Connect with us

UTAMA

Sejumlah Tokoh Apresiasi Pleno KPU Kota Kupang Berjalan Jurdil dan Demokratis

Published

on

Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2019 oleh KPU Kota Kupang di Aula Hotel Gadja Mada Kupang, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Sabtu (10/5).

Kupang, penatimor.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang telah berhasil menyelesaikan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2019.

Pleno berakhir dengan aman, tertib dan lancar di Aula Hotel Gadja Mada Kupang, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, pukul 04.00 dini hari, Sabtu (10/5).

Pleno dipimpin Ketua KPU Kota Kupang Decky Ballo, ST.,MM., didampingi komisioner lainnya, Agustinus Innoentius Fahik, MA., Ismail Manoe, SPt., Welly Novita A. Hayer, SS, B.Ed, M.Pd., dan Zainudin Haru, ST.

Hadir pula Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Kupang, Otniel Nomleni, Susana Kanaha, SH., dan Junior A. Nange.

Para tokoh agama dan pimpinan partai politik di Kota Kupang memberikan apresiasi atas suksesnya pleno ini.

Sejumlah tokoh agama dan pimpinan partai politik juga memuji kinerja aparat keamanan mengamankan seluruh tahapan Pemilu hingga pelaksanaan pleno di tingkat KPU Kota Kupang berakhir.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Kupang, Haji Muhammad mensyukuri pelaksanaan pleno Pemilu yang berjalan dengan aman, lancar, tertib, jujur, adil, demokratis dan damai.

“Atas nama MUI Kota Kupang saya mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan atas terlaksananya pleno dengan hasil yang sudah ada. Pleno berjalan dengan sukses dan penuh kedamaian, serta terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan,” tandasnya.

Ia pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga Kota Kupang, penyelenggara Pemilu dan aparat keamanan yang turut menyukseskan kegiatan Pemilu di Kota Kupang.

Ketua PHDI Kota Kupang, I Wayan Wira S yang ditemui secara terpisah menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kota Kupang yang sudah berpartisipasi dalam Pemilu 2019, khususnya pleno rekapitulasi suara yang berjalan lancar, aman, transparan dan demokratis.

“Saya sangat mengapresiasi masyarakat Kota Kupang dimana Pemilu yang sudah kita jalani berjalan dengan transparan, langsung, umum, bebas dan rahasia,” kata dia.

“Semoga apapun hasilnya nanti kehidupan masyarakat lebih baik dari tahun sebelumnya dan masyarakat bisa menerima hasil dengan baik,” tambahnya.

Ketua PAN Kota Kupang, Felix Dando juga mengapresiasi pelaksanaan pleno Pemilu 2019 yang dinilai berjalan sangat transparan, jujur, adil, lancar dan demokratis.

Senada dengan itu, Ketua DPW PKS Kota Kupang juga menghargai tahapan rekapitulasi pleno hitung suara mulai dari tingkat kecamatan di kantor PPK hingga pleno tingkat Kota Kupang oleh KPU Kota Kupang.

“Proses hitung suara sudah berjalan dengan transparan, jujur dan adil serta demokratis,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi kerja keras Polri dan TNI yang turut mengawal dan mengamankan seluruh tahapan Pemilu bahkan sampai menginap di kantor kecamatan saat pleno dan menjaga kotak suara hingga di kantor KPU dan Bawaslu Kota Kupang.

“Kita sangat hargai dan beri apresiasi atas kinerja TNI dan Polri yang sungguh luar biasa dalam mengamankan proses rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPK dan KPU,” tambahnya.

Amsal Mauta dari PSI Kota Kupang juga mengungkapkan hal yang sama. Ia menilai proses Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif tahun 2019 sudah berjalan demokratis, lancar, adil dan jujur.

Ketua DPD Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Djainudin Lonek juga mengapresiasi KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang sudah melaksanakan pleno rekapitulasi suara hingga berakhir dengan aman, jurdil dan demokratif.

Apresiasi atas suksesnya pelaksanaan pleno KPU Kota Kupang juga disampaikan Ketua Sinode GMIT Pdt. Dr. Mery Kolimon.

“Kami mengapresiasi penyelenggara Pemilu, khususnya KPU yang sukses menyelesaikan pleno rekapitulasi suara dengan aman, lancar, jurdil dan demokratis,” singkat Pdt. Mery.

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Kupang Hery Kadja Dahi juga mengapresiasi kinerja penyelenggara Pemilu di Kota Kupang yang telah berhasil dan sukses menyelesaikan pleno rekapitulasi suara Pemilu 2019.

“Pleno yang berjalan sukses, aman, lancar, damai, jujur dan adil serta demokratis ini juga tidak terlepas dari peran semua elemen masyarakat yang berkomitmen bersama menyukseskan pesta demokrasi di kota ini. Terima kasih semuanya,” ungkap Hery.

Terpisah, Wali Kota Kupang Jefri Riwu Koreh mengucapkan terima kasih yang tulus kepada masyarakat Kota Kupang atas partisipasi sehingga pemilu 2019 berjalan dengan baik.

“Kita bersyukur dan mengapresiasi karena Pemilu berjalan dengan sangat transparan, jujur, adil, lancar dan demokratis,” ujar mantan anggota Komisi X DPR RI ini.

Pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kota Kupang yang dipusatkan di Hotel Gajah Mada Kelurahan Nunleu dijaga aparat keamanan dipimpin langsung Kapolres Kupang Kota, AKBP Satrya PP Tarung Binti, SIK.

Kapolres Kupang Kota mengakui kalau pihaknya tetap mengamankan seluruh rangkaian tahapan Pemilu hingga tuntas.

“Seluruh rangkaian dan tahapan Pemilu kita amankan. Kami siap mengamankan dan menjaga keamanan selama proses berlangsung hingga tuntas,” kata Kapolres. (R3)

Advertisement
Loading...
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

UTAMA

Dirjen Migas Resmikan BBM Satu Harga di Rote

Published

on

Saleh Husin dan rombongan Dirjen Migas pose bersama di Bandara DC.Saudale, Kabupaten Rote Ndao, Jumat (19/7).

Ba’a, penatimor.com – Jumat (19/7), menjadi tonggak sejarah baru bagi Kabupaten Rote Ndao, dengan diresmikannya BBM Satu Harga oleh Plt. Dirjen Migas yang mewakili Menteri ESDM RI Ignatius Jonan.

Ignatius Jonan berhalangan hadir karena ada kegiatan dadakan yang tidak bisa ditinggalkan.

Peresmian BBM Satu Harga di Rote Ndao mendapat apresiasi dari mantan Menteri Perindustrian RI Saleh Husin.

Saleh Husin kepada wartawan, mengungkap rasa syukur dan gembira terkait peresmian BBM Satu Harga di tanah kelahirannya itu.

“Rasa syukur dan gembira karena hari ini Jumat 19 Juli 2019 tiba di tanah kelahiran Pulau Rote, wilayah paling selatan di Indonesia,” kata Saleh Husin.

Mantan anggota DPR RI dua periode asal Dapil NTT 2 itu menjelaskan, daerah Rote Ndao jika pada musim barat atau musim gelombang, hubungan menuju dan keluar Pulau Rote melalui kapal laut menjadi sulit dan sering terhenti.

Kondisi ini mengakibatkan arus barang menjadi terganggu dan mahal, terlebih bahan bakar minyak (BBM) menjadi mahal dan langkah.

“Hari ini menjadi tonggak sejarah buat Pulau Rote. Sebagai putra Rote yang turut hadir bersama rombongan dari Jakarta, tentu saya bangga dan berterima kasih kepada bapak presiden Jokowi atas kebijakannya membuat BBM Satu Harga,” ungkap Saleh Husin.

Menurut dia, tentu hal ini sangat membantu masyarakat terselatan Indonesia yang masih tertinggal dan akhirnya satu kesulitan yang selama ini dialami masyarakat dapat teratasi.

“Juga terima kasih serta berharap kepada Pertamina untuk betul- betul menjaga agar stok dan distribusinya tertata dengan baik sehingga selalu tersedia BBM nya,” ungkap Saleh Husin.

“Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih buat kolega dan sahabat saya pak Ignatius Jonan menteri ESDM dan Ibu Rini menteri BUMN yang telah memperhatikan kampung halaman saya,” sambung dia.

Atas nama masyarakat Rote Ndao, Saleh Husin juga berharap presiden Jokowi juga dapat memperhatikan ketersediaan listrik dan infrastruktur di wilayah terselatan Indonesia ini, dan sebagai garda terdepan bangsa Indonesia di bagian selatan. (mel)

Continue Reading

UTAMA

Desa Bantala di Flotim Menanti Janji Kemendes PDTT

Published

on

Siprianus Rape Liwun

Kupang, Penatimor.com – Warga Desa Bantala di Kecamatan Lewoleba, Kabupaten Flores Timur (RI) menanti janji Kementerian Desa (Kemendes), Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Republik Indonesia (RI).

Pasalnya, hingga saat ini Kemendes PDTT belum menepati janjinya untuk memberikan hadiah berupa uang senilai Rp 150 juta setelah desa tersebut meraih juara 1 lomba desa tingkat nasional pada tahun 2018 lalu.

Kepala Desa Bantala, Siprianus Rape Liwun sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Sabtu (20/7/2019).

Menurut Siprianus, saat menjuarai lomba tersebut pada 2018 lalu, pihaknya telah menerima hadiah tetapi secara simbolis  bersama desa lainnya, di Hotel Sultan, Jakarta pada 29 November 2018 silam.

“Secara simbolis kami sudah terima. Administrasi sudah kami bereskan. Tapi hingga hari ini, hadiah berupa uang tersebut belum direalisasikan,” kata Siprianus.

Siprianus mengisahkan, saat itu dirinya terpilih menjadi kepala desa teladan, kategori pemanfaatan dana desa dengan sistem padat karya tunai.

Berkat prestasinya, Desa Bantala mendapat hadiah berupa trophy, satu unit sepeda motor bermerek Honda, Revo Fit dan uang tunia Rp 150 juta. Lantaran itu, lanjut dia, masyarakat Desa Bantala terus mendesaknya untuk mempertanggungjawabkan hadiah uang tunai tersebut.

“Kami terus didesak masyarakat untuk bertanggungjawab dengan hadiah uang ini. Sehingga sebagai kepala desa, saya minta Bapak Menteri dan juga direktur lomba desa, agar bisa secepatnya merealisasikannya. Kami aparat desa tidak mau dituding macam-macam,” ujar Siprianus.

Dia menambahkan, pihaknya telah berupaya melakukan konfirmasi dengan pihak Kemendes PDTT atas hadiah uang tunai tersebut. Nama pihak Kemendes PDTT mengatakan, masih melakukan verifikasi administrasi.

“Saya sudah tanya Kemendes PDTT. Mereka sampaikan, saat ini mereka masih urus administrasinya. Saya harap bisa secepatnya,” tandas Siprianus. (ale)

Continue Reading

POLKAM

Banggar DPRD NTT Tolak Pariwisata Dibangun di Atas ‘Darah’ Warga

Published

on

Suasana rapat Banggar DPRD NTT, Sabtu (20/7/2019).

Kupang, Penatimor.com – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi NTT menyatakan menolak pembangunan pariwisata NTT dibangun di atas penderitaan dan ‘darah’ warga Pulau Komodo, di Kabupaten Manggarai Barat.

Anggota Banggar DPRD NTT Fraksi Partai Demokrat, Winston Neil Rondo sampaikan ini pada Rapat Banggar dengan agenda Pembahasan Penyusunan KUA PPAS Perubahan 2019 dan KUA PPAS Induk 2020, Sabtu (20/7/2019) di Ruang Kelimutu Gedung DPRD.

Merujuk pada pemberitaan di media KOMPAS.com edisi 22 Mei 2019 berjudul “Gubernur NTT: Kita Mau Tidak Ada Manusia yang Tinggal di Pulau Komodo”, menurut Winston, pernyataan tersebut sangat melukai hati 2 ribuan warga yang tinggal di Pulau Komodo.

“Waktu ada kegiatan Asosiasi DPRD Provnsi se-Indonesia di Labuan Bajo, kami pergi bersama Pak Ketua DPRD NTT dan di sana masyarakat melakukan aksi damai, dan mereka katakan sudah 2000 tahun tinggal di sana. Kami ini Ata Modo, atau saudara sedarahnya komodo. Kami tidak bisa dipisahkan dengan komodo. Apa salah kami sehingga Bapak Gubernur mau keluarkan kami dari Pulau Komodo,” kata Winston menirukan pernyataan warga Pulau Komodo.

Winston menegaskan, pemerintah tidak boleh membangun infrastruktur pariwisata di Pulau Komodo dengan mengabaikan hak maupun kepentingan warga setempat. Apalagi, pemerintah dalam hal ini Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat belum pernah duduk bersama melakukan dialog dengan warga Pulau Komodo.

“Ingat, saya ingatkan dari sekarang, kita tidak boleh bangun pariwisata komodo di atas darah rakyat Pulau Komodo. Mereka sudah bilang, keluarkan kami dari sini sebagai mayat. Jadi ini bukan perkara yang mudah, kapan Pak Gubernur pernah duduk bersama dan berkonsultasi dengan masyarakat di Pulau Komodo, tidak pernah,” tegas Winston.

Dia mengakui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang sudah mengambil sikap mendukung pengembangan pariwisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Tetapi khusus untuk Pulau Komodo, pihaknya perlu mengingatkan agar pemerintah jangan pernah bangun pariwisata sebagai prime mover ekonomi di atas darah rakyat NTT.

“Jangan pernah, kami ingatkan sekali lagi khusus untuk Pulau Komodo jangan pernah,” tegas Winston.

Anggota Banggar DPRD NTT dari Fraksi Keadilan dan Persatuan, Anwar Hajral menyatakan, sangat disayangkan apabila rencana Pemprov NTT untuk menutup Pulau Komodo tidak dilakukan melalui sebuah kajian yang baik. Karena yang akan merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut adalah ribuan warga Pulau Komodo.

“Sebelum Pulau Komodo jadi Taman Nasional Komodo (TNK), masyarakat di daerah itu bermata pencaharian sebagai nelayan, namun setelah itu mereka beralih menjadi pramuwisata atau tour guide dan usaha yang berhubungan dengan kepariwisataan,” ungkapnya.

Dia berargumen, jika kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menutup akses, bahkan mengeluarkan penduduk Pulau Komodo ke tempat lain, maka secara otomatis mereka akan kehilangan mata pencaharian sebagai penopang ekonomi masyarakat setempat.

“Wisatawan datang ke Labuan Bajo itu karena Pulau Komodo-nya, bukan karena wisata alam yang lain, karena itu kalau Pulau Komodo ditutup, kami sangat yakin pariwisata di Labuan Bajo secara keseluruhan akan mengalami nasib sama,” katanya.

Anwar Hajral menambahkan, pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat sebuah kebijakan, tetapi mesti dilakukan kajian dan pertimbangan yang tidak merugikan atau mengorbankan rakyatnya sendiri. Jangan sampai masyarakat dikorbankan hanya untuk sebuah agenda pariwisata. (ale)

Continue Reading

Loading…




Loading…

Trending

error: Content is protected !!