Connect with us

HUKRIM

Sikap KPU Berpotensi Gagalkan 807 Calon Anggota DPD RI

Published

on

Petrus Salestinus

Jakarta, penatimor.com – Putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor PP: 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT tanggal 14 November 2018 dalam perkara antara Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Penggugat melawan KPU RI sebagai Tergugat, mengandung tiga hal penting, yaitu menyatakan batal dan memerintahkan mencabut Surat Keputusan KPU RI Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD RI Tahun 2019, tertanggal 20 September 2018.

Tidak hanya itu, putusan PTUN juga memerintahkan KPU untuk menerbitkan surat keputusan yang mencantumkan kembali nama OSO dalam DCT Calon Perseorangan Peserta Pemilu 2019.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salestinus, mengatakan hal ini kepada wartawan di Jakarta, belum lama ini.

Menurut Petrus, kenyataannya hingga saat ini KPU tidak mau atau menolak melaksanakan putusan PTUN Nomor: 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT tertanggal 14 November 2018 dimaksud, sehingga bisa berakibat OSO dan tidak kurang dari 807 nama para calon perseorangan anggota DPD RI 2019, tidak dapat menjadi calon perseorangan anggota DPD pada Pemilu 2019.

“Itu berarti pada Pemilu 2019 Lembaga DPD RI tidak memiliki seorangpun wakil di DPD RI periode 2019-2024, semata-mata karena KPU tidak memenuhi kewajibannya melaksanakan Putusan PTUN Jakarta Nomor: 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT tanggal 14 November 2018, yang bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum,” ungkap Petrus Salestinus.

Advokat senior Peradi asal NTT di Jakarta itu, melanjutkan, keputusan KPU RI mencoret nama OSO dalam DCT, dinilai oleh majelis hakim sebagai surat keputusan yang selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, juga terdapat cacat dari aspek wewenang, prosedur dan substansi.

Dengan demikian, lanjut Petrus, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, maka keputusan pejabat/badan administrasi pemerintahan yang mengandung cacat dari aspek wewenang, prosedur dan/atau substansi dapat dibatalkan.

“Untuk itulah Surat Keputusan KPU Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018, tertanggal 20 September 2018 di PTUN Jakarta, digugat oleh OSO di PTUN Jakarta dengan register Nomor: 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT tanggal 16 Oktober 2018,” sebut Petrus.

Petrus sampaikan, majelis hakim PTUN Jakarta, dalam persidangan tanggal 14 November 2018, menemukan bukti adanya cacat dari aspek wewenang, prosedur dan substansi sehingga telah memutuskan dengan putusan yang amarnya, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal keputusan KPU RI Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, tertanggal 20 September 2018, dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusan KPU Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018, tanggal 20 September 2018.

Amar putusan juga memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 yang mencantumkan nama Dr. (HC) Oesman Sapta Odang sebagai Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019.

Petrus Salestinus menambahkan, berdasarkan ketentuan Pasal 471 UU Nomor: 7 Tahun 2017, tentang Pemilu 2019, maka putusan PTUN Jakarta Nomor: 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT. Tanggal 14 November 2018, adalah putusan yang bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain, sehingga KPU diwajibkan menindaklanjuti putusan PTUN dimaksud paling lama tiga hari kerja.

Namun, lanjut Petrus, KPU tetap menolak melaksanakan putusan PTUN dimaksud, sehingga Ketua PTUN Jakarta pada tanggal 21 Januari 2019 dengan surat Nomor: W2.TUN1. 287/HK.06/I/2019, telah perintahkan agar KPU melaksanakan putusan PTUN Jakarta tertanggal 14 November 2018, yaitu menerbitkan keputusan baru dengan mencantumkan nama OSO dalam DCT, namun itupun KPU tetap menolak. (R4)

Advertisement


Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKRIM

HBA Ke-61, Kejari TTU Hadiahi Tersangka Penganiayaan SKP2 dan Piagam Penghargaan kepada Korban

Published

on

Kajari TTU, Roberth Jimmy Lambila, S.H.,M.H.,menyerahkan piagam penghargaan kepada korban Natsimus Asionpah.
Continue Reading

HUKRIM

Gunakan Kapal Pinisi, Kejari Lembata Gelar Prosesi Tabur Bunga di Teluk Lewoleba

Published

on

Kajari Lembata, Ridwan Sujana Angsar, SH., dan Ketua Ikatan Adhyaksa Dharma Karini Daerah Lembata, Ny. Melani Angsar hendak melepaskan karangan bunga di Teluk Lewoleba, Rabu (21/7/2021) pagi.
Continue Reading

HUKRIM

Pimpinan RS Siloam Kupang Nyaris jadi Korban Penipuan-Pemerasan, Pelaku Mengaku Perwira Polisi

Published

on

Direktur RSU Siloam Kupang, dr. Hans Lie, MSc., dan Kapolres Kupang Kota, AKBP Satrya Perdana P. Tarung Binti, SIK.
Continue Reading
error: Content is protected !!