Connect with us

HUKRIM

Sikap KPU Berpotensi Gagalkan 807 Calon Anggota DPD RI

Published

on

Petrus Salestinus

Jakarta, penatimor.com – Putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor PP: 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT tanggal 14 November 2018 dalam perkara antara Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Penggugat melawan KPU RI sebagai Tergugat, mengandung tiga hal penting, yaitu menyatakan batal dan memerintahkan mencabut Surat Keputusan KPU RI Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD RI Tahun 2019, tertanggal 20 September 2018.

Tidak hanya itu, putusan PTUN juga memerintahkan KPU untuk menerbitkan surat keputusan yang mencantumkan kembali nama OSO dalam DCT Calon Perseorangan Peserta Pemilu 2019.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salestinus, mengatakan hal ini kepada wartawan di Jakarta, belum lama ini.

Menurut Petrus, kenyataannya hingga saat ini KPU tidak mau atau menolak melaksanakan putusan PTUN Nomor: 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT tertanggal 14 November 2018 dimaksud, sehingga bisa berakibat OSO dan tidak kurang dari 807 nama para calon perseorangan anggota DPD RI 2019, tidak dapat menjadi calon perseorangan anggota DPD pada Pemilu 2019.

“Itu berarti pada Pemilu 2019 Lembaga DPD RI tidak memiliki seorangpun wakil di DPD RI periode 2019-2024, semata-mata karena KPU tidak memenuhi kewajibannya melaksanakan Putusan PTUN Jakarta Nomor: 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT tanggal 14 November 2018, yang bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum,” ungkap Petrus Salestinus.

Advokat senior Peradi asal NTT di Jakarta itu, melanjutkan, keputusan KPU RI mencoret nama OSO dalam DCT, dinilai oleh majelis hakim sebagai surat keputusan yang selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, juga terdapat cacat dari aspek wewenang, prosedur dan substansi.

Dengan demikian, lanjut Petrus, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, maka keputusan pejabat/badan administrasi pemerintahan yang mengandung cacat dari aspek wewenang, prosedur dan/atau substansi dapat dibatalkan.

“Untuk itulah Surat Keputusan KPU Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018, tertanggal 20 September 2018 di PTUN Jakarta, digugat oleh OSO di PTUN Jakarta dengan register Nomor: 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT tanggal 16 Oktober 2018,” sebut Petrus.

Petrus sampaikan, majelis hakim PTUN Jakarta, dalam persidangan tanggal 14 November 2018, menemukan bukti adanya cacat dari aspek wewenang, prosedur dan substansi sehingga telah memutuskan dengan putusan yang amarnya, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal keputusan KPU RI Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, tertanggal 20 September 2018, dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusan KPU Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018, tanggal 20 September 2018.

Amar putusan juga memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 yang mencantumkan nama Dr. (HC) Oesman Sapta Odang sebagai Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019.

Petrus Salestinus menambahkan, berdasarkan ketentuan Pasal 471 UU Nomor: 7 Tahun 2017, tentang Pemilu 2019, maka putusan PTUN Jakarta Nomor: 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT. Tanggal 14 November 2018, adalah putusan yang bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain, sehingga KPU diwajibkan menindaklanjuti putusan PTUN dimaksud paling lama tiga hari kerja.

Namun, lanjut Petrus, KPU tetap menolak melaksanakan putusan PTUN dimaksud, sehingga Ketua PTUN Jakarta pada tanggal 21 Januari 2019 dengan surat Nomor: W2.TUN1. 287/HK.06/I/2019, telah perintahkan agar KPU melaksanakan putusan PTUN Jakarta tertanggal 14 November 2018, yaitu menerbitkan keputusan baru dengan mencantumkan nama OSO dalam DCT, namun itupun KPU tetap menolak. (R4)

Advertisement
Loading...
Loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKRIM

Kuasa Hukum Hadmen Puri Beber Aliran Dana NTT Fair ke ‘Orang Atas’

Published

on

Kuasa hukum Hadmen Puri, masing-masing Samuel Haning (tengah), Marthen Dilak (kiri) dan Simson Lasi saat jumpa pers di Kupang, Sabtu (20/7).

Kupang, penatimor.com – Kuasa hukum tersangka perkara dugaan korupsi proyek NTT Fair, Hadmen Puri selaku Direktur PT Cipta Eka Puri, membeberkan fakta baru dalam kasus ini.

Kuasa hukum yang terdiri dari Samuel Haning, Marthen Dilak dan Simson Lasi, kepada wartawan di Kupang, Sabtu (20/7) siang, menegaskan bahwa tidak ada anggaran Rp 12 miliar di rekening bank kliennya.

Simson Lasi menjelaskan, terkait dana Rp 12 miliar tersebut, sebenarnya merupakan pencairan tahap ketiga dana proyek sebesar 40 persen sebesar Rp 14.300.000.000 dan diblokir Bank NTT.

“Dana inii awalnya di rekening BNI 46 di Tangerang, namun dalam perjalanan secara diam-diam Linda merubah dan memindahkan rekening perusahaan ke Bank NTT. Ini atas permintaan Bank NTT untuk bisa mengajukan pinjaman,” beber Simson.

Dia melanjutkan, dana yang diblokir di Bank NTT itu kemudian dicairkan oleh PPK Dona Febiola Toh.

Pencairan dana blokir ini dilakukan Linda, setelah menjaminkan 2 unit ekskavator milik nya.

“Atas jaminan dua eksavator itu, baru lah Dona memberikan surat ke Bank NTT untuk membuka blokir. Dan Linda ambil Rp 1,7 miliar dan sisa Rp 12 miliar lebih disimpan nomor rekening priabdi Linda Liudianto,” ungkap Simson lagi.

Dia menambahkan, dalam rekening koran terkait proyek NTT Fair tidak tercantum dana Rp 12 miliar tersebut.

“Kalau uang Rp 527.800.000 di klien kami itu sebagai fee untuk perusahaan karena pinjam bendera perusaahan nya,” sebut dia.

Namun dalam perjalanan, ada permintaan ke kliennya agar komitmen fee dinaikan 1 persen lagi dari kesepakatan sebelumnya sebesar 5 persen.

Fee 6 persen ini disebutkan akan diserahkan ke ‘orang atas’.

“Jadi ibu Yuli sampaikan ke klien kami agar sampaikan ke ibu Linda bahwa orang atas minta naikan fee satu persen lagi. Awalnya fee perusahaan 2,5, kemudian naik 3 persen dan 1 persen, sehingga akhirnya menjadi 6 persen,” beber dia.

“Sehingga total dana yang masuk Rp 590.500.000, dan karena sesuai komitmen dikirim lagi Rp 60.700.000 melalui rekening anak buah,” sebut Simson

“Jadi buktikan lah, tidak pernah ada dana Rp 12 miliar di nomor rekening Hadmen. Jaksa sudah konfrontir Dona Toh dan Linda Liudianto dan terkuak dana itu sudah ditransfer ke rekening Linda. Linda yang harus ganti itu uang negara, bukan klien kami,” tandas dia.

Sementara Samuel Haning menegaskan, jaksa harus berani dan tegas dalam mengungkap kasus ini.

“Saya yakin jaksa sangat mampu mengungkap proses hukum terhadap siapa saja yg bermain di dalam proyek NTT Fair. Saya yakin akan ada tersangka baru,” tegas Samuel Haning. (wil)

Continue Reading

HUKRIM

Komitmen Fee NTT Fair, Hadmen Transfer Rp 658 Juta ke Rekening Fery

Published

on

Dedy Jahapay

Kupang, penatimor.com – Tersangka Ferry Jons Pandie dalam keterangan ke penyidik menyampaikan bahwa sekira bulan Mei 2018, sekira pukul 10.00-11.00, dirinya pernah didatangi saksi Bobby Lanoe yang menyampaikan bahwa Yuli Afra memintanya bertemu di kantor PRKP Provinsi NTT.

“Saat itu pak Ferry sampaikan ke Bobby Lanoe akan temui ibu Yuli. Dan jam 4 sore pak Ferry temui ibu Yuli di kantor PRKP,” kata Dedy Jahapay, SH., selaku kuasa hukum Ferry Jons Pandie kepada wartawan di Kupang, Sabtu (20/7).

Pada pertemuan itu, lanjut Dedy, Ferry diminta Yuli mengirimkan nomor rekening bank milik Ferry melalui SMS ke nomor ponsel Hadmen.

Saat itu menurut Ferry, Yuli Afra sampaikan bahwa ada pinjaman dan mau menitip kirim melalui rekening nya.

Selanjutnya, beberapa hari kemudian, Bobby Lanoe kembali mendatangi Ferry, dan menyampaikan bahwa Yuli Afra menyuruhnya menanyakan apakah uangnya sudah dikirim apa belum. Dan pada saat itu belum ada uang yang masuk.

Kemudian sekitar tiga minggu kemudian, baru ada uang masuk sebesar Rp 658.218.000 kiriman dari Hadmen Puri.

“Klien saya mengaku diberi tahu pak Hadmen bahwa uang sudah dikirim. Kemudian klien saya sampaikan ke Bobby Lanoe bahwa uang sudah dikirim,” kata Dedy Jahapay.

Lanjut, dalam keterangan ke penyidik, Ferry Jons Pandie juga menyampaikan bahwa total uang tersebut merupakan fee 2,5 persen untuk orang atas.

Dari total uang sebesar Rp 658 juta, kemudian diserahkan secara bertahap ke Yuli Afra untuk pembayaran komitmen fee sebesar Rp 2,5 persen dari PT Cipta Eka Puri.

Tahap I sebesar Rp 100 juta, tahap II Rp 150 juta, tahap III Rp 150 juta, tahap IV Rp 125 juta, dan tahap V sebesar Rp 133 juta ditambah Rp 25 juta sehingga menjadi Rp 158 juta.

Selanjutnya, Ferry Jons Pandie juga menerangkan bahwa Yuli Afra meminjam uang sebesar Rp 75 juta untuk kebutuhan groundbreaking NTT Fair.

Setelah menyiapkan uang sesuai permintaan Yuli Afra, uang Rp 75 juta itu diserahkan melalui Bobby Lanoe.

Sementara, saksi Thobias Adrianus Frans Lanoe juga mengaku pernah diminta oleh Yuli Afra selaku Kadis PRKP Provinsi NTT untuk pergi ke kantor Ferry Jons Pandie untuk menanyakan apakah sudah ada tranferan atau belum. Mengenai siapa yang tranfer, Bobby mengaku tidak mengetahuinya. (wil)

Continue Reading

HUKRIM

Berkas NTT Fair Belum Lengkap, Tersangka dan Saksi Dikonfrontir

Published

on

Tersangka perkara dugaan korupsi proyek NTT Fair tiba di kantor Kejati NTT untuk menjalani pemeriksaan tambahan.

Kupang, penatimor.com – Melengkapi berkas perkara para tersangka dugaan korupsi proyek NTT Fair, tim penyidik Bidang Pidsus Kejati NTT mengkonfrontir para tersangka dan saksi.

Jumat (19/7), tim penyidik memeriksa tambahan tersangka Linda Liudianto, Yuli Afra dan Fery Jonson Pandie. Selain itu, turut diperiksa tambahan beberapa saksi.

Kasi Penkum Kejati NTT Abdul Hakim yang diwawancarai melalui sambungan telepon selular, Sabtu (20/7), mengatakan, Penuntut Umum setelah meneliti berkas perkara, telah menerbitkan P-18 atau menyatakan berkas perkara belum lengkap.

“Penuntut umum terbitkan P-18 atau berkas perkara masih ada kekurangan untuk perkara NTT Fair. P-19 atau petunjuknya biasanya tujuh hari lagi terbitnya,” kata Abdul Hakim.

Informasi yang dihimpun wartawan di lingkungan Kejati NTT, menyebutkan, jaksa penuntut umum yang meneliti berkas perkara NTT Fair memberikan petunjuk ke jaksa penyidik untuk melengkapi berkas perkara karena dinilai belum lengkap secara formil dan materil.

Penyidik diminta melengkapi beberapa kekurangan formil berkas juga materil berkas perkara.

Saksi yang turut diperiksa tambahan adalah Thobias Adrianus Frans Lanoe alias Bobby Lanoe, selaku tenaga honorer pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT.

Dedy Jahapay, SH., selaku kuasa hukum tersangka Ferry Jons Pandie kepada wartawan, mengatakan, pemeriksaan tambahan terhadap kliennya untuk kepentingan melengkapi berkas perkara.

Ferry dikonfrontir dengan Yuli Afra dan Thobias A.F. Lanoe. (wil)

Continue Reading

Loading…




Loading…

Trending

error: Content is protected !!