyarakat setempat dengan pihak pengelola tambak garam yaitu PT Timor Livestock Lestari (TLL).

“Hari Selasa kami sebagian besar relawan akan berangkat ke Jakarta, membawa surat kepada Pak Presiden Jokowi untuk jangan dulu turun ke NTT selama persoalan ini belum selesai. Karena sebagai relawan kami ingin agar ketika Presiden Jokowi datang ke mana saja, harus memberikan kegembiraan kepada masyarakat yang dia datangi,” kata Ketua Forum Relawan Jokowi NTT, Jhon Ricardo kepada wartawan di Kupang, Selasa (16/7/2019).

Menurut Jhon, pada dasarnya, segala pembangunan yang dilakukan untuk kemajuan dan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat akan diterima masyarakat sebagai objek sasaran sekaligus subjek dari pembangunan itu sendiri. Dalam hal ini, kebijakan mewujudkan ketahanan pangan dalam hal swasembada garam di Indonesia maka berbagai gebrakan program semisal meninjau dan membuka daerah potensial untuk memproduksi garam. Salah satu daerah potensial garam adalah Kabupaten Kupang, NTT.

Untuk wilayah Kabupaten Kupang ini, rencana proyek garam industri sudah terjadi puluhan tahun silam. Hal ini terbukti dengan diberikan izin Hak Guna Usaha (HGU) pada PT. Panggung Guna Ganda Semesta (PGGS) di Kabupaten Kupang di wilayah Desa Bipolo, Desa Nunkurus, Kelurahan Baubau, Kelurahan Merdeka, Kelurahan Tuapukan, dan Desa Oebelo yang sebagiannya merupakan lahan-lahan produksi dan mata pencarian masyarakat. Dan secara keulayatan, lokasi yang mendapatkan izin HGU tersebut masuk dalam Kefetoran Babau dibawah kuasa Sonaf Oninama.

Sayangnya, lanjut dia, izin HGU PT. PGGS yang sudah diberikan pemerintah banyak cacat dalam pelaksanaannya, bahkan yang lebih parahnya lagi tanah HGU tersebut ditelantarkan oleh pihak perusahaan. “Pada titik itu, kami bangkit melakukan perlawanan atas penyelewengan HGU yang terjadi di Kabupaten Kupang ini,” ungkap Jhon.

Menurut Jhon, pada Kamis, 1 September 2018 pihaknya melakukan Aksi Bersama Aliansi Rakyat Kabupaten Kupang, menggugat persoalan ini. Dan hasilnya, perjuangan yang telah dilakukan tersebut berhasil, dimana HGU PT PGGS dicabut oleh pemerintah.

“Oleh karena itu, pada tempat pertama kami mengapresiasi tindakan pemerintah, yang kami nilai berpihak pada rakyat, berpihak pada hak-hak ulayat rakyat. Pemerintah membuktikan bahwa mereka (pemerintah) berada di garis depan mendahulukan hak-hak rakyat, kepentingan rakyat, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat,” cetusnya.

Jhon menjelaskan, terlepas dari masalah penelantaran HGU oleh pihak PT PGGS sehingga kemudian terjadi pencabutan HGU tersebut, ternyata muncul masalah baru. Adalah di wilayah Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang terjadi persoalan baru.

Tanah yang sebagaimana sudah dicabut HGU tersebut tidak dikembalikan pada masyarakat pemilik tanah yang diakui dalam Kefetoran Babau dibawah kuasa Sonaf Oninama. Malahan, oleh oknum-oknum tertentu menciptakan pemilik tanah baru yang kemudian melahirkan konflik ditengah masyarakat.

“Oleh karena itu, kami yang tergabung dalam Forum Relawan Jokowi berdiri bersama masyarakat Nunkurus. Kami berdiri bersama masyarakat yang dicaplok hak-haknya dan dijarah tanahnya oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi ataupun kelompoknya. Dan pada akhirnya, kami meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah terkait persoalan ini,” jelasnya.

Forum Relawan Jokowi NTT menuntut pihak pemerintah dan pertanahan untuk segera turun ke lapangan dan meng-cross cek tanah di wilayah Sawah Tungga Dea, Kepala Kerbau, Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang.

“Bagi kami langkah-langkah ini harus segera dilakukan oleh pemerintah, untuk meminimalisir dan mencegah berbagai dampak seperti konflik horizontal dan vertikal serta menjamin tegaknya hak-hak masyarakat. Kami menjamin keberpihakan kami pada masyarakat sebagaimana hasil investigasi kami atas persoalan ini, dan siap melakukan berbagai langkah terkait permasalahan ini,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, PT Timor Livestock Lestari (TLL), sebuah perusahaan tambak garam yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kupang diduga mengokupasi kurang lebih 400 hektare (ha) dari 712 ha lebih lahan warga Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang.

Hal ini disampaikan tokoh masyarakat Desa Nunkurus, Jan Christofel Bennyamin didampingi Forum Relawan Jokowi NTT bersama puluhan warga desa setempat saat menggelar konferensi pers, Selasa (16/7/2019).

Menurut Jan Christofel Bennyamin yang biasa disapa Oni Benyamin, kurang lebih selama 26 tahun, lahan warga tersebut dikuasai oleh PT Panggung Gunda Ganda Semesta (PT PGGS) yang diberikan Hak Guna Usaha (HGU) untuk mengelola tambak garam. Namun lahan tersebut ditelantarkan begitu saja tanpa ada aktifitas.

“Sehingga oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kupang, HGU PT PGGS dicabut pada 27 Mei 2019. Awalnya kami bergembira, karena setelah dicabut HGU-nya maka lahan itu akan dikembalikan kepada pemerintah dan kemudian pemerintah akan mengembalikan ke pemilik asli. Karena itu tujuan dari dicabutnya HGU tersebut,” ungkap Oni Benyamin.

Namun, lanjut dia, pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat yakni lahan tersebut akan dikembalikan oleh pemerintah kepada masyarakat, karena yang terjadi justru muncul persoalan baru. Dimana, oleh Pemerintah Desa Nunkurus, lahan tersebut justru diserahkan kepada pemilik baru yang secara historis tidak pernah memiliki lahan dimaksud.

“Padahal sudah dibagi atas kesepakatan bersama bahwa lahan 312 ha tetap dikelola oleh PT TLL, sedangkan sisanya dikembalikan ke masyarakat,” tegasnya.

Oni Benyamin menegaskan, lahan seluas 400 ha lebih yang dicaplok PT TLL itu, merupakan lahan milik Koperasi Fetomone yang didalamnya terdapat tujuh keluarga besar yakni kelurga Benyamin, Seik, Polin, Patola, Gago, Tanone dan Takubak.

“Dari tujuh keluarga besar ini, ada keluarga-keluarga semua yang tergabung didalamnya dari Desa Nunkurus dan desa-desa tetangga lainnya. Karena itu, kami hanya minta lahan milik tujuh keluarga besar ini dikembalikan,” tandasnya. (ale)

Continue Reading

UTAMA

Balita di Kupang Alami Penganiayaan Sadis dari Ayah Kandung

Published

on

Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTT, Jimmy Sianto, melihat langsung kondisi korban di IGD RSUD Yohanis Kupang, Selasa (16/7).

Kupang, penatimor.com – Entah setan apa yang merasuki pikirannya, sehingga Abraham Sabneno tega menganiaya puterinya yang masih balita.

Bahkan perlakuan sadis ini dilakukan sejak korban berusia 1 tahun.

Pria 45 tahun yang biasa dipanggil Ambran itu menganiaya puterinya Diana Damayanti Sabneno yang baru berusia 2 tahun.

Kini korban dirawat intensif di Ruang IGD RSUD Prof. dr. W.Z. Yohanes Kupang, karena mengalami patah tulang pada kedua kaki dan tangan kiri.

Ibu korban, Erni Lakusaba kepada wartawan, membeberkan tindak keji suaminya.

Erni mengaku telah melaporkan perbuatan suaminya ke aparat kepolisian di Polsek Kupang Barat.

“Selama ini saya coba bersabar tapi ini sudah kelewatan. Saya marah, dia malah ancam mau bunuh saya, sehingga terpaksa lapor polisi,” kata perempuan 42 tahun itu.

Menurut warga Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang Barat itu, perbuatan suaminya terbilang sangat sadis.

Karena Ambran juga menyayat tubuh dari darah dagingnya sendiri dengan parang hingga terluka.

Tidak hanya itu, pelaku juga belum lama ini membakar mulut korban menggunakan puntung rokok sehingga menimbulkan luka bakar.

Kondisi korban tersebut mendapat perhatian langsung dari Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimmy Sianto.

Jimmy kepada wartawan, mengaku mengetahui kasus ini saat dokter menginformasikan kepadanya bahwa korban hendak berobat namun tidak memiliki BPJS, sehingga dia pun menyarankan untuk dibawa ke RSUD W.Z. Yohanis.

Menurut Jimmy, sesuai hasil rontgen diketahui banyak tulang korban patah, sehingga dokter segera melakukan tindakan medis.

“Kasus ini sudah dilaporkan ke polisi, sehingga diharapkan dapat diproses hukum hingga tuntas dan pelaku dihukum setimpal dengan perbuatannya,” harap Jimmy Sianto. (wil)

Continue Reading

UTAMA

Baca Ikrar Bangsa Indonesia, Andi Wea Kenakan Pakaian Adat Nagekeo

Published

on

Ikrar Bangsa Indonesia dibacakan langsung Ketua Dewan Pengarah Visi Indonesia Andi Gani Nena Wea.

Jakarta, penatimor.com – Pidato presiden terpilih Joko Widodo bertajuk Visi Indonesia pada Minggu (14/7), rupanya masih menarik perhatian dan diperbincangkan.

Pengamat politik Charta Politika, Yunarto Wijaya menilai pidato tersebut menunjukkan penegasan atas pernyataan kerja tanpa beban yang selama ini dijalaninya.

“Jelas bahwa Presiden Jokowi akan mengambil sikap lebih berani dan sikap lebih tegas dalam periode keduanya,” ujar Yunarto di Jakarta, Senin (15/7).

Menurutnya, penegasan sikap Presiden Jokowi ditunjukan pada penggunaan kalimat atau diksi yang diucapkannya. Beberapa kali dalam pidatonya, Jokowi menggunakan kata hajar, hapus dan hilangkan.

Yunarto menjelaskan, dalam pidatonya, Jokowi secara gamblang menujukan pesannya kepada seluruh elemen masyarakat yang menunjukkan visinya bukan lagi untuk berkompromi melainkan untuk bekerja dan akan berani mengambil tindakan tegas.

Selain itu, Yunarto mengapresiasi adanya Ikrar Bangsa Indonesia yang menunjukan adanya bentuk persatuan.

Ikrar Bangsa Indonesia dibacakan langsung Ketua Dewan Pengarah Visi Indonesia Andi Gani Nena Wea. Ditunjuknya Andi memang tak asing, dirinya di kenal sebagai loyalis Jokowi sejak Pilgub DKI sampai Pilpres 2019.

Saat membacakan Ikrar Bangsa Indonesia yang diikuti seluruh hadirin, Andi mengenakan pakaian adat Nagekeo dari NTT dan didampingi pimpinan-pimpinan relawan yang mengenakan baju adat dari seluruh wilayah Indonesia.

“Ikrar Bangsa Indonesia menekankan Persatuan Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika menjadi perekat utama bangsa Indonesia,” tandasnya. (jim)

Continue Reading

Loading…




Loading…

Trending

error: Content is protected !!