Connect with us

UTAMA

24 KK di Kota Kupang Keluhkan Jalan Rusak

Published

on

Warga RT 09/RW 03 Kelurahan Penkase, Kecamatan Alak, Kota Kupang, bergotong royong memperbaiki jalan yang rusak.

Kupang, penatimor.com – Masih ada warga di Kota Kupang yang kesulitan mendapatkan akses jalan.

Sudah sangat lama kondisi jalan di wilayah Kelurahan Penkase, Kecamatan Alak, Kota Kupang ini tidak tersentuh aspal.

Akses jalan memang sangat penting bagi masyarakat setempat untuk melaksanakan berbagai aktivitas sehari-hari.

Bagi masyarakat di wilayah ini, mereka tidak pernah terlayani program pemerintah, khususnya pembangunan jalan.

Kepentingan masyarakat akan akses jalan ini seakan dianak tirikan oleh Pemerintah Kota Kupang, karena meski berada di tengah kota, namun tidak ada jalan yang layak untuk 24 kepala keluarga di wilayah RT 09/RW 03, Kelurahan Penkase, Kecamatan Alak, Kota Kupang.

Usulan pembukaan jalan baru kepada pemerintah, baik pemerintah kelurahan, pemerintah kecamatan, Pemerintah Kota Kupang bahkan Pemerintah Provinsi NTT, sudah diajukan namun upaya tersebut tidak digubris.

Kondisi ini sudah diusulkan oleh warga setempat sejak tahun 2014 silam melalui Musrembang, baik tingkat kelurahan, kecamatan maupun tingkat Kota Kupang.

Selain usulan melalui Musrembang, warga juga melakukan upaya koordinasi dengan pemerintah setempat, melalui rapat-rapat atau pertemuan yang membahas tentang kepentingan warga, namun masyarakat hanya mendapatkan janji manis dari pemerintah.

Rasa kecewa atas sikap pemerintah ini menimbulkan kekecewaan dari masyarakat. Namun berbagai upaya terus dilakukan secara swadaya masyarakat untuk membuka jalan.

Masyarakat juga melakukan patungan anggaran untuk mengadakan tanah putih. Jalan yang panjangnya sekitar 1 km itu membutuhkan banyak tanah putih.

Maka masyarakat hanya bisa membeli tanah putih lalu dikerjakan secara bertahap.

Meski demikian, setelah diratakan dengan tanah putih, setiap kali hujan, jalan tersebut selalu rusak karena terdapat beberapa bukit.

Gotlif Josua (41), warga RT 09/RW 03, kepada wartawan, belum lama ini, mengaku sangat kecewa dengan sikap pemerintah yang tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dikatakan, sejak tahun 2014 hingga saat ini, jalan tersebut sudah diperbaiki kurang lebih sebanyak 14 kali, namun tetap rusak karena proses pekerjaan dilakukan seadanya sesuai dengan kemampuan masyarakat.

Padahal jalan tersebut jika dikerjakan maka menjadi jalan alternatif bagi para pengguna jalan yang hendak menuju ke Kelurahan Alak.

“Warga yang melintas seringkali mengalami kecelakaan akibat jalan yang sangat rusak. Pengeluhan ini terus disuarakan kepada pemerintah tetapi kami hanya mendapat janji-janji manis dari para penguasa di kota ini,” ujar Gotlif.

Lebih lanjut Gotlif menjelaskan, sikap pemerintah yang tidak peduli sangat mengecewakan, bahkan warga enggan mengikuti Pemilu, tetapi ia berusaha memberikan pemahaman kepada warganya untuk memberikan hak suaranya saat pesta demokrasi tersebut.

“Warga kecewa dan lebih memilih golput karena dari masa ke masa, pemimpin ke pemimpin, tetap tidak diperhatikan. Tetap saya berusaha memberikan pemahaman kepada mereka bahwa niat untuk golput bukan solusinya sehingga disaat Pemilu harus ikut,” katanya.

Gotlif mengurai, jalan tersebut telah melalui beberapa masa kepemimpinan, yakni tingkat RT selama tiga periode, lurah tiga periode, wali kota selama dua periode dan gubernur juga sudah dua periode, namun akses jalan yang diusulkan kepada masyarakat yang hidup sebagai nelayan dan perkantoran itu belum juga terjawab.

Mewakili masyarakat, Gotlif mengharapkan kepada pemerintah saat ini baik dari tingkat yang paling bawah yaitu RT, Kelurahan, Wali Kota dan Gubernur untuk memperhatikan nasib mereka, karena mereka bagian dari warga Kota Kupang dan juga bagian bangsa ini.

“Kami tidak mengurangi rasa hormat kepada pemerintah, tapi tolong perhatikan kami masyarakat kecil adalah bagian dari bangsa ini. Kami juga memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti masyarakat lain pada umumnya,” harapnya.

Selain itu, Stefanus Lino yang juga warga setempat menambahkan jalan tersebut terdapat batu besar yang harus diratakan dan membutuhkan alat berat, namun karena upaya mereka tidak pernah terjawab, sehingga dari 24 kepala keluarga itu secara patungan uang untuk membayar pekerja untuk meratakan batu-batu yang ada.

Stefanus menjelaskan setelah mengeluarkan biaya yang banyak untuk meratakan batu-batu besar, lalu warga kembali patungan untuk membeli sertu atau tanah putih untuk pengerasan. Namun jalan tetap rusak saat hujan.

“Kami hidup di sini seperti tidak ada pemerintah di kota ini, padahal di saat ada momen Pemilu, banyak yang datang meminta dan menebar janji di sini, saat terpilih kepentingan masyarakat diabaikan,” ungkapnya.

Terpantau, dari ke 24 kepala keluarga tersebut secara bergotong royong meratakan tanah putih di ruas jalan tersebut.

Sampai dengan sore hari, terdapat lima truk yang sudah mengangkut tanah putih dan target warga sebanyak 10 truk. (R1)

Advertisement
Loading...
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

UTAMA

Bandara Komodo Akan jadi Bandara Internasional

Published

on

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana disambut di Bandara Komodo Labuan Bajo, belum lama ini.

Labuan Bajo, penatimor.com – Pengembangan Bandara Komodo akan dilakukan dengan skema pembiayaan kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Pelaksanaan KPBU direncanakan akan memiliki masa kerja sama selama 25 tahun.

Kemenhub saat ini tengah fokus menyiapkan infrastruktur transportasi untuk mendukung sektor pariwisata, salah satunya adalah membuat Bandara Komodo di Labuan Bajo menjadi bandara internasional.

“Kami akan buat Bandara Komodo Labuan Bajo ini menjadi Bandara Internasional dengan pengelolaan yang unik dan mempunyai konektivitas internasional sehingga secara langsung turis turis akan datang ke sini,” tutur Menhub Budi Karya Sumadi.

Budi menjelaskan pada pertengahan 2020, perpanjangan runway Bandara Komodo selesai dikerjakan sehingga dapat didarati pesawat besar seperti Airbus 320 dan meningkatkan kapasitas penumpang.

“InsyaAllah pertengahan tahun depan runwaynya sudah 2.450 meter. Artinya, pesawat Airbus 320 bisa landing secara penuh. Selain itu, ada peningkatan dari kapasitas penumpang yang kita harapkan lebih dari 3,5 juta,” terang Budi.

Presiden Jokowi berharap, pengelola Bandara Komodo ini nantinya merupakan pengelola yang memiliki jaringan pariwisata internasional sehingga bisa lebih banyak menarik turis asing untuk berkunjung dan meningkatkan devisa.

Sebagai informasi, Bandara Komodo akan dikembangkan dengan cakupan perpanjangan runway yang semula memiliki panjang 2.250 meter menjadi 2.450 meter, perluasan apron seluas 20.200 meter persegi, perluasan terminal domestik seluas 6.500 meter persegi, pembangunan terminal internasional seluas 5.538 meter persegi, pembangunan terminal kargo seluas 2.860 meter persegi, serta pembangunan beberapa fasilitas pendukung lainnya.

Ke depan, rute penerbangan dari Bandara Komodo akan diperbanyak menuju beberapa daerah di sekitarnya. Rencana rute domestik diantara lain penerbangan ke Makassar, Atambua, Waingapu, Sabu, Rote. Sedangkan Malaysia dan Singapura menjadi rencana rute internasional baru yang akan dibuka.

Pengembangan Bandara Komodo ini memiliki tujuan untuk mendorong pertumbuhan lalu lintas udara yaitu hingga 4.000.000 penumpang dan 3.500 ton muatan kargo pada tahun 2044 mendatang. Hal tersebut selaras dengan Nawacita ke 7 yaitu Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakan Sektor Strategis Ekonomi Domestik. (jim)

Continue Reading

UTAMA

Anggota Dewan Soroti ‘Joroknya’ Toilet di Gedung DPRD NTT

Published

on

Suasana Sidang Pembahasan Penyusunan KUPA-PPASP Tahun Anggaran 2019, yang digelar di Ruang Kelimutu Gedung DPRD NTT, Jumat (19/7/2019).

Kupang, Penatimor.com – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Anwar Hajral menyoroti kondisi toilet di Gedung DPRD yang dinilai kerap tak terurus dengan baik sehingga kotor dan menimbulkan aroma tidak sedap.

Hal ini disampaikan Anwar Hajral saat Sidang Badan Anggaran (Banggar) Pembahasan Penyusunan KUPA-PPASP Tahun Anggaran 2019, yang digelar di Ruang Kelimutu Gedung DPRD NTT, Jumat (19/7/2019).

Menurut Anwar Hajral, kondisi toilet di rumah rakyat itu agak sedikit bersih bilamana ada jadwal sidang atau pun ada agenda kunjungan tamu dari luar. Namun, kondisi itu akan bertolakbelakang manakala tidak ada jadwal sidang atau agenda tertentu.

“Kalau seperti hari ini ada Pak Sekretaris Dewan (Sekwan) datang rapat di sini, itu toilet semua bersih. Tapi kalau hari-hari biasa, toilet itu tidak bisa digunakan, dan kami harus jauh pergi ke luar dari gedung ini untuk mencari toilet yang bersih dan nyaman,” ungkap Anwar Hajral.

Hal tersebut, kata Anwar Hajral, harus ia sampaikan agar menjadi perhatian pihak Sekretariat Dewan (Setwan) Provinsi NTT agar menjadi bahan evaluasi dan perbaikan agar ke depannya bisa jauh lebih baik lagi.

“Saya mohon maaf untuk teman-teman di Setwan, bahwa apa yang kami sampaikan ini untuk perbaikan ke depan agar bisa jauh lebih baik lagi. Kami juga tahu, sadar, bahwa ini sebentar lagi saya dan beberapa teman akan pergi dari sini, tapi ini untuk perbaikan, dan tidak bermaksud apa-apa,” katanya.

Dia menyatakan, ada biaya operasional atau anggaran yang diperuntukkan untuk fasilitas kebersihan, selain itu ada honor juga bagi petugas kebersihan.

“Ada biaya operasional untuk Dewan yang angkanya menurut kami sangat fantastis, dan ini perlu kita bedah kembali. Coba kita membongkar, berapa banyak anggaran yang diperuntukkan bagi fasilitas kebersihan dan lain sebagainya, untuk honor dan lain sebagainya,” tegasnya.

“Saya tadi bisik sama teman-teman, kayaknya sesekali perlu kita SMS ke Pak Gubernur untuk lakukan sidak langsung ke toilet-toilet yang ada di gedung ini,” imbuhnya.

Karena itu, Anwar Hajral menambahkan, poinnya adalah perlu dilakukan rasionalisasi angka-angka untuk operasional Dewan tersebut. “Sehingga tidak sekadar mencantumkan nama Dewan di situ, tetapi dalam permintaan yang perlu adanya transparansi agar diketahui bersama,” tandasnya. (ale)

Continue Reading

UTAMA

Polisi Tangkap Ayah Penganiaya Anak 2 Tahun di Kupang

Published

on

Abraham Sabneno (46), pelaku dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak kandungnya yang berusia 2 tahun diamankan di Mapolsek Kupang Barat, Kamis (18/7) malam.

Kupang, penatimor.com – Tim Unit Reserse Mobil (Resmob) Polda NTT berhasil menangkap dan mengamankan Abraham Sabneno (46), pelaku dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Pelaku ditangkap di salah satu rumah temannya di Jalan Sukun, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Kamis (18/7) malam.

Warga RT 01/RW 01, Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang ini dilaporkan oleh istrinya Erni Laku Saba (45).

Ada dua laporan polisi, yaitu dugaan pengancaman pembunuhan terhadap istrinya dan penganiayaan terhadap DS, anak 2 tahun, sehingga mengalami patah tulang di kaki dan tangan.

Kasus ini terjadi pada Minggu (14/7), dan dilaporkan di Mapolsek Kupang Barat, Senin (15/7).

Pelaku sudah diamankan di Mapolsek Kupang Barat, Polres Kupang, untuk menjalani pemeriksaan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Pelaku dikenakanPasal 80 Ayat (1) jo Pasal 76 C Undang-Undang (UU) RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan PP Penganti UU RI No 01 tahun 2016 tentang perubahan ke-2 atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 44 ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004
tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 351 ayat (2) jonto Pasal 335 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. (wil)

Continue Reading

Loading…




Loading…

Trending

error: Content is protected !!