Connect with us

HUKRIM

Keroyok Bocah 12 Tahun, Oknum ASN dan Honorer di Kupang Tersangka

Published

on

KBO Reskrim Ipda I Wayan P. Sujana

Kupang, penatimor.com – Seorang aparatur sipil negara (ASN) dan seorang pegawai honorer di Kota Kupang kini harus berurusan dengan penyidik kepolisian di Polres Kupang Kota.

Keduanya diduga melakukan pengeroyokan terhadap bocah berusia 12 tahun.

Kejadian ini terjadi di Jl. TDM IV, Kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, sekira pukul 20.00, Minggu (12/4).

Korban berinisial PPR kini duduk di bangku kelas 6 SD.

Sementara terlapor adalah Arnolus Geradus Wuda Lina, ASN di kantor BKD Provinsi NTT dan Yohanes Laga Lina, seorang honorer.

Kasus ini dilaporkan oleh ibu kandung korban Julian Antonia Anin di Mapolres Kupang Kota, dengan Laporan Polisi: LP/B/373/IV/2019.

Kepada wartawan siang tadi, Senin (13/5), ibu korban menceritakan kejadian pengeroyokan terhadap anaknya.

Menurut Julian, kejadian pengeroyokan berawal saat dia dan korban hendak ke acara pesta, dan korban lebih dahulu menunggunya di depan jalan.

Karena ada teman-temannya yang lagi duduk di tempat itu, korban pun ikut duduk dengan mereka, persis di depan rumah terlapor, sambil melihat teman-temannya, yang sedang bermain game di ponsel.

Karena merasa terganggu dengan anak-anak yang bermain game di depan rumahnya, terlapor pun menghampiri dan langsung marah-marah.

Terlapor kemudian memukul Kevin dan PPR, sedangkan teman mereka yang lain ketakutan dan berlari meninggalkan lokasi tersebut.

Tidak lama kemudian datanglah terlapor Yohanes Laga Lina dan mencekik korban PPR hingga kencing di celana.

Dengan kejadian itu, korban PPR langsung pergi melapor ibunya.

Merasa sakit hati anaknya yang masih kecil dianiaya sampai kencing di celana, Julian menghampiri kedua pelaku di rumah mereka, dan menanyakan persoalan tersebut.

“Saya datangi mereka dan tanya apa salah anak saya. Tapi keduanya tidak merespon apa yang saya tanya,” ungkap Julian.

Tidak terima dengan perbuatan kedua pelaku, Julian pun menempuh jalur hukum.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Kupang Kota Iptu Bobby Mooynafi yang dikonfirmasi melalui KBO Ipda I Wayan P. Sujana, membenarkan adanya kasus tersebut.

“Kita juga sudah kirim surat pangilan untuk melakukan pemerikasaan tembahan besok Selasa (14/5),” kata Wayan.

Sementara untuk status kedua terlapor, sudah tetapkan penyidik sebagai tersangka.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 80 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak junto Pasal 170 Ayat 1 dengan ancaman hukum penjara di atas 5 tahun. (R3)

Advertisement
Loading...
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKRIM

Kuasa Hukum Hadmen Puri Beber Aliran Dana NTT Fair ke ‘Orang Atas’

Published

on

Kuasa hukum Hadmen Puri, masing-masing Samuel Haning (tengah), Marthen Dilak (kiri) dan Simson Lasi saat jumpa pers di Kupang, Sabtu (20/7).

Kupang, penatimor.com – Kuasa hukum tersangka perkara dugaan korupsi proyek NTT Fair, Hadmen Puri selaku Direktur PT Cipta Eka Puri, membeberkan fakta baru dalam kasus ini.

Kuasa hukum yang terdiri dari Samuel Haning, Marthen Dilak dan Simson Lasi, kepada wartawan di Kupang, Sabtu (20/7) siang, menegaskan bahwa tidak ada anggaran Rp 12 miliar di rekening bank kliennya.

Simson Lasi menjelaskan, terkait dana Rp 12 miliar tersebut, sebenarnya merupakan pencairan tahap ketiga dana proyek sebesar 40 persen sebesar Rp 14.300.000.000 dan diblokir Bank NTT.

“Dana inii awalnya di rekening BNI 46 di Tangerang, namun dalam perjalanan secara diam-diam Linda merubah dan memindahkan rekening perusahaan ke Bank NTT. Ini atas permintaan Bank NTT untuk bisa mengajukan pinjaman,” beber Simson.

Dia melanjutkan, dana yang diblokir di Bank NTT itu kemudian dicairkan oleh PPK Dona Febiola Toh.

Pencairan dana blokir ini dilakukan Linda, setelah menjaminkan 2 unit ekskavator milik nya.

“Atas jaminan dua eksavator itu, baru lah Dona memberikan surat ke Bank NTT untuk membuka blokir. Dan Linda ambil Rp 1,7 miliar dan sisa Rp 12 miliar lebih disimpan nomor rekening priabdi Linda Liudianto,” ungkap Simson lagi.

Dia menambahkan, dalam rekening koran terkait proyek NTT Fair tidak tercantum dana Rp 12 miliar tersebut.

“Kalau uang Rp 527.800.000 di klien kami itu sebagai fee untuk perusahaan karena pinjam bendera perusaahan nya,” sebut dia.

Namun dalam perjalanan, ada permintaan ke kliennya agar komitmen fee dinaikan 1 persen lagi dari kesepakatan sebelumnya sebesar 5 persen.

Fee 6 persen ini disebutkan akan diserahkan ke ‘orang atas’.

“Jadi ibu Yuli sampaikan ke klien kami agar sampaikan ke ibu Linda bahwa orang atas minta naikan fee satu persen lagi. Awalnya fee perusahaan 2,5, kemudian naik 3 persen dan 1 persen, sehingga akhirnya menjadi 6 persen,” beber dia.

“Sehingga total dana yang masuk Rp 590.500.000, dan karena sesuai komitmen dikirim lagi Rp 60.700.000 melalui rekening anak buah,” sebut Simson

“Jadi buktikan lah, tidak pernah ada dana Rp 12 miliar di nomor rekening Hadmen. Jaksa sudah konfrontir Dona Toh dan Linda Liudianto dan terkuak dana itu sudah ditransfer ke rekening Linda. Linda yang harus ganti itu uang negara, bukan klien kami,” tandas dia.

Sementara Samuel Haning menegaskan, jaksa harus berani dan tegas dalam mengungkap kasus ini.

“Saya yakin jaksa sangat mampu mengungkap proses hukum terhadap siapa saja yg bermain di dalam proyek NTT Fair. Saya yakin akan ada tersangka baru,” tegas Samuel Haning. (wil)

Continue Reading

HUKRIM

Komitmen Fee NTT Fair, Hadmen Transfer Rp 658 Juta ke Rekening Fery

Published

on

Dedy Jahapay

Kupang, penatimor.com – Tersangka Ferry Jons Pandie dalam keterangan ke penyidik menyampaikan bahwa sekira bulan Mei 2018, sekira pukul 10.00-11.00, dirinya pernah didatangi saksi Bobby Lanoe yang menyampaikan bahwa Yuli Afra memintanya bertemu di kantor PRKP Provinsi NTT.

“Saat itu pak Ferry sampaikan ke Bobby Lanoe akan temui ibu Yuli. Dan jam 4 sore pak Ferry temui ibu Yuli di kantor PRKP,” kata Dedy Jahapay, SH., selaku kuasa hukum Ferry Jons Pandie kepada wartawan di Kupang, Sabtu (20/7).

Pada pertemuan itu, lanjut Dedy, Ferry diminta Yuli mengirimkan nomor rekening bank milik Ferry melalui SMS ke nomor ponsel Hadmen.

Saat itu menurut Ferry, Yuli Afra sampaikan bahwa ada pinjaman dan mau menitip kirim melalui rekening nya.

Selanjutnya, beberapa hari kemudian, Bobby Lanoe kembali mendatangi Ferry, dan menyampaikan bahwa Yuli Afra menyuruhnya menanyakan apakah uangnya sudah dikirim apa belum. Dan pada saat itu belum ada uang yang masuk.

Kemudian sekitar tiga minggu kemudian, baru ada uang masuk sebesar Rp 658.218.000 kiriman dari Hadmen Puri.

“Klien saya mengaku diberi tahu pak Hadmen bahwa uang sudah dikirim. Kemudian klien saya sampaikan ke Bobby Lanoe bahwa uang sudah dikirim,” kata Dedy Jahapay.

Lanjut, dalam keterangan ke penyidik, Ferry Jons Pandie juga menyampaikan bahwa total uang tersebut merupakan fee 2,5 persen untuk orang atas.

Dari total uang sebesar Rp 658 juta, kemudian diserahkan secara bertahap ke Yuli Afra untuk pembayaran komitmen fee sebesar Rp 2,5 persen dari PT Cipta Eka Puri.

Tahap I sebesar Rp 100 juta, tahap II Rp 150 juta, tahap III Rp 150 juta, tahap IV Rp 125 juta, dan tahap V sebesar Rp 133 juta ditambah Rp 25 juta sehingga menjadi Rp 158 juta.

Selanjutnya, Ferry Jons Pandie juga menerangkan bahwa Yuli Afra meminjam uang sebesar Rp 75 juta untuk kebutuhan groundbreaking NTT Fair.

Setelah menyiapkan uang sesuai permintaan Yuli Afra, uang Rp 75 juta itu diserahkan melalui Bobby Lanoe.

Sementara, saksi Thobias Adrianus Frans Lanoe juga mengaku pernah diminta oleh Yuli Afra selaku Kadis PRKP Provinsi NTT untuk pergi ke kantor Ferry Jons Pandie untuk menanyakan apakah sudah ada tranferan atau belum. Mengenai siapa yang tranfer, Bobby mengaku tidak mengetahuinya. (wil)

Continue Reading

HUKRIM

Berkas NTT Fair Belum Lengkap, Tersangka dan Saksi Dikonfrontir

Published

on

Tersangka perkara dugaan korupsi proyek NTT Fair tiba di kantor Kejati NTT untuk menjalani pemeriksaan tambahan.

Kupang, penatimor.com – Melengkapi berkas perkara para tersangka dugaan korupsi proyek NTT Fair, tim penyidik Bidang Pidsus Kejati NTT mengkonfrontir para tersangka dan saksi.

Jumat (19/7), tim penyidik memeriksa tambahan tersangka Linda Liudianto, Yuli Afra dan Fery Jonson Pandie. Selain itu, turut diperiksa tambahan beberapa saksi.

Kasi Penkum Kejati NTT Abdul Hakim yang diwawancarai melalui sambungan telepon selular, Sabtu (20/7), mengatakan, Penuntut Umum setelah meneliti berkas perkara, telah menerbitkan P-18 atau menyatakan berkas perkara belum lengkap.

“Penuntut umum terbitkan P-18 atau berkas perkara masih ada kekurangan untuk perkara NTT Fair. P-19 atau petunjuknya biasanya tujuh hari lagi terbitnya,” kata Abdul Hakim.

Informasi yang dihimpun wartawan di lingkungan Kejati NTT, menyebutkan, jaksa penuntut umum yang meneliti berkas perkara NTT Fair memberikan petunjuk ke jaksa penyidik untuk melengkapi berkas perkara karena dinilai belum lengkap secara formil dan materil.

Penyidik diminta melengkapi beberapa kekurangan formil berkas juga materil berkas perkara.

Saksi yang turut diperiksa tambahan adalah Thobias Adrianus Frans Lanoe alias Bobby Lanoe, selaku tenaga honorer pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT.

Dedy Jahapay, SH., selaku kuasa hukum tersangka Ferry Jons Pandie kepada wartawan, mengatakan, pemeriksaan tambahan terhadap kliennya untuk kepentingan melengkapi berkas perkara.

Ferry dikonfrontir dengan Yuli Afra dan Thobias A.F. Lanoe. (wil)

Continue Reading

Loading…




Loading…

Trending

error: Content is protected !!