Connect with us

UTAMA

Tidak Ada Anggaran, Pemkot Kupang Tolak PPPK

Published

on

Ilustrasi PPPK 2019 (NET)

Kupang, penatimor.com – Rencana pemerintah pusat untuk melakukan tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) mendapat penolakan di daerah.

Pasalnya, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatut Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Republik Indonesia, membebankan semua biaya pelaksanaan P3K kepada pemerintah daerah, termasuk gaji dan anggaran seleksi.

Setelah mengkaji hal ini, Pemkot Kupang merasa sangat terbeban dan tidak sanggup jika semua biaya harus ditanggung pemerintah daerah.

Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man, saat diwawancarai di Balai Kota Kupang, Senin (11/2), mengatakan, Pemkot Kupang telah mendapat kuota P3K sebanyak 145 orang, terdiri dari 129 K2 dan 16 tenaga penyuluh pertanian.

“Yang menjadi persoalan adalah anggaran, karena pemerintah pusat membebankan kembali kepada pemerintah daerah, sehingga masih harus dikaji, dan saya sarankan ke BKPPD agar P3K tahap I tahun 2019 ditunda atau tidak dilaksanakan,” ujarnya.

Hermanus mengaku, ada dua permasalahan yang dihadapi Pemkot Kupang, yaitu anggaran untuk seleksi P3K sama sekali tidak disiapkan oleh pemerintah.

Dan permasalahan kedua, gaji untuk K2 sebanyak 129 orang yang diserahkan ke pemerintah daerah itu tidak ada anggarannya.

“Kita tidak memaksakan jika memang kemampuan anggaran pemerintah daerah tidak bisa membiayai. Dan memang saat diputuskan ini, banyak daerah yang tidak menyetujui. Jika memang program pemerintah pusat maka harusnya dibiayai oleh pemerintah pusat,” ungkapnya.

Pemkot Kupang bukan menolak program P3K, tetapi menolak pembebanan biaya yang diberikan kepada pemerintah daerah, karena dengan keuangan daerah tentunya tidak bisa untuk menanggung semua biaya P3K, baik itu gaji dan semua tunjangan lainnya.

Selain itu kata Hermanus, semua anggaran sudah diketok dan sudah selesai sidang pembahasan anggaran murni, sehingga tidak bisa dipaksakan untuk menggunakan anggaran.

“Kita tidak bisa korbankan masyarakat yang jumlah 500 ribu orang daripada 129 orang ini, tentunya masyarakat harus didahulukan,” terangnya.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Kupang Ade Manafe, mengatakan, tahun 2019 ini, Pemkot Kupang memilih untuk tidak menerima P3K.

Ade mengungkapkan, terkait anggaran yang ditegaskan dalam rapat beberapa waktu lalu di Batam, menjadi beban bagi pemerintah daerah sehingga Pemkot Kupang memilih untuk tidak menerima P3K.

“Sesuai dengan keputusan Menpan RB, tentang pengadaan P3K tahap I tahun 2019, diminta agar Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini kepala daerah untuk menyiapkan anggaran. Uangnya kami dapat dari mana, sementara sidang anggaran sudah selesai dan sudah ada posnya masing-masing,” ujarnya.

Anggaran yang maksud kata Ade, disiapkan untuk anggaran gaji dan tunjangan bagi peserta yang lulus seleksi serta biaya pelaksanaan seleksi sesuai dengan mekanisme pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami sudah konsultasi dengan Wali Kota dan memutuskan agar tahun ini, Kota Kupang tidak menerima P3K. Jika semua anggaran dibebankan kepada pemerintah daerah, sementara keuangan daerah sangat terbatas,” ungkapnya.

Anggota Komisi I DPRD Kota Kupang, Adrianus Talli, mengatakan, keputusan pemerintah pusat untuk mengakomodir K2 yang tersisa tahun 2010 lalu, tentunya baik.

Tetapi membebankan pembiayaan kepada masing-masing daerah itu yang harus dipertimbangkan, apakah daerah mampu atau tidak membiayainya.

“Karena P3K ini semua gajinya sama dengan ASN, tunjangannya juga, yang berbeda hanya pensiunnya tidak ada. Nah ini apakah daerah mampu atau tidak,” ujar Adi.

Menurutnya, jika memang Kota Kupang akhirnya menolak dengan pertimbangan anggaran maka tentunya sudah dipikirkan baik-baik.

Terlebih kegiatan ini juga tidak ada di penggunaan anggaran 2019 sesuai dengan hasil sidang yang telah disetujui. Sehingga memang langkah untuk pembatalan menjadi solusi yang baik.

“Jika memang menggunakan anggaran mendahului tentunya tidak bisa, karena jumlah anggaran yang dibutuhkan mulai dari gaji, tunjangan sampai proses seksi, tentunya tidak sedikit,” ungkap politisi asal PDIP ini.

Dia menjelaskan, yang dikhawatirkan adalah ketika semua ini tidak dipertimbangkan secara bijak, ditakutkan akan menjadi masalah di kemudian hari.

“Jadi menurut saya patut untuk dipikirkan. Kalau dibebankan kepada pemerintah pusat tentunya pemerintah daerah siap dan bersedia untuk menindaklanjutinya, tetapi jika kenyataannya seperti ini, maka tentu akan sangat memberatkan,” ungkapnya. (R1)

Advertisement
Loading...
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

UTAMA

Dirjen Migas Resmikan BBM Satu Harga di Rote

Published

on

Saleh Husin dan rombongan Dirjen Migas pose bersama di Bandara DC.Saudale, Kabupaten Rote Ndao, Jumat (19/7).

Ba’a, penatimor.com – Jumat (19/7), menjadi tonggak sejarah baru bagi Kabupaten Rote Ndao, dengan diresmikannya BBM Satu Harga oleh Plt. Dirjen Migas yang mewakili Menteri ESDM RI Ignatius Jonan.

Ignatius Jonan berhalangan hadir karena ada kegiatan dadakan yang tidak bisa ditinggalkan.

Peresmian BBM Satu Harga di Rote Ndao mendapat apresiasi dari mantan Menteri Perindustrian RI Saleh Husin.

Saleh Husin kepada wartawan, mengungkap rasa syukur dan gembira terkait peresmian BBM Satu Harga di tanah kelahirannya itu.

“Rasa syukur dan gembira karena hari ini Jumat 19 Juli 2019 tiba di tanah kelahiran Pulau Rote, wilayah paling selatan di Indonesia,” kata Saleh Husin.

Mantan anggota DPR RI dua periode asal Dapil NTT 2 itu menjelaskan, daerah Rote Ndao jika pada musim barat atau musim gelombang, hubungan menuju dan keluar Pulau Rote melalui kapal laut menjadi sulit dan sering terhenti.

Kondisi ini mengakibatkan arus barang menjadi terganggu dan mahal, terlebih bahan bakar minyak (BBM) menjadi mahal dan langkah.

“Hari ini menjadi tonggak sejarah buat Pulau Rote. Sebagai putra Rote yang turut hadir bersama rombongan dari Jakarta, tentu saya bangga dan berterima kasih kepada bapak presiden Jokowi atas kebijakannya membuat BBM Satu Harga,” ungkap Saleh Husin.

Menurut dia, tentu hal ini sangat membantu masyarakat terselatan Indonesia yang masih tertinggal dan akhirnya satu kesulitan yang selama ini dialami masyarakat dapat teratasi.

“Juga terima kasih serta berharap kepada Pertamina untuk betul- betul menjaga agar stok dan distribusinya tertata dengan baik sehingga selalu tersedia BBM nya,” ungkap Saleh Husin.

“Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih buat kolega dan sahabat saya pak Ignatius Jonan menteri ESDM dan Ibu Rini menteri BUMN yang telah memperhatikan kampung halaman saya,” sambung dia.

Atas nama masyarakat Rote Ndao, Saleh Husin juga berharap presiden Jokowi juga dapat memperhatikan ketersediaan listrik dan infrastruktur di wilayah terselatan Indonesia ini, dan sebagai garda terdepan bangsa Indonesia di bagian selatan. (mel)

Continue Reading

UTAMA

Desa Bantala di Flotim Menanti Janji Kemendes PDTT

Published

on

Siprianus Rape Liwun

Kupang, Penatimor.com – Warga Desa Bantala di Kecamatan Lewoleba, Kabupaten Flores Timur (RI) menanti janji Kementerian Desa (Kemendes), Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Republik Indonesia (RI).

Pasalnya, hingga saat ini Kemendes PDTT belum menepati janjinya untuk memberikan hadiah berupa uang senilai Rp 150 juta setelah desa tersebut meraih juara 1 lomba desa tingkat nasional pada tahun 2018 lalu.

Kepala Desa Bantala, Siprianus Rape Liwun sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Sabtu (20/7/2019).

Menurut Siprianus, saat menjuarai lomba tersebut pada 2018 lalu, pihaknya telah menerima hadiah tetapi secara simbolis  bersama desa lainnya, di Hotel Sultan, Jakarta pada 29 November 2018 silam.

“Secara simbolis kami sudah terima. Administrasi sudah kami bereskan. Tapi hingga hari ini, hadiah berupa uang tersebut belum direalisasikan,” kata Siprianus.

Siprianus mengisahkan, saat itu dirinya terpilih menjadi kepala desa teladan, kategori pemanfaatan dana desa dengan sistem padat karya tunai.

Berkat prestasinya, Desa Bantala mendapat hadiah berupa trophy, satu unit sepeda motor bermerek Honda, Revo Fit dan uang tunia Rp 150 juta. Lantaran itu, lanjut dia, masyarakat Desa Bantala terus mendesaknya untuk mempertanggungjawabkan hadiah uang tunai tersebut.

“Kami terus didesak masyarakat untuk bertanggungjawab dengan hadiah uang ini. Sehingga sebagai kepala desa, saya minta Bapak Menteri dan juga direktur lomba desa, agar bisa secepatnya merealisasikannya. Kami aparat desa tidak mau dituding macam-macam,” ujar Siprianus.

Dia menambahkan, pihaknya telah berupaya melakukan konfirmasi dengan pihak Kemendes PDTT atas hadiah uang tunai tersebut. Nama pihak Kemendes PDTT mengatakan, masih melakukan verifikasi administrasi.

“Saya sudah tanya Kemendes PDTT. Mereka sampaikan, saat ini mereka masih urus administrasinya. Saya harap bisa secepatnya,” tandas Siprianus. (ale)

Continue Reading

POLKAM

Banggar DPRD NTT Tolak Pariwisata Dibangun di Atas ‘Darah’ Warga

Published

on

Suasana rapat Banggar DPRD NTT, Sabtu (20/7/2019).

Kupang, Penatimor.com – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi NTT menyatakan menolak pembangunan pariwisata NTT dibangun di atas penderitaan dan ‘darah’ warga Pulau Komodo, di Kabupaten Manggarai Barat.

Anggota Banggar DPRD NTT Fraksi Partai Demokrat, Winston Neil Rondo sampaikan ini pada Rapat Banggar dengan agenda Pembahasan Penyusunan KUA PPAS Perubahan 2019 dan KUA PPAS Induk 2020, Sabtu (20/7/2019) di Ruang Kelimutu Gedung DPRD.

Merujuk pada pemberitaan di media KOMPAS.com edisi 22 Mei 2019 berjudul “Gubernur NTT: Kita Mau Tidak Ada Manusia yang Tinggal di Pulau Komodo”, menurut Winston, pernyataan tersebut sangat melukai hati 2 ribuan warga yang tinggal di Pulau Komodo.

“Waktu ada kegiatan Asosiasi DPRD Provnsi se-Indonesia di Labuan Bajo, kami pergi bersama Pak Ketua DPRD NTT dan di sana masyarakat melakukan aksi damai, dan mereka katakan sudah 2000 tahun tinggal di sana. Kami ini Ata Modo, atau saudara sedarahnya komodo. Kami tidak bisa dipisahkan dengan komodo. Apa salah kami sehingga Bapak Gubernur mau keluarkan kami dari Pulau Komodo,” kata Winston menirukan pernyataan warga Pulau Komodo.

Winston menegaskan, pemerintah tidak boleh membangun infrastruktur pariwisata di Pulau Komodo dengan mengabaikan hak maupun kepentingan warga setempat. Apalagi, pemerintah dalam hal ini Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat belum pernah duduk bersama melakukan dialog dengan warga Pulau Komodo.

“Ingat, saya ingatkan dari sekarang, kita tidak boleh bangun pariwisata komodo di atas darah rakyat Pulau Komodo. Mereka sudah bilang, keluarkan kami dari sini sebagai mayat. Jadi ini bukan perkara yang mudah, kapan Pak Gubernur pernah duduk bersama dan berkonsultasi dengan masyarakat di Pulau Komodo, tidak pernah,” tegas Winston.

Dia mengakui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang sudah mengambil sikap mendukung pengembangan pariwisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Tetapi khusus untuk Pulau Komodo, pihaknya perlu mengingatkan agar pemerintah jangan pernah bangun pariwisata sebagai prime mover ekonomi di atas darah rakyat NTT.

“Jangan pernah, kami ingatkan sekali lagi khusus untuk Pulau Komodo jangan pernah,” tegas Winston.

Anggota Banggar DPRD NTT dari Fraksi Keadilan dan Persatuan, Anwar Hajral menyatakan, sangat disayangkan apabila rencana Pemprov NTT untuk menutup Pulau Komodo tidak dilakukan melalui sebuah kajian yang baik. Karena yang akan merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut adalah ribuan warga Pulau Komodo.

“Sebelum Pulau Komodo jadi Taman Nasional Komodo (TNK), masyarakat di daerah itu bermata pencaharian sebagai nelayan, namun setelah itu mereka beralih menjadi pramuwisata atau tour guide dan usaha yang berhubungan dengan kepariwisataan,” ungkapnya.

Dia berargumen, jika kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menutup akses, bahkan mengeluarkan penduduk Pulau Komodo ke tempat lain, maka secara otomatis mereka akan kehilangan mata pencaharian sebagai penopang ekonomi masyarakat setempat.

“Wisatawan datang ke Labuan Bajo itu karena Pulau Komodo-nya, bukan karena wisata alam yang lain, karena itu kalau Pulau Komodo ditutup, kami sangat yakin pariwisata di Labuan Bajo secara keseluruhan akan mengalami nasib sama,” katanya.

Anwar Hajral menambahkan, pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat sebuah kebijakan, tetapi mesti dilakukan kajian dan pertimbangan yang tidak merugikan atau mengorbankan rakyatnya sendiri. Jangan sampai masyarakat dikorbankan hanya untuk sebuah agenda pariwisata. (ale)

Continue Reading

Loading…




Loading…

Trending

error: Content is protected !!