Connect with us

UTAMA

Berjalan dengan Jurdil, Transparan dan Demokratis, Parpol Apresiasi Pleno KPU TTU

Published

on

Anwar Belmonte, S.IP.,MM., dan Tasi Yosep, S. Sos.

Kefamemanu, penatimor.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), telah menyelesaikan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2019.

Suksesnya pelaksanaan pleno ini diapresiasi sejumlah partai politik di bumi Biinmafo tersebut.

Anwar Belmonte, S.IP.,MM., selaku Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten TTU, mengapresiasi pelaksanaan pleno rekapitulasi suara Pemilu 2019 yang berjalan dengan sukses.

“Saya mengapresiasi karena semuanya berjalan dengan tertib, lancar, jujur, adil dan demokratis. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses pleno rekapitulasi Pemilu. Terlebih kepada pihak kepolisian yang selama ini telah bersusah payah dengan segala keterbatasan sudah membantu sehingga pelaksanaan Pemilu bisa berjalan dengan baik,” ungkap Anwar.

Sementara Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten TTU, Tasi Yosep, S. Sos., menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi pada Pemilu Serentak 2019.

“Pemilu kali ini, mulai dari TPS, kemudian pleno PPK dan KPU Kabupaten TTU, semua berjalan lancar, jujur, adil, transparan dan demokratis,” kata Tasi Yosep.

“Tidak ada hal-hal yang menimbulkan persoalan-persoalan yang menuju kepada perselisihan atau pertentangan dalam pelaksanaan pleno baik tingkat PPK maupun di tingkat pleno KPU,” lanjut dia.

Dia juga tak lupa mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua pihak, baik masyarakat maupun para pelaksana atau penyelenggara dari KPPS, PPK sampai dengan KPU Kabupaten TTU.

Pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten TTU telah usai yang ditandai dengan proses penyerahan berita acara hasil pleno dan dokumen lainnya kepada para saksi dan Bawaslu, di aula Bale Biinmaffo, Selasa (7/5) malam lalu.

Sesuai hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara, dua srikandi yakni, Maria Filiana Tahu dan Hildegardis Amleni gagal mempertahankan kursi di DPRD TTU dari jumlah 16 wajah lama yang bertahan.

Sedangkan, pendatang baru 14 orang yang akan menempati kursi DPRD Kabupaten TTU periode 2019-2024, tanpa keterwakilan perempuan.

Sesuai data yang dihimpun, sebanyak 14 wajah baru anggota DPRD Kabupaten TTU berasal dari dapil TTU I sebanyak empat orang, dapil TTU II sebanyak dua orang, dapil TTU III sebanyak empat orang dan dapil TTU IV sebanyak empat orang. Sedangkan untuk 16 orang anggota DPRD Kabupaten TTU yang lama berasal dari dapil TTU I sebanyak tujuh orang, dapil TTU II sebanyak lima orang, dapil TTU III sebanyak dua orang dan dapil TTU IV sebanyak dua orang.

Sementara itu, untuk perolehan kursi berdasarkan partai, peraih kursi terbanyak dari Partai Nasdem yang berhasil memperoleh delapan kursi, Partai Golkar sebanyak empat kursi, Partai Hanura sebanyak tiga kursi, Partai Gerindra sebanyak tiga kursi, PKB sebanyak tiga kursi, PDIP sebanyak dua kursi, Perindo sebanyak dua kursi, Partai Demokrat sebanyak dua kursi, PAN sebanyak satu kursi, Partai Berkarya sebanyak satu kursi dan PKS sebanyak satu kursi.

PDIP yang sebelumnya menempati delapan kursi di DPRD harus kehilangan enam kursi. Dengan demikian, palu ketua DPRD TTU berpindah ke Partai Nasdem. Kursi wakil ketua I diduduki Partai Golkar, sedangkan wakil ketua II masih menjadi rebutan tiga partai politik yakni Partai Gerindra, Partai Hanura dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ketua DPW Nasdem NTT, Raymundus Sau Fernandes menuturkan, Pemilu 2019 memberikan hasil yang sangat memuaskan bagi Partai Nasdem Kabupaten TTU.

Dari perolehan kursi pada Pemilu 2014, Partai Nasdem hanya memperoleh tiga kursi di DPRD TTU, namun pada Pemilu 2019, Partai Nasdem berhasil memperoleh delapan kursi di DPRD TTU dari total keseluruhan kursi sebanyak 30.

Dengan demikian, tambah Raymundus, posisi ketua DPRD TTU yang selama ini dipegang PDIP, diambil oleh Partai Nasdem.

“Kita mampu mengutus delapan kader ke DPRD TTU dan keluar sebagai partai pemenang Pemilu di Kabupaten TTU. Dengan demikian posisi ketua DPRD TTU ada di tangan Partai Nasdem,” tutur Raymundus yang juga Bupati TTU dua periode itu. (R4)

TABEL

Anggota DPRD TTU 2109-2019 Wajah Baru

1. Hendrik F Bana
Partai Nasdem dapil I
Perolehan suara caleg : 3.046 suara
Perolehan suara partai : 11.241 suara

2. Hilarius Ato
Partai Hanura dapil I
Perolehan suara caleg : 1.308 suara Perolehan suara partai : 6.136 suara

3. Oktofianus Sasi
Partai Nasdem dapil I
Perolehan suara caleg : 2.082 suara
Perolehan suara partai : 11.241 suara

4. Florentinus Sonbay
Partai Berkarya dapil I
Perolehan suara caleg : 1.449 suara
Perolehan suara partai : 2.078 suara

5. Marianus Lai Manek
Partai Perindo dapil II
Perolehan suara caleg : 1.290 suara
Perolehan suara partai : 2.650 suara

6. Hironimus Funan
Partai Nasdem dapil II
Perolehan suara caleg : 1.258 suara
Perolehan suara partai : 6.676 suara

7. Irenius Frederik Taolin
Partai Hanura dapil III
Perolehan suara caleg : 1.911 suara
Perolehan suara partai : 4.437 suara

8. Brando Sonbiko
Partai Nasdem dapil III
Perolehan suara caleg : 1.020 suara
Perolehan suara partai : 3.767 suara

9. Servianus Sandi Sally
PKB dapil III
Perolehan suara caleg : 1.161 suara
Perolehan suara partai : 2.800 suara

10. Falentinus Manek
Partai Perindo dapil III
Perolehan suara caleg : 855 suara
Perolehan suara partai : 2.316 suara

11. Arnoldus Rusae
Partai Nasdem dapil IV
Perolehan suara caleg : 1.933 suara
Perolehan suara partai : 6.339 suara

12. Paulinus Efi
Partai Nasdem dapil IV
Perolehan suara caleg : 1.461 suara
Perolehan suara partai : 6.339 suara

13. Yohanes Salem
Partai Demokrat dapil IV
Perolehan suara caleg : 1.247 suara
Perolehan suara partai : 1.880 suara

14. Landelinus Kono Meta
Partai Gerindra dapil IV
Perolehan suara caleg : 842 suara
Perolehan suara partai : 1.799 suara

Anggota DPRD TTU 2109-2019 Wajah Lama

1. Karolus Boromeus Sonbay
Partai PDIP dapil I
Perolehan suara caleg : 1.449 suara Perolehan suara partai : 6.082suara

2. Amandus Nahas
Partai Golkar dapil I
Perolehan suara caleg : 1.062 suara
Perolehan suara partai : 4.731 suara

3. Agustinus Siki
PKB dapil I
Perolehan suara caleg : 750 suara
Perolehan suara partai : 2.492 suara

4. Arifintus Talan
PKS dapil I
Perolehan suara caleg : 1.181 suara
Perolehan suara partai : 2.396 suara

5. Donatus DG Nurak
Partai Demokrat dapil I
Perolehan suara caleg : 546 suara
Perolehan suara partai : 2.275 suara

6. Fabianus One Alisiono
Partai Gerindra dapil I
Perolehan suara caleg : 814 suara
Perolehan suara partai : 2.237suara

7. Yoseph Nube
Partai Nasdem dapil I
Perolehan suara caleg : 1.304 suara
Perolehan suara partai : 11.241 suara

8. Paulus J Naibesi
Partai Nasdem dapil II
Perolehan suara caleg : 1.604 suara
Perolehan suara partai : 6.676 suara

9. Hendrikus F Saunoah
PDIP dapil II
Perolehan suara caleg : 1.033 suara
Perolehan suara partai : 3.869 suara

10. Theodorus Tahoni
PKB dapil II
Perolehan suara caleg : 1.172 suara
Perolehan suara partai : 2.892 suara

11. Therensius lazakar
Partai Golkar dapil II
Perolehan suara caleg : 1.001 suara
Perolehan suara partai : 2.777 suara

12. Leonard Naibobe
PAN dapil II
Perolehan suara caleg : 686 suara
Perolehan suara partai : 1.950 suara

13. Agustinus Tulasi
Partai Golkar dapil III
Perolehan suara caleg : 626 suara
Perolehan suara partai : 2.161 suara

14. Yasintus Usfal
Partai Gerindra dapil III
Perolehan suara caleg : 998 suara
Perolehan suara partai : 1.961 suara

15. Klemens Anin
Partai Golkar dapil IV
Perolehan suara caleg : 1.159 suara
Perolehan suara partai : 2.909 suara

16. Yasintus Lape Naif
Partai Hanura dapil IV
Perolehan suara caleg : 987 suara
Perolehan suara partai : 2.315 suara.

Advertisement
Loading...
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

UTAMA

Dirjen Migas Resmikan BBM Satu Harga di Rote

Published

on

Saleh Husin dan rombongan Dirjen Migas pose bersama di Bandara DC.Saudale, Kabupaten Rote Ndao, Jumat (19/7).

Ba’a, penatimor.com – Jumat (19/7), menjadi tonggak sejarah baru bagi Kabupaten Rote Ndao, dengan diresmikannya BBM Satu Harga oleh Plt. Dirjen Migas yang mewakili Menteri ESDM RI Ignatius Jonan.

Ignatius Jonan berhalangan hadir karena ada kegiatan dadakan yang tidak bisa ditinggalkan.

Peresmian BBM Satu Harga di Rote Ndao mendapat apresiasi dari mantan Menteri Perindustrian RI Saleh Husin.

Saleh Husin kepada wartawan, mengungkap rasa syukur dan gembira terkait peresmian BBM Satu Harga di tanah kelahirannya itu.

“Rasa syukur dan gembira karena hari ini Jumat 19 Juli 2019 tiba di tanah kelahiran Pulau Rote, wilayah paling selatan di Indonesia,” kata Saleh Husin.

Mantan anggota DPR RI dua periode asal Dapil NTT 2 itu menjelaskan, daerah Rote Ndao jika pada musim barat atau musim gelombang, hubungan menuju dan keluar Pulau Rote melalui kapal laut menjadi sulit dan sering terhenti.

Kondisi ini mengakibatkan arus barang menjadi terganggu dan mahal, terlebih bahan bakar minyak (BBM) menjadi mahal dan langkah.

“Hari ini menjadi tonggak sejarah buat Pulau Rote. Sebagai putra Rote yang turut hadir bersama rombongan dari Jakarta, tentu saya bangga dan berterima kasih kepada bapak presiden Jokowi atas kebijakannya membuat BBM Satu Harga,” ungkap Saleh Husin.

Menurut dia, tentu hal ini sangat membantu masyarakat terselatan Indonesia yang masih tertinggal dan akhirnya satu kesulitan yang selama ini dialami masyarakat dapat teratasi.

“Juga terima kasih serta berharap kepada Pertamina untuk betul- betul menjaga agar stok dan distribusinya tertata dengan baik sehingga selalu tersedia BBM nya,” ungkap Saleh Husin.

“Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih buat kolega dan sahabat saya pak Ignatius Jonan menteri ESDM dan Ibu Rini menteri BUMN yang telah memperhatikan kampung halaman saya,” sambung dia.

Atas nama masyarakat Rote Ndao, Saleh Husin juga berharap presiden Jokowi juga dapat memperhatikan ketersediaan listrik dan infrastruktur di wilayah terselatan Indonesia ini, dan sebagai garda terdepan bangsa Indonesia di bagian selatan. (mel)

Continue Reading

UTAMA

Desa Bantala di Flotim Menanti Janji Kemendes PDTT

Published

on

Siprianus Rape Liwun

Kupang, Penatimor.com – Warga Desa Bantala di Kecamatan Lewoleba, Kabupaten Flores Timur (RI) menanti janji Kementerian Desa (Kemendes), Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Republik Indonesia (RI).

Pasalnya, hingga saat ini Kemendes PDTT belum menepati janjinya untuk memberikan hadiah berupa uang senilai Rp 150 juta setelah desa tersebut meraih juara 1 lomba desa tingkat nasional pada tahun 2018 lalu.

Kepala Desa Bantala, Siprianus Rape Liwun sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Sabtu (20/7/2019).

Menurut Siprianus, saat menjuarai lomba tersebut pada 2018 lalu, pihaknya telah menerima hadiah tetapi secara simbolis  bersama desa lainnya, di Hotel Sultan, Jakarta pada 29 November 2018 silam.

“Secara simbolis kami sudah terima. Administrasi sudah kami bereskan. Tapi hingga hari ini, hadiah berupa uang tersebut belum direalisasikan,” kata Siprianus.

Siprianus mengisahkan, saat itu dirinya terpilih menjadi kepala desa teladan, kategori pemanfaatan dana desa dengan sistem padat karya tunai.

Berkat prestasinya, Desa Bantala mendapat hadiah berupa trophy, satu unit sepeda motor bermerek Honda, Revo Fit dan uang tunia Rp 150 juta. Lantaran itu, lanjut dia, masyarakat Desa Bantala terus mendesaknya untuk mempertanggungjawabkan hadiah uang tunai tersebut.

“Kami terus didesak masyarakat untuk bertanggungjawab dengan hadiah uang ini. Sehingga sebagai kepala desa, saya minta Bapak Menteri dan juga direktur lomba desa, agar bisa secepatnya merealisasikannya. Kami aparat desa tidak mau dituding macam-macam,” ujar Siprianus.

Dia menambahkan, pihaknya telah berupaya melakukan konfirmasi dengan pihak Kemendes PDTT atas hadiah uang tunai tersebut. Nama pihak Kemendes PDTT mengatakan, masih melakukan verifikasi administrasi.

“Saya sudah tanya Kemendes PDTT. Mereka sampaikan, saat ini mereka masih urus administrasinya. Saya harap bisa secepatnya,” tandas Siprianus. (ale)

Continue Reading

POLKAM

Banggar DPRD NTT Tolak Pariwisata Dibangun di Atas ‘Darah’ Warga

Published

on

Suasana rapat Banggar DPRD NTT, Sabtu (20/7/2019).

Kupang, Penatimor.com – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi NTT menyatakan menolak pembangunan pariwisata NTT dibangun di atas penderitaan dan ‘darah’ warga Pulau Komodo, di Kabupaten Manggarai Barat.

Anggota Banggar DPRD NTT Fraksi Partai Demokrat, Winston Neil Rondo sampaikan ini pada Rapat Banggar dengan agenda Pembahasan Penyusunan KUA PPAS Perubahan 2019 dan KUA PPAS Induk 2020, Sabtu (20/7/2019) di Ruang Kelimutu Gedung DPRD.

Merujuk pada pemberitaan di media KOMPAS.com edisi 22 Mei 2019 berjudul “Gubernur NTT: Kita Mau Tidak Ada Manusia yang Tinggal di Pulau Komodo”, menurut Winston, pernyataan tersebut sangat melukai hati 2 ribuan warga yang tinggal di Pulau Komodo.

“Waktu ada kegiatan Asosiasi DPRD Provnsi se-Indonesia di Labuan Bajo, kami pergi bersama Pak Ketua DPRD NTT dan di sana masyarakat melakukan aksi damai, dan mereka katakan sudah 2000 tahun tinggal di sana. Kami ini Ata Modo, atau saudara sedarahnya komodo. Kami tidak bisa dipisahkan dengan komodo. Apa salah kami sehingga Bapak Gubernur mau keluarkan kami dari Pulau Komodo,” kata Winston menirukan pernyataan warga Pulau Komodo.

Winston menegaskan, pemerintah tidak boleh membangun infrastruktur pariwisata di Pulau Komodo dengan mengabaikan hak maupun kepentingan warga setempat. Apalagi, pemerintah dalam hal ini Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat belum pernah duduk bersama melakukan dialog dengan warga Pulau Komodo.

“Ingat, saya ingatkan dari sekarang, kita tidak boleh bangun pariwisata komodo di atas darah rakyat Pulau Komodo. Mereka sudah bilang, keluarkan kami dari sini sebagai mayat. Jadi ini bukan perkara yang mudah, kapan Pak Gubernur pernah duduk bersama dan berkonsultasi dengan masyarakat di Pulau Komodo, tidak pernah,” tegas Winston.

Dia mengakui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang sudah mengambil sikap mendukung pengembangan pariwisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Tetapi khusus untuk Pulau Komodo, pihaknya perlu mengingatkan agar pemerintah jangan pernah bangun pariwisata sebagai prime mover ekonomi di atas darah rakyat NTT.

“Jangan pernah, kami ingatkan sekali lagi khusus untuk Pulau Komodo jangan pernah,” tegas Winston.

Anggota Banggar DPRD NTT dari Fraksi Keadilan dan Persatuan, Anwar Hajral menyatakan, sangat disayangkan apabila rencana Pemprov NTT untuk menutup Pulau Komodo tidak dilakukan melalui sebuah kajian yang baik. Karena yang akan merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut adalah ribuan warga Pulau Komodo.

“Sebelum Pulau Komodo jadi Taman Nasional Komodo (TNK), masyarakat di daerah itu bermata pencaharian sebagai nelayan, namun setelah itu mereka beralih menjadi pramuwisata atau tour guide dan usaha yang berhubungan dengan kepariwisataan,” ungkapnya.

Dia berargumen, jika kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menutup akses, bahkan mengeluarkan penduduk Pulau Komodo ke tempat lain, maka secara otomatis mereka akan kehilangan mata pencaharian sebagai penopang ekonomi masyarakat setempat.

“Wisatawan datang ke Labuan Bajo itu karena Pulau Komodo-nya, bukan karena wisata alam yang lain, karena itu kalau Pulau Komodo ditutup, kami sangat yakin pariwisata di Labuan Bajo secara keseluruhan akan mengalami nasib sama,” katanya.

Anwar Hajral menambahkan, pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat sebuah kebijakan, tetapi mesti dilakukan kajian dan pertimbangan yang tidak merugikan atau mengorbankan rakyatnya sendiri. Jangan sampai masyarakat dikorbankan hanya untuk sebuah agenda pariwisata. (ale)

Continue Reading

Loading…




Loading…

Trending

error: Content is protected !!