Connect with us

HUKRIM

Putusan Kasasi Korupsi Tambak Garam Sabu, Johan Sahertian Divonis 7 Tahun Penjara

Published

on

Hendrik Tiip

Kupang, penatimor.com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati NTT telah menerima petikan putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) RI atas terdakwa Johan Sahertian (47), dengan perkara No. 71 K/Pid.Sus/2019.

Dalam putusan Kasasi, majelis hakim mengabulkan permohonan Kasasi dari Penuntut Umum pada Kejari Sabu Raijua.

Sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Kpg tanggal 1 Oktober 2018, yang memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kpg tanggal 28 Juli 2018.

Putusan Kasasi dengan Ketua Majelis Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H., dan Panitera Pengganti Nur Sari Baktiana, S.H.,M.H., menyatakan terdakwa Johan Sahertian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Johan juga divonis dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda Rp 200 juta dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Sesuai amar putusan Kasasi, terdakwa Johan Sahertian juga dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1.328.335.683.

Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama satu bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun.

Majelis hakim Kasasi juga menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Vonis hukuman pada putusan Kasasi lebih tinggi dari Putusan Banding yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Johan Sahertian selama 4 tahun dan denda Rp 200 juta subsidair 2 bulan kurungan.

Dalam putusan banding, terdakwa juga dihukum membayar uang pengganti keuangan negara sebesar Rp 1.328.335.683.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati NTT Hendrik Tiip yang diwawancarai, mengatakan, pihaknya segera melakukan eksekusi terhadap putusan Kasasi tersebut.

“Tadi kami baru terima putusannya. Kami akan laporkan ke pak Kajari Sabu Raijua dulu untuk dapatkan perintah pelaksanaan eksekusi,” singkat Hendrik.

Sebelumnya, JPU Kejati NTT menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Kupang Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg, tanggal 26 Juli 2018 dengan terdakwa Johan Sahertian.

Upaya banding tersebut dibuktikan dengan akta pernyataan banding Nomor:12/Akta. Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg yang dibuat pada Rabu (1/8) oleh JPU S. Hendrik Tiip, SH., dan diketahui Panitera Pengadilan Tipikor Kupang Drs. H.L.M. Sudisman,SH., MH.

Sementara itu, majelis hakim di Pengadilan Tipikor Kupang dalam amar putusannya memvonis terdakwa Johan Sahertian dengan pidana penjara selama 4 tahun.

Johan selaku terdakwa perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan tambak garam di Kabupaten Sarai.

Selain vonis penjara, Johan juga dihukum dengan pidana denda senilai Rp 200 juta subsidair 2 bulan kurungan.

Terdakwa juga dijatuhi hukuman membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp 1,3 miliar subsidair 1 tahun penjara.

Ketua Majelis Hakim Jimi Tanjung Utama, didampingi hakim anggota Ibnu Kholik dan Ahlim Muhtarom, saat membacakan putusan, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan melanggar Pasal 2 Undang-Undang Tipikor.

Hukuman terhadap terdakwa Johan Sahertian lebih ringan dibanding tuntutan JPU.

Selaku pelaksana pekerjaan tambak garam Paket Sabu 2, Johan dituntut dengan pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan atau 7,5 tahun.

Tidak hanya itu, Direktur PT Pedro Jaya Abadi itu juga dituntut dengan pidana denda senilai Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan, termasuk membayar uang pengganti (UP) kerugian negara senilai Rp 2 miliar lebih.

John Sahertian selaku Direktur PT Pedro Jaya Abadi selaku rekanan yang mengerjakan paket proyek Sabu Barat II seluas 14 hektare dengan pagu anggaran senilai Rp 7 miliar.

Namun, kontrak kerja hanya sebesar Rp 6,997 miliar. Sama dengan yang dikerjakan oleh PT Arison Karya Sejahtera, PT Pedro Jaya Abadi juga tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan tergaet yang sudah ditetapkan dalam kontrak kerja. Sementara pembayaran sudah dilakukan sebesar Rp 77,07 persen. (R1)

Advertisement
Loading...
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKRIM

Kuasa Hukum Hadmen Puri Beber Aliran Dana NTT Fair ke ‘Orang Atas’

Published

on

Kuasa hukum Hadmen Puri, masing-masing Samuel Haning (tengah), Marthen Dilak (kiri) dan Simson Lasi saat jumpa pers di Kupang, Sabtu (20/7).

Kupang, penatimor.com – Kuasa hukum tersangka perkara dugaan korupsi proyek NTT Fair, Hadmen Puri selaku Direktur PT Cipta Eka Puri, membeberkan fakta baru dalam kasus ini.

Kuasa hukum yang terdiri dari Samuel Haning, Marthen Dilak dan Simson Lasi, kepada wartawan di Kupang, Sabtu (20/7) siang, menegaskan bahwa tidak ada anggaran Rp 12 miliar di rekening bank kliennya.

Simson Lasi menjelaskan, terkait dana Rp 12 miliar tersebut, sebenarnya merupakan pencairan tahap ketiga dana proyek sebesar 40 persen sebesar Rp 14.300.000.000 dan diblokir Bank NTT.

“Dana inii awalnya di rekening BNI 46 di Tangerang, namun dalam perjalanan secara diam-diam Linda merubah dan memindahkan rekening perusahaan ke Bank NTT. Ini atas permintaan Bank NTT untuk bisa mengajukan pinjaman,” beber Simson.

Dia melanjutkan, dana yang diblokir di Bank NTT itu kemudian dicairkan oleh PPK Dona Febiola Toh.

Pencairan dana blokir ini dilakukan Linda, setelah menjaminkan 2 unit ekskavator milik nya.

“Atas jaminan dua eksavator itu, baru lah Dona memberikan surat ke Bank NTT untuk membuka blokir. Dan Linda ambil Rp 1,7 miliar dan sisa Rp 12 miliar lebih disimpan nomor rekening priabdi Linda Liudianto,” ungkap Simson lagi.

Dia menambahkan, dalam rekening koran terkait proyek NTT Fair tidak tercantum dana Rp 12 miliar tersebut.

“Kalau uang Rp 527.800.000 di klien kami itu sebagai fee untuk perusahaan karena pinjam bendera perusaahan nya,” sebut dia.

Namun dalam perjalanan, ada permintaan ke kliennya agar komitmen fee dinaikan 1 persen lagi dari kesepakatan sebelumnya sebesar 5 persen.

Fee 6 persen ini disebutkan akan diserahkan ke ‘orang atas’.

“Jadi ibu Yuli sampaikan ke klien kami agar sampaikan ke ibu Linda bahwa orang atas minta naikan fee satu persen lagi. Awalnya fee perusahaan 2,5, kemudian naik 3 persen dan 1 persen, sehingga akhirnya menjadi 6 persen,” beber dia.

“Sehingga total dana yang masuk Rp 590.500.000, dan karena sesuai komitmen dikirim lagi Rp 60.700.000 melalui rekening anak buah,” sebut Simson

“Jadi buktikan lah, tidak pernah ada dana Rp 12 miliar di nomor rekening Hadmen. Jaksa sudah konfrontir Dona Toh dan Linda Liudianto dan terkuak dana itu sudah ditransfer ke rekening Linda. Linda yang harus ganti itu uang negara, bukan klien kami,” tandas dia.

Sementara Samuel Haning menegaskan, jaksa harus berani dan tegas dalam mengungkap kasus ini.

“Saya yakin jaksa sangat mampu mengungkap proses hukum terhadap siapa saja yg bermain di dalam proyek NTT Fair. Saya yakin akan ada tersangka baru,” tegas Samuel Haning. (wil)

Continue Reading

HUKRIM

Komitmen Fee NTT Fair, Hadmen Transfer Rp 658 Juta ke Rekening Fery

Published

on

Dedy Jahapay

Kupang, penatimor.com – Tersangka Ferry Jons Pandie dalam keterangan ke penyidik menyampaikan bahwa sekira bulan Mei 2018, sekira pukul 10.00-11.00, dirinya pernah didatangi saksi Bobby Lanoe yang menyampaikan bahwa Yuli Afra memintanya bertemu di kantor PRKP Provinsi NTT.

“Saat itu pak Ferry sampaikan ke Bobby Lanoe akan temui ibu Yuli. Dan jam 4 sore pak Ferry temui ibu Yuli di kantor PRKP,” kata Dedy Jahapay, SH., selaku kuasa hukum Ferry Jons Pandie kepada wartawan di Kupang, Sabtu (20/7).

Pada pertemuan itu, lanjut Dedy, Ferry diminta Yuli mengirimkan nomor rekening bank milik Ferry melalui SMS ke nomor ponsel Hadmen.

Saat itu menurut Ferry, Yuli Afra sampaikan bahwa ada pinjaman dan mau menitip kirim melalui rekening nya.

Selanjutnya, beberapa hari kemudian, Bobby Lanoe kembali mendatangi Ferry, dan menyampaikan bahwa Yuli Afra menyuruhnya menanyakan apakah uangnya sudah dikirim apa belum. Dan pada saat itu belum ada uang yang masuk.

Kemudian sekitar tiga minggu kemudian, baru ada uang masuk sebesar Rp 658.218.000 kiriman dari Hadmen Puri.

“Klien saya mengaku diberi tahu pak Hadmen bahwa uang sudah dikirim. Kemudian klien saya sampaikan ke Bobby Lanoe bahwa uang sudah dikirim,” kata Dedy Jahapay.

Lanjut, dalam keterangan ke penyidik, Ferry Jons Pandie juga menyampaikan bahwa total uang tersebut merupakan fee 2,5 persen untuk orang atas.

Dari total uang sebesar Rp 658 juta, kemudian diserahkan secara bertahap ke Yuli Afra untuk pembayaran komitmen fee sebesar Rp 2,5 persen dari PT Cipta Eka Puri.

Tahap I sebesar Rp 100 juta, tahap II Rp 150 juta, tahap III Rp 150 juta, tahap IV Rp 125 juta, dan tahap V sebesar Rp 133 juta ditambah Rp 25 juta sehingga menjadi Rp 158 juta.

Selanjutnya, Ferry Jons Pandie juga menerangkan bahwa Yuli Afra meminjam uang sebesar Rp 75 juta untuk kebutuhan groundbreaking NTT Fair.

Setelah menyiapkan uang sesuai permintaan Yuli Afra, uang Rp 75 juta itu diserahkan melalui Bobby Lanoe.

Sementara, saksi Thobias Adrianus Frans Lanoe juga mengaku pernah diminta oleh Yuli Afra selaku Kadis PRKP Provinsi NTT untuk pergi ke kantor Ferry Jons Pandie untuk menanyakan apakah sudah ada tranferan atau belum. Mengenai siapa yang tranfer, Bobby mengaku tidak mengetahuinya. (wil)

Continue Reading

HUKRIM

Berkas NTT Fair Belum Lengkap, Tersangka dan Saksi Dikonfrontir

Published

on

Tersangka perkara dugaan korupsi proyek NTT Fair tiba di kantor Kejati NTT untuk menjalani pemeriksaan tambahan.

Kupang, penatimor.com – Melengkapi berkas perkara para tersangka dugaan korupsi proyek NTT Fair, tim penyidik Bidang Pidsus Kejati NTT mengkonfrontir para tersangka dan saksi.

Jumat (19/7), tim penyidik memeriksa tambahan tersangka Linda Liudianto, Yuli Afra dan Fery Jonson Pandie. Selain itu, turut diperiksa tambahan beberapa saksi.

Kasi Penkum Kejati NTT Abdul Hakim yang diwawancarai melalui sambungan telepon selular, Sabtu (20/7), mengatakan, Penuntut Umum setelah meneliti berkas perkara, telah menerbitkan P-18 atau menyatakan berkas perkara belum lengkap.

“Penuntut umum terbitkan P-18 atau berkas perkara masih ada kekurangan untuk perkara NTT Fair. P-19 atau petunjuknya biasanya tujuh hari lagi terbitnya,” kata Abdul Hakim.

Informasi yang dihimpun wartawan di lingkungan Kejati NTT, menyebutkan, jaksa penuntut umum yang meneliti berkas perkara NTT Fair memberikan petunjuk ke jaksa penyidik untuk melengkapi berkas perkara karena dinilai belum lengkap secara formil dan materil.

Penyidik diminta melengkapi beberapa kekurangan formil berkas juga materil berkas perkara.

Saksi yang turut diperiksa tambahan adalah Thobias Adrianus Frans Lanoe alias Bobby Lanoe, selaku tenaga honorer pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT.

Dedy Jahapay, SH., selaku kuasa hukum tersangka Ferry Jons Pandie kepada wartawan, mengatakan, pemeriksaan tambahan terhadap kliennya untuk kepentingan melengkapi berkas perkara.

Ferry dikonfrontir dengan Yuli Afra dan Thobias A.F. Lanoe. (wil)

Continue Reading

Loading…




Loading…

Trending

error: Content is protected !!