Connect with us

UTAMA

GMKI Kalabahi Sesalkan Tindakan Intervensi Bupati Alor Boikot Acara Dialog Publik

Published

on

Ketua GMKI Kalabahi, Donald Paut (Dok.Ist)

Kupang, Penatimor.com – Badan Pengurus Cabang (BPC) Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kalabahi menyatakan keprihatinan dan penyesalan terhadap tindakan intervensi pemboikotan acara dialog publik yang dilakukan Bupati Alor, Amon Djobo.

Keterangan pers dan pernyataan sikap tertulis yang diterima media ini, Sabtu (16/2/2019) menyebutkan, sedianya DPC GMKI Kalabahi akan menggelar acara dialog publik dengan tema “Mutasi Dalam Manajemen Daerah (Kebahagiaan Ataukah Tragedi…?)” sekaligus Dies Natalis pada, Jumat, 15 Februari 2019 di GMIT Bethlehem Lipa Kalabahi.

Namun, acara dialog publik tersebut batal digelar lantaran ada upaya atau tindakan intervensi yang dilakukan oleh Bupati Alor, Amon Djobo dan Wakil Ketua DPRD Alor, Yulius Mantaon karena menganggap kegiatan tersebut sarat muatan politik. Bahkan pihak gereja dilarang untuk memfasilitasi kegiatan tersebut.

Dalam keterangan tertulis itu, Ketua Cabang GMKI Kalabahi, Donal I. Paut menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan OKP Cipayung, dan seluruh tamu undangan yang berkesempatan hadir pada kegiatan Dialog Publik GMKI Kalabahi dengan topik: Mutasi Dalam Manajemen Daerah. (Kebahagiaan ataukah Tragedi…?) yang tidak sempat terlaksana.

“Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan bahwa alasan kami mengusung tema tersebut adalah suatu bentuk aksi partisipasi GMKI dalam tanggap terhadap problematika pembangunan daerah,” ungkap Donal I. Paut yang biasa disapa Nando.

Menurut Nando, dialog dan diskusi menjadi penetapan program dalam Sidang Pleno I BPC GMKI Kalabahi Masa Bakti 2018-2020, di samping konsolidasi internal organisasi.

“Kami menyadari dan mendukung bahwa komitmen politik Bupati Alor yang menetapkan visi reformasi birokrasi dengan dilakukannya mutasi 60% ASN yang di tempatkan di Desa/Kecamatan dan 40% ASN ditempatkan di Kota Kalabahi. Ini suatu langkah positif yang seyogyanya patut didukung demi mendekatkan pelayanan publik secara merata di Alor,” katanya.

Dia mengatakan, visi tersebut tidak hanya sebuah mimpi, tetapi telah diwujudnyatakan melalui mutasi 1.381 ASN yang dilakukan oleh Bupati Alor, Amon Djobo beberapa waktu lalu. “Sesuatu yang baik perlu didukung karena kami percaya bahwa Bupati melakukannya dengan dasar niat hati yang baik pula,” ujarnya.

Namun demikian, lanjut Nando, tak dapat dipungkiri bahwa mutasi yang dilakukan Bupati Alor, menuai banyak protes dari masyarakat umum. Mutasi pun menjadi isu yang cukup popular di kalangan masyarakat Alor. Ada yang menolak kebijakan mutasi karena menganggap mutasi tersebut ada kecendrungan bagian dari balas dendam dan balas jasa politik pasca pesta demokrasi Pilkada Alor 27 Juni 2018.

“Tetapi ada sebagian lainnya menganggap, mutasi tersebut merupakan bagian dari kebijakan politik pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan daerah. Oleh sebab itu, kami GMKI selaku organisasi kemahasiswaan kristen ingin membuka keran diskusi kepada pemerintah untuk mengklarifikasi isu-isu liar yang terjadi di khalayak umum,” paparnya.

BPC GMKI Kalabahi menegaskan, tidak ada niat hati sedikitpun untuk menjatuhkan pemerintah. Tidak ada niat bahwa diskusi yang bermartabat dan penuh kajian ilmiah ini, dikotori bahwa ini gerakan politik melawan pemerintahan Bupati Alor, Amon Djobo dan Wakil Bupati, Imran Duru. ”

“Sama sekali tidak ada. Tuhan Yesus selaku Sang Kepala Gerakan GMKI tahu isi hati kami. Kami tidak ingin mengotori visi GMKI menghadirkan Syalom Allah di muka bumi,” tegasnya.

Dijelaskan, motivasi dan tujuan kegiatan dialog GMKI tersebut selain membuka ruang diskusi yang bermartabat, juga ingin menempatkan isu tersebut sebagai wacana dalam proses pembelajaran dan pengkaderan di GMKI. “Ini yang perlu kami luruskan. Karena kontroversi isu mutasi bukanlah hal yang tabu untuk didiskusikan bagi khalayak umum, termasuk GMKI,” jelasnya.

Bahkan dalam keterangan tertulis itu juga disampaikan kronologis pemboikotan kegiatan Dialog GMKI Kalabahi pada, hari Jumat, 15 Februari 2019 di GMIT Bethlehem Lipa Kalabahi, sebagai berikut:

Pada tanggal 13 Februari 2019, Ketua Cabang GMKI-Kalabahi, Nando Paut mengadakan pendekatan dengan pihak Gereja GMIT Betlehem Lipa untuk keberlangsungan kegiatan Dialog Publik dan Perayaan Dies Natalis GMKI ke-69.

Dari hasil pertemuan Ketua Cabang dengan pihak Gereja, maka Bapak Ketua Majelis Jemaat GMIT Betlehem Lipa, Pdt. Efa Singamau, S. Th, pihak gereja menyetujui untuk GMKI mengadakan kegiatan dimaksud, sehingga surat pemberitahuan kepada gereja, serta undangan kepada para narasumber dengan nomor surat : 070004/SC/EKS/B/Klb/II/2019 dikeluarkan oleh BPC GMKI-Kalabahi, demi keberlangsungan kegiatan tersebut.

Namun, pada esok harinya, pada tanggal 14 Februari 2019, tepat pukul 20:38 WITA, kesepakatan itu berubah karena Ketua Cabang menerima konfirmasi melalui telepon dari salah seorang pelayan yang bertugas di Gereja GMIT Betlehem Lipa, yang mengatakan bahwa Ketua Majelis Jemaat GMIT Betlehem Lipa ingin berbicara dengan Ketua Cabang GMKI Kalabahi terkait dengan kegiatan tersebut.

Setelah mendapat nomor telepon dari pelayan tersebut, Ketua Cabang langsung menelepon Ketua majelis Jemaat GMIT Betlehem Lipa, Bapak Pendeta Efa Singamau, S. Th, untuk mendapat kepastian terkait ijin pelaksanaan kegiatan dialog publik dan dies natalis di Gereja tersebut.

Namun, sesuai dengan pengakuan dari Bapak Pendeta Efa Singamau yang didengarkan langsung oleh Ketua Cabang GMKI – Kalabahi melalui telepon pada malam itu bahwa Bapak Pendeta baru saja menerima telepon dari Wakil Ketua DPRD Alor, Bapak Yulius Mantaon, yang meminta untuk segera membatalkan kegiatan Dialog Publik tersebut.

Bapak Pendeta juga melanjutkan bahwa setelah menjelang beberapa menit setelah ia menerima telepon dari Bapak Yulius Mantaon, ia juga menerima telepon dari Bapak Bupati Alor, Amon Djobo untuk segera membatalkan kegiatan dialog publik yang akan dilakukan oleh GMKI-Kalabahi di Gereja GMIT Betlehem Lipa-Kalabahi, karena menurut mereka, kegiatan Dialog Publik tersebut sarat dengan muatan politik, sehingga gereja dilarang untuk memfasilitasi kegiatan tersebut. Kemudian gereja hanya diberi ijin untuk melakukan kegiatan perayaan dies natalis, bukan kegiatan dialog publik.

Merasa ada intervensi dari pihak DPRD dan PEMDA Alor, maka pihak gereja pun hanya mengijingkan GMKI Kalabahi untuk melaksanakan kegiatan perayaan Dies Natalis, dan tidak mengijinkan GMKI mengadakan kegiatan Dialog Publik terkait kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Mutasi 60 % ASN ke Daerah-Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah Alor.

Namun, pada tanggal pelaksanaan, yakni hari jumat tanggal 15 Februari 2019, seluruh undangan hadir di lokasi kegiatan Dialog Publik dan Dies Natalis, yaitu Gereja GMIT Betlehem Lipa, termasuk teman-teman dari Kelompok Cipayung seperti GMNI, PMKRI, HMI, IMM, serta OKP Lokal di Alor seperti IMAHLOLONG, IMP2, SEMATA, dll.

Sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan oleh BPC GMKI-Kalabahi, maka Dialog Publik akan berlangsung dari pukul 15: 00-17:00 WITA sedangkan Perayaan Dies Natalis akan berlangsung pukul 18:00-WITA hingga selesai. Mengingat sebelumnya sudah ada intimidasi yang diterima oleh pihak gereja, maka dialog tidak dapat belangsung sesuai dengan agenda yang disusun oleh BPC GMKI-Kalabahi.

Waktu pelaksanaan dialog publik yang direncanakan berdurasi dua jam (dimulai dari pukul 15:00-17:00), dilewati begitu saja oleh para undangan sambil menunggu narasumber dari Pemerintah Daerah Alor dalam hal ini Bapak Bupati Alor, Amon Djobo dan narasumber dari pihak DPRD Alor, dalam hal ini Bapak Ketua DPRD Alor, Martinus Alopada, atau yang mewakili.

Hanya satu orang narasumber saja yang hadir pada kegiatan tersebut, yaitu pakar hukum dari lingkup akademisi telah berada di lokasi kegiatan tepat sesuai dengan waktu yang ditentukan. Namun, detik demi detik dilewati hingga jarum jam menunjukan pukul 18:00 WITA, tidak ada satupun utusan atau perwakilan dari pihak Pemerintah Daerah dan DPRD Alor, sehingga dengan sendirinya Diskusi Publik tidak dapat dilaksanakan.

Setelah melihat kondisi seperti itu, maka GMKI Kalabahi bersama seluruh undangan melanjutkan acara Dies Natalis, sesuai jadawal yang ada. Setelah ibadah singkat yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Febby Balo, S. Th, acara Dies Natalis GMKI dilanjutkan dengan acara selanjutnya yaitu Upacara Nasional dan Upacara Organisasi, dan sambutan-sambutan, yakni sambutan Ketua Cabang GMKI – Kalabahi dan senior.

Dalam sambutannya pada kegiatan Dies Natalis, Ketua Cabang GMKI – Kalabahi, Nando Paut menyampaikan kekesalan yang mendalam, terkait adanya intervensi dari pihak Pemda dan DPRD Alor kepada pihak gereja. Nando dengan sangat tegas menentang sikap Bapak Bupati Alor, Amon Djobo dan Wakil Ketua DPRD Alor, Yulius Mantaon yang dengan sewenang-wenangnya mengintervensi gereja, untuk membatalkan kegiatan diskusi publik.

Menurut Nando, seorang bupati tidak punya wewenang untuk mengintervensi gereja. Itu keliru, mengingat Amon Djobo yang saat ini menjabat sebagai Bupati Alor juga merupakan salah satu kader GMKI.

“Saya sangat marah dan kecewa dengan adanya tekanan seperti ini. Hal ini sangat keliru dan memalukan. Walaupun hari ini dialog publik tidak dapat dilaksanakan, tapi kami tidak akan tinggal diam, kami akan tetap melakukan dialog publik pada waktu-waktu yang akan datang, mengingat Bapak Bupati adalah senior GMKI,” tandasnya.

Berdasar uraian kronologis tersebut di atas, BPC GMKI Kalabahi juga menyertakan 5 poin isi pernyataan sikap sebagai berikut:

1. BPC GMKI Kalabahi, merasa prihatin atas aksi intervensi pemboikotan yang dilakukan Bupati Alor Drs Amon Djobo terhadap kegiatan dialog GMKI dengan tema: Mutasi Dalam Manajemen Daerah. Idealnya, Bupati Alor harus menghormati hak berserikat dan berkumpul yang diatur dalam UUD 1945. Sebab, hal itu merupakan salah satu agenda reformasi bangsa yang ditetapkan pasca reformasi tahun 1998. Dan GMKI sebagai organisasi kemahasiswaan yang sah dan diakui negara yang ditetapkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, berkewajiban melakukan kegiatan apapun dan di manapun untuk kemajuan bangsa dan daerah selagi itu berjalan dalam koridor konstitusi GMKI dan negara. Oleh Karena itu, kami berpendapat bahwa aksi intervensi boikot kegiatan dialog GMKI Kalabahi adalah upaya melawan UU negara dan peraturan GMKI. Bupati sepatutnya mendukung kegiatan GMKI di tiga medan layan yakni; Gereja, Perguruan Tinggi dan Masyarakat, bukan malah memboikot kegiatan GMKI.

2. BPC GMKI Kalabahi secara organisatoris, tegas meminta Bupati Alor, Drs. Amon Djobo agar meminta maaf kepada GMKI Kalabahi dan terutama kepada seluruh kader GMKI di seluruh tanah air, Indonesia. Karena perbuatan Bupati sudah melukai hati nurani seluruh keluarga besar GMKI.

3. Bupati Alor juga harus meminta maaf kepada Gereja GMIT Bethlehem Lipa Kalabahi. Karena gereja, sudah memberikan ijin lokasi penggunaan gedung kebaktian bagi terselenggaranya kegiatan Dialog dan Dies Nasional GMKI ke 69 Tahun.

4. Bupati perlu mengetahui bahwa GMKI merupakan anak kandung gereja. Dan gereja itu adalah bagian yang tidak terlepas dari GMKI. Hal itu telah diatur dalam konstitusi AD/ART GMKI. Secara prosedural, kami telah meminta ijin kepada Ketua Majelis Jemaat GMIT Bethlehem Lipa Kalabahi untuk melakukan rangkaian kegiatan Dies Natalis GMKI ke 69. Karena itu, terkait intervensi pemboikotan yang dilakukan oleh Bupati Alor Drs. Amon Djobo, kami menilai hal ini sangat keliru dan tidak bermartabat.

5. Bupati Alor harus memahami posisi keberadaan gereja dan pemerintah. Gereja dan pemerintah adalah dua lembaga yang bermitra. Bukan kedudukannya yang satu lebih tinggi dari yang lainnya. Begitupun sebaliknya. Gereja GMIT memiliki struktur organisasi Sinodal yang berkedudukan di Kota Kupang, Provinsi NTT. Bupati tidak boleh serta-merta mengintervensi kegiatan dalam lingkup otoritas gereja. Untuk itu, permohonan maaf wajib disampaikan Bupati Alor kepada GMIT. Sebab kami tidak ingin gereja dalam aktivitasnya ke depan diintervensi oleh siapapun. Demikian pernyataan sikap ini dapat kami sampaikan kepada Bupati Alor Drs. Amon Djobo. Jika tuntutan kami tidak diindahkan maka kami akan berdiskusi untuk mengambil langkah-langkah organisasi yang diperlukan. (R2/rilis BPC GMKI Kalabahi)

Advertisement


Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

SPORT

Tokoh Masyarakat Dukung dan Sambut PON XX Papua dengan Bahagia, Jelang 100 Hari Penyelenggaraan

Published

on

Ilustrasi PON Papua 2021.
Continue Reading

EKONOMI

Basmi Sampah Medis, PT Sagraha Satya Sawahita Dukung Pemprov NTT Tekan Penyebaran Covid-19

Published

on

Aktivitas pembakaran sampah medis oleh PT Sagraha Satya Sawahita.
Continue Reading

HUKRIM

Rekonstruksi Pembunuhan di Rote Ndao, Tersangka Peragakan Belasan Adegan, Korban Nodai Istri Pelaku

Published

on

Salah satu adegan dalam rekonstruksi.
Continue Reading