Connect with us

UTAMA

Polda NTT Kirim 7 Catar Akpol, 1 Wanita, Kapolda: Kelulusan Tanpa Sponsor

Published

on

Kapolda NTT Irjen Pol Raja Erizman menyaksikan penandatanganan berita acara kelulusan para casis Polri oleh Sekretaris AJI Kupang Imanuel Lodja selaku pengawas eksternal di Rupatama Mapolda NTT, belum lama ini.

Kupang, penatimor.com – Polda NTT mengirimkan tujuh calon taruna (Catar) mengikuti seleksi Akademi Kepolisian (Akpol) ke tingkat Pusat.

Mereka terdiri dari enam orang peserta pria dan satu orang wanita.

Para Catar Akpol TA 2019 ini selanjutnya diberangkatkan ke Semarang mengikuti seleksi tingkat Pusat mulai 2 Juli 2019 mendatang.

Kapolda NTT Irjen Pol Drs Raja Erizman saat sidang penetapan kelulusan tingkat Panda penerimaan taruna Akpol dan sidang kelulusan sementara penerimaan bintara dan tamtama Polri TA 2019 Panda Polda NTT di Hotel Aston Kupang, Selasa (25/6), meyakinkan kalau kelulusan ini tanpa sponsor dan benar-benar transparan.

Kapolda NTT menyebutkan kalau rekrutmen anggota Polri terus diadakan dengan berbagai pembenahan untuk perbaikan.

Ia mengapresiasi karena dalam sejarah baru tahun 2019, Polda NTT bisa mengirim catar wanita.

“Sejarah bisa kirim calon taruni Akpol ke pusat dan ini merupakan langkah maju. Selama ini kita hanya mengirim peserta pria ke tingkat pusat,” sebut jenderal bintang dua ini.

Kapolda berpesan, agar tujuh catar Akpol yang dikirim ke pusat ini agar berupaya semampunya dan jangan ada peserta yang kembali lagi.

“Tunjukkan pemuda-pemudi NTT yang berkualitas dan mampu saat kalian bersaing ditingkat nasional,” tambah Kapolda NTT.

Disebutkan pula kalau proses seleksi dilakukan Polda NTT melalui panitia dengan prinsip BErsih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (Betah)

Dikatakan pula kalau proses penerimaan ini pun tanpa sponsor yang bisa meluluskan.

“Kapolda pun tidak bisa meluluskan dan tidak ada sponsor yang bisa meluluskan,” tegas Kapolda NTT.

Semua proses dan hasil yang ada berdasarkan hasil kemampuan sendiri para peserta karena setiap tahapan seleksi langsung diumumkan.
Kapolda meyakinkan, apabila ada kecurangan maka akan mudah diketahui karena terdeteksi melalui sistem WBS (Whistle Blowing Sistem) atau laporan penyimpangan.

“Siapapun yang menawarkan kelulusan maka ada sistem WBS yang bisa mendeteksi,” tegas Kapolda NTT.

Panitia pun menjunjung tinggi aspek keterbukaan dan jika ada peserta yang membutuhkan penjelasan mengenai proses seleksi maka panitia terbuka untuk menjelaskan.

Kapolda berharap para peserta bisa sukses menjadi anggota Polri karena sejak awal animo peserta cukup besar hingga sekarang tersisa 241 org.

Masih menurut Kapolda NTT kalau rekrutmen ini diperuntukkan bagi pemuda NTT asli yang diharapkan bisa berkarya di NTT.

Kapolda juga mengapresiasi kerja panitia karena hingga saat ini seluruh proses belum ternodai dan kapolda NTT sendiri belum menerima laporan kecurangan.

Mulai Selasa (25/6), para peserta akan mengikuti supervisi dari Mabes Polri diikuti 12 orang Polwan, 16 orang Bakumsus, dua orang talent scoting, 187 orang bintara polisi tugas umum dan 14 orang Tamtama Polri terdiri dari 12 orang calon Tamtama Brimob dan dua orang Polair.

Karo SDM Polda NTT, Kombes Pol Trio Santoso pada kesempatan tersebut memaparkan kalau sesuai DIPA yang ada, Polda NTT mendapat quota Akpol lima orang, Bintara polisi tugas umum 150, polwan 10 orang, bintara Brimob 20 orang dan Tamtama tujuh orang.

Ia juga mengemukakan kalau sejak proses awal tanggal 5 Maret 2019 yang lalu, animo pendaftar sebanyak 2.850 orang, tersaring di tahapan pemeriksaan administrasi awal 2.494 orang, pemeriksaan kesehatan I 1.455 orang, kesehatan jasmani 1.244 orang dan pada tahapan ujian psikologi berkurang menjadi 799 orang.

Saat ini tersisa 241 orang terdiri dari tujuh orang catar Akpol, 187 orang bintara polisi tugas umum pria, 12 orang Polwan, dua orang talent scouting dan 16 orang Bakumsus serta 14 orang Tamtama.

Kapolda berharap agar seluruh peserta termasuk tujuh orang calon Akpol bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin.

Para peserta ini akan menjalani supervisi hingga akhir pekan ini oleh tim supervisi Mabes Polri dipimpin Kombes Pol Drs Tubuh Musyareh dari Lemdik Polri. (wil)

Advertisement
Loading...
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

UTAMA

BNN Ultimatum Sindikat Jaringan Narkoba: Tinggal Tunggu Waktu!

Published

on

Dok. Ist

Jakarta, Penatimor.com – Badan Narkotika Nasional (BNN) RI memberikan peringatan keras kepada sindikat jaringan pengedar narkotika dan obat/bahan berbahaya (Narkoba). Karena pihak BNN akan terus mengungkap sindikat dan jaringan yang terlibat dalam peredaran barang terlarang itu.

“Ancaman bagi sindikat adalah hukuman mati,” tegas Kepala Biro Humas dan Protokol BNN RI, Sulistyo Pudjo Hartono, Rabu (17/7/2019).

Menurut Pudjo, beberapa waktu lalu, tepatnya pada tanggal 14 Mei 2019, BNN berhasil mengamankan seorang pria yang merupakan anggota sindikat internasional berinisial KML di daerah Dusun Pintu Air, Tamiang, Provinsi Aceh. Dari tangan tersangka, BNN mengamankan 15,6 kilogram (kg) sabu dan 9.900 butir pil PMMA.

“Beberapa minggu kemudian, BNN kembali mengungkap adanya tindak pencucian uang dan berhasil mengamankan aset senilai Rp6,1 miliar,” ungkapnya.

Tak sampai disitu, lanjut Pudjo, BNN terus melakukan pengembangan hingga akhirnya kembali mengungkap kepemilikan aset milik tersangka KML yang diduga didapat dari hasil tindak kejahatan narkotika senilai Rp5 miliar.

“Seluruh aset tersebut terdiri dari satu unit rumah mewah, dua unit mobil mewah, 14 bidang tanah beserta sertifikatnya, 4 unit sepedah motor serta uang dalam rekening sebesar Rp 150 juta. Untuk mengelabui petugas, KML sengaja menyimpan sebagian asetnya tersebut dengan mengatas namakan orang lain, baik kerabat maupun orang dekat,” paparnya.

Pudjo menegaskan dan juga memberikan peringatan keras kepada para sindikat jaringan narkoba bahwa tinggal tunggu waktu untuk mereka dapat ditangkap oleh BNN RI maupun Kepolisian RI. Sulistyo juga mengingatkan bahwa ancaman bagi sindikat adalah hukuman mati. (mar)

Continue Reading

UTAMA

Presiden Jokowi Terancam Batal Panen Garam di Kupang

Published

on

Dok. Ist

Kupang, Penatimor.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya dijadwalkan akan melakukan panen garam di wilayah Kabupaten Kupang pada bulan Juli atau Agustus 2019, namun rencana ini terancam batal menyusul munculnya persoalan sengketa lahan pada area tambak garam di wilayah Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Forum Relawan Jokowi NTT menyatakan akan pergi ke Jakarta pada Selasa (23/7/2019) untuk meminta Presiden Jokowi agar jangan dulu berkunjung ke NTT terkait agenda dimaksud, karena adanya persoalan sengketa lahan tambak garam antara masyarakat setempat dengan pihak pengelola tambak garam yaitu PT Timor Livestock Lestari (TLL).

“Hari Selasa kami sebagian besar relawan akan berangkat ke Jakarta, membawa surat kepada Pak Presiden Jokowi untuk jangan dulu turun ke NTT selama persoalan ini belum selesai. Karena sebagai relawan kami ingin agar ketika Presiden Jokowi datang ke mana saja, harus memberikan kegembiraan kepada masyarakat yang dia datangi,” kata Ketua Forum Relawan Jokowi NTT, Jhon Ricardo kepada wartawan di Kupang, Selasa (16/7/2019).

Menurut Jhon, pada dasarnya, segala pembangunan yang dilakukan untuk kemajuan dan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat akan diterima masyarakat sebagai objek sasaran sekaligus subjek dari pembangunan itu sendiri. Dalam hal ini, kebijakan mewujudkan ketahanan pangan dalam hal swasembada garam di Indonesia maka berbagai gebrakan program semisal meninjau dan membuka daerah potensial untuk memproduksi garam. Salah satu daerah potensial garam adalah Kabupaten Kupang, NTT.

Untuk wilayah Kabupaten Kupang ini, rencana proyek garam industri sudah terjadi puluhan tahun silam. Hal ini terbukti dengan diberikan izin Hak Guna Usaha (HGU) pada PT. Panggung Guna Ganda Semesta (PGGS) di Kabupaten Kupang di wilayah Desa Bipolo, Desa Nunkurus, Kelurahan Baubau, Kelurahan Merdeka, Kelurahan Tuapukan, dan Desa Oebelo yang sebagiannya merupakan lahan-lahan produksi dan mata pencarian masyarakat. Dan secara keulayatan, lokasi yang mendapatkan izin HGU tersebut masuk dalam Kefetoran Babau dibawah kuasa Sonaf Oninama.

Sayangnya, lanjut dia, izin HGU PT. PGGS yang sudah diberikan pemerintah banyak cacat dalam pelaksanaannya, bahkan yang lebih parahnya lagi tanah HGU tersebut ditelantarkan oleh pihak perusahaan. “Pada titik itu, kami bangkit melakukan perlawanan atas penyelewengan HGU yang terjadi di Kabupaten Kupang ini,” ungkap Jhon.

Menurut Jhon, pada Kamis, 1 September 2018 pihaknya melakukan Aksi Bersama Aliansi Rakyat Kabupaten Kupang, menggugat persoalan ini. Dan hasilnya, perjuangan yang telah dilakukan tersebut berhasil, dimana HGU PT PGGS dicabut oleh pemerintah.

“Oleh karena itu, pada tempat pertama kami mengapresiasi tindakan pemerintah, yang kami nilai berpihak pada rakyat, berpihak pada hak-hak ulayat rakyat. Pemerintah membuktikan bahwa mereka (pemerintah) berada di garis depan mendahulukan hak-hak rakyat, kepentingan rakyat, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat,” cetusnya.

Jhon menjelaskan, terlepas dari masalah penelantaran HGU oleh pihak PT PGGS sehingga kemudian terjadi pencabutan HGU tersebut, ternyata muncul masalah baru. Adalah di wilayah Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang terjadi persoalan baru.

Tanah yang sebagaimana sudah dicabut HGU tersebut tidak dikembalikan pada masyarakat pemilik tanah yang diakui dalam Kefetoran Babau dibawah kuasa Sonaf Oninama. Malahan, oleh oknum-oknum tertentu menciptakan pemilik tanah baru yang kemudian melahirkan konflik ditengah masyarakat.

“Oleh karena itu, kami yang tergabung dalam Forum Relawan Jokowi berdiri bersama masyarakat Nunkurus. Kami berdiri bersama masyarakat yang dicaplok hak-haknya dan dijarah tanahnya oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi ataupun kelompoknya. Dan pada akhirnya, kami meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah terkait persoalan ini,” jelasnya.

Forum Relawan Jokowi NTT menuntut pihak pemerintah dan pertanahan untuk segera turun ke lapangan dan meng-cross cek tanah di wilayah Sawah Tungga Dea, Kepala Kerbau, Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang.

“Bagi kami langkah-langkah ini harus segera dilakukan oleh pemerintah, untuk meminimalisir dan mencegah berbagai dampak seperti konflik horizontal dan vertikal serta menjamin tegaknya hak-hak masyarakat. Kami menjamin keberpihakan kami pada masyarakat sebagaimana hasil investigasi kami atas persoalan ini, dan siap melakukan berbagai langkah terkait permasalahan ini,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, PT Timor Livestock Lestari (TLL), sebuah perusahaan tambak garam yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kupang diduga mengokupasi kurang lebih 400 hektare (ha) dari 712 ha lebih lahan warga Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang.

Hal ini disampaikan tokoh masyarakat Desa Nunkurus, Jan Christofel Bennyamin didampingi Forum Relawan Jokowi NTT bersama puluhan warga desa setempat saat menggelar konferensi pers, Selasa (16/7/2019).

Menurut Jan Christofel Bennyamin yang biasa disapa Oni Benyamin, kurang lebih selama 26 tahun, lahan warga tersebut dikuasai oleh PT Panggung Gunda Ganda Semesta (PT PGGS) yang diberikan Hak Guna Usaha (HGU) untuk mengelola tambak garam. Namun lahan tersebut ditelantarkan begitu saja tanpa ada aktifitas.

“Sehingga oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kupang, HGU PT PGGS dicabut pada 27 Mei 2019. Awalnya kami bergembira, karena setelah dicabut HGU-nya maka lahan itu akan dikembalikan kepada pemerintah dan kemudian pemerintah akan mengembalikan ke pemilik asli. Karena itu tujuan dari dicabutnya HGU tersebut,” ungkap Oni Benyamin.

Namun, lanjut dia, pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat yakni lahan tersebut akan dikembalikan oleh pemerintah kepada masyarakat, karena yang terjadi justru muncul persoalan baru. Dimana, oleh Pemerintah Desa Nunkurus, lahan tersebut justru diserahkan kepada pemilik baru yang secara historis tidak pernah memiliki lahan dimaksud.

“Padahal sudah dibagi atas kesepakatan bersama bahwa lahan 312 ha tetap dikelola oleh PT TLL, sedangkan sisanya dikembalikan ke masyarakat,” tegasnya.

Oni Benyamin menegaskan, lahan seluas 400 ha lebih yang dicaplok PT TLL itu, merupakan lahan milik Koperasi Fetomone yang didalamnya terdapat tujuh keluarga besar yakni kelurga Benyamin, Seik, Polin, Patola, Gago, Tanone dan Takubak.

“Dari tujuh keluarga besar ini, ada keluarga-keluarga semua yang tergabung didalamnya dari Desa Nunkurus dan desa-desa tetangga lainnya. Karena itu, kami hanya minta lahan milik tujuh keluarga besar ini dikembalikan,” tandasnya. (ale)

Continue Reading

UTAMA

Balita di Kupang Alami Penganiayaan Sadis dari Ayah Kandung

Published

on

Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTT, Jimmy Sianto, melihat langsung kondisi korban di IGD RSUD Yohanis Kupang, Selasa (16/7).

Kupang, penatimor.com – Entah setan apa yang merasuki pikirannya, sehingga Abraham Sabneno tega menganiaya puterinya yang masih balita.

Bahkan perlakuan sadis ini dilakukan sejak korban berusia 1 tahun.

Pria 45 tahun yang biasa dipanggil Ambran itu menganiaya puterinya Diana Damayanti Sabneno yang baru berusia 2 tahun.

Kini korban dirawat intensif di Ruang IGD RSUD Prof. dr. W.Z. Yohanes Kupang, karena mengalami patah tulang pada kedua kaki dan tangan kiri.

Ibu korban, Erni Lakusaba kepada wartawan, membeberkan tindak keji suaminya.

Erni mengaku telah melaporkan perbuatan suaminya ke aparat kepolisian di Polsek Kupang Barat.

“Selama ini saya coba bersabar tapi ini sudah kelewatan. Saya marah, dia malah ancam mau bunuh saya, sehingga terpaksa lapor polisi,” kata perempuan 42 tahun itu.

Menurut warga Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang Barat itu, perbuatan suaminya terbilang sangat sadis.

Karena Ambran juga menyayat tubuh dari darah dagingnya sendiri dengan parang hingga terluka.

Tidak hanya itu, pelaku juga belum lama ini membakar mulut korban menggunakan puntung rokok sehingga menimbulkan luka bakar.

Kondisi korban tersebut mendapat perhatian langsung dari Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimmy Sianto.

Jimmy kepada wartawan, mengaku mengetahui kasus ini saat dokter menginformasikan kepadanya bahwa korban hendak berobat namun tidak memiliki BPJS, sehingga dia pun menyarankan untuk dibawa ke RSUD W.Z. Yohanis.

Menurut Jimmy, sesuai hasil rontgen diketahui banyak tulang korban patah, sehingga dokter segera melakukan tindakan medis.

“Kasus ini sudah dilaporkan ke polisi, sehingga diharapkan dapat diproses hukum hingga tuntas dan pelaku dihukum setimpal dengan perbuatannya,” harap Jimmy Sianto. (wil)

Continue Reading

Loading…




Loading…

Trending

error: Content is protected !!