Connect with us

NASIONAL

Tidak Masuk Kerja 10 Juni, PNS Bakal Disanksi

Published

on

Ilustrasi PNS (NET)

Jakarta, penatimor.com – Para PNS harus sudah masuk kerja pada 10 Juni usai menikmati masa cuti bersama Lebaran 2019.

Sebelumnya, presiden Jokowi telah menetapkan masa cuti bersama Idul Fitri 1440 H mulai tanggal 3 hingga 7 Juni 2019 melalui Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2019.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) telah mengeluarkan surat imbauan bagi seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat Yang Berwenang (PYB) untuk mengawasi kehadiran PNS pada hari pertama masuk kerja tanggal 10 Juni nanti.

Imbauan tersebut tersebut tertuang dalam surat Menteri PANRB Nomor B/26/M.SM.00 tertanggal 01 Juni 2019.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB Mudzakir mengatakan, imbauan ini berlaku untuk PPK dan PYB di seluruh tingkat. Baik pemerintah pusat maupun daerah.

“Langkah ini dilakukan sebagai upaya penegakan disiplin, juga dilakukan untuk optimalisasi pelayanan publik,” kata Mudzakir.

Mudzakir menjelaskan, laporan Hasil Pemantauan Kehadiran ASN sesudah cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H dapat diinput melalui aplikasi http://sidina.menpan.go.id pada hari Senin tanggal 10 Juni selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB.

“Untuk petunjuk pengisian aplikasi sudah tersedia dalam halaman aplikasi tersebut, sedangkan username dan password yang digunakan adalah sama dengan username dan password pada aplikasi e-formasi,” jelasnya.

Pada surat dengan tembusan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tersebut juga dijelaskan, ASN yang tidak masuk kerja tanpa disertai alasan yang sah pada Senin tanggal 10 Juni 2019 akan dijatuhi hukuman disiplin.

Dzakir mengatakan sanksi yang diberikan akan bervariasi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang tertera dalam Pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Baca Juga :   Korupsi DAK Disdik Kota Kupang, Jaksa Tetapkan 5 Tersangka

Dalam pasal tersebut sanksi yang diberikan bisa berupa teguran lisan, tertulis, penangguhan kenaikan gaji, pemotongan tunjangan, penundaan kenaikan pangkat, hingga penurunan pangkat.

Mudzakir menambahkan, penjatuhan hukuman disiplin kepada ASN akan dilaporkan kepada Menteri PANRB serta ditembuskan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) paling lambat 10 Juli 2019. (R4)

Loading...
Loading...
loading...

NASIONAL

GMKI Persoalkan Integritas Capim KPK

Published

on

Ilustrasi seleksi Capim KPK (NET)

Jakarta, penatimor.com – Pengurus Pusat GMKI mendesak DPR RI bekerja secara independen dan bebas dari intervensi.

Hal ini disampaikan dalam diskusi pasca Presiden menyerahkan sepuluh calon pimpinan KPK kepada DPR.

Diskusi berlangsung di Sekretariat PP GMKI, Jalan Salemba Raya 10, Jakarta Pusat, Rabu (4/9).

Diskusi ini mengangkat tema, “Menjawab Integritas Sepuluh Calon Pimpinan KPK”, untuk membeda proses seleksi capim KPK, dengan integritas tinggi dan lembaga KPK tetap menjadi kepercayaan masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Ketua Umum GMKI Korneles Galanjinjinay, mengatakan, sepuluh nama Capim KPK yang sudah diserahkan Presiden ke DPR, integritas dan independensinya masih dipersoalkan publik, karena beberapa Capim belum menyerahkan LHKPN.

“Bolanya sekarang di DPR, maka kami berharap Komisi III dapat bekerja secara independen dan bebas dari intervensi partai politik dalam menentukan pimpinan KPK yang berintegritas, professional, independen dan pro terhadap anti korupsi,” kata Korneles.

Diskusi ini juga membahas tentang adanya beberapa penegak hukum yang ikut seleksi, termasuk Polri.

Kurnia Ramadhana dari ICW, mengatakan, dari beberapa literatur bahkan survey menunjukan, penegak hukum masih urutan bawa dalam hal pemberantasan korupsi.

Dia berpendapat, baiknya penegak hukum diberdayakan di instansi atau pos khusus percepatan pemberantasan korupsi.

Kurnia melanjutkan, selain integritas, rekam jejak, orang-orang ikut seleksi yang hasilnya sudah diserahkan pansel, tidak menggambarkan masa depan cerah pemberantasan korupsi.

Harapannya, sebaiknya fit and proper test yang dilakukan DPR baru karena mereka mitra kerja mendatang dan tetap mempertimbangkan masukan berbagai pihak.

Harapannya, pemilihan Capim ini harus punya integritas yang mumpuni dengan beberapa indikator lainnya.

Nanang selaku Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK, mengatakan, sebaiknya pimpinan KPK punya integritas, track record, asal usul yang jelas.

Baca Juga :   Sambil Menangis, Hotman Paris Ungkap Bayaran Termahal dari Pria Sumba

Dia menilai, di usia ke 17 tahun, wajar jika Wadah Pegawai KPK berbicara lantang karena mulai dianggap genit, nakal dan mengganggu kepentingan orang yang bersinggungan atau tidak bersinggungan langsung kerja-kerja KPK.

Harapannya dengan gesitnya KPK, negara kita bebas dari korupsi.

Selain itu, KPK selama ini masih tetap dipercaya publik.

Hal ini diungkapkan David Surya selaku pengacara muda yang hadir sebagai salah satu narsumber dalam diskusi tersebut.

David menyatakan, KPK merupakan lembaga yang diakui dengan tingkat kepercayaan publik yang tinggi.

“Hampir setiap adanya kasus OTT yang dirilis KPK praduga tak bersalah lagi hampir tidak berlaku karena kepercayaan itu,” kata David Surya. (wiI)

Loading...
Continue Reading

NASIONAL

Relawan JO’MARI Flobamora Usulkan Lima Kandidat Menteri

Published

on

Relawan JO’MARI Flobamora (Flores, Sumba, Timor, Alor) Provinsi NTT.

Jakarta, penatimor.com – Relawan JO’MARI Flobamora (Flores, Sumba, Timor, Alor) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengusulkan lima nama sebagai kandidat menteri pada Kabinet Indonesia Kerja Jilid II pemerintahan Jokowi.

Ketua Umum Relawan Jo’mari Flobamora, Mikael Umbu Zasa yang juga Ketua DPP Ikatan Keluarga Besar Sumba (IKBS) mengatakan pertemuan para relawan Jo’mari Flobamora di Lembah Cibubur, Sabtu, 24 Agustus 2019 mengerucut lima orang figur NTT yang layak untuk dipertimbangkan Jokowi untuk masuk dalam gerbong Kabinet Indonesia Kerja Jilid II.

Kelima figur tersebut adalah Komjen Pol. (Purn) Gorries Mere, Andi Gani Nena Wea, Francisia Saveria S. Ery Seda, Johnny G Plate, dan Yosef D. M. Djakababa.

“Kelima nama itu cukup menonjol dalam pembahasan internal relawan dan pengurus Jo’mari Flobamora,” kata Mikael dalam keterangan persnya, Selasa (27/8).

Menurut Mikael, Gorries Mere merupakan Staf Khusus Presiden saat ini yang intens mendukung Jokowi di balik panggung politik khususnya di bidang Intelkam.

Sedangkan Andi Gani Nena Wea merupakan Presiden KSPI, salah satu organisasi buruh yang mempunya pengaruh di dunia tenaga kerja dan menjadi garda terdepan di panggung perdebatan Pilpres 2019.

Menurutnya, Andi Gani yang juga Komisaris Utama PT PP (Pembangunan Perumahan) ini bisa mewakili profesional dan kelompok milenial dalam jajaran kementerian Jokowi-Ma’ruf Amin.

Sementara itu, Ibu Ery Seda merupakan putri alm. Frans Seda, tokoh Nasional asal NTT. Ibu Ery yang aktif di bidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan merupakan intelektual yang bisa mewakili profesional dan kaum perempuan serta Pemerhati Sosial.

Mikael juga menyebutkan Johnny G Plate yang kini menjabat sebagai Sekjen Partai Nasdem sekaligus anggota DPR RI ini dianggap sebagai tokoh yang punya peran selama masa kampanye khususnya di ruang publik sebagai wakil ketua TKN.

Baca Juga :   Jangan Terkecoh Hoax Penetapan Formasi Tenaga Honorer

Mikael menilai Yosef D M Djakababa, salah satu pemuda, putra dari Pulau Sumba mempunyai integritas dan kompetensi dari kalangan pengusaha muda sebagai kandidat menteri.

“Yosef DM Djakababa, Ahli Sejarah Internasional dan pencinta dunia pendidikan dan kebudayaan bisa menjadi bahan pertimbangan Pak Jokowi,” ujar Mikael Umbu Zasa.

Menurut Mikael, kelima kandidat menteri itu memiliki kesamaan yakni figur yang memiliki loyalitas dan kerja keras serta berjuang sepenuh hati untuk memenangkan Jokowi pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019.

“Kehadiran kelima tokoh asal NTT ini diharapkan menjawab dan membantu Presiden Jokowi dalam menghadapi tantangan nasional seperti paham radikalisme dan khilafah yang terus dihembuskan sehingga dapat mengganggu kinerja pemerintah ke depan,” katanya. (jim)

Loading...
Continue Reading

NASIONAL

Menristekdikti Sodorkan Solusi Atasi Penyebaran Dokter Tidak Merata

Published

on

Menristekdikti Mohamad Nasir

Denpasar, penatimor.com – Menristekdikti Mohamad Nasir menawarkan solusi untuk mengatasi masalah distribusi dokter yang tidak merata.

Salah satu solusinya adalah pemerataan akreditasi A dan B bagi Program Studi Pendidikan Dokter di seluruh Indonesia.

“Lulusan dokter yang ada di satu sisi ada yang mengatakan sudah banyak. Di sisi lain distribusinya kurang baik,” ungkap Menteri Nasir di Denpasar, Selasa (27/8).

Dia menambahkan salah satu masalah kesehatan di Indonesia adalah tidak meratanya dokter di daerah.

“Kalau saya datang ke wilayah tertentu, katakan Maluku, Papua, Papua Barat, atau NTT, ada satu puskesmas yang dokternya tidak bertempat di situ. Sementara ada satu kota yang jumlah dokternya sangat banyak, bahkan dokter itu tidak mau pindah sehingga tidak terdistribusi dengan baik,” tutur Menteri Nasir.

Dia menjelaskan, solusi yang diupayakan Kemenristekdikti untuk memberikan pemerataan dokter adalah dengan memeratakan kualitas dan akreditasi Program Studi Ilmu Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter.

“Setelah diperbaiki semua itu, pembinaan kami lakukan. Dari LAMPT-Kes dievaluasi. Alhamdulillah dari dulu yang akreditasinya C, itu meningkat menjadi baik. Kini tinggal empat perguruan tinggi yang akreditasinya C plus perguruan tinggi baru,” terang Menteri Nasir.

Dia menyebutkan ada laporan yang disampaikan kepadanya tentang pungutan kepada mahasiswa Profesi Dokter saat melakukan koasisten di luar rumah sakit pendidikan.

“Mereka yang sedang koas di rumah sakit pendidikannya mungkin tidak ada biaya tapi begitu masuk ke rumah sakit daerah, dikenakan biaya. Saya tidak tahu persis. Ini akan membebani anak-anak kita, di satu sisi rumah sakit tersebut mendapatkan resources dari (mahasiswa) fakultas kedokteran tersebut,” ucapnya.

Dia berharap kepala daerah yang mengatur rumah sakit daerah dapat menghilangkan biaya tidak resmi tersebut. (jim)

Baca Juga :   Sejak 2012, Sudah 20 Hakim Terjerat Korupsi
Loading...
Continue Reading
Loading...




Loading…

error: Content is protected !!